JABAR EKSPRES – Pembina Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar, Muhlison, mengungkapkan keprihatinan atas tingginya angka anak usia 16-18 tahun di Kota Banjar yang tidak dapat menikmati layanan pendidikan.
Data terbaru menunjukkan, sebanyak 32,2 persen anak pada rentang usia tersebut tidak bersekolah. Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 16-18 tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan sebesar 3,8 persen, dari 71,78 persen di tahun 2023 menjadi 67,98 persen di tahun 2024.
“Logikanya, semakin tinggi APS, semakin banyak anak yang bersekolah. Jika APS hanya 67,98 persen, berarti 32 persen anak tidak bersekolah,” jelas Muhlison dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
BACA JUGA: Mosi Tidak Percaya, Tiga Karang Taruna di Kota Banjar Tuntut Digelar KLB!
Muhlison menilai, tingginya angka anak yang tidak bersekolah ini merupakan alarm serius bagi masa depan generasi emas Kota Banjar.
Menurutnya, hal ini mengancam potensi kesejahteraan dan wajah peradaban kota. Ia pun menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar telah gagal dalam mengelola pendidikan dan mewujudkan program wajib belajar 12 tahun.
“Ini angka yang fantastis. Artinya, dari 100 anak, 32 di antaranya tidak bersekolah. Ini sangat berbahaya bagi masa depan generasi emas. Wajar jika rapor pendidikan kita tahun ini jeblok. Kondisi ini tidak boleh diabaikan,” tegas Muhlison.
Data tersebut, lanjutnya, bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). APS merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam memberikan akses layanan pendidikan di suatu wilayah.
BACA JUGA: APK PAUD Kota Banjar Tertinggi se-Jawa Barat, Namun Kualitas Pendidikan Masih jadi Sorotan
“Semakin tinggi APS, berarti daerah tersebut berhasil menyelenggarakan layanan pendidikan. Jika melihat data ini, indikasinya Pemkot gagal mewujudkan program wajib belajar 12 tahun,” imbuhnya.
Muhlison, yang juga mantan Ketua PMII Kota Banjar, mendesak Pemkot Banjar untuk segera mengurai akar persoalan dan mencari solusi atas masalah ini.
Ia juga menyarankan agar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dievaluasi sebagai bentuk konsekuensi logis dari kegagalan mengelola pendidikan.
“Pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa. Kami minta Pemkot segera mencari solusi dari akar persoalan ini. Kadisdik layak dievaluasi karena dampaknya sangat serius bagi masa depan Kota Banjar. Angka 32 dari 100 bukan main-main,” tegasnya.