Wacana Pemekaran Pulau Sebatik Mengemuka, DPRD: Lebih Baik Pikirkan Percepatan Pembangunan Regional 7 Juli 2025

Wacana Pemekaran Pulau Sebatik Mengemuka, DPRD: Lebih Baik Pikirkan Percepatan Pembangunan
Tim Redaksi
NUNUKAN, KOMPAS.com –
Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk
Pulau Sebatik
,
Nunukan
, Kalimantan Utara, kembali mengemuka pada 2025.
Geografis wilayah perbatasan, dengan seabrek permasalahan sosial masyarakat yang memiliki ibarat tamsil ‘Garuda di dadaku, Malaysia di perutku’, dianggap sebagai urgensi dari usulan daerah otonomi dimaksud.
Slogan tersebut dikenal karena sampai hari ini, 90 persen kebutuhan warga Pulau Sebatik, didatangkan dari Malaysia.
Kendati demikian untuk menjadi daerah otonomi baru, Pulau Sebatik, dinilai masih jauh panggang dari api.
“Menurut saya, belum saatnya Sebatik menjadi DOB. Lebih baik memikirkan bagaimana percepatan pembangunan perbatasan, ketimbang mengurus wacana DOB,” ujar Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama, Senin (7/7/2025).
Andre memberikan sejumlah pertimbangan ketika Pulau Sebatik, menjadi daerah pemekaran baru.
Pulau Sebatik yang terbagi dua dengan Malaysia ini, memiliki luasan sekitar 246 Km persegi, namun di Pulau ini, tidak ada perusahaan, yang perlu menjadi pemikiran bersama.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pulau Sebatik belum mampu mencukupi sekitar 70.000 jiwa penduduk di 5 Kecamatan yang ada.
“Bagaimana nanti pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), karena itu kita peroleh berdasar luas wilayah, jumlah penduduk dan indikator lain berdasar data BPS. Apakah itu bisa mendukung ketika seumpama Pulau Sebatik dimekarkan,” kata Andre lagi.
Masih butuh banyak persiapan dan pemikiran matang jika memang Pulau Sebatik ingin menjadi DOB.
Jangan sampai tujuan pemekaran wilayah untuk mensejahterakan masyarakat, justru kemunduran yang terjadi.
Ketika Pulau Sebatik masuk dalam DOB, Pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran Rp 50 miliar untuk mempersiapkan semua kelengkapan pegawai pemerintahan.
Pembangunan infrastruktur perkantoran, termasuk markas aparat keamanan dan aparat hukum lainnya.
Sementara di lapangan, tidak ada perusahaan Migas, tambang atau perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini.
“Sekali lagi saya katakan, DOB Sebatik belum tepat untuk saat ini. Esensi DOB adalah mensejahterakan masyarakat, mendekatkan pelayanan. Jarak pusat pemerintahan di Nunukan dengan Sebatik juga dekat,” urainya.
Sampai hari ini, Andre menyebut, banyak sekali permasalahan perbatasan Negara yang belum tuntas di Pulau Sebatik.
Dia menyebutkan, mulai dari tapal batas Negara pasca pengukuran ulang dengan Malaysia, apakah sertifikat masyarakat yang lahannya diklaim masuk Malaysia bisa terselesaikan atau tidak.
Serta bagaimana dengan PLBN Sebatik yang sampai hari ini belum berfungsi. Pemenuhan kebutuhan pokok dan lainnya.
Sejumlah masalah tersebut, masih menjadi pertanyaan mayoritas masyarakat Pulau Sebatik.
“Jadi lebih baik fokus pada bagaimana mempercepat pembangunan di Sebatik. Dan harus saya katakan lagi untuk kesekian kalinya, DOB Sebatik belum waktunya,” tegas Andre.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.