Daftar Bansos yang Mengalir Jelang Pemilu 2024

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Pada awal tahun ini, bansos gencar disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Rabu (24/1), berikut daftar bansos yang bakal cair di awal tahun jelang Pemilu 2024:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak empat kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

Nilai bantuan PKH beragam. Untuk PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, serta Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk PKH bagi penyandang disabilitas.

2. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

Bansos ini diberikan dalam enam tahapan atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

3. Bansos Beras

Bantuan beras sebetulnya sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berlanjut di 2024 ini. Setiap keluarga yang terdaftar akan menerima 10 kg beras per bulan.

Presiden Jokowi memastikan awal tahun ini bansos beras 10 kg akan dicairkan lagi pada Januari, Februari dan Maret.

4. Bantuan Ganti Rugi Petani

Presiden Jokowi juga memastikan akan memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam mulai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani.

Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya.

Pencairannya akan dilakukan segera. Saat ini BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk anggarannya.

Penyaluran bansos jelang pemilu rawan dipolitisasi. Hal itu diungkap capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

“Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Jangan dipolitisasi karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

(ldy/pta)