Xcloud.id

Topik: volatilitas

  • Dampak Pemangkasan Suku Bunga The Fed terhadap Trader dan Rupiah

    Dampak Pemangkasan Suku Bunga The Fed terhadap Trader dan Rupiah

    Jakarta, Beritasatu.com – Arah kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) kembali menjadi sorotan, terutama setelah Presiden Donald Trump secara terbuka mendorong Federal Reserve untuk memangkas suku bunga acuan.

    Meski demikian, Ketua The Fed Jerome Powell tetap bersikap hati-hati dan menunggu data ekonomi utama seperti inflasi dan ketenagakerjaan sebelum mengambil keputusan.

    Walaupun kemungkinan pemangkasan suku bunga pada rapat FOMC (Federal Open Market Committee) yang akan digelar 18 Juni 2025 masih dianggap kecil, pelaku pasar mulai memperkirakan adanya peluang penurunan suku bunga pada paruh kedua tahun ini.

    Apabila skenario tersebut terealisasi, dampaknya tidak hanya akan terasa di Amerika Serikat, tetapi juga menjangkau negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Tim riset Finex mengungkapkan bahwa pemangkasan suku bunga oleh The Fed bisa mendorong aliran modal asing masuk ke negara-negara yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, seperti Indonesia. Hal ini dapat memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta meningkatkan minat terhadap surat utang negara dan instrumen investasi domestik lainnya.

    “Secara global, penurunan suku bunga AS berpotensi meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong pergeseran portofolio investasi. Ini dapat membuka peluang penguatan rupiah serta mendukung pertumbuhan sektor keuangan nasional,” jelas Analis Keuangan Finex Brahmantya Himawan pada Jumat (13/6/2025).

    Ia menambahkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh luas terhadap berbagai sektor pasar, mulai dari nilai tukar, harga komoditas, hingga pergerakan indeks saham dan pasangan mata uang utama. Instrumen yang kemungkinan terdampak termasuk indeks saham Amerika seperti NASDAQ dan S&P 500, serta pasangan mata uang seperti EUR/USD, AUD/USD, dan GBP/USD.

    Menurut Brahmantya, keputusan investor di pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh berbagai indikator ekonomi fundamental, seperti Consumer Price Index (CPI), Producer Price Index (PPI), data ketenagakerjaan seperti Non-Farm Payroll (NFP) dan tingkat pengangguran, hingga indikator pertumbuhan dan konsumsi seperti penjualan ritel, indeks PMI, dan pertumbuhan produk domestik bruto (GDP).

    Dengan memahami seluruh konteks makroekonomi ini, investor dan trader dapat mengambil keputusan secara rasional, serta menghindari reaksi emosional terhadap volatilitas pasar jangka pendek.

    Finex turut menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman menyeluruh terhadap dinamika ekonomi global. Hal ini bertujuan agar pelaku pasar tidak hanya mengikuti tren, melainkan mampu membuat strategi investasi yang matang dan terukur.

    “Efek dari perubahan suku bunga tidak terbatas pada pinjaman atau investasi saja. Dampaknya bisa menyebar luas dan memicu reaksi pasar yang cepat, terlebih jika dibarengi dengan rilis data ekonomi yang mengejutkan atau ketegangan geopolitik,” pungkasnya.

  • Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  

    Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, mengkritisi peluncuran paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun oleh pemerintah yang berjalan pada Juni–Juli 2025. Menurutnya, meskipun niat membantu konsumsi masyarakat dan melindungi kelompok rentan patut diapresiasi, pendekatan ini tetap bersifat jangka pendek dan belum menyasar akar persoalan fundamental ekonomi nasional.

    “Kita menghadapi situasi ekonomi yang kompleks pertumbuhan melambat, daya beli turun, PHK melonjak. Yang dibutuhkan bukan sekadar diskon dan subsidi, tapi strategi menyeluruh untuk memperkuat fondasi ekonomi dan melindungi kelas menengah yang semakin terhimpit,” tegas Amin dalam keterangan pers yang disampaikan kepada Efendi dari media ini, Kamis (12/06/2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 hanya mencapai 4,87 persen, turun dari 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan hanya tumbuh 4,89 persen.

    “Angka ini menandakan bahwa stimulus-stimulus sebelumnya tidak cukup efektif untuk menggerakkan konsumsi. Deflasi 0,37 persen pada Mei lalu adalah sinyal lemahnya permintaan agregat,” tambah Amin.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyoroti lonjakan PHK lebih dari 470.000 pekerja sejak 2023, dengan tambahan 70 ribu PHK dalam 6 bulan terakhir, mayoritas di sektor manufaktur dan teknologi.
    Menurut Amin, program reskilling dan perlindungan sosial masih jauh dari memadai. Koefisien Gini yang naik dari 0,381 (2022) menjadi 0,388 (awal 2025) memperkuat bukti bahwa ketimpangan semakin besar.

    Fraksi PKS meminta pemerintah lebih fokus pada reformasi struktural jangka panjang. Reformasi perpajakan yang progresif, untuk meningkatkan penerimaan tanpa membebani kelompok rentan. Realisasi penerimaan pajak saat ini baru 14,7 persen dari target.

    Investasi besar-besaran pada sumber daya manusia, terutama pendidikan vokasional dan pelatihan ulang bagi korban PHK.

    Peningkatan perlindungan kelas menengah, yang kini terjepit antara kenaikan harga kebutuhan dan stagnasi upah riil.

    “Kelas menengah adalah mesin pertumbuhan. Jika mereka kehilangan daya beli, maka ekonomi tidak akan pulih, apa pun stimulus jangka pendek yang diberikan,” ujar Amin.

    Organisasi Internasional OECD telah menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,9% ke 4,7%, serta memperingatkan bahwa tanpa reformasi struktural, Indonesia rentan terhadap volatilitas eksternal dan stagnasi produktivitas.

    Amin juga menyoroti belum adanya peta jalan reformasi struktural yang jelas dari para menteri bidang ekonomi.

    “Kelas menengah sedang terluka, tapi yang disasar justru permukaan. Para menteri ekonomi belum punya peta jalan reformasi struktural yang terintegrasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Amin mendesak adanya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga menjadi 5,50 persen dinilai belum cukup karena bunga pinjaman tetap tinggi dan perbankan masih enggan menyalurkan kredit.

    “Stimulus hanya efektif bila diikuti keberanian reformasi struktural dan arah kebijakan yang jelas. Pemerintah jangan hanya menambal, tapi harus menyusun cetak biru kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Perkuat Ekspansi, GTRA Targetkan Pendapatan Rp 500 Miliar

    Perkuat Ekspansi, GTRA Targetkan Pendapatan Rp 500 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Emiten sektor transportasi dan logistik, PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) atau GrahaTrans, membidik target pendapatan sebesar Rp 500 miliar, atau tumbuh sekitar 16,55% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp 428,93 miliar.

    Direktur Utama GTRA Ronny Senjaya menyampaikan, pertumbuhan ini akan didukung oleh perluasan jaringan layanan, peningkatan permintaan dari sektor fast-moving consumer goods (FMCG), serta sinergi dengan mitra strategis di sektor e-commerce dan distribusi.

    “Kami menyadari bahwa pencapaian target ini membutuhkan kerja keras, konsistensi dalam menjaga kualitas layanan, serta efisiensi operasional yang terus ditingkatkan,” ujarnya dalam Paparan Publik, Selasa (10/6/2025).

    Untuk laba bersih, GTRA membidik Rp 45 miliar sepanjang 2025. Target ini didasarkan pada tren pertumbuhan sektor transportasi dan logistik nasional yang positif.

    Data dari Supply Chain Indonesia (SCI) memproyeksikan sektor ini akan menyumbang Rp 1.623,65 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun ini, atau tumbuh 12,53% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan tersebut, GrahaTrans menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari diversifikasi basis pelanggan, penguatan kapasitas armada, pengembangan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan layanan logistik secara menyeluruh.

    GTRA juga memperluas jaringan bisnis dengan pembukaan cabang baru di Sidoarjo (Jawa Timur), serta fasilitas mini pool di Bandung dan Cianjur (Jawa Barat).

    “Ekspansi ini bertujuan mendekatkan layanan kami ke pelanggan, seperti Mayora, J&T Cargo, Shopee Express, dan klien industri lainnya,” ungkap Ronny.

    Salah satu proyek strategis yang tengah berjalan adalah pembangunan Pool Deltamas seluas 30.000 m², menggantikan fasilitas pool Bekasi. Untuk itu, GTRA mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 40 miliar yang berasal dari kas internal dan fasilitas pembiayaan bank.

    “Dengan pool baru ini, proses perawatan dan utilitas kendaraan akan meningkat secara signifikan,” tambahnya.

    GrahaTrans mencatat adanya lonjakan permintaan hingga 40% pada periode kampanye belanja daring seperti double date dan payday setiap bulan. 

    Untuk itu, perseroan terus memperkuat kemitraannya dengan pemain e-commerce, seperti Shopee dan J&T, serta pelaku FMCG, seperti Kimberly Clark dan Indomarco (pengelola Indomaret), khususnya dalam distribusi lintas wilayah dari pabrik di Jawa dan Sumatra.

    “Dengan keberadaan pool strategis di wilayah operasional utama seperti Bekasi, Tangerang, Ciawi, Surabaya, dan kini Deltamas, kami menjamin efisiensi dan ketepatan waktu distribusi logistik,” jelas Ronny.

    Kendati optimistis, GTRA tetap mewaspadai sejumlah tantangan industri seperti regulasi logistik, ketimpangan distribusi wilayah, dan volatilitas biaya transportasi.

    Namun, dengan strategi ekspansi yang terukur dan penguatan kemitraan pelanggan, perseroan yakin mampu menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Kami terus membangun sistem distribusi yang terintegrasi, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Dengan keunggulan jaringan dan efisiensi operasional, GrahaTrans siap menjadi pemain logistik nasional yang andal dan berkontribusi terhadap penguatan ekosistem transportasi Indonesia,” pungkas Ronny Senjaya.

    Pada sisi lain, kinerja keuangan GTRA pada kuartal I 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang solid. Pendapatan naik 27,15% year on year (yoy) menjadi Rp 136,42 miliar, didukung oleh jasa angkutan pihak ketiga sebesar Rp 131,12 miliar, jasa pihak berelasi Rp 1,28 miliar, dan pendapatan karoseri Rp 4 miliar.

    Laba bruto tercatat sebesar Rp 55,52 miliar, tumbuh dari Rp 47,12 miliar. Adapun laba bersih melonjak 78,48% menjadi Rp 17,90 miliar dibandingkan Rp 10,03 miliar pada periode sama tahun lalu.

    Secara tahunan, pada 2024 GTRA membukukan pendapatan Rp 428,93 miliar, tumbuh 24,36% dari Rp 344,92 miliar pada 2023. Laba bersih meningkat 18,08% menjadi Rp 39,48 miliar dari sebelumnya Rp 33,43 miliar, sedangkan laba bruto mencapai Rp 181,44 miliar.

    Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp 3,44 miliar atau setara 10% dari laba bersih setelah pencadangan. Dividen tersebut dibagikan kepada 1,89 miliar saham beredar, dengan nilai dividen Rp 1,82 per saham. Pembayaran dividen akan dilakukan paling lambat pada 11 Juli 2025, dengan cum date di pasar reguler dan negosiasi pada 18 Juni 2025.

  • Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Pemerintah perlu evaluasi UU HKPD perbaiki distribusi fiskal

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) untuk memperbaiki distribusi fiskal.

    Saran tersebut muncul menyusul pernyataan Gubernur Riau Abdul Wahid terkait tekanan kondisi keuangan daerah, termasuk tunda bayar senilai Rp274 miliar akibat turunnya produksi migas dan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat.

    “Perlu koreksi mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah lama,” ujar Analis Ekonomi Politik Kusfiardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Dalam laporan terbaru, Gubernur Riau mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar alokasi DBH dan pajak dihitung berdasarkan produksi aktual (take on product), bukan formula nasional. Kusfiardi menilai usulan ini masuk akal dan sejalan dengan semangat keadilan fiskal dalam desentralisasi.

    Menurut dia, bila kontribusi migas dan sawit Riau menyumbang signifikan pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun daerah justru mengalami tunda bayar, menandakan terdapat masalah dalam distribusi fiskal yang perlu diatasi.

    Riau mengalami penurunan produksi minyak dari 400 ribu menjadi sekitar 140–160 ribu barel per hari. Ditambah dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang realisasinya hanya 60–65 dolar AS per barel, di bawah asumsi APBN 80 dolar AS per barel. Kondisi ini dianggap menambah tantangan dalam keterbatasan ruang fiskal daerah.

    Selain sektor migas, lanjut Kusfiardi, tekanan juga datang dari sektor kelapa sawit yang mulai menunjukkan tren penurunan, padahal keduanya merupakan sumber utama pendapatan daerah. Hal ini dinilai menciptakan kondisi fiskal daerah yang tidak stabil, tidak berkelanjutan, dan rentan terhadap fluktuasi global.

    Kusfiardi pun menyarankan pemerintah pusat untuk memberi insentif atau fleksibilitas yang proporsional kepada daerah.

    “Koreksi regulasi fiskal adalah kunci untuk mencegah krisis keuangan daerah yang lebih luas,” tuturnya.

    Ia juga berpendapat evaluasi sistem perimbangan fiskal harus dimulai dari penyesuaian formula DBH berdasarkan data produksi aktual dan kontribusi sektoral. Kemudian, pemberian ruang fleksibilitas fiskal untuk daerah penghasil komoditas strategis dan perlindungan fiskal dari volatilitas harga komoditas global melalui skema stabilisasi pendapatan juga perlu menjadi perhatian.

    “Saat ini tidak cukup hanya membahas keadilan fiskal, tapi juga kedaulatan fiskal daerah. Untuk itu revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah perlu segera dilakukan,” ujar Kusfiardi.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pariwisata dan geopolitik: strategi menuju destinasi

    Pariwisata dan geopolitik: strategi menuju destinasi

    Selanjutnya, penguatan citra keamanan dan stabilitas harus menjadi prioritas melalui komunikasi strategis yang proaktif dan transparan

    Jakarta (ANTARA) – Analisis teknokratik terhadap dampak geopolitik, yaitu kondisi politik dan hubungan antarnegara yang mempengaruhi geografi dan ekonomi global terhadap pariwisata global dan regional ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa sektor ini beroperasi dalam lingkungan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA) yang semakin intens.

    VUCA adalah akronim yang menggambarkan lingkungan yang bergejolak (volatile), tidak pasti (uncertain), rumit (complex), dan membingungkan (ambiguous). Kondisi ini menuntut pendekatan strategis dan adaptif yang melampaui respons taktis jangka pendek.

    Peristiwa geopolitik kontemporer, seperti konflik bersenjata yang berkelanjutan, misalnya di Eropa Timur dan Timur Tengah, ketegangan diplomatik antarnegara adidaya, atau insiden terorisme, secara instan memicu volatilitas dalam pasar pariwisata.

    Volatilitas di sini berarti ketidakstabilan atau gejolak yang cepat dan tidak terduga. Fluktuasi harga energi global, artinya naik turunnya harga secara tidak menentu, yang dipicu oleh konflik, secara langsung meningkatkan biaya operasional maskapai penerbangan dan industri perhotelan, yang kemudian membebani konsumen. Hal ini menciptakan ketidakpastian harga yang substansial, menghambat keputusan perjalanan dan investasi.

    Bagi pariwisata Indonesia dan negara-negara ASEAN, volatilitas ini sangat terasa pada pasar-pasar utama. Ketergantungan kuat pada wisatawan dari China, misalnya, menjadikan kawasan ini rentan terhadap kebijakan internal China, seperti pembatasan perjalanan atau perlambatan ekonomi mereka.

    Volatilitas ini mempersulit perencanaan jangka panjang bagi pelaku industri dan pemerintah, menuntut model bisnis yang lebih agile (lincah dan mampu beradaptasi cepat) serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi secara cepat terhadap perubahan pasar.

    Aspek ketidakpastian dalam lanskap geopolitik termanifestasi dalam kurangnya prediktabilitas mengenai durasi dan resolusi konflik, serta dampak jangka panjangnya terhadap sentimen wisatawan.

    Ketidakpastian berarti situasi yang tidak jelas dan sulit untuk diprediksi. Persepsi keamanan yang berubah-ubah, sering kali diperparah oleh penyebaran informasi yang cepat (dan kadang tidak akurat) melalui media digital, dapat membuat wisatawan menunda atau membatalkan rencana perjalanan mereka, bahkan ke tujuan wisata yang secara objektif aman.

    Bagi ASEAN, ketidakpastian ini juga meliputi arah hubungan geopolitik di kawasan, seperti dinamika di Laut China Selatan, yang dapat mempengaruhi stabilitas regional dan persepsi investor.

    Investor cenderung menahan diri untuk berinvestasi di sektor pariwisata yang sangat bergantung pada stabilitas dan dapat diprediksi. Ini menghambat pengembangan infrastruktur dan inovasi produk pariwisata yang krusial untuk pertumbuhan berkelanjutan.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Saham Tesla Ambles Sampai Rp2.400 Triliun di Tengah Perseteruan Elon Musk vs Trump

    Saham Tesla Ambles Sampai Rp2.400 Triliun di Tengah Perseteruan Elon Musk vs Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapitalisasi pasar produsen kendaraan listrik terbesar di AS, Tesla Inc. yang dimiliki Elon Musk langsung raib hingga US$150 miliar akibat kekhawatiran investor akan runtuhnya aliansi Musk dan Presiden AS Donald Trump.

    Saham Tesla anjlok 14% pada Kamis (5/6/2025), menjadikannya pekan terburuk selama setahun terakhir. Saham Tesla juga menjadi yang paling lambat di antara tujuh raksasa teknologi (magnificent seven).

    Hal ini juga berdampak pada saham Destiny Tech100 Inc., dana tertutup dengan saham besar di SpaceX, yang anjlok 13%.

    Melansir data Bloomberg Billionaires Index pada Jumat (6/6/2024), kekayaan bos Tesla dan SpaceX itu anjlok US$33,9 miliar dalam sehari sehingga membuat posisi kekayaannya menjadi US$335 miliar atau Rp5.446,44 triliun (kurs: Rp16.258,05 per dolar AS).

    “Ini adalah situasi Twilight Zone bagi semua investor, karena hal terakhir yang ingin dilihat investor adalah Trump berubah dari pendukung besar Musk dan Tesla menjadi musuh,” kata Dan Ives, seorang analis di Wedbush dan salah satu pendukung terbesar Tesla, dikutip Bloomberg..

    Perseteruan Musk-Trump bermula saat bos Tesla memilih mengundurkan diri dari pemerintahan Trump pada pekan lalu. Sejak keluar, Musk justru berbalik mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak dan Kebijakan dalam Negeri AS.

    “RUU pengeluaran Kongres yang sangat besar, keterlaluan, dan penuh dengan tipu daya ini adalah kekejian yang menjijikkan. Memalukan bagi mereka yang memilihnya,” tulis Musk dalam sebuah posting media sosial.

    Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menepis kritik tersebut. “Ini adalah RUU yang besar dan indah dan dia akan mematuhinya,” katanya kepada wartawan pada Selasa.

    Pasalnya, kebijakan pajak Trump dapat menghapus keringanan pajak senilai US$7.500 bagi konsumen sejumlah model keluaran Tesla dan lainnya pada akhir tahun ini, jauh lebih cepat 7 tahun dari rencana sebelumnya.

    JPMorgan & Chase Co. memperkirakan kebijakan itu berpotensi menciptakan kerugian hingga US$1,2 miliar bagi Tesla.

    Kepala investasi di Granite Bay Wealth Management Paul Stanley mengatakan kontroversi yang berkelanjutan dapat merusak kepercayaan investor dan menciptakan volatilitas tambahan.

    “Mengingat kewenangan yang melekat pada jabatan presiden, saya tidak melihat bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang tidak negatif bagi Tesla dan Musk,” katanya.

    Sementara itu, Donald Trump balik menyerang dari Ruang Oval, Gedung Putih. Bahkan, Trump mengancam akan mengakhiri kontrak yang dipegang pemerintah dengan perusahaan Elon Musk.

    “Elon ‘sudah kurus kering,’ saya memintanya untuk pergi, saya mencabut mandat EV-nya yang memaksa semua orang membeli mobil listrik yang tidak diinginkan orang lain [yang sudah dia tahu selama berbulan-bulan akan saya lakukan!), dan dia menjadi GILA!,” tulis Trump sebagai serangan balik kepada Musk.

  • Ekonom Wanti-wanti Tantangan Pembiayaan Utang Pemerintah Rp800 Triliun

    Ekonom Wanti-wanti Tantangan Pembiayaan Utang Pemerintah Rp800 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mewanti-wanti sejumlah tantangan besar pemerintah dalam melunasi surat utang jatuh tempor sebesar Rp800,3 triliun pada tahun ini.

    Josua menjelaskan realisasi penarikan utang baru mencapai sekitar Rp304 triliun per akhir April. Artinya, masih terdapat kebutuhan pembiayaan lebih dari Rp496 triliun dalam waktu sekitar 8 bulan ke depan.

    “Tantangan-tantangan yang dihadapi bersifat struktural dan siklikal, baik dari sisi domestik maupun global,” jelas Josua kepada Bisnis, dikutip Jumat (6/6/2025).

    Dia pun mencatat setidaknya ada tiga tantangan utama. Pertama, ketidakpastian global yang ditandai dengan penurunan suku bunga acuan oleh bank sentral AS Federal Reserve alias The Fed dan meningkatkan tensi geopolitik global seperti perang dagang dan konflik kawasan.

    Josua menjelaskan ketidakpastian global menyebabkan volatilitas di pasar keuangan, baik di pasar obligasi maupun valuta asing sehingga berimbas pada naiknya imbal hasil surat utang pemerintah (yield SBN) dan menurunnya minat investor asing.

    Dia mencontohkan bahwa proporsi kepemilikan asing dalam SBN terus stagnan di kisaran 14%, jauh di bawah puncaknya yang pernah mencapai 38%.

    “Kondisi ini mempersempit ruang bagi pemerintah untuk mengandalkan investor asing dalam proses rollover utang atau pendanaan baru melalui lelang SUN dan SBSN,” ujar Josua.

    Kedua, tingginya kebutuhan fiskal jangka menengah di domestik. Josua menggarisbawahi bahwa selain untuk refinancing utang jatuh tempo tahun ini, penarikan utang baru oleh pemerintah bertujuan untuk pembiayaan program-program populis pascapemilu seperti makan bergizi gratis, subsidi pupuk, serta potensi pembengkakan belanja program prioritas lainnya.

    Akibatnya, tercipta persepsi risiko fiskal ke depan yang dapat mendorong investor meminta premi risiko yang lebih tinggi. Selain itu, sambung Josua, basis pembeli dalam negeri seperti perbankan dan dana pensiun memiliki keterbatasan dalam menyerap SBN tambahan secara berkelanjutan tanpa mengganggu intermediasi kredit.

    Ketiga, likuiditas pasar domestik yang relatif ketat. Josua mengungkap likuiditas yang ketat membatasi kemampuan pemerintah untuk agresif melakukan lelang dalam negeri.

    Dia mencatat, bid-to-cover ratio atau rasio yang digunakan untuk mengukur permintaan akan surat utang pada masa penawaran dan lelang, SBN dan SBSN berada di kisaran moderat meskipun permintaan cukup tinggi (average incoming bid Rp72,4 triliun, yang dimenangkan hanya sekitar Rp28,2 triliun per lelang) yang menunjukkan sikap hati-hati pemerintah terhadap risiko yield tinggi.

    Josua pun melihat pemerintah mengandalkan empat kombinasi strategi untuk menjawab empat tantangan tersebut. Pertama, prefunding sejak akhir 2024, termasuk melalui global sukuk dolar AS dan euro.

    Kedua, diversifikasi sumber pembiayaan seperti pinjaman bilateral dan multilateral. Ketiga, koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia, termasuk penguatan instrumen pasar uang seperti SRBI/SVBI yang secara tak langsung menstabilkan permintaan SBN di pasar sekunder.

    Keempat, potensi penundaan atau rekalibrasi belanja non-prioritas jika pasar tidak mendukung ekspansi utang yang terlalu cepat.

    Hanya saja, Josua mengingatkan jika volatilitas global berlanjut dan pembiayaan melalui lelang tidak mencukupi maka risiko crowding-out effect terhadap sektor swasta meningkat.

    “Dalam jangka menengah, tekanan fiskal ini bisa mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kerangka belanja jangka menengah dan strategi utang secara keseluruhan agar tetap menjaga kredibilitas fiskal dan peringkat utang negara,” tutupnya.

  • Simak Jadwal dan Syarat Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Simak Jadwal dan Syarat Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU)

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali meluncurkan program bantuan subsidi upah (BSU) yang ditujukan kepada pekerja/buruh dengan upah Rp3,5 juta per bulan. Lantas kapan BSU 2025 disalurkan?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, bantuan BSU 2025 diharapkan dapat disalurkan kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Yassierli mengatakan, saat ini pemerintah tengah melakukan pemadanan data penerima BSU, sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    Mengingat, salah satu syarat penerima BSU adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025 dengan upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Syarat tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.

    Dia menuturkan, pemadanan data dilakukan untuk memastikan agar penyaluran BSU tepat sasaran.

    “Kuncinya di data nanti, dan data kita di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah semakin baik,” ujarnya. 

    Selain BSU, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah turut menyiapkan sejumlah paket stimulus yang ditujukan kepada sejumlah segmen masyarakat, seperti diskon tiket dan tarif tol pada periode Juni-Juli 2025.

    “Jadi bentuknya tidak hanya BSU, ada sekian banyak yang kita berharap itu menyasar sekian banyak segmen,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai mandat Undang-Undang No.62/2024 tentang APBN 2025. 

    Langkah tersebut diambil untuk merespons pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global. 

    “Situasi akan memberi pengaruh pada perekonomian nasional baik dari sisi harga komoditas ekspor maupun volatilitas sektor keuangan maupun nilai tukar dan suku bunga,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Salah satu stimulus yang disiapkan pemerintah yakni BSU senilai Rp300.000 per bulan. Bantuan ini akan diberikan selama bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer. Total anggaran mencapai Rp10,72 triliun untuk program tersebut.

    Sejalan dengan hal itu, Kemnaker telah menerbitkan Permenaker No.5/2025 yang mengatur syarat penerima BSU.

    Syarat yang harus dipenuhi yakni:

    Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan
    Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan
    Menerima gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan

    Adapun, pemberian BSU dikecualikan bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara.

    Selain itu, pemerintah akan memprioritaskan pemberian BSU 2025 kepada pekerja yang tidak sedang menerima program keluarga harapan pada tahun anggaran berjalan, sebelum BSU disalurkan.

  • Menaker Bocorkan Tanggal Pencairan BSU Juni 2025, Kapan?

    Menaker Bocorkan Tanggal Pencairan BSU Juni 2025, Kapan?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menerbitkan pedoman pemberian bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja. Lantas, kapan BSU mulai dicairkan?

    Menanggapi hal itu, Yassierli mengharapkan penyaluran BSU kepada 17,3 juta pekerja dengan upah di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer dapat dilakukan sebelum minggu kedua Juni 2025.

    “Sebelum minggu kedua kita berharap sudah disalurkan,” kata Yassierli ketika ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (5/6/2025).

    Kemnaker sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang mengatur soal pedoman pemberian BSU 2025 kepada pekerja/buruh.

    Regulasi itu tertuang dalam Permenaker No.5/2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh. Melalui beleid itu, Yassierli mengatur syarat bagi pekerja yang dapat menerima program tersebut, yakni Warga Negara Indonesia (WNI)  yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025, dan menerima gaji/upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Menyusul terbitnya regulasi tersebut, kata Yassierli, langkah selanjutnya adalah pemadanan data penerima BSU, sesuai dengan data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

    Adapun, pemadanan data dilakukan guna memastikan agar penyaluran BSU tepat sasaran. “Kuncinya di data nanti, dan data kita di BPJS Ketenagakerjaan itu sudah semakin baik,” ujarnya. 

    Selain BSU, Yassierli menuturkan bahwa pemerintah juga menyiapkan sejumlah paket stimulus yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Paket stimulus itu seperti diskon tiket dan tarif tol.

    “Jadi bentuknya tidak hanya BSU, ada sekian banyak yang kita berharap itu menyasar sekian banyak segmen,” pungkasnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai mandat Undang-Undang No.62/2024 tentang APBN 2025.

    Langkah tersebut diambil untuk merespons pelemahan proyeksi ekonomi global dan ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik dan kebijakan moneter global.

    “Situasi akan memberi pengaruh pada perekonomian nasional baik dari sisi harga komoditas ekspor maupun volatilitas sektor keuangan maupun nilai tukar dan suku bunga,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Salah satu stimulus yang disiapkan pemerintah yakni BSU senilai Rp300.000 per bulan. Bantuan ini akan diberikan selama bulan untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 288.000 guru honorer. Total anggaran mencapai Rp10,72 triliun untuk program BSU tersebut.

  • Ucapkan selamat tinggal pada Bitcoin, jangan lewatkan XRP, BTC, dan DOGE! Lihat platform penambangan awan terpanas di tahun 2025, Bow Miner menarik .500 sehari

    Ucapkan selamat tinggal pada Bitcoin, jangan lewatkan XRP, BTC, dan DOGE! Lihat platform penambangan awan terpanas di tahun 2025, Bow Miner menarik $78.500 sehari

    Ketika ketegangan perdagangan internasional kembali meningkat, volatilitas pasar kripto meningkat, dan mata uang utama seperti ETH, DOGE, dan PEPE juga mengalami sedikit penurunan. Ketika sentimen investasi mendingin tajam, data derivatif juga menunjukkan bahwa selera risiko terus menurun. Namun, pada saat metode investasi tradisional menghadapi tantangan volatilitas dan ketidakpastian yang tinggi, Bow Miner menonjol dengan platform penambangan awan yang inovatif dan telah menjadi cara baru bagi penggemar kripto untuk mengejar pengembalian harian yang stabil. Tidak diperlukan perangkat keras, tidak ada ambang batas teknis, membantu pengguna untuk dengan mudah menambang mata uang utama seperti BTC, DOGE, XRP, dan memperoleh pengembalian yang stabil terlepas dari fluktuasi pasar.

    Di era ketidakstabilan mata uang kripto , Bow Miner didefinisikan oleh pengguna global sebagai arah baru “pendapatan pasif” dan “apresiasi aset digital”.Mengapa memilih Bow Miner?
    Bow Miner membuat penambangan lebih sederhana dan otomatis. Platform ini menggabungkan dukungan daya komputasi berperforma tinggi, sistem keamanan tingkat perusahaan, dan antarmuka operasi terpadu. Anda hanya perlu menyewa daya komputasi untuk berpartisipasi dalam distribusi pendapatan harian mata uang utama seperti BTC, DOGE, XRP, dll.Keuntungan Bow Miner, apa yang akan Anda dapatkan
    Pengguna dapat memperoleh sedikitnya $78.500 per hari, dan tidak ada batasan atas pendapatan.

    Pengguna baru akan menerima $15 saat mereka mendaftar, tanpa biaya tersembunyi, untuk membantu Anda memulai perjalanan penambangan Anda.

    Platform ini mendukung lebih dari 10 mata uang utama: BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL, dll.

    Disertifikasi oleh regulator Inggris (FCA), dukungan pelanggan 24/7, dan McAfee dan Cloudflare bersama-sama menjamin keamanan.

    Program afiliasi menawarkan hadiah rujukan hingga $50.000 untuk memaksimalkan manfaat pembagian sosial Anda.

    Hanya dalam empat langkah sederhana, Anda dapat memulai perjalanan menuju kebebasan finansial.

    Daftarkan akun : Hanya butuh satu menit dan dapatkan bonus pendaftaran segera.

    Pilih paket : Sesuaikan permintaan dan pilih periode kontrak secara fleksibel.

    Mulai menambang : Bow Miner secara otomatis menyelesaikan langkah-langkah teknis untuk Anda.

    Kedatangan pendapatan : Penyelesaian otomatis setiap hari, tidak diperlukan operasi manual.

    Contoh kontrak investasi populer: pendapatan riil, pengembalian transparan

    Hashrate BTC Klasik ]: Jumlah investasi: $100, periode kontrak: 2 hari, pendapatan harian $4, pendapatan kedaluwarsa: $100 + $4

    [ETC Miner E11]: Jumlah investasi: $500, periode kontrak: 5 hari, pendapatan harian $6,4, pendapatan kedaluwarsa: $500 + $32,00

    [Ant Miner S21+]: Jumlah investasi: $1500, periode kontrak: 10 hari, pendapatan harian $21,45, pendapatan kedaluwarsa: $1500 + $214,50

    [Ant Miner S21 XP Imm ]: Jumlah investasi: $10.000, periode kontrak: 26 hari, pendapatan harian $172, pendapatan kedaluwarsa: $10.000 + $4.472,00

    Penambang Filecoin On-rack ] : Jumlah investasi: $30.000, periode kontrak: 30 hari, pendapatan harian $558,00, pendapatan jatuh tempo: $30.000 + $16.740,00

    (Untuk kontrak yang lebih fleksibel, silakan kunjungi situs web resmi Bow Miner: https://88miner.net)

    Rencana penambangan kontrak jangka panjang: Pilih tingkat bunga harian 1,84% untuk menciptakan “pendapatan setelah tidur” Anda dan mencapai kebebasan kekayaan

    Contoh kontrak: Jika Anda berinvestasi $30.000, saldo akun Anda akan mencapai $46.740 setelah 30 hari, setara dengan laba bersih $558 per hari.

    Pilihan lebih penting daripada kerja keras. Ini bukan hanya sebuah platform, tetapi juga jembatan menuju kebebasan finansial.

    Bow Miner bukan hanya alat platform, tetapi juga cara investasi baru, model pendapatan berisiko rendah dan sangat transparan, yang mewakili tren baru: demokratisasi teknologi + kekayaan.

    Ambil tindakan sekarang dan mulailah perjalanan pendapatan pasif kripto Anda.

    Kunjungi sekarang: https://88miner.net atau unduh aplikasinya untuk memulai tambang digital Anda!

    Surel: info@88miner.com