Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Pengguna Khawatir Tarif Integrasi Ikut Naik Megapolitan 17 Oktober 2025

Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Pengguna Khawatir Tarif Integrasi Ikut Naik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengkaji ulang tarif Transjakarta menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna transportasi umum.
Sejumlah warga khawatir, kenaikan tarif tersebut juga akan berdampak pada biaya integrasi antar moda seperti MRT, LRT, dan KRL.
Bayu (23), salah seorang pengguna Transjakarta, mengaku waswas jika tarif integrasi yang selama ini memudahkan mobilitas warga ikut naik.
“Kalau misalkan tarifnya dinaikin, apakah tarif integrasi yang digunakan pengguna ketika memakai TJ dan lanjut ke MRT, itu bakalan dipotong juga apa enggak?” ujar Bayu saat diwawancarai
Kompas.com,
Jumat (17/10/2025).
Ia juga mempertanyakan apakah perubahan tarif hanya berlaku untuk Transjakarta atau turut memengaruhi skema integrasi transportasi umum.
“Skemanya bagaimana begitu? Apakah cuma tarif TJ-nya doang yang naik?” jelasnya.
Meski begitu, Bayu menilai kenaikan tarif masih bisa diterima selama tidak terlalu tinggi dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
“Saat ini Rp 3.500, kalau di bawah pukul 07.00 WIB pagi itu Rp 2.000. Mungkin Rp 5.000 masih harga yang cocok sih,” ujarnya.
Sementara itu, pengguna Transjakarta lainnya, Cahyo (27), menilai pemerintah seharusnya tidak perlu menaikkan tarif jika anggaran daerah dapat dioptimalkan, misalnya dengan memangkas tunjangan pejabat.
Menurutnya, masyarakat sudah membayar pajak, sehingga subsidi transportasi umum perlu dijaga agar biaya perjalanan tetap terjangkau.
“Daripada buat tunjangan rumah pejabat yang sampai puluhan juta, mending buat subsidi transportasi rakyat,” ucap Cahyo.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI masih mengkaji kemungkinan kenaikan tarif Transjakarta dan moda transportasi umum lainnya.
Kajian ini dilakukan setelah Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk DKI Jakarta dipangkas sebesar Rp 15 triliun.
“Mengenai kenaikan (tarif Transjakarta dan transum), itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Nah, sekarang ini kami belum memutuskan apa pun, akan melakukan kajian,” ujar Pramono di Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2025).
Pramono menegaskan, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif. Pemerintah masih melakukan perhitungan kondisi keuangan daerah dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat pengguna transportasi umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.