Perhimpunan Pendidikan dan Guru Tolak Perubahan Kurikulum Merdeka

Jakarta, Beritasatu.com – Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengkritik rencana penerapan konsep deep learning yang diusung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menilai perubahan kebijakan kurikulum yang terlalu cepat tidak sesuai dengan prinsip kesinambungan, terutama mengingat Kurikulum Merdeka yang baru diterapkan.  

“Kami jelas menolak. Kurikulum Merdeka baru berusia satu tahun, dan bahkan secara resmi baru diresmikan pada Juli 2024 untuk diterapkan secara nasional,” ujar Satriwan dalam wawancara virtual dengan Beritasatu.com, Jumat (15/11/2024).

Satriwan menambahkan, perubahan kurikulum seharusnya tidak dilakukan secara terburu-buru. Ia menekankan pentingnya memperhatikan berbagai aspek mendasar, seperti kesiapan fasilitas, pelatihan guru, dan kemampuan siswa untuk beradaptasi.  

“Kurikulum harus didasarkan pada kajian ilmiah yang matang. Selain itu, pelatihan guru dan kesiapan peserta didik juga harus dipertimbangkan,” jelas Satriwan.

Meski demikian, Satriwan menegaskan, perubahan kurikulum bukan hal yang dilarang, asalkan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Ia menyarankan agar perancangan kebijakan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan implementasinya lebih efektif.  

“Kami tidak alergi terhadap perubahan kurikulum, tetapi semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat,” tutupnya.