Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat pendidikan Henny Supolo Sitepu menolak wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya tidak adil jika UN dijadikan standar kelulusan siswa, sementara kualitas pendidikan setiap sekolah berbeda-beda.
“Kalau mau dilangsungkan kembali (UN) apa tujuannya? Sebab kalau ujian nasional dijadikan satu standar kelulusan, sebetulnya sarat dengan ketidakadilan,” kata Henny Sitepu dalam program “Berita Satu Siang” di BTV dikutip, Senin (18/11/2024).
Menurut Henny, selama ini standar pendidikan di satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda. Begitu juga dengan kualitas guru atau pendidik, sarana dan prasarananya, serta pembiayaannya.
“Kalau situasinya berbeda seperti ini bagaimana mau dijadikan satu standar kelulusan?” ujarnya.
Henny setuju kalau UN diterapkan sebagai upaya untuk pemetaan atau melihat kualitas pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lain, sehingga pemerintah tahu apa saja yang harus ditingkatkan pada tiap-tiap sekolah.
“Misalnya daerah-daerah mana yang masih sangat dibutuhkan pendampingan, daerah-daerah mana yang dibutuhkan peningkatan tenaga pendidikan yang lebih baik, daerah-daerah mana yang butuh peningkatan sarana prasarana,” kata Henny.
Sementara kalau UN diterapkan sebagai standar kelulusan siswa di Indonesia, menurut Henny, sangat tidak adil. “Kalau memang selama ini standar belum ada, melakukan standardisasi kelulusan jelas merupakan satu ketidakadilan.”
Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya sedang mengkaji efektivitas penerapan kembali UN.
“Kita masih mengkaji UN, baru akan melakukan diskusi dengan para peneliti dan pengambil kebijakan,” kata Mu’ti di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
