PIKIRAN RAKYAT – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menegaskan bahwa aksi protes yang terjadi imbas penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu, telah berkembang menjadi gerakan kekerasan. Dalam pernyataannya pada Senin, 25 Maret 2025, Erdogan menuding pihak oposisi yakini, Partai Rakyat Republik (CHP), bertanggung jawab atas insiden kekerasan yang menyebabkan luka-luka di kalangan petugas polisi serta kerusakan properti publik dan swasta.
Penahanan Imamoglu pada Rabu, 19 Maret 2025 pekan lalu memicu gelombang demonstrasi terbesar di Turki dalam lebih dari satu dekade. Imamoglu ditahan dengan tuduhan korupsi yang ia bantah, sementara para pendukungnya menilai penahanan tersebut sebagai tindakan bermotif politik. Meskipun ada larangan berkumpul, demonstrasi antipemerintah tetap berlangsung hingga hari keenam, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan menuntut keadilan bagi Imamoglu.
Dalam pernyataannya setelah rapat kabinet di Ankara, Erdogan mengkritik CHP yang menurutnya telah memprovokasi masyarakat untuk turun ke jalan.
“Sebagai sebuah bangsa, kami terkejut dengan peristiwa yang terjadi setelah seruan pemimpin oposisi utama untuk turun ke jalan menyusul operasi korupsi di Istanbul. Ini telah berkembang menjadi gerakan kekerasan,” ujar Erdogan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa CHP akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara politik di parlemen maupun secara hukum di pengadilan.
Penangkapan Massal dan Tindakan Keras Aparat
Menteri Dalam Negeri, Ali Yerlikaya, menyebut bahwa lebih dari 1.100 orang telah ditangkap dalam lima hari terakhir, sementara 123 petugas polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa. Ia juga menuding sebagian demonstran telah melakukan tindakan anarkis dan mengancam keamanan nasional.
CHP sendiri telah mengajukan protes terhadap tindakan keras kepolisian kepada gubernur Istanbul. Ketua CHP di Istanbul, Ozgur Celik, menyatakan bahwa intervensi polisi pada Minggu malam adalah yang paling brutal, dengan banyak pengunjuk rasa harus dirawat di rumah sakit akibat luka-luka.
Dalam pidatonya di hadapan ratusan ribu pendukungnya di depan kantor pusat Pemerintah Kota Istanbul, pemimpin CHP, Ozgur Ozel, menyerukan pemboikotan terhadap media dan bisnis yang berpihak pada Erdogan.
“Siapa pun yang secara tidak adil dijebloskan ke penjara oleh Tayyip Erdogan, rakyat akan membelanya demi demokrasi dan masa depan Turki,” ujar Ozel, yang juga mendesak agar persidangan Imamoglu disiarkan langsung di televisi nasional.
Dampak Politik dan Ekonomi
Penahanan Imamoglu terjadi di tengah pemilihan pendahuluan CHP untuk menentukan calon presiden. Keputusan ini membuat banyak pihak mempertanyakan keadilan sistem hukum di Turki. Berita penahanannya mendominasi halaman depan media oposisi, yang menilai tindakan ini sebagai upaya menyingkirkan pesaing politik Erdogan menjelang pemilu.
Kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Eropa mengecam tindakan ini sebagai kemunduran demokrasi di Turki. Pemerintah Jerman menilai bahwa peristiwa ini semakin menjauhkan peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Bahkan, pertemuan Komite Gabungan Parlemen Uni Eropa-Turki yang dijadwalkan pada Senin dibatalkan karena dianggap tidak kondusif.
Dari sisi ekonomi, gejolak politik ini berdampak negatif pada pasar keuangan Turki. Saham, obligasi, dan nilai mata uang lira mengalami penurunan tajam, menyebabkan Bank Sentral Turki harus melakukan intervensi untuk menstabilkan pasar.
Erdogan berusaha meyakinkan investor bahwa pemerintahnya akan mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun, para analis memperkirakan ketidakpastian politik akan terus berlanjut dalam jangka panjang.
“Protes ini adalah reaksi publik terbesar dalam lebih dari satu dekade, dan arah peristiwa ini sulit diprediksi,” kata Wolfango Piccoli, Wakil Presiden Konsultan Teneo.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
