Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (12,0 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen).
“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.
Di sisi lain ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Pada April 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar USD 194,8 miliar atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporation) yang tumbuh sebesar 2,9 persen (yoy), setelah pada Maret 2025 terkontraksi 2,2 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,0 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,9 persen terhadap total ULN swasta. Ramdan menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada April 2025, dari 30,6 persen pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1 persen dari total ULN. (fajar)