Rusia turut mendukung resolusi itu, namun Duta Besar Moskow untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengkritik naskah resolusi itu yang dinilai tidak cukup jauh pembahasannya dan menyalahkan Barat atas situasi di Afghanistan.
“Kami sangat menyesalkan dan kecewa bahwa langkah-langkah dan pendekatan yang lebih ambisius dan naskahnya diblokir oleh rekan-rekan Barat,” sebutnya.
“Jika Anda tulus, mengapa tidak mengembalikan aset-aset yang telah Anda curi dari negara itu dan tanpa prasyarat apapun,” cetus Nebenzia, merujuk pada aset Bank Sentral Afghanistan sebesar US$ 7 miliar yang dibekukan oleh Amerika Serikat (AS) setelah Taliban mengambil alih kekuasaan tahun 2021 lalu.
Pada September lalu, AS mengumumkan pembentukan sebuah badan dana yang berbasis di Swiss untuk mengelola separuh aset itu.
Sejak berkuasa kembali di Afghanistan tahun 2021, Taliban kembali pada interpretasi Islam yang radikal yang diberlakukan selama periode pertama kekuasaan mereka tahun 1996-2001. Serentetan pembatasan diberlakukan terhadap wanita Afghanistan, termasuk melarang mereka mengakses pendidikan tinggi dan pekerjaan di sektor pemerintahan.
Pengumuman PBB pada 4 April lalu menyebut Taliban juga melarang warga Afghanistan untuk bekerja pada kantor-kantor PBB di negara tersebut, setelah pada Desember lalu melarang wanita bekerja untuk organisasi nonpemerintah (NGO) baik domestik maupun asing.
(nvc/ita)
