Xcloud.id

Transportasi: BST

  • Punya Mobil dan Rumah Mewah, Kades Klapanunggal Ade Endang Masih Minta THR Rp 165 juta – Halaman all

    Punya Mobil dan Rumah Mewah, Kades Klapanunggal Ade Endang Masih Minta THR Rp 165 juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sosok, rekam jejak digital hingga kehidupan Ade Endang Saripudin terus dikulik 

    Ade Endang Saripudin merupakan Kepala Desa atau Kades Klapanunggal yang viral minta THR Rp165 juta. 

    Kali ini Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin diketahui tinggal di sebuah rumah mewah, termasuk memiliki mobil mewah, Mitsubishi Pajero Sport.

    Sebelumnya Ade Endang masih sempat mengklaim jika surat permintaan THR Rp 165 juta yang ditujukan ke perusahaan di Kabupaten Bogor itu bersifat imbauan, bukan paksaan. 

    Namun akhirnya, Ade Endang Saripudin mengakui apa yang dilakukannya tersebut adalah salah. Ade Endang berjanji akan menarik surat edaran itu.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan. Mohon kepada para pengusaha untuk mengabaikan surat yang sudah terlanjur beredar. Saya akan menarik kembali surat edaran tersebut. Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan,” kata Ade, dikutip dari Tribunnews Bogor.

    Terkini Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengaku sudah berkomunikasi dengan Kapolda Jabar, Irjen Pol Akhmad Wiayagus, untuk mengusut kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) Rp165 juta ke perusahaan di lingkup wilayah Kabupaten Bogor.

    Orang nomor satu di Jawa Barat tersebut mendesak supaya polisi menangkap Kades Klapanunggal yang meminta THR.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” kata Dedi Mulyadi kepada wartawan di rumah Ketua MPR RI AHmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

     

    Meski meminta THR Rp 165 juta, Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin ternyata tinggal di sebuah rumah mewah.

    Ade Endang Saripudin juga ternyata memiliki mobil mewah, Mitsubishi Pajero Sport.

    Bahkan nomor polisi dari mobil tersebut juga merupakan inisial Ade Endang Saripudin

    SOSOK KADES KLAPANUNGGAL – Inilah sosok Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin, viral usai minta THR untuk Halal Bihalal kini dikorek jejak digitalnya yang ternyata suka Akun Seksi yang diunggah Tribunnews pada Selasa (1/4/2025). Berikut sosok Ade Endang Saripudin Kades Klapanunggal yang viral usai minta THR (Instagram Desa Klapanunggal/Facebook Ade Endang Saripudin)

    Tampak di postingan Facebook Kang Ubed, rumah Ade memiliki pilar warna cokelat, sama dengan pintunya.

    Rumahnya dengan gerbang putih senada dengan warna temboknya.

    Ade yang karib disapa Gonon tersebut tinggal di rumah dua lantai.

    Selain rumah, Kades Gonon juga memiliki mobil Pajero Sport warna putih.

    Mobil tersebut berplat nomor sesuai dengan namanya, B 160 NON.

     

    Pernah Viral Dicurigai Sunat Bansos era Presiden Jokowi

    Bukan hanya THR, Kades Klapanunggal Bogor Ade Endang Saripudin juga pernah viral di media sosial gara-gara dicurigai menyunat bantuan sosial (bansos).

    Kades Gonon dicurigai memotong bantuan sosial tunai (BST) pada era Presiden Jokowi.

    Sekelompok ibu-ibu mengaku dana bansos dipotong sampai 50 persen.

    Kata Tati Herawati, dari yang seharusnya Rp 600 ribu, mereka hanya menerima Rp 300 ribu.

    “Petugas bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya sudah sepakat. Kami keberatan, karena tidak ada pemberitahuan sejak awal,” katanya.

    Kades Ade Endang Saripudin membantah telah menyunat bansos untuk warga.

    Ia justru menuding ada pihak lain yang melakukan hal tersebut.

    (tribun network/thf/TribunnewsBogor.com)

  • Cara Mudah Cek Bansos Melalui Cekbansos.kemensos.go.id, Simak Langkah-Langkahnya! – Page 3

    Cara Mudah Cek Bansos Melalui Cekbansos.kemensos.go.id, Simak Langkah-Langkahnya! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Apakah Anda ingin mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial?

    Kini, Anda dapat dengan mudah mengeceknya hanya dengan mengunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui browser di ponsel.

    Program bantuan sosial (bansos) di Indonesia dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya kemudahan akses informasi melalui situs resmi Kementerian Sosial, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui status mereka dalam program bantuan yang disediakan. 

    Website Cek Bansos adalah platform resmi yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

    Hal ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengetahui informasi terkait bantuan sosial.

    Dengan menggunakan situs ini, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang informasi yang tidak akurat atau tidak jelas.

    Langkah-Langkah Cek Bansos

    Untuk mengecek status bantuan sosial Anda, berikut adalah langkah-langkah yang perlu Anda lakukan:

    Buka Browser: Pertama, buka aplikasi browser di ponsel Anda, seperti Chrome atau Firefox.
    Kunjungi Situs: Ketikkan https://cekbansos.kemensos.go.id/ pada kolom alamat dan tekan enter.
    Pilih Jenis Penerima: Di halaman utama, Anda akan melihat beberapa pilihan. Pilih jenis bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Sosial Tunai (BST).
    Masukkan Data Diri: Isi kolom yang tersedia dengan data diri Anda, seperti nama lengkap, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan provinsi tempat tinggal.
    Klik Cek: Setelah semua data diisi, klik tombol ‘Cek’ dan tunggu beberapa saat untuk mendapatkan informasi status.

    Setelah mengikuti langkah-langkah di atas, Anda akan mendapatkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

    Jika terdaftar, Anda juga akan mendapatkan rincian tentang jenis bantuan yang akan diterima.

    Cek Fakta Liputan6.com mendapati kalim link pendaftaran bansos Ramadan 2025 sebesar Rp 1,2 juta. Benarkah?

  • Daftar Bansos yang Cair Periode Februari 2025, Kamu Termasuk?

    Daftar Bansos yang Cair Periode Februari 2025, Kamu Termasuk?

    JABAR EKSPRES – Simak inilah daftar bansos yang cair periode Februari 2025, apakah kamu termasuk sebagai penerima bantuan?

    Pemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) pada Februari 2025 untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.

    Berikut daftar bansos yang cair bulan ini dan cara mengecek apakah kamu termasuk penerimanya.

    Daftar Bansos Februari 2025

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH menyasar keluarga miskin dengan anggota rentan seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

    Pencairan PKH tahap pertama mencakup periode Januari-Maret 2025 dengan rincian:

    – Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

    – Balita (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap

    – Siswa SD: Rp225.000 per tahap

    – Siswa SMP: Rp375.000 per tahap

    – Siswa SMA: Rp500.000 per tahap

    – Lansia (70 tahun ke atas): Rp600.000 per tahap

    – Penyandang disabilitas berat: Rp600.000 per tahap

    BACA JUGA: Syarat Ambil Bantuan PKH Tahap 1 Cair Periode Februari, Bawa Dokumen Ini!

    BACA JUGA: Cek Syarat Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2025 Khusus Warga DKI Jakarta

    2. Program Indonesia Pintar (PIP)

    PIP memberikan bantuan uang tunai untuk siswa miskin agar tetap bersekolah. Pencairan termin pertama Februari-April 2025 memberikan bantuan:

    – Siswa SD: Rp450.000/tahun (kelas I-V), Rp225.000 (kelas VI)

    – Siswa SMP: Rp750.000/tahun (kelas VII-VIII), Rp375.000 (kelas IX)

    – Siswa SMA/SMK: Rp1,8 juta/tahun (kelas X-XI), Rp900.000 (kelas XII)

    3. Bantuan Beras 10 Kilogram

    Sebanyak 16 juta KPM akan menerima bantuan beras 10 kilogram di Januari-Februari 2025 untuk mendukung ketahanan pangan.

    BACA JUGA: Update Info Perilisan iPhone 16 di Indonesia Bakal Rilis Sebelum Puasa?

    4. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    BPNT diprediksi cair Februari 2025, memberikan Rp200.000 per bulan kepada KPM terdaftar di DTKS.

    Cara Cek Penerima Bansos Februari 2025

    Cek penerima bansos melalui aplikasi Cek Bansos atau situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan data KTP.

    1. Buka laman kemensos.go.id.

    2. Akan muncul kolom ‘Pencarian Data Penerima Bantuan Sosial (BST, BPNT, PKH)’.

    3. Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    4. Masukkan nama sesuai KTP.

    5. Masukkan 4 huruf/angka pada kolom ‘Kode’.

  • OJK Putar Otak Awasi Perdagangan Aset Kripto

    OJK Putar Otak Awasi Perdagangan Aset Kripto

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap, hingga saat ini belum ada yang mutlak dalam handling (pengelolaan) aset kripto maupun aset keuangan digital. Artinya, belum ada pengaturan atau standar baku di dunia internasional terkait dengan aset kripto.

    Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Djoko Kurnijanto, menyatakan bahwa aset kripto sudah ditetapkan sebagai aset keuangan digital. Hal ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    “Pengaturan di P2SK mengamanatkan kepada OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan, yang sebelumnya telah diawasi oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dan memang sebelumnya dengan kelas aset komoditas,” ucap Djoko di acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, di Jakarta Convention Center, Selasa (11/2/2025).

    Maka dari itu, Djoko bilang, dalam masa peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK, pihaknya perlu mempersiapkan dengan baik masa peralihan ini. Hal ini lantaran, di saat yang bersamaan, para pegiat kripto sudah melakukan transaksi aset kripto.

    “Ada bursa juga, ada custody juga, ada penyelenggara jasa pembayaran (PJP). Pun demikian, ada aktivitas penunjang lain. Kita harus berpindah ke ‘rel’ yang lain, di saat ‘kereta’ ini tetap berjalan dengan kencang,” tambahnya.

    Djoko membeberkan pihaknya telah menyetel tiga fase untuk dapat menyiapkan hal ini. Pertama, adalah dengan menyiapkan transisi yang yang mulus.

    “Jadi, soft landing ini merupakan target utama kami. Nanti setelah soft landing, fase berikutnya kami akan memperkuatnya. Fase ketiga adalah fase development,” ujarnya menambahkan.

    “Undang-undang mengamanatkan adanya Peraturan Pemerintah (PP), keluar. Kemudian, PP-nya pun juga mengamanatkan adanya Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dengan Bapebbti. Kemudian, Berita Serah Terima (BST) juga sudah ada. Transaksinya tetap dapat berjalan terus, investor juga tetap dapat melakukan transaksinya,” tambahnya.

    Djoko bilang, fase soft landing ini sudah terjadi dan akan melakukan pengaturan dan pengawasan dalam hal aset kripto. Yang paling krusial, menurutnya, adalah soal proses perizinan dapat terus berjalan.

    “Karena perizinan ini sudah ada yang dari Bappebti. Ada yang sudah menjadi pedagang aset fisik, dan ada juga masih ada yang calon pedagang aset fisik. Ini yang akan kami kejar terus. Karena sudah diklasifikasikan sebagai aset keuangan, ini pengaturannya harus sejajar dengan lembaga jasa keuangan di bidang lain” tambahnya.

    (eds/eds)

  • Siswa hingga Mahasiwa Wajib Tahu, Begini Cara Urus DTKS untuk PIP dan KJP

    Siswa hingga Mahasiwa Wajib Tahu, Begini Cara Urus DTKS untuk PIP dan KJP

    JABAR EKSPRES – Bagi siswa, mahasiswa, atau keluarga yang membutuhkan bantuan sosial PIP dsn KJP 2025, penting sekali memahami cara mengurus dan cek Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    DTKS adalah basis data yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mencatat individu, keluarga, atau kelompok yang membutuhkan dukungan sosial.

    Baca juga : Jadwal dan Cara Ambil Dana PIP SD Tahun 2025

    Data ini menjadi dasar berbagai program bantuan pemerintah, termasuk bidang pendidikan.

    Berikut ulasan lengkap tentang DTKS, manfaatnya, hingga cara mendaftar agar dapat mengakses berbagai bantuan sosial seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Jakarta Pintar (KJP), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

    Apa Itu DTKS dan Mengapa Penting?

    DTKS adalah data induk yang mencatat identitas penerima manfaat bantuan sosial, seperti yang dijelaskan dalam Permensos No. 3 Tahun 2021.

    Data ini berisi informasi tentang individu atau kelompok yang mengalami hambatan sosial ekonomi sehingga memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik secara fisik, rohani, maupun sosial.

    Secara lebih spesifik, DTKS mencakup data warga dengan status sosial ekonomi 40% terendah di Indonesia.

    Terdaftar di DTKS menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai program bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

    Bantuan yang Bisa Diakses Melalui DTKS

    Dengan terdaftar di DTKS, Anda berpeluang untuk mendapatkan berbagai bantuan berikut:

    1. Program Indonesia Pintar (PIP)

    2. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah

    3. Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

    4. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU)

    5. Program Keluarga Harapan (PKH)

    6. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

    7. Bantuan Sosial Tunai (BST)

    8. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program-program ini membantu masyarakat dengan berbagai kebutuhan, termasuk biaya pendidikan, kebutuhan pokok, hingga bantuan tunai.

    Cara Cek Status Terdaftar di DTKS

    Untuk mengetahui apakah Anda sudah terdaftar di DTKS, ikuti langkah-langkah berikut:

    1. Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.

    2. Masukkan data wilayah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

    3. Isikan nama penerima manfaat sesuai dengan data KTP.

    4. Ketik 4 huruf kode yang muncul di layar. Jika kode tidak jelas, klik ikon panah biru untuk memperbarui kode.

  • Sebelum Melaut, Awak dan Kapal Perikanan Harus Punya Sertifikat Ini

    Sebelum Melaut, Awak dan Kapal Perikanan Harus Punya Sertifikat Ini

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan sertifikasi terhadap para pekerja di kapal perikanan tangkap berbendera Indonesia. Sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan para awak kapal memenuhi persyaratan dan keahlian yang memadai.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, memastikan awak kapal perikanan Indonesia telah memenuhi persyaratan dan tersertifikasi dengan keahlian yang sesuai dengan standar internasional.

    “Adanya sertifikasi ini selain menjadi bukti kompetensi dan kapasitas awak kapal perikanan juga menjadi langkah pemerintah untuk terus menjaga keamanan dan keselamatan mereka ketika bekerja di atas kapal perikanan,” kata Latif dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/1/2025).

    Sejalan dengan hal tersebut, KKP juga memberi kemudahan dan relaksasi di tahun 2025 terkait pemenuhan persyaratan kerja bagi awak kapal perikanan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024, tertanggal 30 Desember 2024.

    Latif menerangkan, SE tersebut KKP masih memberikan batas waktu bagi para awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan untuk memenuhi dokumen awak kapal berupa sertifikat sesuai jabatan pada kapal perikanan, buku pelaut perikanan, perjanjian kerja laut dan surat keterangan sehat bagi awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan berukuran 5-30 GT.

    SE tersebut juga menyatakan, sertifikat ahli nautika kapal penangkap ikan (ankapin) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sampai 31 Desember 2023, masih dapat digunakan sebagai persyaratan kerja di atas kapal perikanan.

    Adapun sertifikat lainnya yang diterbitkan Kemenhub mencakup basic safety training (BST), BST kapal layar motor (KLM) dan surat keterangan kecakapan (SKK) juga masih dapat digunakan untuk mengajukan permohonan penerbitkan buku pelaut perikanan yang kini diterbitkan KKP.

    “Adapun dokumen lain yang diterbitkan Kemenhub seperti buku pelaut berwarna hijau atau merah dan belum habis masa berlakunya juga masih dapat digunakan untuk syarat bekerja,” imbuh Latif.

    Ia menuturkan, ketentuan BST, BST KLM, SKK dan buku pelaut yang diterbitkan Kemenhub juga berlaku bagi taruna atau siswa sekolah kejuruan maupun kemaritiman dengan program studi nautika kapal penangkap ikan atau teknika kapal penangkap ikan yang melaksanakan praktik kerja lapangan pada kapal perikanan.

    Selain itu, KKP juga menetapkan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) yang perlu dipenuhi. Dalam hal ini, KKP juga memberi kemudahan akses yang dapat dilakukan secara online dan melalui layanan di pelabuhan perikanan, hingga gerai layanan terpadu.

    Melalui SKKP, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dinyatakan telah memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan, sehingga telah sesuai persyaratan dan keselamatan untuk berlayar di laut.

    Latif menjelaskan, terdapat dua mekanisme perpanjangan SKKP pada tahun 2025, yaitu bagi kapal perikanan yang pada 31 Desember 2024 posisinya masih berada di laut dan akan kembali ke pelabuhan perikanan dan bagi kapal perikanan yang sudah dilakukan pemeriksaan kelaikan pada tahun 2024.

    “Bagi kapal yang masih di laut dan sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan, dapat mengajukan perpanjangan SKKP dengan masa berlaku hanya sampai dengan 30 April 2025,” terangnya.

    Apabila kapal penangkap ikan tersebut telah datang ke pelabuhan pangkalan untuk pertama kali sebelum masa berlaku SKKP perpanjangan berakhir, maka SKKP perpanjangan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kelaikan kembali.

    Sementara itu, bagi kapal perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan kelaikan pada tahun 2024 dapat melakukan perpanjangan SKKP tanpa dilakukan pemeriksaan kelaikan kembali.

    “Permohonan dapat diajukan mulai awal tahun 2025 dan paling cepat 90 hari kalender sebelum masa berlaku SKKP berakhir. Perpanjangan SKKP tanpa dilakukan pemeriksaan kelaikan ini hanya dapat dilakukukan untuk satu kali perpanjangan,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • UNS usulkan percepatan elektrifikasi transportasi publik di Solo

    UNS usulkan percepatan elektrifikasi transportasi publik di Solo

    Solo (ANTARA) – Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengusulkan percepatan elektrifikasi transportasi publik di Kota Solo, Jawa Tengah.

    “Sektor transportasi menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua di Indonesia, mencapai 23 persen. Dari 600 MtCO2-eq emisi sektor ini, 90 persen berasal dari angkutan darat. Oleh karena itu, solusi elektrifikasi transportasi menjadi kunci,” kata Ketua Tim Decarbonization National Eler Indonesia’s Buses Infrastructure atau DIBI UNS Solo sekaligus Dekan Fakultas Teknik UNS Wahyudi Sutopo di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    Ia mengatakan dengan target adopsi 6.600 unit bus listrik sampai dengan tahun 2030 diperkirakan mampu menurunkan emisi hingga 24 persen atau setara dengan 900.000 ton CO2-eq.

    Menurut dia, Solo memiliki potensi besar untuk transisi ke transportasi ramah lingkungan sekaligus mendorong ekonomi hijau.

    Apalagi, dikatakannya, Solo memiliki layanan transportasi publik Batik Solo Trans.

    “Solo mengoperasikan lebih dari 100 armada di 12 koridor dengan subsidi BST dari Kemenhub, Pemerintah Kota Surakarta telah berhasil menunjukkan tata kelola transportasi yang kokoh dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” katanya.

    Terkait hal itu, saat ini pihaknya menjalin kerja sama dengan University of Canberra dan National Electric Vehicle Centre of Excellence (NEVCE), Australia, melalui proyek DIBI.

    “Proyek ini dibiayai KONEKSI dari Pemerintah Australia, tujuannya mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik di Kota Solo,” katanya.

    Terkait hal itu, belum lama ini pihaknya juga menyelenggarakan CEO Talk dengan tema Zero Emission Energy and Transport: Business Challenges and Opportunities dan FGD Bus Listrik Untuk Dekarbonisasi.

    Pada diskusi kelompok terpumpun tersebut, pihaknya melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Dinas Perhubungan Kota Surakarta, PLN, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, pengelola TPA Putri Cempo, serta peneliti.

    “Pada diskusi ini kami fokus pada potensi energi terbarukan dari PLTSa dan PLTS Terapung, serta mencari solusi menurunkan biaya elektrifikasi dengan teknologi dari UNS dan NEVCE untuk membangkitkan ekonomi hijau di Jawa Tengah,” katanya.

    Pada CEO Talk, Co-founder NEVCE Toby Roxburgh menggarisbawahi tiga sudut pandang utama revolusi elektrifikasi, yakni manfaat bagi manusia, lingkungan, dan biaya.

    Meski demikian, menurut dia saat ini tenaga surya dan baterai menawarkan solusi yang jauh lebih terjangkau dan Indonesia memiliki potensi tenaga surya yang melimpah.

    Ia mengatakan elektrifikasi dimulai dari bus listrik karena bus memiliki rute tetap.

    “Ini memudahkan pengembangan jaringan baterai surya untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu, bus mendukung pengurangan kemacetan, meningkatkan inklusi sosial, dan memberikan manfaat bagi semua kalangan,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penampakan Neta V Ringsek Nilainya 0 Usai Uji Tabrak ASEAN NCAP

    Penampakan Neta V Ringsek Nilainya 0 Usai Uji Tabrak ASEAN NCAP

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Uji tabrak Neta V program New Car Assessment Program atau ASEAN NCAP mendapatkan hasil yang mengecewakan yakni 0. Uji coba dilakukan pada beberapa bagian mulai depan, samping hingga teknologi keamanan.

    Publik cukup dikagetkan ketika Neta V dinyatakan tidak aman untuk penumpang anak, dan dewasa. Padahal model yang sama tersebut untuk dijual di sejumlah negara seperti Brunei, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

    NETA V yang diuji di Malaysia hanya mencapai skor keseluruhan 28,55 poin dalam penilaian dengan 7,89 poin untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), 13,51 poin untuk Child Occupant Protection (COP), 7,14 poin untuk Safety Assist (SA) dan 0,00 poin untuk kategori Motorcyclist Safety (MS).

    Nilai-nilai tersebut membuktikan target sebagai mobil yang aman di jalan masih jauh dari harapan.

    Dalam keterangan ASEAN NCAP, saat uji coba tabrak depan menggunakan boneka pengemudi, boneka menerima perlindungan yang buruk di kepala, leher, dada, dan tungkai bawah kanan. Hasilnya Neta V diberi nilai 0,00 untuk uji tabrak depan.

    Kemudian uji tabrak samping, boneka pengujian menerima perlindungan buruk di bagian dada saat tes tabrak samping. Dalam uji benturan samping, model ini hanya memperoleh 6,31 poin dari 8,00 poin.

    Neta V hanya mendapat skor 7,89 poin dari nilai maksimal 40,00 poin untuk kategori perlindungan penumpang dewasa (AOP). Untuk perlindungan penumpang anak (COP), Neta V hanya meraih skor 13,51 poin dari nilai maksimal 20,00 poin.

    NETA V tampil baik dalam uji tabrakan depan dan benturan samping untuk kategori COP. Namun, Neta V menerima poin buruk untuk penilaian pemasangan Child Restraint System (CRS). Meskipun memiliki ISOFIX dan pemasangan top tether, model ini tidak dapat dipasang dengan baik pada lebih dari setengah daftar CRS yang direkomendasikan ASEAN NCAP.

    Untuk penilaian Safety Assist, Neta V cuma mendapat nilai 7,14 poin dari nilai maksimal 20 poin.

    Mobil ini tidak memiliki fitur Autonomous Emergency Braking (AEB) untuk jalan perkotaan maupun luar kota, Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist (LKA) dan Lane Departure Warning (LDW). Neta V cuma memiliki ABS, ESC dan pengingat penggunaan sabuk pengaman sisi pengemudi.

    Sedangkan untuk perlindungan pengendara sepeda motor Neta V hasilnya sangat buruk yakni dapat nilai 0. Kondisinya karena mobil tidak memiliki fitur-fitur seperti Blind Spot Technology (BST), Auto High Beam (AHB) dan Pedestrian Protection (PP).

    [Gambas:Youtube]

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Uji Tabrak ASEAN NCAP Mobil China Neta V Dapat Nilai 0

    Uji Tabrak ASEAN NCAP Mobil China Neta V Dapat Nilai 0

    Jakarta, CNN Indonesia —

    New Car Assessment Program atau ASEAN NCAP mengumumkan hasil uji tabrak Neta V, Senin (9/12). Mobil listrik asal China itu sangat mengecewakan yakni dapat nilai 0.

    Neta V disebut sebagai model pertama yang mendapat peringkat nol bintang berdasarkan protokol ASEAN NCAP 2021-2025. Adapun mobil yang diuji berasal dari China untuk dijual di pasar Brunei, Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

    Mengutip keterangan ASEAN NCAP, dalam pengujian yang dilakukan NETA V yang diuji dijual di Malaysia, mencapai skor keseluruhan 28,55 poin dalam penilaian dengan 7,89 poin untuk kategori Adult Occupant Protection (AOP), 13,51 poin untuk Child Occupant Protection (COP), 7,14 poin untuk Safety Assist (SA) dan 0,00 poin untuk kategori Motorcyclist Safety (MS).

    Dalam uji coba tabrak depan, boneka pengemudi menerima perlindungan yang buruk di kepala, leher, dada, dan tungkai bawah kanan. Hasilnya Neta V diberi nilai 0,00 untuk uji tabrak depan.

    Kemudian uji tabrak samping, boneka pengujian menerima perlindungan buruk di bagian dada saat tes tabrak samping. Dalam uji benturan samping, model ini hanya memperoleh 6,31 poin dari 8,00 poin.

    Neta V hanya mendapat skor 7,89 poin dari nilai maksimal 40,00 poin untuk kategori perlindungan penumpang dewasa (AOP).

    Untuk perlindungan penumpang anak (COP), Neta V hanya meraih skor 13,51 poin dari nilai maksimal 20,00 poin.

    NETA V tampil baik dalam uji tabrakan depan dan benturan samping untuk kategori COP. Namun, Neta V menerima poin buruk untuk penilaian pemasangan Child Restraint System (CRS). Meskipun memiliki ISOFIX dan pemasangan top tether, model ini tidak dapat dipasang dengan baik pada lebih dari setengah daftar CRS yang direkomendasikan ASEAN NCAP.

    Sedangkan untuk penilaian Safety Assist, Neta V cuma mendapat nilai 7,14 poin dari nilai maksimal 20 poin. Mobil ini tidak memiliki fitur Autonomous Emergency Braking (AEB) untuk jalan perkotaan maupun luar kota, Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist (LKA) dan Lane Departure Warning (LDW). Neta V cuma memiliki ABS, ESC dan pengingat penggunaan sabuk pengaman sisi pengemudi.

    Kemudian untuk kategori keselamatan untuk pengendara sepeda motor, Neta V diganjar nilai nol. Sebab, mobil ini tidak memiliki fitur-fitur seperti Blind Spot Technology (BST), Auto High Beam (AHB) dan Pedestrian Protection (PP).

    (tim/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Tes Tabrak Neta V Dapat Nilai 0, Ini Rekomendasi ASEAN NCAP

    Tes Tabrak Neta V Dapat Nilai 0, Ini Rekomendasi ASEAN NCAP

    Jakarta –

    Uji tabrak Neta V hanya mendapatkan angka 0. Itu merupakan skor paling rendah yang didapatkan dari program penilaian mobil baru untuk negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN NCAP (New Car Assessment Program). Lantas seperti apa rekomendasi dari ASEAN NCAP terkait crash test Neta V tersebut?

    Diberitakan sebelumnya, ASEAN NCAP telah menguji coba Neta V di fasilitas Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS). Neta V diklaim sebagai model pertama yang mendapat peringkat 0 bintang berdasarkan protokol ASEAN NCAP 2021-2025. Adapun mobil yang diuji berasal dari China untuk dijual di pasar Asia Tenggara seperti Brunei, Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

    Dijelaskan ASEAN NCAP Technical Commitee, Adrianto Sugiarto, berdasarkan hasil pengetesan tersebut, mobil listrik Neta V harus dilakukan improvisasi pada aspek-aspek yang telah diuji dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai standar.

    “Sebenarnya hasil tes tersebut bisa langsung jadi bahan rekomendasi (buat pabrikan). Itulah titik-titik yg harus di-improve (diperbaiki),” ungkap pria yang akrab disapa Rian itu melalui pesan singkat kepada detikOto, Senin (9/12/2024).

    Jika mengacu pada hasil tes tersebut, maka artinya Neta V perlu mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Dari beberapa aspek penilaian Neta V mendapatkan hasil tes jauh di bawah angka standar.

    Dalam uji benturan samping misalnya, model ini hanya mendapat 6,31 poin dari 8,00 poin dengan boneka menerima perlindungan marjinal di dada. Lebih jauh, model ini tidak dilengkapi peralatan Teknologi Pelindung Kepala (HPT), yang mengakibatkan tidak memperoleh poin apa pun untuk penilaian. Totalnya, Neta V hanya mendapat skor 7,89 poin dari nilai maksimal 40,00 poin untuk kategori perlindungan penumpang dewasa (AOP).

    Selanjutnya, ASEAN NCAP menguji tabrakan samping. ASEAN NCAP menilai boneka pengujian menerima perlindungan marjinal di bagian dada saat tes tabrak samping. Dalam uji benturan samping, model ini hanya memperoleh 6,31 poin dari 8,00 poin dengan boneka menerima perlindungan marjinal di dada. Lebih jauh, model ini tidak dilengkapi peralatan Teknologi Pelindung Kepala (HPT), yang mengakibatkan tidak memperoleh poin apa pun untuk penilaian. Totalnya, Neta V hanya mendapat skor 7,89 poin dari nilai maksimal 40,00 poin untuk kategori perlindungan penumpang dewasa (AOP).

    Lalu, aspek perlindungan penumpang anak (COP), Neta V hanya meraih skor 13,51 poin dari nilai maksimal 20,00 poin. Dalam penilaian dinamis untuk kategori COP, NETA V tampil baik dalam uji tabrakan depan dan benturan samping. Namun, Neta V menerima poin buruk untuk penilaian pemasangan Child Restraint System (CRS). Meskipun memiliki ISOFIX dan pemasangan top tether, model ini tidak dapat dipasang dengan baik pada lebih dari setengah daftar CRS yang direkomendasikan ASEAN NCAP.

    Untuk penilaian Safety Assist, Neta V cuma mendapat nilai 7,14 poin dari nilai maksimal 20 poin. Sebab, mobil ini tidak memiliki fitur Autonomous Emergency Braking (AEB) untuk jalan perkotaan maupun luar kota, Forward Collision Warning (FCW), Lane Keep Assist (LKA) dan Lane Departure Warning (LDW). Neta V cuma punya ABS, ESC dan pengingat penggunaan sabuk pengaman sisi pengemudi.

    Kemudian untuk kategori keselamatan untuk pengendara sepeda motor, Neta V diganjar nilai 0. Sebab, mobil ini tidak memiliki fitur-fitur seperti Blind Spot Technology (BST), Auto High Beam (AHB), dan Pedestrian Protection (PP).

    Berdasarkan penilaian itu, ASEAN NCAP memberikan skor 28,55 poin untuk Neta V. Nilai itu membuat Neta V diganjar rating penilaian 0 bintang.

    “Hasil mengecewakan NETA V dalam penilaian ASEAN NCAP merupakan cerminan bagi merek EV lain untuk tidak mengorbankan peralatan keselamatan dasar di dalam mobil. Peralatan keselamatan dasar seperti retractor pre-tensioner dan load limiter untuk sabuk pengaman dapat menghasilkan hasil yang signifikan bagi keselamatan penumpang kendaraan,” tulis ASEAN NCAP dalam siaran persnya, Senin (9/12/2024).

    “Dengan tingginya persaingan di antara produsen kendaraan listrik, penting bagi produsen untuk menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama saat mengembangkan kendaraan. Kami di MIROS dan ASEAN NCAP mendorong semua produsen, terutama merek kendaraan listrik, untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas karena kami bertujuan untuk mencapai target global untuk mengurangi separuh angka kematian di jalan raya di seluruh wilayah,” sambung pernyataan tersebut.

    (lua/din)