Wamendagri tegaskan pentingnya validitas data layanan dukcapil

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya validitas dan keamanan data pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

Bima Arya menekankan dinas dukcapil memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan pelayanan dasar kependudukan terpenuhi secara maksimal. Kualitas pelayanan tidak hanya soal kecepatan, tetapi juga akurasi dan keamanan.

“Ini soal akurasi, validitas, kapasitas, dan juga security. Oleh karena itu, saya ada di sini juga mengikuti menjalankan perintah dari Pak Menteri (Menteri Dalam Negeri) untuk memastikan hal-hal tersebut,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia juga memandang penting mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan integrasi single identity number.

Langkah-langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan yang lebih efisien dan aman bagi seluruh masyarakat.

“Jadi, pelayanan dasar terpenuhi dengan baik dan dipastikan keamanan, kapasitas terpenuhi, sembari juga melakukan updating dari progres rencana menerapkan SPBE, yang nanti ada single one admission number, semua itu harus diakselerasi,” ujarnya.

Hal tersebut sejalan dengan visi Kemendagri dalam upaya yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dari segi peningkatan kualitas validitas data, infrastruktur, dan keamanan.

“Tidak mungkin pelayanan dasar itu terpenuhi secara maksimal kalau pertama datanya tidak valid, yang kedua tidak didukung oleh kapasitas atau infrastruktur, yang ketiga security-nya tidak terjamin,” tambah Bima.

Selain itu, Bima juga berbagi pengalamannya saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Dia mengaku sering pergi ke Dinas Dukcapil Kota Bogor untuk mengurus berbagai keperluan kependudukan sebagai wujud dari pelayanan kepada masyarakat.

“Dukcapil di sini baru. Akan tetapi, kalau dukcapil di Kota Bogor, rasanya setiap minggu juga nongkrong di sana,” pungkasnya.

Baca juga: Kemendagri minta pemda patuhi putusan MA dalam pelaksanaan APBD 2024
Baca juga: BSKDN susun modul hasil IPKD untuk tingkatkan tata kelola keuda

Read Also

Recommendation for You