Jakarta, CNBC Indonesia – Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia naik. Namun masih ada beberapa wilayah yang masih berada masih di rata-rata.
UHH di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 72,39 tahun, meningkat 0,22 tahun atau 0,30%. Pertumbuhan UHH 2024 ini ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan pada periode 2020-2023 sebesar 0,25% per tahun.
“UHH tahun 2024 meningkat 0,22 tahun atau 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,25 persen per tahun,” kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (15/11/2024).
UHH adalah indikator yang menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir dengan asumsi kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan tetap stabil sepanjang hidupnya.
Juga mencerminkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses layanan kesehatan, tingkat pendidikan, pola hidup sehat, dan kondisi ekonomi.
Faktanya, kenaikan UHH secara nasional, belum terakselerasi optimal terutama pada 10 provinsi ini yang mencatat nilai UHH di bawah rata-rata :
Papua Pegunungan 64.80
Sulawesi Barat 66.27
Papua Selatan 66.45
Maluku 66.99
Papua Tengah 66.99
Papua Barat 67.05
Nusa Tenggara Barat 67.73
Papua Barat Daya 67.85
Nusa Tenggara Timur 67.99
Papua 68.79
Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan UHH terendah, yakni 64,8 tahun, dengan Kota Nduga sebagai daerah dengan angka terendah, yaitu 55,74 tahun.
Rendahnya UHH di wilayah ini disebabkan oleh rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 4,21 tahun, sehingga mayoritas penduduk tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan.
Selain itu, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 247 orang sangat tidak memadai untuk melayani wilayah yang sulit dijangkau, sementara indeks kedalaman kemiskinan sebesar 6,21% mengindikasikan banyak penduduk yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Provinsi lain dengan UHH rendah adalah Sulawesi Barat dengan 66,27 tahun, yang dipengaruhi oleh minimnya infrastruktur kesehatan, kurangnya penyuluhan gizi, dan pola makan yang tidak bervariasi.
Rata-rata lama sekolah di wilayah ini mencapai 8,15 tahun, menunjukkan pendidikan yang sedikit lebih baik dibandingkan Papua Pegunungan, tetapi jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 362 orang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kemudian, Papua Selatan mencatat UHH sebesar 66,45 tahun, yang dipengaruhi oleh rata-rata lama sekolah 8,32 tahun dan minimnya tenaga kesehatan gizi yang hanya berjumlah 120 orang. Meski demikian, indeks kemiskinan yang mencapai 3,71% tetap menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Provinsi Maluku dan Papua Tengah masing-masing memiliki UHH sebesar 66,99 tahun. Di Maluku, rata-rata lama sekolah mencapai 10,26 tahun, dan jumlah tenaga kesehatan gizi sebanyak 824 orang tergolong cukup, meski distribusinya belum merata. Kemiskinan dengan indeks 3,10% masih menjadi tantangan.
Di Papua Tengah, angka pendidikan lebih rendah dengan rata-rata lama sekolah hanya 6,12 tahun, sementara jumlah tenaga kesehatan gizi sangat minim, yaitu 87 orang. Indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai 5,96% memperburuk akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Papua Barat mencatat UHH sebesar 67,05 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 7,86 tahun. Namun, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 215 orang dan indeks kemiskinan sebesar 4,35% menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.
Wilayah Nusa Tenggara juga menghadapi tantangan serupa. Nusa Tenggara Barat mencatat UHH sebesar 67,73 tahun dengan rata-rata lama sekolah 7,87 tahun.
Meski memiliki jumlah tenaga kesehatan gizi sebanyak 1.145 orang, distribusinya yang tidak merata, terutama di wilayah pedesaan, menjadi hambatan. Indeks kedalaman kemiskinan di wilayah ini tercatat sebesar 2,44%.
Sementara itu, Nusa Tenggara Timur dengan UHH 67,99 tahun memiliki rata-rata lama sekolah 8,02 tahun dan tenaga kesehatan gizi sebanyak 1.642 orang. Namun, indeks kemiskinan sebesar 3,41% masih menghambat perbaikan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Papua Barat Daya mencatat UHH sebesar 67,85 tahun, dengan rata-rata lama sekolah 8,39 tahun. Meski tenaga kesehatan gizi berjumlah 387 orang, distribusinya belum merata, sementara indeks kedalaman kemiskinan sebesar 4,38% mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang masih rentan.
Papua memiliki UHH tertinggi di antara wilayah Papua lainnya, yakni 68,79 tahun. Namun, provinsi ini juga mencatat angka kematian anak tertinggi di Indonesia, yaitu 10,88 per 1.000 kelahiran hidup.
Meskipun rata-rata lama sekolah di Papua mencapai 9,82 tahun, jumlah tenaga kesehatan gizi yang hanya 136 orang serta indeks kemiskinan sebesar 4,01% menunjukkan bahwa akses layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masih terbatas.
Secara keseluruhan, rendahnya UHH di beberapa wilayah disebabkan oleh kombinasi antara pendidikan rendah, minimnya tenaga kesehatan, serta tingkat kemiskinan yang tinggi, yang berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar.
(Iftha Nikmatul Khasanah/dce)
