Jakarta, Beritasatu.com – Artis sekaligus politisi DPR Verrell Bramasta yang ikut rapat kerja Komisi X bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro meminta agar dana tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen tidak dipangkas atau dikurangi. Dia sadar ada kesulitan dampak pemotongan anggaran dari pemerintah terkait penghematan anggaran pada 2025.
“Saya memahami adanya kesulitan mendiktisaintek terhadap pemangkasan anggaran. Namun, saya kira persoalan hal-hal yang terkait dengan program perlu disikapi dengan bijak. Saya mengapresiasi upaya efisiensi yang dilakukan, tetapi jangan sampai kebijakan ini justru berdampak langsung pada dosen, terutama terkait tunjangan yang sudah lama tertunda. Hak mereka harus tetap menjadi prioritas,” ungkap Verrell Bramasta dikutip dari akun media sosialnya, Jumat (14/2/2025).
Diterangkan, anggaran tunjangan dosen masih belum cukup untuk melunasi tunggakan tukin. Jika terkena efisiensi, penyelesaiannya akan semakin sulit. Terlebih ada amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang ASN dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen baik dosen PNS maupun swasta berhak mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikat dosen sebesar satu kali gaji pokok PNS.
“Tunjangan dosen non-PNS yang terlampir hanya Rp 2,70 triliun, sedangkan dosen PNS itu Rp 2,50 triliun. Saya berharap ini jangan kena efisiensi. Rp 2,7 triliun saja belum cukup untuk menyelesaikan tunggakan tukin dosen selama ini, apalagi kalau dikurangi. Karena yang terjadi realitanya tunjangan ini tidak pernah dibayarkan sejak 2020. Jadi tolong, jangan potong anggaran tukin dosen,” tambahnya.
Verrell Bramasta menyatakan, tukin dosen wajib diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan bangsa.
“Kita harus melihat ini bukan hanya dari sisi anggaran, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja dosen yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia,” kata Verrel Bramasta.
