4 Dekade Industri Migas RI: Perlu Kebijakan Harga BBM Rasional

4 Dekade Industri Migas RI: Perlu Kebijakan Harga BBM Rasional

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Sekjen OPEC Soebroto menilai sudah waktunya pemerintah membuat kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rasional—dengan menyerahkannya kepada pasar bebas.

Pernyataan itu disampaikan oleh Soe­broto kepada pers seusai menyampaikan pidato ilmiah pada acara Wisuda III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) di Jakarta pada Sabtu, 21 Oktober 1995.

Berita tentang usulan kebijakan harga BBM agar diserahkan kepada mekanisme pasar tersebut menjadi headline halaman muka Harian Bisnis Indonesia pada edisi Senin, 23 Oktober 1995.

Soebroto mengatakan bahwa kebijakan harga yang rasional dapat mengurangi ketimpangan antara konsumsi dan produksi energi, meskipun hal itu tidak akan dapat menghindarkan Indonesia sebagai pengimpor energi dalam 15—20 tahun mendatang.

“Kebutuhan energi meningkat pesat akibat pertumbuhan ekonomi selama PJP II sebesar 7% per tahun,” ujarnya.

Indonesia, menurut dia, tidak lagi dapat mempertahankan kebijakan export oriented bagi investasi asing yang berminat memasarkan minyak olahannya di pasar dalam negeri.

“Hal ini mengingat cadangan minyak kita makin menipis,” kata Soebroto menanggapi keengganan perusahaan perminyakan Kuwait untuk menanamkan modal di Indonesia dalam bidang pengilangan minyak.

Kuwait Petroleum Corp. (BUMN Kuwait) pada saat itu mengadakan serangkaian perjalanan ke beberapa negara di Asia untuk menjajaki pembukaan kilang minyak baru dan memperluas jaringan perdagangan minyak negeri tersebut.

Managing Director Kuwait Petroleum Corp. (KPC) Hani Hussain mengatakan bahwa KPC sama sekali tidak berminat menanamkan modalnya di Indonesia karena pemerintah masih cenderung memberlakukan kebijakan export oriented daripada membuka pasar dalam negeri.

Hal itu bertentangan dengan strategi yang akan dikembangkan KPC yang berencana mendatangkan minyak mentah dari Kuwait untuk diolah di beberapa negara Asia dan menjualnya untuk pasar domestik.

Tajuddin Noer Said, Anggota Komisi APBN DPR mengatakan usulan Soebroto agar pemerintah menghapus kebijakan export oriented di bidang pengilangan cukup tepat.

Dia berpendapat bahwa sudah saatnya pemerintah mengevaluasi seluruh kebijakan nasional di bidang perminyakan.