Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menepis kritikan yang menganggap program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagal meski baru diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ia menegaskan bahwa program ini telah dirancang sejak lama dengan persiapan matang dan akan terus dievaluasi agar berjalan sesuai rencana.
“Ini masih berlangsung terus, tentu secara bertahap kita akan evaluasi. Persiapannya ini kan sudah hampir setahun, ini baru tanggal 7 (dua hari pelaksanaan program) Kasih kesempatan sebulan, dua bulan, sampai Juni lah,” ujar Zulhas usai menghadiri Rapat Koordinasi Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah di Gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/1).
Eks Menteri Perdagangan ini meminta semua pihak memberikan kesempatan pemerintah dalam pelaksanaan program ini. Karenanya dia meminta tak perlu menilai terlalu dini terhadap program lantaran baru berjalan 1 hari sejak diluncurkan.
“Baru satu hari terus sudah ada yang bilang tidak berhasil, jangan begitulah, kasih waktu,” lanjut Zulhas.
Program MBG bertujuan menyediakan akses makanan bergizi secara gratis untuk masyarakat, dengan anggaran awal sebesar Rp71 triliun. Zulhas menekankan bahwa anggaran ini masih tahap awal.
“Tentu bertahap anggarannya pun baru Rp71 triliun, tentu belum bisa semua. Nanti Juni dikumpulkan lagi nih anggaran, Kepala Badan Gizi lagi ngumpilin kalau Juni atau Juli bisa tambah lagi Rp140 triliun maka semua orang bisa makan gratis (sampai akhir tahun),” ujar Zulhas.
Zulhas menjelaskan, saat ini semua jajaran pemerintahan di Kabinet Merah Putih tengah bekerja keras untuk mendukung dan menyukseskan program MBG ini, terutama menteri-menteri dan kepala lembaga di bidang Pangan.
“Kita makanya ini akan berupaya maksimal, makan bergizi gratis kan butuh beras, terlur, ikan dan lain-lain. Makanya kita harus produksi agar tidak impor lagi,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi terbatas antara pemerintah pusat dan Pemprov Jatim, Zulhas turut didampingi sejumlah menteri lain, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Sudanto, Menteri KKP Sakti Sahyu Trenggono, serta sejumlah kepala daerah se-Jatim.
(ory/ory)
