TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Majalengka, Senin (7/4/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara langsung menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi sektor pertanian di wilayahnya.
Salah satu keluhan utama yang disuarakan adalah mahalnya biaya pembasmi hama atau pestisida yang ditanggung para petani.
Yanno Nunuhitu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI) memberikan tanggapan terkait keluhan Dedi Mulyadi.
Dirinya mengatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa tercapainya swasembada pangan di Indonesia sangat bergantung pada penggunaan pestisida yang tepat dan efektif.
“Tanpa pestisida, sulit untuk memastikan hasil pertanian yang optimal,” ujar Yanno dalam keterangan yang diterima.
Menurutnya, penggunaan pestisida di Indonesia diawasi dengan ketat oleh Kementerian Pertanian, yang bertujuan memastikan bahwa semua produk pestisida yang beredar tidak hanya efektif tetapi juga aman bagi manusia, lingkungan, dan ekosistem pertanian.
“Kami sepenuhnya mendukung pendapat Kang Dedi Mulyadi terkait pentingnya upaya bersama untuk menghadirkan pestisida bermutu dengan harga yang lebih terjangkau bagi para pelaku industri pertanian Indonesia. Hal ini sangat penting agar para petani dapat tetap mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang wajar,” katanya.
Yanno menjelaskan, sebagian besar pestisida yang digunakan di Indonesia masih berasal dari impor.
Sehingga harga dan ketersediaanya sangat dipengaruhi oleh kebijakan negara produsen.
“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian kita. APROPI, sebagai asosiasi produsen pestisida dalam negeri, meminta dukungan serta campur tangan pemerintah agar Indonesia tidak bergantung pada pestisida impor,” ujarnya.
APROPI menilai, jika langkah ini ini dilakukan akan mengurangi ketergantungan dan membantu mendorong industri pestisida lokal untuk berkembang.
“Di Jawa Barat, terdapat empat pabrik pestisida milik anggota APROPI yang siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk Kang Dedi Mulyadi, untuk menghasilkan pestisida yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga aman bagi pengguna, konsumen hasil pertanian, serta lingkungan,” katanya.
Lebih lanjut, APROPI mendukung sepenuhnya gerakan swasembada pangan yang digagas oleh Presiden RI.
“Kami siap berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, 1000 persen,” kata Yanno.
Diberitakan sebelumnya, Dedi menjelaskan, meski ketersediaan pupuk saat ini sudah lancar, beban berat petani belum terangkat sepenuhnya karena mahalnya biaya pembelian pestisida.
Menurutnya para petani, harus mulai menyemprot lahan sejak sebelum masa tanam untuk mengendalikan hama seperti keong.
“Biaya paling tinggi justru datang dari kebutuhan akan obat-obatan, karena sejak sebelum tanam sudah harus disemprot. Saya sendiri petani, dan tahu persis kondisinya,” kata Dedi di hadapan Presiden.
Dia menambahkan bahwa dalam kurun dua bulan masa tanam hingga panen, penyemprotan harus dilakukan hampir setiap dua hari sekali.
Jenis hama pun beragam, sehingga petani tak cukup membeli satu jenis pestisida saja.
“Hama datang silih berganti. Baru hilang, datang lagi. Ini yang membuat biaya makin tinggi,” jelasnya.
