Menko Polkam Antisipasi Pelantikan Gubernur Mundur dari Februari 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyiapkan antisipasi apabila pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota mundur atau mengalami penundaan dari jadwal pada Februari 2025.

“Belajar dari pengalaman, biasanya akan ada gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga timeline pada Februari pelantikan (gubernur mundur) itu mungkin, bisa molor untuk daerah-daerah tertentu,” kata Budi Gunawan saat ditemui di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Minggu (10/11/2024) dilansir Antara.

Menurut dia, ada sejumlah daerah yang telah dipetakan oleh kepolisian terdapat kerawanan sehingga memicu pelantikan gubernur mundur. Meski tidak memerinci, Budi menyebutkan beberapa daerah yang rawan itu tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak ke MK.

Jika KPU daerah memutuskan melakukan pemilihan suara ulang, dia memastikan, pelantikan gubernur akan mundur dari jadwal pada 7 Februari 2025 serta 10 Februari 2025 untuk bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Selain gugatan hasil Pilkada 2024, menko polkam juga mengantisipasi fenomena kotak kosong di beberapa daerah, atau hanya ada satu pasangan calon (paslon) yang bertarung pada pilkada.

Menko polkam mengatakan, pihaknya akan menekankan netralitas untuk seluruh pihak, yakni KPU, Bawaslu, aparat penegak hukum, maupun ASN. “Kami harus netral karena ini pertarungan nama baik pemerintahan ini. Pilkada serentak ini harus aman, lancar, kemudian jurdil dan kondusif,” kata Budi Gunawan.

Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jumlah pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pilkada serentak ini sebanyak 1.557 pasangan calon, yang terdiri atas 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

Dari ribuan pasangan kepala daerah itu, bisa saja memicu pelantikan gubernur mundur.