Jakarta, CNBC Indonesia – Keterbatasan kewenangan yang dialami pemerintah daerah di tengah semangat otonomi justru memunculkan ironi. Banyak kepala daerah merasa ruang gerak mereka kian sempit, sementara tanggung jawab publik tetap besar. Akibatnya, permintaan dana ke pusat semakin sering terdengar.
Menurut Bupati Lahat Bursah Zanubi, akar masalahnya bukan sekadar keterbatasan anggaran, melainkan soal transparansi pemerintah pusat dalam menyusun skema bagi hasil. Ketidakjelasan ini dinilai menghambat daerah untuk memahami potensi dan merencanakan pembangunan secara mandiri.
Saksikan dialog Bunga Cinka bersama Bupati Lahat/Ketua Apkasi Bursah Zanubi di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (25/07/2025).