Jakarta (ANTARA) – Rencana Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membentuk Dewan Pertahanan Nasional (Dehannas) menarik perhatian. Terutama karena Menhan menekankan pentingnya lembaga ini sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk memperkuat sinergi antara unsur sipil dan militer dalam menghadapi tantangan pertahanan yang makin kompleks.
Meski demikian, di mata publik, konsep Dehannas masih terasa abstrak. Apa sebenarnya tujuan dan peran Dehannas, dan bagaimana lembaga ini bisa menjadi pilar strategis untuk memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia?
Rencana pembentukan Dehannas dilatarbelakangi oleh kebutuhan menciptakan ruang kolaborasi komprehensif antara komponen sipil dan militer dalam merumuskan kebijakan pertahanan. Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan geopolitik, terutama di kawasan Asia Tenggara yang memiliki signifikansi strategis.
Di era global yang kian dinamis, ancaman yang dihadapi negara tidak lagi sebatas ancaman militer konvensional, seperti konflik bersenjata, tetapi juga mencakup ancaman nontradisional, seperti siber, terorisme lintas negara, dan krisis lingkungan. Di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, pengaruh dari luar juga makin besar. Sinergi sipil-militer dalam kebijakan pertahanan menjadi penting karena pendekatan kolaboratif ini mampu mencakup perspektif luas yang mencerminkan kompleksitas ancaman modern sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan pertahanan secara lebih menyeluruh.
Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan pertahanan yang sangat luas, mulai dari keamanan maritim hingga ketahanan siber. Dalam konteks ini, kebijakan pertahanan yang disusun secara kolaboratif antara sipil dan militer akan memperkuat kapasitas negara dalam merespons berbagai ancaman potensial.
Namun, pembentukan Dehannas bukan sekadar upaya untuk mempercepat sinergi sipil-militer. Lebih dari itu, Dehannas diharapkan menjadi forum untuk mempertemukan berbagai pandangan lintas perspektif sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek militer, tetapi juga melibatkan dimensi diplomasi, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan dalam negeri. Pendekatan yang lebih menyeluruh ini akan memperkaya kebijakan pertahanan, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan.
Copyright © ANTARA 2024
