Xcloud.id

Transportasi: LRT Jabodebek

  • Dirut KAI komitmen jalankan ESG sebagai tujuan strategis 2025-2029

    Dirut KAI komitmen jalankan ESG sebagai tujuan strategis 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen menjalankan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) sebagai tujuan strategis Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau RJPP 2025-2029.

    “Komitmen ESG kami wujudkan dengan menempatkannya sebagai salah satu tujuan strategis dalam RJPP 2025–2029,” ujar Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Menurut Bobby, program-program keberlanjutan yang dijalankan antara lain penggunaan biodiesel B40, instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta penanaman lebih dari 106 ribu pohon di sepanjang lintasan rel dan lingkungan sekitar dari 2021 hingga Agustus 2025 .

    Digitalisasi menjadi pilar penting dalam transformasi KAI. Penerapan tiket elektronik (e-boarding pass) dan face recognition boarding gate mendukung efisiensi penggunaan kertas, selain itu juga mempercepat proses layanan sehingga pengalaman pelanggan semakin praktis.

    Sejalan dengan itu, ia mengatakan KAI memperkuat pengelolaan sampah dan limbah dengan sistem yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Skor ESG KAI tahun 2024 dari S&P Global berada di angka 41, dengan kategori data availability high. Hasil itu menjadi motivasi untuk terus memperbaiki langkah keberlanjutan yang dijalankan, lanjutnya.

    “Kami melihat digitalisasi dan otomasi sebagai inovasi paling mendesak. Teknologi ini mendukung peningkatan keselamatan sekaligus mempercepat pelayanan. Beberapa langkah sudah berjalan, seperti Access by KAI, face recognition boarding gate, Nilam Virtual Assistant, hingga female seat map,” kata Bobby.

    KAI juga menjalankan strategi dekarbonisasi secara bertahap. Pertama, melalui optimalisasi desain operasi dan elektrifikasi jalur, yang saat ini sudah mencapai 8,9 persen.

    Kedua, lewat efisiensi energi, misalnya penggunaan bangunan ramah lingkungan di kantor LRT Jabodebek. Ketiga, dengan mengganti energi konvensional ke energi terbarukan, seperti implementasi PLTS dan penggunaan biodiesel B40.

    Keempat, melalui kompensasi, yakni penanaman pohon di sepanjang lintasan.

    Dengan strategi itu, ia mengatakan KAI berharap transportasi kereta api semakin ramah lingkungan sekaligus memberi dampak positif bagi kualitas hidup masyarakat.

    “Kami juga mulai mengukur carbon footprint melalui tiket, serta menyediakan water station di stasiun. Semua inovasi ini dirancang agar setiap pelanggan merasakan pengalaman perjalanan yang lebih mudah, nyaman, dan sesuai dengan standar global,” kata Bobby.

    Ia juga menyampaikan bahwa masukan (feedback) dari pelanggan selalu KAI jadikan dasar transformasi. Misalnya, keluhan soal antrean panjang di “boarding gate” menjadi pemicu lahirnya “face recognition boarding”.

    Masukan agar layanan lebih ramah keluarga melahirkan ruang laktasi dan tempat bermain anak di stasiun, ujar Bobby.

    Kemudian saran tentang keamanan perempuan di transportasi umum mendorong hadirnya “female seat map” dan kereta khusus perempuan di KRL. Setiap inovasi, menurut dia, lahir dari dialog nyata dengan masyarakat melalui media sosial maupun langsung di stasiun.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jangan Keliru, Tarif Rp 1 Hanya Berlaku di 6 Stasiun LRT Jakarta Megapolitan 17 September 2025

    Jangan Keliru, Tarif Rp 1 Hanya Berlaku di 6 Stasiun LRT Jakarta Megapolitan 17 September 2025

    Jangan Keliru, Tarif Rp 1 Hanya Berlaku di 6 Stasiun LRT Jakarta
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menghadirkan program tarif spesial Rp 1 untuk naik transportasi publik Jakarta pada Rabu, 17 September 2025, dan Jumat, 19 September 2025.
    Program ini berlaku penuh selama 24 jam, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB, bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa layanan ini berlaku untuk tiga moda transportasi publik Jakarta, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
    “Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan layanan transportasi massal Jakarta. Program ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi,” ujar Syafrin di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Namun, masyarakat diimbau untuk tidak keliru, karena tarif khusus Rp 1 hanya berlaku pada LRT Jakarta, bukan LRT Jabodebek.
    LRT Jakarta memiliki jalur Pegangsaan Dua–Velodrome dengan enam stasiun, yaitu:
    Di luar stasiun tersebut merupakan rute stasiun LRT Jabodebek dan berbeda dengan LRT Jakarta.
    Untuk LRT Jabodebek tarif normal tetap berlaku dan tidak termasuk dalam program tarif spesial Rp 1.
    Meski tarifnya simbolis, penumpang tetap diwajibkan melakukan
    tap in
    dan
    tap out
    di setiap perjalanan.
    Sistem akan mencatat transaksi senilai Rp 1 sebagai bentuk pendataan perjalanan pengguna.
    Metode pembayaran yang bisa digunakan antara lain:
    Menurut Syafrin, kebijakan tarif spesial ini bukan sekadar memeriahkan momentum nasional, tetapi juga bagian dari kampanye Pemprov DKI Jakarta untuk membiasakan warga menggunakan transportasi publik.
    Harapannya, pola mobilitas masyarakat bisa lebih aman, tertib, dan ramah lingkungan.
    Dishub DKI Jakarta melalui akun resmi Instagram @
    dishubdkijakarta
    juga membagikan poster dengan tema “
    Tarif Gratis, Semangat Bakti Transportasi
    ”, yang mengajak warga memanfaatkan layanan publik pada momen istimewa ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • MRT ke Tangsel Nunggu Restu Investor, Kemenhub Belum Bisa Janji Kapan Mulai

    MRT ke Tangsel Nunggu Restu Investor, Kemenhub Belum Bisa Janji Kapan Mulai

    Jakarta –

    Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (LLKA) DJKA Kemenhub, Arif Anwar, mengatakan pihaknya masih mengejar proses pengembangan rute Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dari Cibubur ke arah Mekarsari dan perpanjangan jalur Mass Rapid Transit (MRT) sampai ke Tangerang Selatan.

    “Ada dua proyek yang saat ini menjadi andalan, menjadi perhatian Bapak Menteri juga terkait dengan feeder LRT Jabodebek itu dari Cibubur ke arah Mekarsari, yang kedua feeder MRT itu dari Lebak Bulus ke arah Tenggara Selatan,” kata Arif dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Senin (15/9/2025).

    Dalam hal ini, ia mengatakan seluruh proyek perpanjangan jalur MRT sampai Tangsel dan LRT Jabodebek sampai Mekarsari nanti sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak swasta. Baik dari segi pembiayaan hingga proses pengerjaan proyek nanti.

    Meski begitu Arif memastikan pihaknya sudah menerima Letter of Intent (LOI) dari investor dalam negeri terkait pembangunan fasilitas pendukung seperti stasiun dan rel untuk dua proyek perpanjangan jalur kereta listrik ini. Namun sampai saat ini para investor terkait masih melakukan studi kelayakan (Feasibility Study) proyek.

    “Nah saat ini memang dua proyek ini sudah ada investor yang mengajukan LOI, dan mereka saat ini sedang melakukan kajian, jadi kami menunggu kajian penyelesaiannya dari para investor tersebut,” ucapnya.

    “Karena proyek ini sepenuhnya kita serahkan ke investor tadi Jadi mungkin nantinya akan konsesi atau apakah nanti itu tergantung dari hasil kajiannya yang sedang dilaksanakan,” sambung Arif.

    Namun untuk kepastian kapan kedua proyek ini akan dibangun, Arif belum bisa memastikan. Sebab pihaknya juga belum menerima kontrak kerja pembangunan karena seluruh proses proyek masih dalam tahap kajian.

    “Jadi kita masih mempersilahkan investor siapa yang mau masuk, yang jelas belum ada kontrak dengan kita. Jadi kajian silahkan dulu di investor,” tegasnya.

    Dalam catatan detikcom, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, berencana membangun enam unit Stasiun MRT yang menjadi bagian dari perluasan rute Cikarang-Balaraja sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Enam stasiun itu mulai dari Kecamatan Bitung, Curug, Cikupa, sampai ke Balaraja. Mungkin tiga kecamatan ada stasiun rencananya begitu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja, di Tangerang, dikutip dari Antara (12/9/2025).

    Dari pembangunan enam stasiun MRT rute Cikarang-Balaraja ini, diperkirakan jarak yang dilalui dari pemberangkatan hingga tujuan sepanjang 20 kilometer lebih. Menurut Soma rancangan pengembangan jalur MRT rute ini dilakukan PT MRT Jakarta (Perseroda) bersama pemerintah daerah dan akan melintasi 11 stasiun yang ada di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Tonton juga video “Pagu Efektif Anggaran Kemenhub Naik Jadi Rp 26,24 Triliun” di sini:

    (igo/fdl)

  • Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Hore! Pemerintah Bakal Tambah Layanan Bus Umum di Banyumas hingga Depok

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 82,6 miliar untuk program layanan angkutan perkotaan atau Buy The Service pada tahun 2026. Untuk diketahui, program Buy The Service (BTS) merupakan skema penyediaan angkutan umum berbasis jalan di mana pemerintah membeli layanan dari operator bus untuk kemudian digunakan masyarakat dengan tarif terjangkau.

    Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menyampaikan layanan ini akan berada di lima lokasi. Diantaranya yakni Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, dan Depok.

    “Layanan perkotaan, buy the service di lima kota sebesar Rp 82,67 miliar,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghibahkan halte dan fasilitas pendukung program Buy The Service (BTS) Biskita Trans Depok ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

    Pemberian hibah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah oleh Dirjen Intram Risal Wasal dan Wali Kota Depok Supian Suri. Proses ini turut disaksikan oleh Sekretaris Ditjen Intram, Dedy Cahyadi dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Zamrowi.

    Hibah tersebut mencakup 11 halte bus, 4 tempat pemberhentian bus, serta 1 unit alat penerangan jalan tenaga surya dengan nilai total Rp 3,18 miliar. Dengan perjanjian hibah itu, seluruh aset resmi milik Pemkot Depok untuk dikelola dalam rangka mendukung operasional Biskita Trans Depok.

    “Biskita Trans Depok kami hadirkan sebagai feeder bagi masyarakat yang melakukan perjalanan dari dan menuju Stasiun LRT Jabodebek Harjamukti serta Stasiun KRL Commuter Line Depok Baru. Kedua moda transportasi ini membutuhkan dukungan jaringan feeder yang memadai agar masyarakat lebih mudah berpindah antar moda,” terang Risal Wasal dalam keterangan tertulis, Kamis (4/9/2025).

    Risal menambahkan hibah ini merupakan langkah nyata pemerintah memperkuat konektivitas perkotaan. Untuk itu dirinya kembali menekankan pentingnya integrasi moda angkutan umum.

    “Halte-halte ini adalah simbol komitmen Kementerian Perhubungan untuk membangun ekosistem transportasi yang terintegrasi, terhubung, dan berlanjut,” jelas Risal.

    Tonton juga Video: Pendapat Warga soal Transportasi Umum Jakarta, Sudah Oke?

    (kil/kil)

  • Utang LRT Jabodebek Senilai Rp2,2 Triliun ke Adhi Karya Bakal Dibayar KAI

    Utang LRT Jabodebek Senilai Rp2,2 Triliun ke Adhi Karya Bakal Dibayar KAI

    JAKARTA – Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek menyisakan l utang ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp2,2 triliun.

    Rencananya, utang tersebut akan dibayarkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai pengelola LRT Jabodebek.

    Direktur Adhi Karya Entus Asnawi mengatakan, piutang pemerintah masih dalam proses.

    Meski begitu, dia mengaku telah mendapat penegasan dari Kementerian Keuangan terkait pembayaran piutang LRT Jabodebek akan dilakukan secara penuh oleh KAI.

    “Proses sekarang ini kami sudah dapat penegasan dari Kementerian Keuangan pembayarannya itu nanti akan dilakukan melalui KAI. Baik misalnya dengan skema payment atau skema subsidi ke KAI-nya. KAI nanti ke Adhi Karya akan membayarkan secara penuh,” ujarnya dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin, 8 September.

    Entus mengaku masih menunggu kajian untuk mendapatkan angka komersial pembayaran utang tersebut.

    Pencairan piutang tersebut akan membantu perseroan untuk menyelesaikan sejumlah kewajiban.

    “Kalau manfaatnya tentu manfaat besar sekali kalau bisa cair ini. Setidaknya kita bisa menyelesaikan beberapa kewajiban-kewajiban yang ada yang di Adhi Karya,” ucapnya.

    Meski begitu, Entus mengaku sejak 2024 lalu perseroan sudah utang ke supplier itu kurang lebih Rp4 triliun dan utang ke perbankan sekitar Rp2,4 triliun.

    “Jadi cukup baik. Kalau ini (piutang LRT Jabodebek) cair, bisa lebih turun lagi. Ini bagian dari modal kerja yang akan kita gunakan ke depan. Juga ada beberapa proyek lain yang punya piutang besar yang sedang kita proses pencairannya,” ujarnya.

    Entus mengatakan pembangunan LRT Jabodebek tahap pertama sepanjang 44 km awalnya didanai oleh pemerintah.

    Kemudian, perubahan peraturan presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 di mana dana sebesar Rp23,3 triliun diberikan melalui PMN dari total nilai kontrak Rp25,5 triliun.

    “Sampai dengan selesai pekerjaan ini menghabiskan Rp25,5 dan kami sudah dibayar Rp23,3, sehingga memang masih tersisa Rp2,2 triliun,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan Adhi Karya, Bani Iqbal Menargetkan penyelesaian piutang yang melibatkan pemerintah tersebut dapat rampung pada akhir tahun ini.

    Bani mengakui piutang terbesar persebaran berasal dari proyek pembangunan LRT Jabodebek.

    “Piutang terbesar saat ini adalah piutang dari LRT yang masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan  juga Danantara untuk penyelesaiannya. Targetnya bisa selesai secepat-cepatnya akhir tahun ini,” ucap Bani.

  • Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Adhi Karya Cari Modal Swasta untuk Bangun LRT Tahap II

    Jakarta –

    PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) membuka peluang pendanaan dari pihak swasta dalam proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) tahap II rute Cibubur-Bogor. Saat ini, LRT Jabodebek tahap I telah rampung dan beroperasi di lintas Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, serta Cawang-Bekasi Timur.

    Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi, menjelaskan keterlibatan pendanaan swasta masih terus dibicarakan bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Adapun pembangunan LRT Jabodebek tahap II sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015.

    “Karena ini adalah Perpres, kami juga sudah berdiskusi dengan Dirjen Perkeretaapian. Kami bersama-sama sedang mencari solusi pendanaan untuk pembangunan tahap kedua ini, dengan melibatkan dana di luar pemerintah untuk bekerja sama dengan KAI,” ungkap Entus dalam acara Public Expose Live secara virtual, Senin (8/9/2025).

    Entus menambahkan, dalam Perpres tersebut, ADHI ditugaskan membangun LRT Jabodebek dalam dua tahap. Hingga kini, LRT Jabodebek sudah beroperasi sepanjang 44 km, dengan nilai proyek yang tercatat sebesar Rp 25,5 triliun.

    Namun, dari nilai tersebut, ADHI baru menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 23,3 triliun. Artinya, untuk pembangunan tahap I, pemerintah masih memiliki tunggakan kepada ADHI sekitar Rp 2,2 triliun.

    “Tahap pertama 44 kilometer yang sudah kita bangun dan beroperasi saat ini nilainya Rp 23,3 triliun. Tapi pada saat itu pun masih ada kekurangan dana,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Keuangan ADHI, Bani Iqbal, menargetkan penyelesaian piutang pemerintah terkait proyek LRT Jabodebek dapat rampung pada akhir tahun ini. Ia mengakui piutang terbesar perseroan masih berasal dari proyek tersebut.

    “Piutang terbesar saat ini adalah dari LRT, yang masih dalam proses diskusi dengan KAI, Kemenkeu, dan juga Danantara untuk penyelesaiannya. Targetnya bisa selesai secepat-cepatnya akhir tahun ini,” ujar Bani.

    Tonton juga video “Misi Besar LRT Jakarta Kerek Jumlah Penumpang Naik 20 Kali Lipat” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Di Atas Rata-rata Dunia, Ongkos Transportasi Jadi Beban Rakyat RI

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia memiliki pengeluaran transportasi di atas rata-rata. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup masyarakat di Indonesia.

    Menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dalam catatan detikcom, berdasarkan data BPS, jika dirinci berikut ini daerah-daerah yang memiliki besaran ongkos transportasi di atas rata-rata:

    1. Bekasi: Rp 1,91 juta per bulan atau sekitar 14% dari total biaya hidup

    2. Depok: Rp 1,80 juta per bulan atau sekitar 16,3% dari total biaya hidup

    3. Surabaya: Rp 1,62 juta per bulan atau sekitar 13,6% dari total biaya hidup

    4. Jakarta: Rp 1,59 juta per bulan atau sekitar 11,8% dari total biaya hidup

    5. Bogor: Rp 1,23 juta per bulan atau sekitar 12,54% dari total biaya hidup

    6. Batam: Rp 1,17 juta per bulan atau sekitar 12,8% dari total biaya hidup

    7. Makassar: Rp 1,15 juta per bulan atau sekitar 11,52% dari total biaya hidup

    8. Jayapura: Rp 1,12 juta per bulan atau sekitar 12,4% dari total biaya hidup

    9. Balikpapan: Rp 981 ribu per bulan atau sekitar 11,51% dari total biaya hidup

    10. Palembang: Rp 918 ribu per bulan atau sekitar 11% dari total biaya hidup

    (acd/acd)

  • Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia

    Ongkos Transportasi Masyarakat RI 12,46% dari Biaya Hidup, di Atas Standar Dunia

    Jakarta –

    Pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup.

    Sementara itu, menurut Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, standar idealnya pengeluaran untuk transportasi tidak lebih 10% dari total biaya hidup, sesuai standar Bank Dunia di 2023.

    Menurutnya, integrasi tarif dan sistem pembayaran pada transportasi umum multimoda dapat jadi solusinya. Integrasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.

    “Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” jelas Risal dalam keterangan resminya, Rabu (3/9/2025).

    Saat ini integrasi tarif antar moda transportasi dicontohkan Risal sudah diterapkan di Jakarta pada layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Tarif maksimum ditetapkan Rp 10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.

    Ke depan, pihaknya akan memperluas integrasi semacam ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.

    “Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan, dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah, dan efisien,” tegas Risal.

    Selain faktor biaya, tantangan menekan pengeluaran masyarakat bisa muncul dari tingginya mobilitas masyarakat. Di Jabodetabek saja, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan. Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat.

    Dia menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan.

    “Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif, serta memastikan layanan angkutan umum benar-benar saling terhubung, terintegrasi, dan berlanjut,” ujar Risal.

    (acd/acd)

  • Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Makin Banyak Warga Lalu Lalang Naik Angkutan Kereta, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) semakin sering naik kereta sebagai pilihan transportasi umum, baik Commuter Line/KRL, LRT, maupun MRT. 

    Hal tersebut tercermin dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana jumlah penumpang kereta di Jawa dan non-Jawa termasuk kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh, yang berangkat pada Juli 2025 mencapai 50,1 juta orang atau naik 9,85% dibanding bulan sebelumnya (month to month/MtM).

    “Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah penumpang Jabodetabek yang merupakan penumpang pelaju [commuter], yaitu sebanyak 31,4 juta orang atau 62,67% dari total penumpang angkutan kereta,” tulis BPS dalam laporannya, dikutip pada Rabu (3/9/2025). 

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik 11,33% MtM, 0,85%, 6,26%, 20,67%, 14,55%, dan 4,56%. 

    Secara bulanan, peningkatan tertinggi terjadi pada layanan MRT dengan jumlah penumpang melonjak dari 3,6 juta orang pada Juni 2025 menjadi 4,35 juta orang pada Juli 2025. 

    Sebaliknya di wilayah/rute non-Jawa justru mengalami penurunan penumpang sebesar 1,36% MtM, atau dari 655.000 orang pada Juni 2025 menjadi 646.100 orang pada Juli 2025. 

    Secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juli 2025 mencapai 311,9 juta orang atau naik 9,35% dibanding periode yang sama tahun 2024 (year on year/YoY).

    Peningkatan jumlah penumpang terjadi di semua wilayah/rute komuter Jabodetabek, Jawa non-Jabodetabek, non-Jawa, kereta bandara, MRT, LRT, dan kereta cepat Whoosh masing-masing naik sebesar 6,11% YoY, 9,77%, 13,01%, 18,02%, 15,77%, 38,08%, dan 7,02%.

    Dari seluruh perkembangan penumpang angkutan kereta pada Juli 2025, kenaikan jumlah penumpang tertinggi secara MtM maupun YoY berasal dari kereta bandara, MRT, dan LRT. 

    Secara tahunan kumulatif, Januari—Juli, penumpang kereta bandara meningkat sebesar 18,02% dibangindkan tahun lalu yang sebanyak 4,52 juta orang menjadi 5,33 juta orang. 

    Pada periode yang sama, jumlah penumpang MRT mencatat kenaikan dari 21,65 juta orang menjadi 25,06 juta orang atau meningkat 15,77% YoY. 

    Peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah penumpang LRT Jabodebek—yang beroperasi sejak 2023—dari 13,8 juta penumpang menjadi 19,06 juta penumpang atau melesat 38,08%.

    Secara umum, dalam kurun waktu dua tahun LRT Jabodebek telah melayani 43.696.661 pengguna. Pada tahun pertama operasional, jumlah pengguna mencapai 16.999.647 orang, lalu meningkat menjadi 26.697.014 orang pada tahun kedua, atau naik 57%.

    Peningkatan juga terlihat dari rata-rata harian, baik hari kerja maupun akhir pekan. Rata-rata harian di hari kerja naik dari 54.640 pengguna di tahun pertama menjadi 90.931 pengguna di tahun kedua, meningkat 66,4%, sedangkan rata-rata harian akhir pekan naik dari 30.842 menjadi 40.599 pengguna, meningkat 31,6%.

  • Transportasi Umum Berangsur Normal, Dishub DKI Jakarta Sebut MRT dan LRT Sudah Beroperasi – Page 3

    Transportasi Umum Berangsur Normal, Dishub DKI Jakarta Sebut MRT dan LRT Sudah Beroperasi – Page 3

    Penyesuaian tarif diketahui berlaku mulai Minggu, 31 Agustus 2025 pukul 00.00 WIB hingga Minggu, 7 September 2025 pukul 23.59 WIB. 

    “Untuk Mikrotrans dan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis tetap Rp0,-, sementara untuk Royaltrans tetap menggunakan tarif normal,” jelas Dishub Jakarta.

    Dishub Jakarta berharap, dengan kebijakan ini masyarakat pengguna transportasi publik dapat ikut bersama dalam memulihkan layanan transportasi umum yang bersampak pada kenyamanan.

    Sebagai informasi, tarif Rp 1 tidak berlaku untuk tarif LRT Jabodebek. Melalui akun resmimya di sosial media, LRT Jabodebek menegaskan tarif kepada pelanggan tetap seperti pada hari biasanya dalam rentang Rp 10.000 hingga Rp 20.000.