X Kunci Akses Fitur Visual Grok AI untuk Pelanggan Premium, Kritik Global Belum Mereda

X Kunci Akses Fitur Visual Grok AI untuk Pelanggan Premium, Kritik Global Belum Mereda

Liputan6.com, Jakarta – Platform media sosial, X, mulai membatasi akses pembuatan dan pengeditan gambar pada chatbot kecerdasan buatan (AI) Grok hanya bagi pelanggan berbayar.

Kebijakan ini diambil setelah muncul sorotan tajam dari berbagai negara terkait potensi penyalahgunaan teknologi tersebut dalam menghasilkan konten visual bermuatan seksual tanpa persetujuan.

Mengutip Digitaltrends, Minggu (11/1/2026), sejak Kamis malam waktu setempat, pengguna X yang ingin memanfaatkan fitur visual Grok diwajibkan berlangganan layanan X Premium dengan tarif mulai dari USD 8 (sekitar Rp 134 ribuan) per bulan. Manajemen X menilai langkah ini sebagai bentuk pengendalian risiko sekaligus upaya memperketat penggunaan fitur teknologi AI.

Meski demikian, kebijakan tersebut menuai kritikan karena dinilai tidak efektif. Sejumlah pengguna teknologi menemukan bahwa layanan pembuatan gambar Grok masih dapat diakses secara gratis melalui situs resmi dan aplikasi terpisah. Celah ini dianggap melemahkan klaim X bahwa mereka serius membatasi potensi penyalahgunaan.

Peneliti keamanan digital pun meragukan efektivitas pembatasan berbasis kartu kredit. Mereka menilai mewajibkan pembayaran tidak otomatis menghentikan praktik penyalahgunaan.

Peneliti deepfake, Genevieve Oh, mengungkapkan Grok tetap memproduksi ribuan gambar berbahaya setiap jam, bahkan setelah sistem berlangganan diberlakukan. Angka itu setara dengan sekitar 60 persen dari total output publik Grok.

Menurut Oh, laju produksi konten tidak pantas dari Grok saat ini melampaui sejumlah situs manipulasi gambar yang selama ini kerap dikenal kontroversial.

Isu itu turut menarik perhatian para pembuat kebijakan di Amerika Serikat (AS). Senator Demokrat Ron Wyden, Edward J. Markey, dan Ben Ray Luján mengirimkan surat kepada CEO Apple dan Google untuk meninjau kembali keberadaan aplikasi X di toko aplikasi mereka.

Mereka menilai pengelola platform belum menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan pengguna dan standar keselamatan digital.