13.710 Penyelenggara Negara Belum Lapor Kekayaan, KPK Minta Evaluasi Internal di Masing-masing Instansi 

PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan bahwa sebanyak 13.710 Penyelenggara Negara belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga batas akhir pelaporan pada Senin, 11 April 2025. Temuan ini menjadi sorotan tajam atas pentingnya transparansi dan integritas pejabat publik.

“Sampai dengan batas akhir pelaporan LHKPN untuk tahun pelaporan 2024, yakni pada 11 April 2025, KPK telah menerima sejumlah 402.638 LHKPN, dari total 416.348 Wajib Lapor, atau persentase pelaporan tepat waktunya mencapai 96,71 persen,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa, 15 April 2025. 

KPK menyampaikan apresiasi kepada para penyelenggara negara yang telah patuh melaksanakan kewajibannya dalam pelaporan LHKPN. Kepatuhan ini sebagai komitmen nyata sekaligus teladan baik dalam pencegahan korupsi oleh seorang pejabat publik.

Meski tingkat kepatuhan cukup tinggi, KPK tetap menyoroti 13.710 pejabat yang belum melaporkan kekayaannya. Para pejabat ini tetap diimbau untuk segera menyampaikan laporan meskipun statusnya tercatat sebagai pelaporan terlambat.

“Bagi para PN/Wajib lapor yang belum menyelesaikan kewajibannya, tetap diimbau untuk melaporkan LHKPN-nya sebagai bentuk transparansi atas kepemilikan aset atau harta seorang pejabat publik,“ ujar Budi. 

Verifikasi Laporan LHKPN 

Budi menyampaikan, KPK akan melakukan verifikasi administratif atas laporan yang telah masuk. Jika dinyatakan lengkap, data kekayaan para pejabat akan dipublikasikan melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

Lebih lanjut, KPK meminta agar pimpinan lembaga dan satuan pengawas internal di setiap instansi melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungan masing-masing.

Data Pelaporan LHKPN 

Berdasarkan data, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bidang eksekutif sebesar 96,99 persen. Dengan perincian, jumlah wajib lapor sebanyak 332.822, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN sebanyak 322.807 orang, dan yang belum sebanyak 10.015. 

Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di rumpun legislatif sebesar 85,85 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 20.787, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 17.846 orang, dan yang belum sebanyak 2.941. 

Kemudian tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di wilayah yudikatif mencapai 99,98 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 17.931, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 17.928 orang, dan yang belum sebanyak 3 orang. 

Lalu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di BUMN/BUMD berada di angka 98,32 persen. Jumlah wajib lapor sebanyak 44.808, dari angka itu yang sudah menyerahkan LHKPN 44.057 orang, dan yang belum sebanyak 751 orang.

“Kepatuhan LHKPN ini dapat digunakan sebagai salah satu basis data dukung dalam manajemen ASN, seperti promosi bagi para pegawai yang patuh, maupun penjatuhan sanksi administratif bagi yang lalai,” ucap Budi.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News