Bisnis.com, JAKARTA — Pasangan nomor urut tiga di Pilkada Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) menyoroti adanya ketimpangan ekonomi masih terlihat jelas di Jakarta.
Menurut Pramono disparitas kaya dan miskin begitu terlihat secara jelas selama 2,5 bulan keduanya melakukan peninjauan di lapangan atau belanja masalah terhadap masyarakat.
“Kami mendapatkan ada 42.445 kampung kumuh. Di sinilah terlihat perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta,” ujarnya dalam debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2024).
Mantan Sekretaris Kabinet itu menekankan bahwa selama ini pembangunan terlalu terfokus di kawasan elit seperti SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja.
Padahal, dia melanjutkan daerah yang perlu dibangun masih banyak. Misalnya, Kampung Tanah Tinggi, Kampung Bayam, Kampung Apung, dan Tambora. Menurutnya, di setiap kampung tersebut selalu menghadapi permasalahan sanitasi yang sulit dan tata ruang yang bermasalah.
“Orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift, dan banyak warga Jakarta yang bahkan tidak pernah melihat matahari,” ucapnya.
Kendati demikian, dia menekankan bahwa dalam upaya memperbaiki tata ruang kota, pemerintahannya nanti tak akan hanya berfokus untuk menata dan menggusur daerah-daerah kumuh, melainkan juga mempertahankan kampung yang sudah ada agar menjadi lebih teratur.
Oleh sebab itu, dia menyebut bersama dengan Rano Karno keduanya berkomitmen, selain menata kampung, mereka juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau pemerintah Jakarta.
Termasuk dengan ruang terbuka hijau, kata Pramono saat ini fasilitas tersebut baru tersedia 5,2%, padahal undang-undang mengatur agar tersedia 30% untuk sebuah kota.
Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintahan Jakarta ke depan, apabila keduanya terpilih adalah menambah 11,1 km jalan dan armada transportasi berbasis listrik untuk menurunkan emisi.
“Kami juga akan memasang alat monitor di cerobong asap dan filter udara, serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menaati aturan,” pungkas Pramono.
