Xcloud.id

Transportasi: Ambulans

  • Pramono Anung Flag Off wondr ITB Ultra Marathon 2025, Rutenya Jakarta-Bandung

    Pramono Anung Flag Off wondr ITB Ultra Marathon 2025, Rutenya Jakarta-Bandung

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan flag off di perhelatan wondr ITB Ultra Marathon 2025 di Grha BNI, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9/2025) malam. Peserta yang turut hadir tampak begitu antusias mengikuti perlombaan dengan total jarak sekitar 180 km dari Jakarta-Bandung ini.

    Berdasarkan pemantauan detikcom pada pukul 21.00 WIB, peserta terlihat begitu antusias mengikuti perlombaan. Pada saat flag off, Pramono didampingi oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Tatacipta Dirgantara, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, pihak sponsor, serta pimpinan panitia.

    Dirgantara menuturkan event ini bukan hanya perlombaan lari, tapi juga menjadi ajang pertemuan alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) serta pengumpulan sumbangan Dana Lestari.

    “Ini adalah event yang luar biasa dan harapannya dengan acara ini kita akan semakin guyub, semakin banyak ide-ide yang bisa dikerjakan bersama. Sampai malam ini terkumpul lebih dari Rp 950 juta rupiah untuk Dana Lestari dari 550-an donatur,” kata Dirgantara ketika membuka perlombaan, Jumat (26/9/2025).

    Ketua Panitia Pelaksana wondr ITB Ultra Marathon 2025, Aleks Suhanto mengungkapkan pihaknya akan terus memastikan keamanan pelari yang turut serta. Pihaknya telah menyiapkan tim medis, ambulans, hingga fisioterapis bagi yang membutuhkan.

    Aleks berharap acara berjalan lancar hingga selesai dan para pelari bisa menyelesaikan lomba dengan aman.

    “Nggak muluk-muluk (target pesertanya), event terakhir itu itu 3.500 pelari, tahun ini target 3.600 pelari. Alhamdulillah ternyata malah melebihi target sanking antusiasnya karena kategorinya bukan cuma alumni, tapi umum juga. Tercapai 3.775 pelari total, kami sangat bahagia sekali,” kata Aleks ketika berbincang dengan detikcom.

    wondr ITB Ultra Marathon 2025 dengan tema ‘Run for Stronger Unity in Diversity’ digelar selama 26-28 September 2025 dengan melibatkan total lebih dari 5 ribu peserta. Ini terdiri dari 3.775 pelari ultra-marathon 180 km dan 1.550 peserta fun run.

    Acara ini menjadi tradisi tahunan yang mempertemukan alumni ITB serta komunitas pelari dari seluruh Indonesia. Pada tahun ini, wondr ITB Ultra Marathon 2025 juga menegaskan komitmen dalam memperkuat Dana Lestari ITB, pilar berkelanjutan pendidikan tinggi, riset, dan kontribusi ITB bagi Indonesia.

    Ajang wondr ITB Ultra Marathon 2025 dibagi menjadi beberapa kategori. Ini meliputi individu 180K, relay 2 dengan jarak 90K, relay 4 dengan jarak 45K, relay 8 dengan jarak 22K, dan relay 16 dengan jarak 11K. Cut off time untuk kompetisi ini 38 jam berakhir pada Minggu, 28 September 2025 dengan garis finish di kampus ITB.

    wondr ITB Ultra Marathon 2025 bakal memberikan hadiah total lebih dari Rp 300 juta untuk peserta yang berhasil naik podium utama.

    (avk/kna)

  • Bupati Banyuwangi Serahkan 7 Ambulans Baru untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan di Puskesmas

    Bupati Banyuwangi Serahkan 7 Ambulans Baru untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan di Puskesmas

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan tujuh unit mobil ambulans kepada beberapa Puskesmas di daerahnya.

    Penyerahan ambulans baru ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Banyuwangi untuk memperkuat fasilitas kesehatan di level puskesmas dan memberikan layanan yang lebih cepat dan tanggap.

    Tujuh unit mobil ambulans yang diserahkan tersebut akan digunakan oleh Puskesmas Tapanrejo, Kembiritan, Tegaldlimo, Kebaman, Tampo, Karangsari, dan Gendoh.

    Meskipun seluruh puskesmas di Banyuwangi sudah memiliki fasilitas ambulans, penambahan unit ambulans baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi darurat.

    “Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan fasilitas baru ini, kami minta puskesmas terus memperkuat layanan jemput bola, serta lebih cepat dan tanggap melayani masyarakat,” ujar Ipuk Fiestiandani dalam acara penyerahan, Jumat (26/9/2025).

    Ambulans yang diserahkan dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang lebih mutakhir, seperti peralatan pemeriksaan jantung, penanganan kegawatdaruratan, genset, hingga media promosi kesehatan.

    Penyerahan ambulans ini juga merupakan bagian dari program Pemkab Banyuwangi yang terus mengadakan mobil ambulans secara bergilir setiap tahun untuk puskesmas rawat inap maupun rawat jalan.

    “Pengadaan ambulans kami lakukan secara bergilir setiap tahun, baik untuk puskesmas rawat inap maupun rawat jalan,” tambah Ipuk.

    Selain ambulans, Pemkab Banyuwangi juga berupaya meningkatkan mobilitas tenaga kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau. Pada tahun 2024, Pemkab mengadakan dua unit ambulans dan 24 motor trail yang akan diberikan kepada puskesmas di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, seperti daerah perkebunan dan kawasan hutan yang terletak di wilayah taman nasional dan Perhutani.

    Banyuwangi, sebagai daerah terluas di Jawa Timur, memiliki sejumlah wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan biasa. Hal ini membuat akses pelayanan kesehatan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah setempat.

    Oleh karena itu, Ipuk Fiestiandani berharap seluruh tenaga kesehatan dapat bekerja secara optimal dan terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

    “Saya harap, seluruh tenaga kesehatan bekerja optimal. Perbanyak jemput bola, ramah kepada pasien, perbanyak inovasi untuk meningkatkan layanan. Saya harap tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang pelayanan kesehatan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. [les/suf]

  • Strobo-Sirene ‘Tot Tot Wuk Wuk’ Dibekukan, Pengawalan Masih Tetap Ada

    Strobo-Sirene ‘Tot Tot Wuk Wuk’ Dibekukan, Pengawalan Masih Tetap Ada

    Jakarta –

    Pihak kepolisian membekukan sementara penggunaan strobo dan sirene. Meski begitu, pengawalan tetap berjalan seperti biasa.

    Penggunaan strobo dan sirene yang dianggap mengganggu masyarakat untuk sementara waktu dibekukan. Kendati demikian, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menegaskan kebijakan Kakorlantas terkait pembekuan sementara penggunaan sirine dan rotator, bukan penghentian pengawalan. Menurutnya, pengawalan tetap dilakukan pada situasi mendesak dan kegiatan resmi yang diatur undang-undang.

    “Pak Kakorlantas sudah mengambil kebijakan ada pembekuan sementara untuk penggunaan sirine dan rotator. Jadi bukan pembekuan untuk pengawalan, karena bagaimanapun juga pengawalan itu harus tetap dilaksanakan pada saat situasi yang urgent,” elas Faizal dilansir laman Korlantas Polri.

    Dia mencontohkan pengawalan yang dimaksud seperti saat KTT Internasional atau tamu negara asing. Namun demikian saat pengawalan sebisa mungkin tidak menyalakan strobo dan sirene.

    “Misalnya KTT internasional di Bali atau tamu negara asing di Jakarta, itu harus tetap dilakukan karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134. Hanya saja kita batasi, kita kurangi, bahkan kalau perlu tanpa menggunakan sirine atau rotator,” lanjut Faizal.

    Dia juga menegaskan pengawalan terhadap kendaraan pribadi juga makin selektif. Faizal juga meminta anggotanya agar tidak menggunakan lampu sirene atau strobo ketika melintas di jam salat, acara kedukaan, atau kegiatan keagamaan.

    “Semaksimal mungkin gunakan public address di mobil atau motor untuk meminta jalan dengan sopan. Mohon maaf, kami minta waktu, kami minta jalan, itu lebih baik. Ini masukan yang bagus karena masyarakat masih sangat peduli dan cinta kepada kepolisian,” terangnya.

    Sekadar mengingatkan Penggunaan sirene dan rotator terkait dengan proses pengawalan kendaraan prioritas di jalan tertuang dalam pasal 134 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan yang wajib didahulukan sesuai urutan adalah:

    (a) Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
    (b) Ambulans yang mengangkut orang sakit;
    (c) Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
    (d) Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
    (e) Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
    (f) Iring-iringan pengantar jenazah; dan
    (g) Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    (dry/din)

  • Tilang ETLE Bisa Jepret Pemobil Gaya-gayaan Pakai Strobo-Sirine?

    Tilang ETLE Bisa Jepret Pemobil Gaya-gayaan Pakai Strobo-Sirine?

    Jakarta –

    Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirine dan strobo untuk pengawalan. Pertanyaannya, apakah kendaraan bermotor warga sipil atau non petugas kepolisian yang menggunakan strobo bisa tertangkap kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)?

    “(tilang) ETLE, (kendaraan yang memakai) strobo sifatnya masih dibekukan sementara, masih kita evaluasi, kami tidak akan mengedepankan pendekatan hukum,” kata Agus saat dijumpai di ICE BSD City, Kab. Tangerang, Rabu (24/9/2025).

    ETLE saat ini bisa menangkap berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada kendaraan bermotor, seperti menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan, tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm, menggunakan ponsel saat berkendara, melanggar marka dan rambu lalu lintas, melawan arus, dan menggunakan plat nomor palsu atau tidak sesuai. Agus mengatakan kepolisan lalu lintas saat ini sifatnya masih mengimbau untuk penggunaan strobo dan sirene.

    “Kami menghimbau khususnya untuk masyarakat sipil kendaraan pribadi agar tidak memasang strobo sirene, karena memang pengaturan sirene sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas pasal 59 ayat 5,” jelas Agus.

    Adapun penggunaan lampu strobo dan sirene memang sudah diatur oleh Undang-undang, berikut ini bunyi pasalnya.

    Berikut bunyi Pasal 59 ayat 5:

    a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
    c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

    Belakangan penggunaan sirene dan strobo banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Bunyi sirene ‘Tot… Tot… Wuk… Wuk’ di tengah kemacetan jalan membuat masyarakat merasa terganggu.

    Agus merespons keresahan masyarakat itu. Ia pun membuat kebijakan terkait penggunaan sirene dan strobo dalam pengawalan lalu lintas terhadap kendaraan pejabat negara.

    Kakorlantas juga menyampaikan pihaknya membekukan sementara penggunaan sirene dan strobo pada kendaraan operasional. Irjen Agus juga berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut.

    Kakorlantas membekukan sementara penggunaan sirene. Ia melarang jajarannya menggunakan sirene, terutama pada saat-saat tertentu, seperti pada sore, malam, dan ketika azan berkumandang.

    (riar/dry)

  • 6 Mendagri Sebut Penanganan Awal Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab Pemda Nasional

    6 Mendagri Sebut Penanganan Awal Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab Pemda Nasional

    Mendagri Sebut Penanganan Awal Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab Pemda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian menyatakan, penanganan awal terjadinya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (pemda).
    Tito beralasan, pemda punya beragam fasilitas untuk penanganan awal kasus keracunan MBG.
    “Yang merawat mereka pasti, kalau terjadi insiden yang pertama kali adalah dari otoritas daerah setempat seperti Pemda, (yang) punya rumah sakit, punya ambulans, kemudian punya tenaga kesehatan, (sistem)
    emergency
    ,” ucap Tito dalam siaran pers, Kamis (25/9/2025).
    Tito menuturkan, Kementerian Dalam Negeri sedang memfasilitasi kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah.
    Pemda diminta untuk membantu agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan dengan baik.
    “Ada 62 daerah-daerah 3T yang BGN akan bekerja sama dengan Pemda, kami fasilitasi. Kemudian untuk daerah-daerah lain, yang di luar daerah-daerah terpencil, sebetulnya juga sudah dibuat Satgas-Satgas yang tugasnya membantu BGN,” ucap Tito.
    Mendagri menjelaskan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana telah menugaskan perwakilan BGN di setiap provinsi dan kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) setempat.
    Satgas tersebut diharapkan dapat menjembatani Pemda dengan BGN guna mengevaluasi pelaksanaan MBG di daerah masing-masing.
    “Prinsip utamanya, daerah itu hanya ingin membantu, tapi pengambil keputusannya tetap dari BGN,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tilang ETLE Bisa Jepret Pemobil Gaya-gayaan Pakai Strobo-Sirine?

    Strobo-Sirene buat Pengawalan Dibekukan, Bagaimana dengan Penjualnya?

    Jakarta –

    Korlantas membekukan penggunaan strobo dan sirene untuk kepentingan pengawalan. Imbauan ini keluar setelah muncul gerakan stop tot tot wuk wuk lantaran banyak kasus penyalahgunaan di jalan raya, mulai dari konvoi hingga gaya hidup pamer fasilitas khusus yang sebenarnya hanya boleh digunakan kendaraan tertentu. Lalu bagaimana dari sisi penjualan perangkat strobo dan sirene?

    Menurut aturan, strobo dan sirene sebenarnya masuk dalam kategori perlengkapan khusus kendaraan bermotor yang penggunaannya diatur ketat. Warna lampu hingga suara sirene dibatasi, misalnya biru hanya untuk kepolisian, merah untuk pemadam kebakaran dan ambulans, sedangkan kuning untuk pengawasan jalan atau pengamanan tertentu.

    Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak berwenang justru memasang perlengkapan tersebut pada mobil pribadi, bahkan motor. Situasi ini yang kemudian membuat resah masyarakat.

    Di sisi lain, apakah pembekuan ini juga menyasar ke sisi penjual strobo dan sirene? Pasalnya, perangkat strobo dan sirene saat ini masih dijual bebas, baik secara offline maupun online.

    Kakorlantas Irjen Pol Agus menyampaikan soal penertiban strobo dan sirene dari sisi penjual diminta bertanya ke pihak Kementerian Perindustrian.

    “Silakan ke Kementerian Perindustrian, agar supaya sirene strobo itu digunakan pada kendaraan yang untuk peruntukkannya,” ujar Agus di ICE BSD City, Kab. Tangerang, Rabu (24/9/2025).

    Dia mengimbau supaya masyarakat tidak lagi menganggap strobo atau sirene sebagai aksesoris gaya, melainkan fasilitas keselamatan yang sangat spesifik.

    “Memang undang-undang sudah berlaku dari dulu. Cuma sekarang banyak disalahgunakan, bahkan masyarakat sipil juga menggunakan itu. Tetapi aturannya sudah jelas, untuk patroli kepolisian tetap dilaksanakan, baik itu strobo-sirene, bayangkan ketika kita patroli di jalan tol, kecepatan tinggi, tanda-tanda lampu isyarat itu tidak ada, nanti akan terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Ini sangat penting, jadi pada saat penugasan, tentunya ini diberlakukan, tetapi saat pengawalan sementara kami bekukan, sambil kita evaluasi secara komprehensif,” tambah Agus.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Agus menegaskan sirene hanya boleh digunakan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas dan demi kepentingan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas). Dia juga mengatakan sirene dan strobo tetap bisa digunakan untuk tugas kepolisian, khususnya pada kegiatan patroli dan pengaturan lalu lintas.

    Korlantas saat ini sedang mengevaluasi penggunaan strobo dan sirene di jalan raya. Evaluasi itu ditujukan demi keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas.

    “Korlantas Polri, kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Menteri Perhubungan, sedang kami evaluasi, dari kita bekukan, kami evaluasi, nanti yang tepat seperti apa, karena semuanya sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Kita mengimbau saja,” jelas Agus.

    (riar/rgr)

  • Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan Nasional 25 September 2025

    Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan Nasional 25 September 2025

    Pimpinan MPR Dorong Evaluasi Total MBG Imbas Maraknya Kasus Keracunan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendorong adanya evaluasi total terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), usia ratusan siswa menjadi korban keracunan.
    Menurutnya, kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa tentu bertolak belakang dengan dengan tujuan utama MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
    “Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan bahwa pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal dan akuntabel,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).
    Evaluasi juga berkaitan dengan kepercayaan publik yang melihat bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar.
    Ia pun mengutip data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), di mana hingga September 2025 telah terjadi 6.452 anak mengalami keracunan usai menyantap MBG.
    Berulangnya kasus keracunan, kata HNW, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan.
    “Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya merugikan anak-anak dan orang tua, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, bahkan menggagalkan realisasi salah satu program besar Astacita Presiden Prabowo,” ujar HNW.
    Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan MBG untuk mencegah terulangnya kasus keracunan terhadap siswa.
    Pemerintah dapat memulainya dari evaluasi terhadap produksi di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses distribusi, hingga penyajian kepada anak-anak di sekolah.
    “Saya mendukung aspirasi agar pemerintah mengevaluasi program MBG secara komprehensif dan transparan. Sehingga program MBG kembali ke jalur yang baik dan benar sebagaimana visi awalnya, yakni melindungi dan mencerdaskan anak-anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
    KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Ambulans membawa siswa SMKN 1 Cihampelas yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG di sekolahnya pada Rabu (24/9/2025).
    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi pengarahan kepada BGN dalam menanggapi kasus keracunan MBG yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
    Arahan Prabowo kepada BGN itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.
    “Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi,” ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    MBG, kata Juri, merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi para siswa demi meningkatkan gizi mereka.
    Oleh karena itu, BGN selaku pelaksana program MBG akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa banyak siswa.
    Terkait banyaknya desakan agar program MBG dihentikan sementara, ia mengatakan bahwa setiap aspirasi akan didengarkan pemerintah.
    Namun untuk saat ini, program MBG tidak akan dihentikan sementara dan terus berjalan sambil dilakukan evaluasi.
    “Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” ujar Juri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi Turis Australia Ditemukan Tewas di Vila Bali, Jenazahnya Dipulangkan Tanpa Jantung, Saksi Penting Menghilang

    Kronologi Turis Australia Ditemukan Tewas di Vila Bali, Jenazahnya Dipulangkan Tanpa Jantung, Saksi Penting Menghilang

    Liputan6.com, Bali – Seorang turis muda asal Australia, Byron James Dumschat (23), ditemukan meninggal dunia di kolam renang Villa The Grove Bumbak (Villa Bamila), Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, pada Senin (26/5/2025). Peristiwa ini baru resmi dilaporkan ke Polsek Kuta Utara pada Jumat (30/5/2025).

    Kematian Byron bukan hanya menyisakan duka bagi keluarga dan kerabatnya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan setelah keluarga di Australia mengungkap bahwa jantung korban tidak ada saat jenazah diterima di negaranya.

    Dalam keterangan pers oleh PS Kasubsipenmas Sihumas Polres Badung, Aiptu Ni Nyoman Ayu Inastuti, menjelaskan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh pihak kepolisian.

    Pada Senin (26/5/2025), staf vila, I Wayan Agus Ariana, mendapat pesan suara dari manajernya, Irvan Awaludin, sekitar pukul 12.12 Wita.

    “Ada tamu meninggal di vila, tolong segera dicek,” demikian isi pesan itu.

    Setibanya di lokasi sekitar pukul 12.40 Wita, Wayan mendapati Irvan sudah berada di sana bersama lima petugas medis Asia Pasifik.

    Dari jarak dua meter, ia melihat Byron tergeletak di atas meja, hanya mengenakan celana pendek. Ia mendengar percakapan petugas medis dengan Irvan yang menyebut korban diduga meninggal karena tenggelam di kolam renang.

    Tak lama kemudian, jenazah Byron dibawa dengan ambulans menuju RS Darmayadnya. Sementara Irvan bersama Bailey Peter Woods, teman satu vila Byron, pergi ke RS BIMC untuk mengurus surat kematian.

    Keterangan dari saksi-saksi membuka potongan cerita malam sebelum tragedi. Cross Darren Cecil, saudara korban, mengaku baru tahu kabar kematian Byron dari postingan Facebook pamannya pada 28 Mei 2025.

    Ia kemudian menghubungi orang tua korban. Dari cerita yang disampaikan Bailey kepada ibunda Byron, diketahui bahwa malam sebelumnya Byron dan Bailey sempat keluar vila. Mereka kemudian pulang bersama dua perempuan asing, salah satunya disebut bernama Kristy Pepperell.

    Di vila, mereka berpesta minum-minum di dekat kolam renang. Bailey mengaku lebih dulu masuk tidur, sementara Byron masih bersama dua perempuan itu.

    Saat ia bangun sekitar pukul 08.00 Wita, Byron sudah mengapung di kolam. Dua perempuan yang sebelumnya ada di vila telah pergi.

    Kesaksian warga sekitar ikut menguatkan kronologi. Ahmad Fauzi, pekerja proyek di vila sebelah, mengatakan pada pagi hari ia mendengar tangisan perempuan asing. Rasa penasaran membuatnya naik ke lantai atas untuk melihat dari celah jendela.

    “Ada empat orang WNA di dalam vila. Dua perempuan berdiri, satu laki-laki berdiri, dan satu laki-laki lagi tergeletak di kursi dekat kolam tanpa baju,” ungkap Aiptu Inas.

    Tak lama, tiga orang itu meninggalkan vila. Ia juga melihat dua ambulans datang silih berganti, hingga akhirnya sekitar pukul 14.00 Wita jenazah Byron dibawa pergi.

    Manajer vila, Irvan Awaludin, mengatakan bahwa selain korban dan Bailey, memang ada dua perempuan WNA lain yang berada di vila malam itu.

    Rekaman CCTV menunjukkan pada pukul 10.00 Wita, Bailey dan dua perempuan itu meninggalkan vila. Sehari setelah kejadian, pihak vila bahkan menemukan pakaian perempuan di kamar korban. Barang-barang tersebut dikumpulkan ke dalam satu tas.

     

  • Kepsek Ceritakan Detik-Detik Pelajar Keracunan MBG di Cipongkor, hingga jadi Sasaran Amarah Orang Tua

    Kepsek Ceritakan Detik-Detik Pelajar Keracunan MBG di Cipongkor, hingga jadi Sasaran Amarah Orang Tua

    Kejadian keracunan pertama kali diketahui saat dua orang siswa SMK mengembalikan nampan MBG lebih dulu ketimbang siswa lainnya. Dua siswa itu sambil mengeluhkan pusing.

    “Pertama kali itu jam 09.40 WIB kami kasihkan, makan di ruang kelasnya, ada yang mengembalikan omprengnya lebih awal dan dia bilang ‘Pak, ini mah keracunan’,” ungkap Jafar.

    Siswa tersebut kemudian membeli minum dengan harapan pusing yang dialaminya mereda. Tetapi ternyata tidak. Keringat siswi tersebut malah terus mengalir.

    “Saya antisipasi bikin teh manis,” katanya.

    Beberapa saat kemudian, siswa lainnya juga mengeluhkan gejala serupa.

    Melihat gejala serupa yang dialami banyak siswa, Jafar segera berkoordinasi dengan pihak dapur Neglasari Cipongkor yang mendistribusikan MBG ke sekolah tersebut.

    “Dari dua siswa itu, beberapa siswa lainnya pun mengalami gejala yang sama. Kemudian datang beberapa ambulans ke sekolah dan barulah terjadi itu ada muntah dan lain-lain,” kata dia.

  • Siswa muntah, puskesmas cek sampel menu MBG di SDN 07 Pulogebang

    Siswa muntah, puskesmas cek sampel menu MBG di SDN 07 Pulogebang

    Sementara jawabannya tidak ada keracunan, tapi sampelnya dibawa

    Jakarta (ANTARA) – Puskesmas Pulogebang mengambil sampel makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Pulogebang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait insiden enam siswa muntah usai menyantap makanan MBG, pada Rabu (24/9) siang.

    “Saat ada insiden tersebut, Puskesmas Pulogebang langsung datang untuk memeriksa makanannya. Sementara jawabannya tidak ada keracunan, tapi sampelnya dibawa,” kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur M. Fahmi saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Peristiwa tersebut terjadi pada jam makan siang sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu, ada sekitar 150 siswa yang menikmati menu MBG, namun hanya enam anak yang melaporkan gejala muntah.

    “Yang pagi dengan menu yang sama aman semua. Sementara yang siang, dari 150 siswa hanya enam yang muntah. Gejalanya ringan, hanya muntah, dan langsung ditangani puskesmas,” ujar Fahmi.

    Menurut informasi dari Puskesmas Pulogebang, makanan yang dikonsumsi siswa relatif aman. Dugaan sementara, gangguan terjadi karena aroma kol rebus yang sudah disimpan sejak pagi hingga jam makan siang dalam kondisi tertutup.

    “Biasanya makanan dikirim sekitar jam 09.00 WIB atau jam 10.00 pagi, sementara anak sif siang baru makan jam 13.00 WIB. Mungkin kol rebus yang tertutup terlalu lama mengeluarkan bau, sehingga ada anak yang tidak tahan,” jelas Fahmi.

    Petugas puskesmas yang datang ke sekolah langsung memberikan pertolongan pertama. Enam siswa tersebut pulih setelah diberi obat dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit.

    Meski begitu, untuk memastikan keamanan, puskesmas tetap membawa sampel makanan guna dilakukan uji laboratorium. Hasil resmi pemeriksaan baru bisa diketahui setelah proses analisis selesai.

    Menurut Fahmi, kasus ini tidak bisa langsung disebut sebagai keracunan massal.

    “Belum ada hasil pasti. Kejadian siang kan, mungkin sudah selesai sekarang. Nanti kalau mau memastikan langsung oleh Puskesmas Pulogebang,” katanya.

    Dia menegaskan pihaknya hanya berperan sebagai penerima manfaat program MBG, sehingga tidak bisa merinci kandungan yang ada di setiap menu. Apalagi, kondisi kesehatan setiap siswa berbeda-beda, bisa karena perut dalam kondisi kosong ataupun situasi lainnya.

    “Bisa jadi, mungkin, jangan-jangan anak ini perutnya kosong. Dua, fisiknya berbeda satu dengan lainnya. Tiga, ada yang tahan terhadap bau kol atau tidak. Sementara analisisnya gitu. Itu analisis, bukan analisis kira-kira pengamatan kita, tapi yang pasti dari dokter,” ucap Fahmi.

    Sebelumnya, beredar kabar di media sosial yang menyebut telah terjadi keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang.

    Dalam unggahan di forum Facebook “Warga Pulogebang dan Sekitarnya”, terlihat foto sejumlah siswa berseragam putih merah bersama orang tua yang mengerumuni sebuah ambulans berwarna putih.

    “Terjadi lagi SDN 07 Pulogebang keracunan MBG,” tulis keterangan dalam forum Facebook Warga Pulogebang dan Sekitarnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.