Jakarta – PT Sucofindo mendukung komitmen global dalam mitigasi perubahan iklim dan dekarbonisasi melalui percepatan transisi energi dari penggunaan bahan fosil. Hal ini sejalan dengan peranan PT Sucofindo sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon.
Komitmen ini turut disampaikan PT Sucofindo dalam partisipasi sebagai narasumber di Conference of the Parties (COP) ke-29 dengan membawa perspektif Indonesia dalam transisi energi yang berkeadilan dengan tema “Just Energy Transition: A Core Competent of Energy Transition Mechanism (ETM) & Vital Role of Accredited VVB in Realizing Just Energy Transition in Indonesia” di Indonesian Pavillion COP 29, Baku Olympic Stadium, Azerbaijan.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti menyampaikan pemerintah Indonesia menginisiasi skema Just Transition atau Transisi Berkeadilan sebagai bagian dari komitmen nasional menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Di pertemuan yang lain, Nani Hendiarti membahas lebih detil terkait skema tersebut dalam presentasi yang berjudul “Transisi Energi Nasional Berkeadilan”.
“Inisiasi skema Just Transition ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, memastikan bahwa masyarakat yang terdampak secara langsung dari perubahan ini memiliki akses pada kesempatan ekonomi baru, pelatihan keterampilan, kesetaraan gender, dan dukungan yang memadai. Transisi berkeadilan adalah bagian dari strategi besar Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial,” jelas Nani Hendiarti selaku Keynote Speaker di COP 29.
Nani Hendiarti menambahkan, untuk mempercepat peralihan menuju energi bersih yang berkeadilan, ETM hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan.
“Mekanisme ETM hadir di saat yang tepat, mengingat target Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060. Melalui ETM, pemerintah dan berbagai sektor dapat berkolaborasi untuk membangun infrastruktur energi yang lebih hijau, mempercepat pengembangan energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor industri,” tambah Nani Hendiarti.
Environmental Specialist PT Sucofindo, Dissa Natria yang turut hadir sebagai pembicara di COP 29 menekankan pentingnya peranan lembaga validasi dan verifikasi (VVB) yang terakreditasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan ETM, mulai dari penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara hingga pengembangan energi terbarukan, berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“PT Sucofindo sebagai salah satu perusahaan jasa inspeksi, pengujian, dan sertifikasi (TIC) di Indonesia berkomitmen untuk mendukung implementasi ETM dengan menawarkan jasa verifikasi emisi. Dimulai dari jasa kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis terhadap potensi penurunan emisi untuk early retirement PLTU, hingga konsultansi rencana strategi pengelolaan asset,” kata Dissa Natria.
Lebih jauh, Dissa Natria menambahkan, PT Sucofindo sebagai mitra ETM menyediakan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi aset dan transisi keberlanjutan. Perusahaan TIC ini juga melakukan layanan teknis seperti, konsultansi, survei, analisis data, dan manajemen proyek.
Selain itu, PT Sucofindo juga dapat melayani dalam membuat kajian potensi alternatif fuel switching dan retrofit, studi kelayakan pembangkit dan infrastruktur berkelanjutan, serta inspeksi teknis dan commissioning fasilitas operasional guna memastikan bahwa sumber energi bersih yang digunakan memenuhi standar keberlanjutan global dan nasional.
Sehingga dapat dipastikan bahwa skema ETM berjalan dengan efektif, berdampak positif pada lingkungan, dan mencegah adanya double counting perhitungan emisi gas rumah kaca. Dalam forum ini hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Hendra Yusran Siry mengatakan bahwa skema Just Transition adalah solusi yang sempurna untuk dekarbonisasi.
“Just Transition merupakan solusi komprehensif untuk mencapai dekarbonisasi yang berkelanjutan, memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak hanya efektif dalam mengurangi emisi, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terdampak. Dengan adanya alternatif pembiayaan dan peran VVB di Indonesia, diharapkan skema Just Transition akan menjadi salah satu pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan sistem energi yang bersih dan berkelanjutan,” tutup Hendra Yusran Siry.
(fdl/fdl)
