Wagub Jabar Minta MPLS Jadi Sarana Peningkatan Disiplin Siswa

Dilansir kanal Regional, Liputan6, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat merilis panduan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. Rencananya, MPLS digelar selama 5 hari, yakni mulai Senin, 14 Juli 2025 hingga Jumat, 18 Juli 2025.

Berbeda dari tahun sebelumnya, MPLS pada tahun ini akan digelar dengan pendekatan tematif Pancawaluya. Tujuannya, untuk menekankan pembentukan karakter siswa yang cageur (sehat lahir batin), bageur (berbudi pekerti luhur), pinter (cerdas), bener (jujur), dan singer (kreatif dan peka).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan MPLS digelar di dalam kelas, luar kelas, serta aksi sosial dan ekologi. TNI-Polri, guru BK, OSIS/MPK, dan instansi eksternal juga dilibatkan untuk kegiatan interaktif.

Selain itu, MPLS Pancawaluya melarang adanya tugas yang tidak masuk akal hingga atribut aneh atau tidak relevan seperti tas karung, papan nama rumit, dan lainnya. Tindakan kekerasan fisik maupun mental dan kegiatan tanpa pengawasan guru juga dilarang.

Adapun kegiatan MPLS disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah. Selain itu, tidak ada pungutan biaya selama berlangsungnya kegiatan tersebut.

Kelulusan MPLS pun ditentukan oleh partisipasi siswa dalam seluruh rangkaian kegiatan secara aktif, kontrak belajar yang dijalankan, serta perilaku yang mencerminkan karakter Pancawaluya.

Sementara upacara pelantikan dilakukan secara resmi, kemudian diikuti dengan pembacaan Ikrar Pelajar Pancawaluya.

“Waktunya memang hanya lima hari, tetapi jika efektif, akan membangkitkan semangat kebangsaan dan tekad siswa untuk menyongsong masa depan dengan karakter yang kuat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman dalam keterangan tertulis.

Seperti jam sekolah, kegiatan MPLS dimulai pukul 06.30 WIB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan provinsi.

“Sebagaimana arahan Pak Gubernur, tahun ajaran baru akan dimulai pukul 06.30. Kami pastikan aturan ini dilaksanakan di tingkat provinsi, dan akan kami komunikasikan juga ke kabupaten/kota,” tutur Herman.