Topik: Utang Pemerintah

Jakarta (ANTARA) – Bank sentral Indonesia semakin menunjukkan keyakinan kuat dalam mengarahkan kebijakan moneternya yang pro-growth. Sejak awal tahun, penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) terhitung sudah tiga kali dilakukan.

Penurunan masing-masing sebesar 25 basis point (bps) yang terjadi pada Januari, Mei, dan Juli sehingga kini berada pada level 5,25 persen. Bahkan, ruang penurunan BI-Rate masih terbuka hingga akhir 2025.

Secara teori, pelonggaran moneter semestinya mendorong gairah kredit. Namun yang perlu diingat, penurunan BI-Rate tidak otomatis langsung menurunkan suku bunga kredit perbankan dan tidak seketika menggerakkan sektor riil.

Transmisi kebijakan moneter memang memiliki jeda waktu atau lag effect yang bervariasi antarsektor. Penyesuaian di pasar uang biasanya terjadi lebih cepat, hanya dalam hitungan minggu. Untuk suku bunga dana, dibutuhkan waktu sekitar enam bulan hingga perubahan BI-Rate benar-benar tercermin.

Sementara itu, transmisi ke suku bunga kredit berjalan lebih lambat, bahkan bisa memakan waktu hingga satu tahun. Adapun efeknya terhadap perekonomian nasional diperkirakan baru benar-benar terasa sekitar satu setengah tahun setelah pelonggaran moneter.

Bank Indonesia (BI) mencatat, efek penurunan BI-Rate sudah terasa di pasar uang. Namun, suku bunga kredit perbankan masih tinggi yaitu 9,16 persen pada Juni 2025 atau tidak jauh berbeda dari 9,18 persen pada Mei 2025. Suku bunga deposito 1 bulan juga meningkat, dari 4,81 persen pada Mei 2025 menjadi 4,85 persen pada Juni 2025.

Kinerja penyaluran kredit juga belum bergairah. Pada Juni 2025, kredit perbankan tumbuh sebesar 7,77 persen year on year (yoy) atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan Mei 2025 sebesar 8,43 persen (yoy).

Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, perkembangan tersebut dari sisi penawaran bukan disebabkan masalah likuiditas mengingat rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) tergolong tinggi, yakni 27,05 persen pada Juni 2025. Dari sisi penawaran, lambatnya penyaluran kredit turut dipengaruhi oleh sikap hati-hati perbankan.

Di tengah pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai 6,96 persen (yoy) pada Juni 2025, bank justru cenderung menahan diri dalam menyalurkan kredit. Sebagai gantinya, dana lebih banyak dialihkan ke surat-surat berharga, sementara standar penyaluran kredit (lending standard) pun diperketat.

Untuk mendorong kredit, seluruh upaya dilakukan bank sentral secara all out. BI juga menempuh strategi makroprudensial yang terus dioptimalkan, salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) melalui pengurangan giro wajib minimum (GWM). Pemberian insentif ini ditujukan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

Hingga minggu pertama Juli 2025, total insentif KLM mencapai Rp376 triliun. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

“Bank Indonesia terus all out untuk mendorong pertumbuhan kredit,” kata Perry.

Dengan suku bunga kredit dan kinerja kredit yang belum menunjukkan sinyal positif, selanjutnya pertanyaan pun muncul mengenai seberapa efektif transmisi kebijakan bank sentral terhadap sektor riil.

Masalah struktural

Menurut Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede, transmisi BI-Rate ke bunga kredit memang cenderung lambat akibat beberapa faktor struktural di pasar perbankan.

Faktor ini seperti risiko kredit yang tinggi dan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) yang masih tebal. Bank belum terlalu agresif menurunkan bunga kredit karena profitabilitas perlu dijaga, terutama di tengah tekanan biaya dana yang juga meningkat.

Ketua Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan (PKEP) Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Aviliani mengemukakan bahwa NIM perbankan saat ini telah mengalami penurunan signifikan dibanding beberapa tahun lalu.

Jika dahulu margin bisa mencapai angka yang tinggi, kini hanya berkisar di angka 4 persen. Penurunan ini menandakan bahwa ruang profitabilitas bank sudah cukup sempit, sehingga mereka cenderung lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit baru.

Dalam kondisi ini, bank juga lebih memilih menempatkan dana pada surat-surat berharga yang menawarkan imbal hasil menarik dengan risiko yang jauh lebih rendah dibandingkan kredit.

Karena itu, meskipun likuiditas di industri perbankan relatif longgar, penyaluran kredit tetap tidak optimal. Imbal hasil dari instrumen keuangan seperti surat utang pemerintah atau instrumen pasar uang dianggap lebih kompetitif dibanding margin dari kredit komersial.

Dari sisi permintaan, dunia usaha juga belum menunjukkan minat tinggi untuk mengambil kredit. Ketidakpastian ekonomi global dan domestik membuat pelaku usaha memilih menunda ekspansi.

Sejumlah BUMN yang biasanya menjadi penggerak permintaan kredit juga belum banyak mengajukan pembiayaan karena tengah fokus pada efisiensi dan konsolidasi internal. Kondisi ini mencerminkan bahwa sisi permintaan kredit belum pulih secara optimal.

Pandangan ini sejalan dengan Ekonom LPEM UI, Teuku Riefky, yang menekankan bahwa lambatnya pertumbuhan kredit tidak bisa dilepaskan dari lemahnya kondisi sektor riil.

Ia menjelaskan bahwa transmisi kebijakan moneter melalui penurunan BI-Rate hanya akan efektif apabila sektor riil merespons positif. Namun, dalam kenyataannya, daya beli masyarakat masih lemah, kepercayaan konsumen belum sepenuhnya pulih, dan dunia usaha menghadapi tekanan biaya produksi serta ketidakpastian pasar.

Dalam situasi seperti ini, meskipun bank siap menyalurkan kredit, permintaan dari sisi debitur tidak mencukupi.

Riefky juga menyoroti sejumlah hambatan struktural yang memperburuk kondisi ini, mulai dari iklim investasi yang belum ramah, birokrasi yang panjang, hingga regulasi yang tidak konsisten.

Semua ini menciptakan lingkungan usaha yang mahal dan berisiko tinggi, sehingga pelaku usaha lebih memilih menahan diri daripada memperluas bisnis melalui pembiayaan dari perbankan.

Secara keseluruhan, lambatnya penurunan bunga kredit dan terbatasnya pertumbuhan kredit tidak semata-mata disebabkan oleh faktor suku bunga acuan, tetapi terutama karena belum pulihnya sisi permintaan kredit akibat lemahnya sektor riil.

Dalam situasi ini, efektivitas kebijakan moneter berpotensi tereduksi karena terbatasnya respons dari sisi permintaan kredit.

Bahkan pelonggaran kebijakan makroprudensial dan penurunan suku bunga acuan belum mampu mendorong ekspansi kredit secara signifikan apabila dunia usaha masih enggan berekspansi karena prospek pertumbuhan yang belum meyakinkan.

Sejumlah bank juga disebut merevisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2025, menyesuaikan target pertumbuhan kredit agar lebih realistis dari sebelumnya yang optimistis tumbuh dua digit.

Oleh karena itu, penguatan sektor riil menjadi prasyarat utama agar transmisi kebijakan moneter dan pertumbuhan kredit benar-benar dapat dirasakan oleh perekonomian secara lebih luas dan berkelanjutan.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.