TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA – Sejumlah warga Jakarta Timur meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak TNI untuk mendapat pembinaan.
Djana (63) mendukung kebijakan karena menilai pembinaan militer yang dilakukan selama enam bulan hingga satu tahun tersebut dapat mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik.
Menurutnya, pembinaan militer yang dilakukan tidak akan membahayakan keselamatan jiwa para siswa, karena program diberikan berbeda dengan pelatihan untuk prajurit TNI.
“Itu memang bagus dilakukan, apalagi untuk anak yang suka tawuran, suka berantem itu wajib dididik sama TNI,” kata Djana di Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (3/5/2025).
Sebagai warga yang berdomisili di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Djana mengaku sudah jengah menyaksikan berbagai kasus tawuran siswa dan warga.
Mengingat wilayah Jatinegara terdapat sejumlah titik rawan tawuran, di antaranya di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kelurahan Bidara Cina, dan Kelurahan Cipinang Muara.
“Harusnya ya kalau mau membina anak menjadi lebih baik Jakarta meniru program Dedi Mulyadi. Karena memang program itu bagus, kan enggak ada salahnya meniru hal yang bagus,” ujar Djana.
Hal senada juga dilontarkan Ucok Siahaan (55), yang bahkan mendukung agar program pembinaan digagas Dedi Mulyadi dapat diadopsi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Pasalnya hingga kini kasus tawuran siswa dan warga menjadi masalah yang belum terselesaikan, padahal sudah kerap merenggut korban jiwa hingga mengakibatkan kerugian materil.
“Kalau saya sangat setuju, itu untuk mengurangi kasus tawuran siswa dan pemuda. Walaupun mungkin ada yang enggak setuju tapi saya lihat lebih banyak sisi positifnya,” ujar Siahaan.
Sebagai orang tua, Siahaan menilai anak-anak perlu diberikan pemahaman secara tegas dan dididik disiplin agar mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Dalam hal ini pembinaan secara militer dianggap menjadi solusi untuk merubah perilaku dan pola pikir anak, tanpa menghilangkan kewajiban anak sekolah untuk belajar.
“Saya lihat di Jakarta Timur rawan sekali tawuran, apalagi kalau musim libur sekolah. Makanya mungkin kalau program Dedi Mulyadi diterapkan di Jakarta bisa mengurangi,” tutur Siahaan.
Warga Jakarta Timur lainnya, Herfianto (30) juga menyatakan dukungannya dan setuju bila Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menerapkan program pembinaan serupa di DKI Jakarta.
Baginya pembinaan dan sanksi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta seperti pencabutan KJP dan lainnya belum dapat memberikan efek jera terhadap siswa pelaku tawuran.
“Kadang saya kasihan melihat orangtua dan guru yang dipanggil ke kantor polisi untuk mengurus anak-anak mereka yang tertangkap tawuran, tapi anaknya malah enggak jera,” kata Herfianto.
Bahkan dalam beberapa kasus anak yang pernah ditangkap polisi namun tidak diproses hukum karena kurangnya alat bukti justru merasa bangga, sehingga nekat berbuat hal serupa.
Herfianto menilai pembinaan secara militer dapat merubah moral dan meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, sehingga di masa mendatang mereka dapat menjadi lebih baik.
“Kalau saya sih mengapresiasi program pak Dedi Mulyadi. Mungkin bisa dijadikan contoh di Jakarta, maupun Gubernur di daerah lainnya. Karena sekarang tawuran ada di mana-mana,” ujar Herfianto.
Sementara itu, Gubernur Jakarta, Pramono Anung menolak cara pembinaan militer ala Dedi Mulyadi diterapkan untuk siswa nakal Jakarta.
Politikus senior PDIP itu enggan berbicara panjang lebar.
Alasannya hanya karena dirinya memiliki cara sendiri, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.
“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” ucapnya singkat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya