Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengungkap standardisasi pemenuhan pendidikan secara nasional menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Prabowo Subianto.
Salah satunya adalah standar kurikulum. Menurut Cecep, pergantian atau pembaruan kurikulum dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan pendidikan Tanah Air sesuai perkembangan zaman.
“Standar kurikulum. Memang ada guyon ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya kurikulum diganti bukan karena ganti menterinya. Kurikulum diganti itu karena kebutuhan seharusnya,” ujar Cecep, kepada Beritasatu.com, Kamis (31/10/2024).
Dikatakan Cecep, proses pergantian kurikulum harus melalu riset dan uji coba dari kurikulum sebelumnya. Kekuatan yang terdapat pada kurikulum terdahulu akan dikembangkan, sementara kelemahannya akan digantikan dengan hasil riset dan uji coba terbaru.
“Kebijakan pergantian kurikulum itu harus didasarkan pada hasil riset. Misalnya kurikulum diuji coba, sudah terlampau lama nih, sampai sekarang. Nah diriset dahulu, apa sih kekuatan, kelebihannya? Kalau itu terjadi penguatan maka harus dipertahankan. Kemudian apa kekurangannya? Itu yang diganti,” imbuhnya
Lebih lanjut Cecep menyebut PR kedua adalah standar nasional pendidikan terkait sarana dan prasarana, terkhusus bagi sekolah yang berlokasi di pelosok perdesaan agar dapat terpenuhi fasilitas pendidikannya.
“Kemudian soal sarana dan prasarananya itu bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Itu harus fokus ke situ. Kita tidak boleh lagi mendengar ada sekolah yang runtuh, rusak, kemudian anak-anaknya belajar di lapangan terbuka,” kata Cecep
Kemudian yang ketiga standar penganggaran. Cecep menegaskan gratisnya pendidikan sekolah dasar berbuntut pada minimalnya dana yang diberikan.
“Bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi unggulan. Itu perlu itu standar anggaran. Makanya nanti dikolaborasikan juga dengan misalnya makan bergizi gratis,” tandasnya.