Jember (beritajatim.com) – Garda Pemuda Nasional Demokrat (Nasdem) tak ingin warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi pemilih yang fanatik dalam pemilihan kepala daerah tahuh ini.
Garda Pemuda Nasdem ingin masyarakat Jember memilih kandidat bupati dan wakil bupati dengan pertimbangan rasional. “Kami tak ingin pemilih Jember menjadi pemilih yang fanatis, tapi pemilih yang dinamis,” kata Sutrisno, Pembina Garda Pemuda Nasdem Kabupaten Jember, Jumat (10/5/2024).
Fanatisme, menurut Sutrisno, hanya akan menciptakan pemilih yang buta politik. “Tapi pemilih rasional yang dinamis akan mengembangkan kehidupan demokrasi kita,” katanya.
Sutrisno ingin masyarakat mendiskusikan para kandidat pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember dengan melihat rekam jejak masing-masing. “Kita sekarang sedang berhadapan dengan fenomena politik populisme. Orang yang populer dipilih. Orang yang terkenal kemudian dipilih. Kita tidak ingin seperti itu,” katanya.
Sutrisno tak ingin masyarakat Jember mendapat sajian instan dalam pilkada. “Tidak didahului dengan edukasi untuk melihat rekam jejak dan profil dari masing-masing kandidat maupun gagasan dan visi-misinya, serta kiprahnya di masyarakat,” katanya.
Masa reses DPRD Kabupaten Jember dimanfaatkan oleh legislator Partai Nasdem untuk mengedukasi publik. “Mengajak masyarakat berbicara tentang pilkada. Jadi masyarakat bukan sesuatu yang pasif yang tiba-tiba disuguhi calon tertentu tanpa melihat profil masing-masing kandidat sedalam-dalamnya,” kata Sutrisno.
“Nasdem membuka ruang percakapan publik. Masyarakat kami pandang sebagai entitas penting yang harus aktif membicarakan kandidat-kandidat bupati dan wakil bupati soal baik dan buruk serta manfaat mereka. Kami tidak ingin masyarakat digiring tiba-tiba mendukung tanpa ada dialog, adu gagasan, dan pemikiran,” kata Sutrisno.
Percakapan dan dialog kandidat bupati dengan masyarakat sangat perlu. “Bupati sebagai figur yang akan memimpin daerah selama lima tahun. Dia punya kewenangan luas membangun daerah dan mengelola anggaran sebegitu besarnya, sekitar Rp 4 triliun. Kalau masyarakat tidak mengetahui gagasan dan tindak tanduknya, maka gambarannya tidak akan utuh,” kata Sutrisno. [wir]
