Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Dipertanyakan, Warga: Tak Sepadan dengan Kinerja Megapolitan 22 Agustus 2025

Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta Dipertanyakan, Warga: Tak Sepadan dengan Kinerja
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com –
Candra (28), karyawan swasta, mempertanyakan kelayakan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut dia, nilai tersebut tidak seimbang dengan kinerja DPR saat ini, apalagi saat banyak sekali permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Agaknya kurang berimbang. Saya juga belum sepenuhnya paham kinerja DPR seperti apa, tapi ini masih banyak permasalahan masyarakat yang belum selesai,” ujar Candra kepada
Kompas.com,
Jumat (22/8/2025).
Oleh sebab itu, ia meminta anggota DPR untuk lebih sering turun langsung ke lapangan dan menyerap aspirasi rakyat ketimbang meminta fasilitas tambahan.
“Sering-sering turun ke lapangan lah, biar perwakilan rakyat itu tahu keluh kesah masyarakat, khususnya di daerah pelosok. Apa harus viral dulu untuk masyarakat menyuarakan pendapatnya?” kata dia.
Sementara itu, warga Jakarta Aly Azka Baihaqy (24) menilai kinerja DPR selama ini justru cenderung berpihak pada kelompok tertentu.
Maka dari itu, menurut dia, tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta per bulan tidak pantas diberikan untuk DPR jika masih menggunakan sistem kerja yang seperti itu.
“Saya belum mengetahui 100 persen bagaimana kinerja DPR. Yang saya tahu, mereka hanya menyuarakan undang-undang yang condong pada satu golongan rakyat. Tunjangan sebesar itu tak sepadan dengan kinerja DPR,” kata Aly.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengeklaim penetapan besaran tunjangan perumahan bagi anggota dewan sebesar Rp 50 juta berdasarkan hasil kajian yang matang.
Hal itu disampaikan Puan saat merespons munculnya anggapan di masyarakat bahwa nominal tunjangan perumahan tersebut terlalu besar.
“Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta karena kan kantornya ada di Jakarta,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Kamis (21/8/2025).
“Namun, apapun itu, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR,” sambungnya.
Dia pun berharap agar masyarakat tak ragu menyampaikan hal-hal yang dianggap masih belum sempurna dari DPR.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.