TRIBUNNEWS.COM – Sejumlah warga di Jakarta Timur (Jaktim) menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar meniru Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang membawa siswa bermasalah ke barak TNI guna dibina.
Djana, salah satu warga Jaktim, menganggap pembinaan oleh militer selama setengah hingga satu tahun bisa memperbaiki perilaku para siswa nakal
Djana (63) mendukung kebijakan karena menilai pembinaan militer yang dilakukan selama enam bulan hingga satu tahun tersebut dapat mengubah perilaku anak-anak menjadi lebih baik.
“Itu memang bagus dilakukan, apalagi untuk anak yang suka tawuran, suka berantem itu wajib dididik sama TNI,” ujar Djana di Jatinegara, Jaktim, Sabtu, (3/5/2025), dikutip dari Tribun Jakarta.
Dia mengatakan pembinaan itu tidak akan membahayakan para siswa karena programnya berbeda dengan pelatihan untuk tentara.
Djana mengaku sudah bosan melihatnya banyak kasus tawuran yang melibatkan siswa
“Harusnya ya kalau mau membina anak menjadi lebih baik Jakarta meniru program Dedi Mulyadi. Karena memang program itu bagus, kan enggak ada salahnya meniru hal yang bagus,” ujar Djana.
Sepertin Djana, Ucok Siahaan (55), ingin program yang diluncurkan Dedi Mulyadi itu ditiru oleh Pramono Anung.
“Kalau saya sangat setuju, itu untuk mengurangi kasus tawuran siswa dan pemuda. Walaupun mungkin ada yang enggak setuju tapi saya lihat lebih banyak sisi positifnya,” kata Siahaan.
Dia menyebut anak-anak perlu dididik disiplin supaya tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Menurut dia, pembinaan secara militer bisa menjadi cara mengubah perilaku dan pola pikir anak, tanpa menghilangkan kewajiban anak sekolah untuk belajar.
Herfianto (30), warga Jaktim lainnya, turut mendukung Pramono agar meniru kebijakan Dedi.
Kata dia, sanksi yang dijatuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta belum mampu membuat jera para siswa nakal. Sanksi itu misalnya pencabutan KJP.
“Kadang saya kasihan melihat orang tua dan guru yang dipanggil ke kantor polisi untuk mengurus anak-anak mereka yang tertangkap tawuran, tapi anaknya malah enggak jera,” kata Herfianto.
“Kalau saya sih mengapresiasi program Pak Dedi Mulyadi. Mungkin bisa dijadikan contoh di Jakarta, maupun Gubernur di daerah lainnya. Karena sekarang tawuran ada di mana-mana,” katanya.
Penolakan Pramono dan Kritik dari Komnas HAM
Di sisi lain, Pramono menolak kebijakan pengiriman siswa nakal ke barak militer diterapkan di Jakarta.
Dia tidak menjelaskannya dengan rinci. Menurut Pramono, dia dan Jakarta punya cara tersendiri.
“Jakarta punya kebijakan tersendiri, terima kasih,” kata dia ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat, (2/5/2025).
Sementara itu, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) tidak sapakat dengan kebijakan Dedi Mulyadi.
Menurut Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro, pengiriman siswa nakal akan melanggar hak anak.
Atnike pun memperingatkan bahwa mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah, terlebih, jika dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.
“Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” katanya saat ditemui di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).
Selain itu, TNI juga tidak mempunyai kewenangan untuk mendidik pelajar dalam bentuk ‘wajib militer’.
“Itu bukan kewenangan TNI melakukan edukasi-edukasi civic education,” ujar Atnike.
Pelibatan TNI dalam kegiatan pendidikan hanya dapat dibenarkan jika bersifat mengenalkan profesi, seperti melalui kunjungan ke markas TNI atau lembaga publik lain.
Namun, jika dilakukan dalam bentuk pendidikan militer, apalagi sebagai bentuk hukuman, hal itu keliru dan melanggar prinsip hak anak.
“Pendidikan karier ke markas TNI, rumah sakit, atau tempat kerja itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat,” katanya.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Warga Minta Gubernur Pramono Tiru Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI: Gak Ada Salahnya
Penulis: Bima Putra | Editor: Jaisy Rahman Tohir
(Tribunnews/Febri/Rifqoh/Fersianus Waku/Tribun Jakarta/Bima Putra