Jakarta –
Ahli tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yunus Husein, menjelaskan menukarkan atau menyembunyikan hasil tindak kejahatan bisa berupa penggunaan identitas orang lain, hingga penukaran valuta asing (valas). Penjelasan itu disampaikan Yunus saat hadir sebagai saksi ahli kasus dugaan korupsi pengelolaan timah, dengan terdakwa Harvey Moeis yang mewakili PT Refined Bangka Tin (PT RBT); Suparta selaku Direktur Utama PT RBT sejak 2018; dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sejak 2017.
Mulanya, jaksa menanyakan penggunaan rekening asisten rumah tangga (ART) untuk menampung uang hasil korupsi, yang kemudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pelaku. Yunus mengatakan penggunaan identitas maupun perusahaan orang lain untuk menampung uang hasil korupsi merupakan modus TPPU yakni menyembunyikan dan menyamarkan.
“Saya mencoba memberikan satu ilustrasi kepada ahli ya, ketika pelaku suatu tindak pidana kejahatan, tindak pidana asal apapun, katakanlah korupsi misalnya. Kemudian, dalam rangka penggunaan hasil kejahatan ya, pelaku ini kemudian meminta asisten rumah tangga misalnya untuk membantu untuk membuka rekening bank, lalu kemudian dana tindak pidana tadi, korupsi, masuk ke dalam rekening atas nama asisten tadi yang diminta oleh pelaku tapi kemudian penggunaan rekening itu untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari misalnya, oleh pelaku dan keluarga. Apakah ini juga menjadi bagian atau modus dari TPPU yang ada di Pasal 2 atau Pasal 3, 4, atau 5 ?” tanya jaksa di PN Tipikor Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Yunus menjawab jika pelaku menggunakan identitas orang lain atas hartanya, patut diduga ada niat menyembunyikan. “Lebih banyak ke mungkin (Pasal) 3 dan 4 dan kalau menggunakan orang lain ya, perusahaan lain, KTP palsu atau KTP orang lain. Kenapa dipakai lain-lain ? berarti ada sesuatu yang disembunyikan, disamarkan, siapa si pemilik aslinya, bisa dia mencoba menyamarkan hasil kejahatan dengan cara seperti itu,” jawab Yunus.
Jaksa juga menanyakan soal transaksi perbankan ke money changer berupa penukaran valuta asing, tapi keterangan transaksi ditulis pembayaran utang-piutang atau bisnis. Jaksa bertanya apakah proses penukaran uang hasil korupsi ke valas itu termasuk dalam modus TPPU.
“Kalau satu transaksi perbankan, misalnya yang sebetulnya tidak ada hubungan bisnis usaha atau utang piutang, tapi kemudian ditransaksi perbankan tadi menuliskan utang atau pembayaran utang, atau transaksi bisnis misalnya, ketika itu sebetulnya tidak ada, bisa dibuktikn. Apakah itu juga bagian dari modus yang disebut TPPU?” tanya jaksa.
“Dengan membuat rekayasa transaksi seperti itu, transaksi yang tidak sebenarnya adalah sesuatu yang ditutupi, disembunyikan asal usulnya sehingga bisa menjadi salah satu modus. Termasuk dalam pinjam meminjam dipercepat atau pinjam meminjam dengan jaminan aset-aset yang halal tapi dilunasi dengan hasil korupsi, bisa bisa saja. Itu modus-modus cuci uang semua itu,” ujar Yunus.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
