Jakarta, CNBC Indonesia – Donald Trump terpilih kembali jadi Presiden Amerika Serikat. Namun, hal tersebut membuat banyak ilmuwan iklim khawatir.
Ketidakpedulian Trump terhadap malapetaka perubahan iklim bisa membahayakan masa depan Planet Bumi dan umat manusia di dalanya. Dalam beberapa kesempatan Trump tak segan menyebut perubahan iklim adalah hoax dan salah satu penipuan terbesar sepanjang masa.
Ia juga berencana menghapus pengeluaran energi bersih, menghapuskan insentif yang ia sebut “gila” bagi orang AS untuk mengendarai mobil listrik.
Rencana tersebut akan dilakukan selama periode empat tahun Trump menjabat sehingga waktu tersebut merupakan dekade penting bagi para ilmuwan.
Dalam masa tersebut, ahli menyatakan AS dan dunia harus memangkas polusi yang memanaskan planet hingga setengahnya untuk menghindari kerusakan iklim yang membawa bencana.
Saat ini, penghasil emisi utama seperti AS sangat tertinggal dalam komitmen untuk memangkas emisi yang cukup untuk menghindari kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat Celcius di atas era pra-industri.
Dengan pemanasan rata-rata hanya lebih dari 1 derajat Celcius sejauh ini, dunia telah mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor, kebakaran hutan, badai dahsyat, punahnya satwa liar dan ancaman lainnya.
“Kita harus menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secepat mungkin,” kata Michael Mann, seorang ilmuwan iklim di Universitas Pennsylvania. “Sulit untuk melihat hal itu terjadi jika Trump menang,” imbuhnya.
Jadi saat nanti memimpin, AS bisa saja kembali keluar dari perjanjian iklim Paris dan tidak mematuhi rencana PBB untuk menangani krisis iklim yang dinilai makin parah.
Para analis memperkirakan kedua langkah tersebut melemahkan pengaruh AS dalam perundingan iklim PBB, membatasi tindakan negara itu sendiri terhadap perubahan iklim, dan mengurangi tekanan pada penghasil gas rumah kaca besar lainnya seperti China untuk menyerahkan rencana iklim yang ambisius kepada PBB tahun depan.
Ini berarti negara dengan emisi terbesar kedua di dunia tidak perlu lagi menyerahkan rencana aksi iklim nasional kepada PBB setiap lima tahun.
Namun, karena semua negara diharapkan menerbitkan rencana terbarunya tahun depan sebelum AS di bawah kepemimpinan Trump, Washington tetap diharapkan untuk menyerahkannya.
(dem/dem)
