Xcloud.id

Topik: volatilitas

  • RUPS Restui Go Private, Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bakal Cabut dari Bursa

    RUPS Restui Go Private, Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bakal Cabut dari Bursa

    Jakarta –

    Emiten pelayaran PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) mendapatkan restu dari Pemegang Saham mengubah status dari Perusahaan terbuka menjadi Perusahaan tertutup (go private) dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), 2 Juni 2025, di Jakarta, dengan dua agenda. Pertama, persetujuan atas rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Tertutup (rencana Go Private).

    Kedua, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk perubahan nama emiten yang terafiliasi dengan Tommy Soeharto itu.

    Selain itu, pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

    “Dalam hal rencana go private dan delisting disetujui RUPSLB, penawaran untuk membeli saham dari para pemegang saham publik pun akan dilakukan melalui penawaran tender sukarela oleh PT Joyo Agung Permata (JAP),” terang Direktur Utama HITS Setiawan T. Widjojo.

    JAP akan melakukan tender sukarela dengan harga penawaran yang ditentukan kemudian. Harga penawaran menggunakan formula yang ditetapkan dalam Pasal 36 POJK No. 45/2024, dimana Harga Penawaran akan lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir, sebelum pengumuman RUPSLB pada 10 April 2025, yaitu sebesar Rp330 per saham.

    Para pemegang saham publik yang tidak bersedia menjual sahamnya dalam penawaran tender sukarela akan tetap menjadi pemegang saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, para pemegang saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual sahamnya setelah proses penawaran tender sukarela selesai dilaksanakan.

    Alasan Go Private

    Setiawan mengungkapkan alasan go private dan delisting saham HITS. Pertama, terdapat perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan sehingga kegiatan usaha utama grup perusahaan sebagian besar akan ditopang oleh PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI), anak usaha Perseroan.

    “Kami menghimbau kepada para pemegang saham untuk mengalihkan investasinya ke HUMI. Kami sebagai pemegang saham utama HUMI, dapat memastikan bahwa seluruh anak usaha di bawah HUMI memiliki kinerja yang baik, dan sebagai Pemegang Saham utama HUMI, kami akan meminta kepada HUMI agar dapat lebih aktif dalam melakukan Company Introduction dan Recognition kepada market dengan cara lebih mengaktifkan Investor Relation-nya,” tambahnya.

    “Selain itu, saat ini, Perseroan tidak lagi memerlukan pendanaan [capital raising] dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana tersebut di masa depan,” tuturnya.

    Kedua, Perseroan ingin lebih fokus pada pengelolaan portofolio investasi dan aset tanpa tekanan volatilitas harga saham atau publik.

    Ketiga, Perseroan bermaksud untuk lebih memiliki fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi, melakukan pengembangan bisnis, serta restrukturisasi usaha.

    “Keempat, mengingat dan dengan mempertimbangkan cash flow yang dimiliki, Perseroan tidak lagi dapat memberikan dividen kepada pemegang sahamnya,” terang Setiawan

    (hns/hns)

  • Reksa Dana Syariah Tunjukkan Daya Saing Global di Tengah Volatilitas Pasar

    Reksa Dana Syariah Tunjukkan Daya Saing Global di Tengah Volatilitas Pasar

    Jakarta: Di tengah tingginya volatilitas pasar saham akibat perlambatan ekonomi global serta tren suku bunga tinggi yang berkepanjangan, manajer investasi (MI) atau pengelola reksa dana syariah mendapat sorotan di kancah Internasional.
     
    Produk reksa dana ekuitas syariah PT Henan Putihrai Asset Management (Henan Asset) membawa pulang dua penghargaan dari pasar modal asing London Stock Exchange Group (LSEG) Lipper Fund Awards 2025 kategori Global Islamic Fund.
     
    Produk-produk yang masuk dalam kategori ini bersaing dari berbagai negara dengan kekuatan keuangan syariah seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan, Kuwait, hingga Indonesia. 
     

    Direktur Henan Asset Markam Halim, menegaskan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kualitas kerja perusahaan dalam menghadirkan produk reksa dana yang berkualitas dan konsisten.

    ”Ke depan, kami berkomitmen untuk terus membangun kembali kepercayaan terhadap industri reksa dana, dengan mengedepankan pendekatan berbasis data, pengambilan keputusan yang terukur, serta dukungan tim investasi yang solid dan berpengalaman,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin, 2 Juni 2025.
     
    Kategori Global Islamic Fund di LSEG Lipper Fund Awards, yang merupakan program penghargaan tahunan dari Grup Bursa Efek London, dikenal luas sebagai salah satu pengakuan tertinggi di industri reksa dana global. 
     
    Tidak hanya menilai imbal hasil, penghargaan ini juga mempertimbangkan konsistensi dan manajemen risiko berdasarkan analisis kuantitatif yang independen.

    Tren pasar jaga manajemen risiko

    Head of Investments and Equity Henan Asset Ivan Chamdani selaku membagikan pandangan terkait tren pasar global dan dinamika tim investasi untuk dapat menjaga manajemen risiko sambil mendorong kinerja.
     
    ”Volatilitas kini bukan lagi menjadi faktor kejutan, melainkan telah menjadi bagian dari irama investasi yang kami pertimbangkan setiap hari. Munculnya berbagai variabel tak terduga menjadi pengingat bahwa strategi multi-disiplin yang adaptif tetap menjadi fondasi utama dalam proses analisis kami,” kata dia.
     
    Tim investasi bersama seluruh tim terus mengedepankan pendekatan berbasis data, bukan spekulasi, dalam setiap pengambilan keputusan.
     
    “Pada akhirnya, komitmen kami terhadap nasabah tidak hanya terletak pada kemampuan menduga akan adanya badai, tetapi juga dalam memastikan nasabah dapat melalui badan dengan aman dan terarah,” jelas dia.
     
    Manajemen investasi bukan sekadar soal angka. Di tengah tantangan pasar, penghargaan ini menjadi bukti bahwa ketenangan, integritas, dan ketahanan adalah nilai-nilai penting yang dijaga dalam setiap pengambilan keputusan.
     
    “Kami terus berupaya menjadi mitra strategis dalam perjalanan investasi nasabah, serta membantu mereka menavigasi berbagai siklus pasar demi mencapai tujuan keuangan yang berkelanjutan,” ujar dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • HITS, Emiten Tommy Soeharto Ajukan Rencana Go Private dan Delisting

    HITS, Emiten Tommy Soeharto Ajukan Rencana Go Private dan Delisting

    Jakarta, Beritasatu.com – Emiten milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS), mengajukan rencana go private dan delisting dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Manajemen perusahaan menyampaikan, langkah ini diambil seiring dengan perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan. Ke depan, fokus utama kegiatan usaha akan dialihkan dan ditopang oleh anak usaha HITS, yaitu PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI).

    “Dengan adanya perubahan arah bisnis tersebut, HITS tidak lagi memerlukan pendanaan dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan capital raising di masa mendatang,” tulis manajemen dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Manajemen juga menambahkan, HUMI akan lebih fokus dalam mengelola portofolio investasi serta aset secara fleksibel, tanpa tekanan dari volatilitas harga saham di pasar publik. Strategi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengembangan bisnis, serta membuka ruang bagi restrukturisasi usaha.

    Dijelaskan pula bahwa kondisi arus kas (cash flow) perseroan saat ini menjadi pertimbangan penting. HITS dinilai sudah tidak mampu membagikan dividen kepada pemegang saham. Oleh karena itu, melalui proses go private, pemegang saham publik diberikan kesempatan untuk menjual sahamnya dengan harga wajar sesuai ketentuan hukum.

    Apabila rencana tersebut disetujui, penawaran pembelian saham publik akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Tender Sukarela oleh PT Joyo Agung Permata (JAP).

    Berikut jadwal sementara proses go private HITS:

    Perkiraan pernyataan efektif dari OJK: 19 Juni 2025Pengumuman revisi atau tambahan pernyataan tender final: 23 Juni 2025Masa Penawaran Tender Sukarela: 24 Juni-24 Juli 2025

    Sebagai bagian dari proses ini, HITS akan meminta persetujuan dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan digelar pada 2 Juni 2025.

  • Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Pengadilan Banding Kembali Berlakukan Tarif Trump, Gimana Selanjutnya?

    Jakarta –

    Pengadilan banding federal memberlakukan kembali kebijakan tarif yang ditetapkan Presiden Donald Trump pada Kamis (29/05), sehari setelah Pengadilan Perdagangan Internasional memerintahkan pemblokiran tarif.

    Pengadilan Banding Tingkat Federal di Washington menganulir putusan pengadilan yang lebih rendah untuk sementara guna mempertimbangkan banding pemerintah.

    Pengadilan banding kemudian memerintahkan penggugat dalam kasus tersebut untuk memberi tanggapan paling lambat tanggal 5 Juni. Adapun pemerintah AS juga diminta memberi tanggapan paling lambat tanggal 9 Juni.

    Sebelumnya, Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di Manhattan menyatakan bahwa Konstitusi AS memberikan kewenangan secara eksklusif kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain.

    Kewenangan eksklusif Kongres ini, menurut pengadilan tersebut, tidak dapat digantikan oleh kewenangan presiden untuk menjaga perekonomian. Karena itu, pengadilan tersebut menyatakan Trump telah melampaui kewenangannya dalam mengenakan bea masuk.

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Tidak ada pengadilan yang membatalkan tarif pada mobil, baja, dan aluminium yang diberlakukan Trump dengan alasan masalah keamanan nasional berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962.

    Ia dapat memperluas pajak impor berdasarkan undang-undang tersebut ke sektor lain seperti semikonduktor dan kayu.

    Pasal 338 Undang-Undang Perdagangan tahun 1930 yang tidak digunakan selama beberapa dekade memungkinkan presiden untuk mengenakan tarif hingga 50% pada impor dari negara-negara yang “mendiskriminasi” AS.

    Namun, saat ini Gedung Putih tampaknya lebih fokus mengajukan banding pada putusan pengadilan. Masalah ini diperkirakan akan berakhir di Mahkamah Agung.

    Jika Gedung Putih tidak berhasil dalam bandingnya, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) akan mengeluarkan arahan kepada para petugasnya.

    Hal ini dipaparkan John Leonard, mantan pejabat tinggi di CBP, kepada BBC.

    Di sisi lain, pengadilan yang lebih tinggi kemungkinan akan cenderung mendukung Trump.

    Akan tetapi, jika semua pengadilan menegakkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional, maka entitas bisnis yang harus membayar tarif akan menerima pengembalian dana atas jumlah yang dibayarkandengan bunga.

    Ini termasuk apa yang disebut tarif timbal balik, yang diturunkan menjadi 10% secara umum untuk sebagian besar negara.

    Untuk tarif produk-produk China yang naik menjadi 145% sekarang menjadi 30% menyusul kesepakatan AS-China baru-baru ini.

    Leonard mengingatkan bahwa untuk saat ini belum ada perubahan di perbatasan dan tarif masih harus dibayar.

    Berdasarkan reaksi pasar, sebagian investor seolah “menghela napas lega setelah volatilitas yang menegangkan selama berminggu-minggu yang perseteruan perang dagang,” ujar Stephen Innes dari SPI Asset Management.

    Innes mengatakan hakim AS memberikan pesan yang jelas: “Ruang Oval bukanlah meja perdagangan, dan Konstitusi bukanlah cek kosong.”

    “Pelampauan kekuasaan eksekutif akhirnya menemukan batasnya. Setidaknya untuk saat ini, stabilitas makro kembali muncul.”

    Paul Ashworth dari Capital Economics, mengatakan putusan tersebut “jelas akan mengacaukan dorongan pemerintahan Trump untuk dengan cepat menyegel ‘kesepakatan’ perdagangan selama jeda 90 hari dari tarif”.

    Dia memperkirakan negara-negara lain “akan menunggu dan melihat” apa yang akan terjadi selanjutnya.

    Siapa yang mengajukan gugatan?

    Putusan tersebut didasarkan pada dua kasus terpisah.

    Dalam kasus pertama, lembaga nonpartisan Liberty Justice Center mengajukan gugatan atas nama beberapa usaha kecil yang mengimpor barang dari negara-negara yang terdampak tarif Trump.

    Dalam kasus kedua, koalisi pemerintah negara bagian AS juga menggugat aturan impor tersebut.

    Kedua kasus ini merupakan tantangan hukum besar pertama bagi “Hari Pembebasan”, yaitu hari ketika Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap berbagai negara pada 2 April 2025.

    Panel yang terdiri dari tiga hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (EEPA) tahun 1977 yang dijadikan dasar kebijakan oleh Trump tidak memberinya wewenang untuk mengenakan pajak impor besar-besaran.

    Pengadilan juga memblokir serangkaian pungutan terpisah yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap China, Meksiko, dan Kanada.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Trump menyebut kebijakan ini dilakukan untuk merespons arus narkoba dan imigran ilegal ke AS.

    Akan tetapi, pengadilan tidak diminta untuk menangani tarif yang dikenakan pada beberapa barang tertentu seperti mobil, baja, dan aluminium yang berada di bawah undang-undang yang berbeda.

    Bagaimana reaksi sejauh ini?

    Dalam permohonan bandingnya, pemerintahan Trump mengatakan pengadilan perdagangan telah memberi penilaian terhadap presiden secara tidak tepat sehingga putusan yang dikeluarkan bakal menggagalkan perundingan perdagangan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

    “Pilar politik, bukan yudisial, yang membuat kebijakan luar negeri dan memetakan kebijakan ekonomi,” sebut pemerintahan Trump dalam pengajuan banding tersebut.

    Trump mengecam putusan pengadilan perdagangan internasional tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial, dengan menulis: “Semoga Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan yang mengerikan dan mengancam negara ini, DENGAN CEPAT dan TEGAS.”

    Baca juga:

    Di sisi lain, Letitia James, selaku jaksa agung New York, salah satu dari 12 negara bagian yang terlibat dalam gugatan tersebut, menyambut baik putusan pengadilan federal.

    “Hukumnya jelas: tidak ada presiden yang memiliki wewenang untuk menaikkan pajak sesuka hati,” kata James.

    “Tarif ini adalah kenaikan pajak besar-besaran bagi keluarga pekerja dan bisnis Amerika. Jika terus berlanjut, kebijakan ini akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi, memburuknya ekonomi bagi bisnis dalam skala mana pun, serta hilangnya lapangan pekerjaan di seluruh negeri,” tambahnya.

    Pasar global merespons positif putusan tersebut.

    Pasar saham di Asia naik pada Kamis (29/05) pagi dan kontrak berjangka saham AS melonjak.

    Dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven, termasuk yen Jepang dan franc Swiss.

    Mata uang safe haven adalah mata uang yang nilainya cenderung stabil walau terjadi gejolak pasar.

    Apa yang melatarbelakangi putusan ini?

    Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump (Getty Images)

    Pada 2 April, Trump meluncurkan tarif global yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengenakan pajak impor pada sebagian besar mitra dagang AS.

    Tarif dasar 10% dikenakan pada sebagian besar negara, ditambah tarif timbal balik yang lebih tinggi.

    Puluhan negara dan blok terkena dampak ini, termasuk Uni Eropa, Inggris, Kanada, Meksiko, dan China.

    Trump berargumen bahwa kebijakan ekonomi besar-besaran tersebut akan meningkatkan manufaktur AS dan melindungi lapangan kerja.

    Sejak pengumuman tersebut, pasar global terombang-ambing sejak pengumuman tersebut.

    Berbagai negara silih berganti berunding dengan perwakilan Trump untuk menegosiasikan pembalikan dan penangguhan tarif.

    Ketidakpastian pasar global semakin terganggu dengan adanya perang dagang antara AS dan China.

    Kedua negara adidaya ekonomi dunia terlibat dalam aksi saling menaikkan tarif yang mencapai puncaknya dengan pajak AS sebesar 145% untuk impor China, dan pajak China sebesar 125% untuk impor AS.

    Baca juga:

    AS dan China akhirnya menyetujui ‘gencatan senjata’ melalui kesepakatan bilateral.

    Bea masuk AS untuk China turun menjadi 30%, sementara tarif China untuk beberapa impor AS berkurang menjadi 10%.

    Inggris dan AS juga telah mengumumkan kesepakatan mengenai tarif yang lebih rendah antara kedua pemerintah.

    Di sisi lain, Trump mengancam tarif 50% mulai Juni untuk semua barang yang datang dari Uni Eropa.

    Presiden AS itu mengungkapkan rasa frustrasi dengan lambatnya perundingan perdagangan dengan blok tersebut.

    Trump kemudian setuju untuk memperpanjang tenggat waktu lebih dari sebulan setelah kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa pihaknya memerlukan lebih banyak waktu.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sinyal The Fed Tahan Suku Bunga, Menanti Efek Kebijakan Tarif Impor

    Sinyal The Fed Tahan Suku Bunga, Menanti Efek Kebijakan Tarif Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Federal Reserve Bank of Dallas Lorie Logan mengisyaratkan bank sentral AS masih akan menahan suku bunga acuannya sambil melihat dampak kebijakan tarif impor terhadap perekonomian.

    Dalam sambutan yang disiapkan untuk sebuah acara di Waco, Texas pada Kamis (29/5/2025) waktu setempat. Logan menguraikan berbagai risiko terhadap prospek ekonomi.

    Logan menuturkan, tarif dapat mendorong kenaikan harga — sementara atau lebih terus-menerus jika ekspektasi inflasi meningkat. Kebijakan fiskal atau perubahan regulasi dapat meningkatkan permintaan, tetapi ketidakpastian ekonomi dan volatilitas pasar juga dapat menyebabkan kemunduran di kalangan konsumen dan bisnis, yang membebani pertumbuhan.

    “Untuk saat ini, dengan pasar tenaga kerja yang kuat, tren inflasi secara bertahap kembali ke target, dan risiko terhadap tujuan FOMC yang kurang lebih seimbang, saya yakin kebijakan moneter berada di tempat yang baik,” kata Logan dikutip dari Bloomberg pada Jumat (30/5/2025), mengacu pada Komite Pasar Terbuka Federal yang menetapkan suku bunga.

    Dia menuturkan, untuk mengetahui apakah keseimbangan risiko bergeser ke satu arah atau yang lain akan membutuhkan waktu yang cukup lama. 

    The Fed telah membiarkan suku bunga tidak berubah pada masing-masing dari tiga pertemuannya sejauh tahun ini dan diperkirakan akan melakukannya lagi saat para pejabat berkumpul pada bulan Juni. 

    Risalah dari pertemuan para pembuat kebijakan pada tanggal 6-7 Mei menunjukkan bahwa para pejabat secara umum setuju bahwa ketidakpastian ekonomi yang meningkat berarti mereka harus tetap bersabar dalam menyesuaikan biaya pinjaman. 

    Bulan lalu, ketika pemerintahan Trump awalnya mengumumkan tarif yang lebih tinggi dari yang diharapkan pada mitra dagang AS, Logan mengatakan bahwa tarif tersebut kemungkinan akan menaikkan harga dan pengangguran. 

    Banyak tarif telah dihentikan sementara atau dikurangi sementara saat pemerintahan tersebut menegosiasikan kesepakatan dengan negara-negara.

    De-eskalasi terbaru antara AS dan China telah memperbarui optimisme di kalangan konsumen, dengan kepercayaan diri yang bangkit kembali bulan ini setelah turun ke level terendah hampir lima tahun pada bulan April, menurut data yang dirilis awal minggu ini. 

    Pada saat yang sama, klaim berkelanjutan untuk tunjangan asuransi pengangguran telah naik ke level tertinggi sejak 2021, meningkatkan kekhawatiran bahwa tingkat pengangguran dapat meningkat.

    Pejabat Fed telah menyatakan kekhawatiran bahwa tarif dapat menempatkan mereka dalam posisi sulit karena harus memilih antara mempertahankan suku bunga tinggi untuk mendinginkan tekanan inflasi yang baru atau menurunkannya untuk memperkuat ekonomi yang sedang lesu.

    Ekspektasi Inflasi AS

    Logan menekankan pada hari Kamis bahwa prospek ekonomi sulit untuk diramalkan saat ini. Ia juga memberikan peringatan tentang dampak ekspektasi inflasi yang lebih tinggi.

    “Jika ekspektasi inflasi yang lebih tinggi menjadi mengakar, tekanan inflasi dapat terus berlanjut dan menjadi sangat mahal untuk dibalikkan,” katanya.

    Logan juga berbicara tentang independensi bank sentral, topik yang muncul kembali baru-baru ini dengan tekanan berulang Trump pada Fed dan Ketua Jerome Powell untuk menurunkan suku bunga.

    “Penelitian menunjukkan bahwa bank sentral berkinerja lebih baik terhadap inflasi ketika mereka independen dari pertimbangan politik jangka pendek,” kata Logan. “Polanya jelas di seluruh dunia dan sepanjang sejarah.”

  • Harga Emas 1 Gram Hari Ini 29 Mei 2025 di Toko Emas Semar Nusantara – Page 3

    Harga Emas 1 Gram Hari Ini 29 Mei 2025 di Toko Emas Semar Nusantara – Page 3

    Dalam beberapa bulan terakhir, harga emas dunia mengalami volatilitas akibat berbagai faktor, mulai dari kondisi geopolitik global hingga kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Namun, secara umum tren emas tetap menunjukkan daya tariknya sebagai aset safe haven. 

    Di dalam negeri, minat masyarakat terhadap emas batangan dan perhiasan tetap tinggi. Penurunan harga seperti hari ini justru menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh investor pemula maupun profesional untuk menambah portofolio mereka. 

    Dengan kondisi tersebut, emas tetap menjadi salah satu pilihan investasi jangka panjang yang aman dan menjanjikan, khususnya ketika disertai pembelian dari toko terpercaya seperti Semar Nusantara.

  • Poin-Poin Risalah Rapat FOMC The Fed: Risiko Inflasi dan Resesi Masih Menghantui

    Poin-Poin Risalah Rapat FOMC The Fed: Risiko Inflasi dan Resesi Masih Menghantui

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve mengambil posisi waspada menyusul lonjakan ketidakpastian ekonomi, dengan memutuskan untuk menahan suku bunga sambil menanti kejelasan lebih lanjut terkait arah inflasi dan pertumbuhan.

    Dalam risalah pertemuan kebijakan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 6-7 Mei lalu, The Fed menyatakan bahwa bahwa pendekatan sabar lebih tepat diterapkan dalam kondisi saat ini.

    The Fed mengakui risiko dari tekanan inflasi yang belum mereda bersamaan dengan meningkatnya angka pengangguran semakin meningkat dibandingkan pertemuan sebelumnya pada Maret. Risiko ini muncul di tengah kekhawatiran atas volatilitas pasar keuangan dan peringatan staf internal Fed mengenai potensi resesi yang semakin besar.

    Situasi ini dinilai berpotensi menempatkan dua mandat utama The Fed—menjaga stabilitas harga dan memaksimalkan lapangan kerja—dalam posisi yang saling bertentangan.

    “Peserta sepakat bahwa dengan pertumbuhan ekonomi dan pasar tenaga kerja yang masih kuat, serta sikap kebijakan moneter yang cukup ketat, komite berada pada posisi yang baik untuk menunggu kejelasan lebih lanjut terkait prospek inflasi dan aktivitas ekonomi,” tulis risalah tersebut seperti dilansir Bloomberg, Kamis (29/5/2025).

    Risalah juga menyoroti peningkatan ketidakpastian akibat perubahan arah kebijakan pemerintah, dan menekankan perlunya kehati-hatian sampai dampak bersih dari kebijakan tersebut dapat dipetakan secara lebih akurat.

    The Fed telah mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25%–4,5% untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.

    Kebijakan dagang Presiden Donald Trump yang penuh gejolak menjadi faktor utama yang menyelimuti prospek ekonomi dengan ketidakpastian. Rapat Mei sendiri digelar hanya beberapa hari sebelum tercapainya kesepakatan sementara antara AS dan Tiongkok untuk menurunkan tarif timbal balik.

    Kendati ada sinyal deeskalasi, beban tarif terhadap barang impor tetap tinggi, mendorong banyak pelaku usaha menunda ekspansi dan perekrutan. Para ekonom secara umum menilai bahwa tarif akan mendorong inflasi dan membebani pertumbuhan, meski potensi resesi tahun ini mulai mengecil seiring meredanya ketegangan dagang.

    Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 dan 2026 turut direvisi turun oleh The Fed, mencerminkan dampak kebijakan tarif. “Staf menilai kemungkinan terjadinya resesi hampir sebanding dengan proyeksi dasar,” bunyi risalah tersebut.

    Mereka juga memperkirakan pasar tenaga kerja akan melemah secara signifikan, dengan tingkat pengangguran diproyeksikan melampaui tingkat alami dan bertahan tinggi hingga 2027. Sementara itu, tarif diperkirakan akan mendorong inflasi naik secara tajam sepanjang tahun ini.

    Ekspektasi Inflasi

    Para pejabat juga semakin mencermati ekspektasi masyarakat terhadap inflasi jangka panjang, karena khawatir lonjakan harga akibat tarif bisa menetap lebih lama dari yang diharapkan. “Hampir semua peserta” menyatakan kekhawatiran bahwa inflasi dapat lebih persisten dari prediksi sebelumnya.

    Indeks ekspektasi inflasi konsumen versi Universitas Michigan untuk jangka 5–10 tahun melonjak tahun ini, terutama didorong oleh tarif. Namun, sebagian besar pejabat Fed meredam kekhawatiran tersebut dengan mengacu pada indikator berbasis pasar yang menunjukkan ekspektasi inflasi tetap terjaga.

    “Peserta mencatat bahwa komite mungkin akan menghadapi dilema sulit jika inflasi terbukti lebih persisten sementara prospek pertumbuhan dan lapangan kerja melemah,” lanjut risalah tersebut, seraya menekankan bahwa arah perubahan kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap ekonomi masih sangat tidak pasti.

    Tinjauan Kerangka Kerja

    Selain soal inflasi, para pembuat kebijakan The Fed juga melanjutkan diskusi rutin mengenai evaluasi kerangka kerja strategis bank sentral—dokumen yang menjadi acuan dalam menjalankan kebijakan moneter.

    Ketua The Fed Jerome Powell sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini merupakan momen yang tepat untuk meninjau kembali formulasi dalam kerangka kerja tersebut, khususnya terkait pendekatan target inflasi rata-rata dan definisi kekurangan dari target ketenagakerjaan bank sentral.

    Dalam tinjauan sebelumnya yang rampung pada 2020, The Fed memperkenalkan strategi baru yang membiarkan inflasi bergerak sedikit di atas target 2% untuk beberapa waktu, sebagai kompensasi atas periode panjang inflasi rendah. Pendekatan ini dikenal dengan istilah flexible average inflation targeting.

    Namun, risalah terbaru mengisyaratkan adanya dukungan yang lebih kuat terhadap pendekatan yang lebih sederhana, yakni target inflasi fleksibel, di mana bank sentral akan fokus membawa inflasi kembali ke target 2% tanpa harus mengimbangi penyimpangan sebelumnya.

    Langkah ini menunjukkan perubahan sikap yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi yang dinamis, sekaligus mencerminkan kehati-hatian The Fed dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan ketahanan pasar tenaga kerja.

  • Risalah The Fed Wanti-Wanti Inflasi dan Pengangguran di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

    Risalah The Fed Wanti-Wanti Inflasi dan Pengangguran di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA – Para pejabat bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (The Fed) mengisyaratkan potensi pertarungan kebijakan yang rumit dalam beberapa bulan mendatang.

    Dalam risalah pertemuan kebijakan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 6-7 Mei lalu, The Fed menyatakan akan menghadapi tekanan inflasi yang belum mereda bersamaan dengan meningkatnya angka pengangguran. Risiko ini muncul di tengah kekhawatiran atas volatilitas pasar keuangan dan peringatan staf internal Fed mengenai potensi resesi yang semakin besar.

    Pandangan muram tersebut kemungkinan telah sedikit bergeser setelah Presiden Donald Trump, sepekan pasca-rapat, menunda penerapan tarif impor yang paling ekstrem, termasuk bea masuk 145% atas produk asal China. Keputusan tersebut sempat menekan pasar obligasi, menjatuhkan harga saham, dan memperkuat prediksi perlambatan tajam ekonomi AS.

    Namun, risalah rapat yang dirilis Rabu (28/5/2025) tetap menunjukkan bahwa para pejabat The Fed terlibat dalam diskusi penting mengenai dampak kebijakan perdagangan yang terus berubah dari Gedung Putih. Meskipun tarif tinggi telah ditangguhkan, ketidakpastian tetap menyelimuti prospek ekonomi ke depan.

    Pejabat Fed menyoroti gejolak pasar obligasi sebagai risiko potensial terhadap stabilitas keuangan, serta menekankan bahwa perubahan persepsi terhadap dolar AS sebagai aset aman dan kenaikan imbal hasil Treasury bisa berdampak jangka panjang terhadap ekonomi.

    Kemungkinan inflasi dan pengangguran naik secara bersamaan disebut sebagai tantangan utama, yang dapat memaksa bank sentral memilih antara memperketat kebijakan moneter untuk menekan inflasi atau memangkas suku bunga demi mendukung pertumbuhan dan pekerjaan.

    “Hampir semua peserta mengomentari risiko bahwa inflasi dapat menjadi lebih persisten daripada yang diperkirakan, karena ekonomi beradaptasi dengan pajak impor yang lebih tinggi yang diusulkan oleh pemerintahan Trump,” demikian tulis risalah rapat FOMC seperti dikutip Reuters, Kamis (29/5/2025).

    Mereka menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi telah meningkat, dan pendekatan kebijakan yang lebih hati-hati dibutuhkan hingga dampak berbagai perubahan kebijakan pemerintah menjadi lebih jelas.

    Risiko di Dua Sisi

    Staf The Fed dalam pemaparan mereka menyampaikan bahwa kombinasi tarif dan pelemahan pasar tenaga kerja dapat mendorong inflasi jauh di atas target 2%, sementara tingkat pengangguran diperkirakan melampaui ambang batas pekerjaan penuh dan bertahan di level tersebut selama dua tahun ke depan.

    Per April, tingkat pengangguran AS berada di 4,2%. Sementara itu, Fed menilai angka 4,6% sebagai tingkat pengangguran jangka panjang yang masih berkelanjutan dengan inflasi stabil di 2%.

    Penundaan tarif yang paling agresif telah membuat sejumlah analis menurunkan estimasi risiko resesi mereka, meskipun pada awal Mei staf Fed masih menilai kemungkinan resesi hampir setara dengan proyeksi dasar pertumbuhan yang melambat namun tetap berlanjut.

    Secara teori, tarif tinggi itu hanya ditangguhkan hingga Juli sambil menunggu negosiasi soal tingkat tarif akhir. Baik pejabat Fed maupun pelaku bisnis masih dibayangi ketidakjelasan mengenai arah kebijakan ekonomi.

    Ketidakpastian itulah yang mendominasi rapat awal Mei, ketika Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25% hingga 4,5%. Dalam konferensi pers usai rapat, Ketua Fed Jerome Powell menyatakan bahwa bank sentral akan menahan diri dari perubahan kebijakan hingga ada kejelasan lebih lanjut dari pemerintahan Trump mengenai rencana tarif dan dampaknya terhadap perekonomian.

    Pernyataan terseut kemudian dikukuhkan lagi oleh Powell dan sejumlah pejabat Fed dalam beberapa pekan terakhir.

    The Fed dijadwalkan menggelar rapat berikutnya pada 17-18 Juni, di mana proyeksi terbaru dari para pembuat kebijakan terkait inflasi, ketenagakerjaan, dan pertumbuhan ekonomi akan dirilis, beserta pandangan mereka mengenai suku bunga yang sesuai ke depan.

    Dalam pertemuan Maret, proyeksi median menunjukkan dua kali pemangkasan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin poin hingga akhir 2025.

  • Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalsel tahun 2025 stabil

    Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalsel tahun 2025 stabil

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Perkembangan sektor jasa keuangan di Kalsel tahun 2025 stabil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 15:02 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan tetap terjaga stabil di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global. Perkembangan terkini didominasi oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan perdagangan global dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat yang mendorong peningkatan tajam volatilitas pasar keuangan global.

    Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan, dalam dinamika tersebut, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 tetap tumbuh resilien sebesar 4,87 persen yoy. Provinsi di wilayah regional Kalimantan juga mencatatkan pertumbuhan positif yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tumbuh masingmasing 4,81 persen, 4,04 persen, 5,00 persen, 4,08 persen dan 4,06 persen yoy.  

    Agus Mayo menambahkan, pada Maret 2025, kredit tumbuh 11,38 persen yoy menjadi Rp314,42T (Februari 2025: 11,13 persen) dan kualitas kredit terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tetap sebesar 2,21 persen (Februari 2025: 2,21 persen) serta NPL nett 0,98 persen (Februari 2025: 0,97 persen). 

    Dijelaskan Agus, di tengah perkembangan dinamika perekonomian global yang sangat cepat, pertumbuhan kredit masih dalam rentang target yang ditetapkan yaitu pada kisaran 9 persen –11 persen.

    Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit didominasi oleh kredit produktif yaitu sebesar 61,04 persen dari total kredit. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit yang utamanya didukung oleh pertumbuhan Kredit Investasi tumbuh tertinggi sebesar 24,92 persen dengan outstanding Rp19,53T dan diikuti oleh Kredit Modal Kerja tumbuh sebesar 23,53 persen dengan outstanding Rp28,09T. 

    Kemudian Kepala OJK Kalsel ini mengatakan, Kredit Konsumtif Kredit Produktif pertumbuhan utamanya ditopang oleh deposito yang tumbuh sebesar 32,47 persen yoy (Februari 2025: 34,87 persen), diikuti oleh giro sebesar 10,16 persen yoy dan tabungan sebesar 6,09 persen yoy. Secara spasial, pangsa DPK terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan porsi 59,52 persen atau sebesar Rp55,97 triliun.

    “Dari sisi kinerja, pertumbuhan DPK tertinggi berada di Kab. Banjar sebesar 67,34 persen yoy sementara pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Balangan yang terkontraksi sebesar 13,15 persen yoy,” ujar Agus seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Rabu (28/5).

    Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pelaksanaan edukasi keuangan oleh OJK maupun PUJK.Kinerja perbankan syariah di Kalimantan juga menunjukkan angka pertumbuhan positif berdasarkan peningkatan asset, DPK, dan kredit posisi Maret 2025 yang tumbuh secara berurutan masing-masing sebesar 17,11 persen, 15,47 persen dan 14,55 persen secara yoy.

    “Intermediasi perbankan cukup baik dengan Finance to Deposit (FDR) 98,23 persen serta profil risiko perbankan yang relatif masih terjaga dengan rasio NPF nett 0,51 persen dan NPF gross 1,37 persen,” kata Agus.

    Agus menambahkan, piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan tumbuh 4,47 persen yoy menjadi Rp.62,41T dan profil risiko terjaga dengan rasio NonPerforming Finance (NPF) 2,08 persen. Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan di Februari 2025 tumbuh 51,64 persen yoy (Januari 2025: 55,55 persen) dengan nominalsebesar Rp. 3,36T. “Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) turun menjadi 1,74 persen (Januari 2025: 1,94 persen),” tutur Agus.

    Saat ini industri fintech peer to peer (P2P) lending juga dikenal dengan istilah “Pindar” atau Pinjaman Daring dengan harapan masyarakat dapat membedakan pinjol (ilegal) dengan fintech peer to peer (P2P) lending atau Pindar yang berizin OJK.Perkembangan Pasar ModalPosisi Maret 2025, nilai kepemilikan saham di Kalimantan Selatan terkontraksi sebesar 13,62 persen yoy dengan nilai transaksi saham Rp1,32T.

    Di sisi lain, jumlah Single Investor Identification (SID) meningkat 6,84 yoy persen atau terdapat 64.234 investor baru.Tabel1 Kinerja Pasar Modal se-Kalimantan (PosisiMaret 2025)Edukasi dan Pelindungan Konsumen oleh OJK Kalimantan Selatan.

    Dalam melaksanakan tugas edukasi dan pelindungan konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.290 orang dan menerima 5138 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK pada April 2025.Selain itu, terdapat 1400 layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) dengan rincian penyampaian informasi sebanyak 339, pertanyaan sebanyak 923, dan pengaduan sebanyak 138 di Provinsi Kalimantan Selatan.

    “Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait,” ujar Agus.  

    OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress testuntuk melihat dampaknya terhadap SJK. Saat ini, SJK di Kalimantan Selatan dinilai tetap resilien dengan permodalan yang solid. 

    OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan di Kalimantan Selatan secara proaktif melakukan asesmen atas perkembangan terkini untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, resilien, dan kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari daerah.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan batu bara diproyeksi masih akan tetap prospektif meski porsi rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air semakin berkurang.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, penambahan PLTU dalam 10 tahun ke depan dipatok sebesar 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan target penambahan listrik dari PLTU pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Sementara itu, porsi penambahan pembangkit hingga 2034 akan didominasi oleh pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan total kapasitas 42,6 GW atau 61% dari total penambahan pembangkit.

    Melihat rencana tersebut, pelaku usaha batu bara optimistis permintaan batu bara masih menjanjikan. Apalagi belum ada kejelasan pasti mengenai rencana pensiun dini PLTU dalam RUPTL terbaru PLN.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%.

    Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri akan ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih.

    Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Optimisme tersebut juga datang dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida.

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan.

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sentimen Positif

    Sejumlah analis menilai, RUPTL PLN 2025—2034 berpotensi besar memberikan sentimen positif terhadap emiten batu bara yang memiliki kontrak pasokan domestik.

    Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, sentimen terhadap RUPTL PT PLN ini cukup positif dan memiliki potensi untuk mendorong kinerja penjualan batu bara domestik secara bottom line.

    ”Kalau terkait dengan meraih laba yang tinggi, semua tergantung daripada pendapat pemerintah terkait dengan harga batu bara acuan [HBA],” katanya saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Nafan memprediksi, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan karena penjualan batu bara perseroan cenderung mengarah pada pasar domestik.

    ”Karena PTBA kan lebih mengandalkan pada penjualan domestik jika dibandingkan dengan Alamtri atau Agro Group yang memang lebih menitikberatkan kepada ekspor,” pungkasnya.

    Senada, Head of Research PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai, RUPLT PLN memberikan sentimen positif terhadap kinerja emiten batu bara secara umum. Akan tetapi, emiten dengan kontrak pasokan domestik bakal mendapatkan lebih banyak keuntungan.

    Meskipun begitu, menurut Liza, volatilitas harga batu bara global masih menjadi sentimen negatif utama dari angin segar ini.

    Adapun Liza menilai, saham ADRO, PTBA, ITMG, hingga AADI memiliki potensi dengan katalis positif terhadap kebijakan ini. Saham ADRO, misalnya, dinilai memiliki diversifikasi bisnis yang kuat , termasuk pemangkit listrik dan logistik yang dapat memberikan stabilitas pendapatan perseroan.

    ”AADI selaku anak usaha ADRO memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama jika kebijakan royalti yang lebih rendah diterapkan,” kata Liza saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Batu Bara Masih Jadi Andalan 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembangunan PLTU batu bara tetap dilakukan oleh Indonesia lantaran tren transisi energi global bergeser. Dia pun menyinggung Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Perjanjian Paris. 

    Oleh karena itu, dia berpendapat komitmen mengurangi penggunaan batu bara oleh negara lain kian tak pasti.

    “Oh, dia saja sudah keluar kok [dari Perjanjian Paris]. Pertanyaan itu harus saya jawab secara geopolitiknya seperti itu,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan bahwa masih ada negara maju yang kerap menggembar-gemborkan penghentian batu bara. Namun, pada kenyataannya negara tersebut masih punya kontrak jual beli emas hitam dengan Indonesia.

    Oleh karena itu, Bahlil menegaskan agar pihak-pihak yang dia maksud tak memaksa RI menyetop penggunaan batu bara. Kendati demikian, Bahlil tak memerinci negara mana yang dia maksud itu.

    “Kalau [negara itu] masih mau [pakai] batu bara, kenapa dia paksa kita tidak pakai batu bara,” kata Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan pensiun dini PLTU bila tidak ada dukungan pendanaan yang memadai. 

    Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tak keberatan untuk memensiunkan PLTU batu bara dalam rangka transisi energi. Hanya saja, dia menekankan bahwa pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar, sementara dukungan pembiayaan dari perbankan masih minim dan belum ada perbankan yang mau memberi pembiayaan dengan bunga murah. 

    “Sudahlah negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun [PLTU] boleh, besok pagi saya pensiunkan. Tapi, ada enggak dana donor yang mau biayai? Yuk, kasih dong,” kata Bahlil.

    Menurutnya, jika pensiun dini PLTU dipaksakan akan menjadi beban bagi negara. Di sisi lain, Bahlil tak mau melimpahkan beban tersebut kepada pelanggan listrik atau masyarakat.

    “Jangan minta pensiun, uangnya enggak dikasih, [malahan] kasih bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar saja,” jelas Bahlil.

    Wacana pensiun dini PLTU di Tanah Air belakangan seolah jalan di tempat sejak diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.

    Baru-baru ini, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap transisi energi yang memuat skema pensiun dini PLTU, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berisi peta jalan untuk mengakhiri operasional PLTU batu bara guna mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. 

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal melakukan pensiun dini PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria. Pemerintah juga akan melarang pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022. 

    Permen tersebut juga memuat pertimbangan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri untuk mempercepat penghentian operasional PLTU batu bara secara total.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.