Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mempersiapkan transformasi koperasi untuk memasuki sektor industri, termasuk industri pertanian. Langkah ini bertujuan mendukung Asta Cita ke-2 terkait swasembada pangan, dengan target Indonesia tidak akan mengimpor beras lagi pada tahun 2025.
“Konsekuensinya, harus dilakukan percepatan dan mobilisasi aktif pengadaan beras dan gabah di dalam negeri,” ujar Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam pernyataan resmi, Minggu (19/1/2025).
Sebagai bagian dari program prioritas, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) akan merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) di berbagai daerah. Revitalisasi ini meliputi penyediaan alat pengering (dryer) untuk meningkatkan kualitas gabah, serta mendorong Bulog menyerap gabah petani dengan standar yang lebih baik, demi memastikan petani mendapatkan harga yang layak.
Bulog diharapkan kembali memainkan peran strategis sebagai penyangga pangan nasional dengan menyerap gabah dan beras langsung dari petani. Pemerintah juga menyiapkan skema penyaluran pupuk yang lebih efisien melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang akan segera diterbitkan.
“Saat ini, terdapat sekitar 6.000 Gapoktan berbadan usaha koperasi yang akan dilibatkan dalam penyaluran pupuk. Skema baru ini bertujuan memotong rantai distribusi yang panjang, sehingga petani mendapatkan pupuk dalam jumlah yang tepat dan sesuai sasaran,” ungkap Ferry.
Dengan penyaluran pupuk yang lebih terukur, hasil produksi gabah dan beras akan lebih mudah dicatat dan dikontrol. “Jika data lebih jelas, pemerintah tidak perlu terus-menerus mengimpor beras,” tambahnya.
Wamenkop Ferry berharap dukungan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran ekosistem bantuan alat mesin pertanian hingga distribusi pupuk.
“Jika semua berjalan lancar, insyaallah kita mampu memenuhi kebutuhan stok gabah dan beras dalam negeri, sehingga swasembada pangan terwujud. Ke depan, swasembada ini juga mencakup bahan pangan lainnya,” ujarnya optimis.
Pada tahun 2023, data Kemenkop menunjukkan ada 3.800 koperasi aktif di sektor pertanian dengan anggota sebanyak 162.492 orang dan total volume usaha mencapai Rp2,1 triliun. Hal ini menunjukkan potensi besar koperasi sektor pertanian untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo dalam lima tahun mendatang.
Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso, menegaskan swasembada pangan harus diwujudkan melalui ekosistem holistik dari hulu ke hilir. Di hulu, produktivitas petani harus ditingkatkan, sementara di hilir, pengelolaan penggilingan padi dan distribusi gabah harus dioptimalkan.
“Bulog sebagai penyangga pangan nasional perlu bersinergi dengan ekosistem ini,” tegasnya.
Sutarto juga mendorong Kemenkop untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekosistem, terutama dalam penyediaan akses kredit murah bagi petani. Selain itu, ia mengusulkan agar investasi pembangunan penggilingan padi segera ditata ulang, sehingga efisiensi pengelolaan gabah dapat meningkat.
“Dengan bantuan alat seperti pengering gabah (dryer), petani dapat menghasilkan beras berkualitas tinggi. Ini akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan sesuai dengan Asta Cita,” pungkas Sutarto.
