Topik: Utang Pemerintah

  • Dolar AS Makin Ganas, Gubernur BI Ungkap Biang Keroknya!

    Dolar AS Makin Ganas, Gubernur BI Ungkap Biang Keroknya!

    Jakarta

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut mata uang seluruh dunia mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Meski begitu, Perry menyebut kinerja rupiah masih lebih baik dibanding mata uang negara lain.

    Pernyataan ini disampaikan Perry di tengah kondisi rupiah yang mendekati Rp 16.000/US$ 1. Dikutip dari RTI, mata uang Paman Sam terus menguat dan berada di level Rp 15.990.

    “Memang seluruh negara mengalami depresiasi, tapi depresiasi rupiah Termasuk yang kecil,”katanya dalam seminar nasional KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Menurutnya, tren positif dolar AS terjadi setelah kemenangan Donald Trump di Pilpres AS. Perry menjelaskan, AS mengeluarkan surat utang negara yang cukup besar dan meningkatkan defisit fiskalnya menjadi 7,7%. Hal itu menyebabkan banyak investor memindahkan portofolionya ke pasar Amerika serikat. Kondisi ini, sebutPerry, dikenal dengan istilah capital reversal.

    “Amerika utang pemerintah sangat tinggi, oleh karena itu seluruh dunia makanya memindahkan portofolio investasinya Ke Amerika, ini bahasa Inggrisnya capital reversal, itu yang sedang terjadi,” ujarnya.

    Dengan utang yang tinggi dan suku bunga tinggi hal ini berdampak pada penguatan dolar AS. Indeks dolar juga mengalami penguatan dari sebelumnya 101 menjadi 107 setelah Trump menang.

    “Karena utangnya sangat besar dan juga suku bunga yang sangat tinggi, makanya dolarnya sekarang sedang super strong. Dolar yang sebelum Trump terpilih Itu adalah mata uang dollar dibandingkan negara-negara maju 101 sekarang 107,” imbuhnya.

    “Jadi menguat hanya lebih 1,5 bulan sekitar hampir 7-6%. Semua negara itu kena, itulah angin yang sedang kita hadapi di era baru ini dan akan berlangsung dalam 5 tahun kepemimpinan Trump dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi,” tutupnya.

    (ily/fdl)

  • Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

    Jatah Penarikan Utang Pemerintah 2024 Sisa Rp164,5 Triliun, Ekonom: Defisit Bakal Lebih Rendah

    Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi penarikan utang sepanjang Januari hingga November 2024 tercatat telah mencapai Rp438,6 triliun. Alhasil, jatah penarikan utang untuk membiayai APBN tahun ini tersisa Rp164,5 triliun.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan penarikan utang yang dilakukan pemerintah sepanjang 2024 akan lebih rendah dari target APBN tersebut. 

    Yusuf mencatat jatah belanja pemerintah yang dapat direalisasikan sampai akhir tahun berjumlah Rp431 triliun, dengan realisasi belanja negara senilai Rp2.894,5 triliun per November 2024.

    “Menurut saya Rp431 triliun tidak akan didanai seluruhnya dari utang,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (13/12/2024). 

    Secara historis, Yusuf mengemukakan penarikan utang pada akhir tahun hanya akan berada di kisaran Rp40 triliun sampai Rp50 triliun. 

    Sementara sisanya akan didanai melalui penerimaan perpajakan yang terpantau mulai rebound pada dua bulan terakhir. 

    Jika pemerintah berhasil mendorong aktivitas perekonomian lebih tinggi, penerimaan pajak dapat mengkompensasi kebutuhan pendanaan belanja APBN tersebut. Lain halnya bila pajak tidak sebagus yang diharapkan, pemerintah harus mengandalkan jatah penarikan utang yang tersisa Rp164,5 triliun. 

    Melalui penarikan utang dengan jumlah tersebut dan termoderasi dengan pembiayaan nonutang, pembiayaan anggaran atau defisit APBN diproyeksi akan lebih rendah dari target 2,29% dari PDB atau setara Rp522,8 triliun. 

    Sebelumnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono melaporkan pemerintah telah melakukan penarikan utang baru sepanjang tahun ini hingga November 2024 mencapai Rp483,6 triliun atau 74,6% dari APBN 2024. 

    Penarikan tersebut terdiri atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto senilai Rp437,2 triliun dan pinjaman neto mencapai Rp46,4 triliun.

    Sementara itu, pembiayaan nonutang atau pembiayaan investasi hingga penggunaan SAL telah terealisasikan senilai Rp54,8 triliun. Nilai itu masih berada dalam level terkendali dengan tetap difokuskan pada penjagaan kesinambungan anggaran. 

    Dengan demikian, pembiayaan APBN hingga 30 November 2024 mencapai Rp428,8 triliun atau sekitar 82% dari APBN atau 1,81% terhadap PDB. 

  • APBN 2025 Defisit Rp616 Triliun Ditambal Utang, Bank Pembangunan Asia Pede Fiskal RI Aman

    APBN 2025 Defisit Rp616 Triliun Ditambal Utang, Bank Pembangunan Asia Pede Fiskal RI Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) optimistis terhadap fiskal Indonesia meski kondisi utang luar negeri pemerintah terus merangkak naik. Sebagai gambaran, APBN 2025 dirancang membukukan pendapatan Rp3.005,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Dengan besaran ini, maka sebesar Rp616 triliun defisit berkemungkinan akan ditambal melalui pinjaman.

    Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tomaga menyampaikan bahwa lembaganya meyakini kemampuan Indonesia untuk membayar utang-utangnya, termasuk kepada ADB.

    “Saya tidak melihat adanya kekhawatiran pada saat ini terhadap kemampuan Indonesia untuk membayar utang,” ujarnya usai ADB Year-End Press Briefing, Kamis (12/12/2024).

    Menurutnya, keyakinan akan kemampuan pemerintah tersebut tidak hanya dimiliki ADB, tetapi juga negara maupun lembaga lain yang meminjamkan uangnya ke Indonesia.

    Terlebih, Jiro menilai rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif rendah. Di mana, tercatat per 31 Oktober 2024, posisi utang pemerintah berada di angka Rp8.560,36 triliun atau 38,66% dari PDB.

    Realisasi tersebut tercatat masih jauh di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

    Untuk itu, dirinya sangat percaya diri terhadap stabilitas fiskal Indonesia sekalipun dengan kondisi utang pemerintah yang semakin meningkat.

    “Rasio utang terhadap PDB Indonesia sangat rendah, dan saya tidak melihat adanya kekhawatiran khusus mengenai hal itu,” lanjutnya.

    Mengutip Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) November 2024, utang pemerintah terhadap ADB tercatat mengalami kenaikan pada September 2024 ke level US$11,2 miliar dari bulan sebelumnya yang senilai US$11,15 miliar.

    Angka tersebut setara dengan sekitar Rp179,2 triliun dengan asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS.

    Sementara posisi utang tercatat turun jika dibandingkan dengan posisi akhir 2023, kala itu utang pemerintah kepada ADB bertengger di angka US$11,27 miliar.

    Berbeda dengan utang pemerintah terhadap lembaga internasional lainnya, seperti International Monetary Fund (IMF) yang meningkat pada September 2024 ke US$21,64 miliar dari US$21,5 miliar pada bulan sebelumnya.

    Serupa dengan utang pemerintah ke International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), yang juga meningkat dari US$8,67 miliar pada Agustus 2024 menjadi US$8,7 miliar pada September 2024.

  • Pasar Surat Utang Pemerintah pada 2025 Akan Hadapi Tantangan

    Pasar Surat Utang Pemerintah pada 2025 Akan Hadapi Tantangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pasar surat utang pemerintah di Indonesia diproyeksikan menghadapi tantangan pada 2025 sejalan peningkatan pasokan dan keterbatasan permintaan domestik.

    “Penerbitan surat utang pemerintah pada 2025 kemungkinan akan meningkat signifikan, tetapi rasio bid to cover diperkirakan lebih rendah mencapai 1,2 hingga 2,25 kali dibandingkan 2024 sebesar 1,75 hingga 2,75 kali,” kata analis pendapatan tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin kepada Investor Daily, Minggu (8/12/2024).

    Ahmad menjelaskan, peningkatan pasokan surat utang dipicu defisit anggaran yang melonjak dari Rp 522,83 triliun pada 2024 menjadi Rp 616,19 triliun pada 2025. Anggaran ini sebagian besar dialokasikan untuk program baru pemerintah, seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, serta pembentukan kementerian dan lembaga baru yang memperbesar beban fiskal.

    Selain itu, tingginya surat utang pemerintah yang jatuh tempo turut mendorong penerbitan. Pada 2025, surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp721,08 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan Rp 433,49 triliun pada 2024. “Refinancing menjadi kebutuhan utama pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal,” tambah Ahmad.

    Namun, daya tarik pasar surat utang pemerintah menghadapi persaingan ketat dari instrumen substitusi, seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan imbal hasil yang mencapai 7,2% untuk tenor 12 bulan, SRBI menawarkan keuntungan kompetitif dibandingkan surat utang pemerintah dengan tenor serupa, yang hanya 6,54%.

    Meski demikian, surat utang Indonesia tetap menarik di pasar Asia Tenggara. Dengan peringkat kredit BBB dan yield 10 tahun yang saat ini mencapai 6,92%, Indonesia menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan Filipina dan Thailand, yang juga memiliki peringkat kredit serupa.

    Menurut Ahmad, imbal hasil rata-rata tenor 10 tahun pada 2025 diproyeksikan turun menjadi 6,31%-6,69%. Penurunan ini didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga, meskipun peningkatan pasokan surat utang pemerintah akan menahan penurunan lebih signifikan. 

  • Perubahan Kabinet Prancis, Macron Segera Mengumumkan PM Baru – Halaman all

    Perubahan Kabinet Prancis, Macron Segera Mengumumkan PM Baru – Halaman all

    Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menunjuk perdana menteri baru dalam beberapa hari mendatang. Tugas utama PM yang baru adalah memastikan pengesahan anggaran 2025 oleh parlemen. Hal ini diumumkan Macron pada hari Kamis (05/12), setelah pemerintahannya digulingkan melalui mosi tidak percaya oleh para anggota parlemen.

    Michel Barnier, seorang politisi konservatif berpengalaman, tercatat sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah modern Prancis. Ia mengundurkan diri pada hari yang sama, hanya tiga bulan setelah diangkat, setelah parlemen menolak rencana anggaran fiskalnya.

    Dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi, Macron mengatakan bahwa ia akan menunjuk pengganti Barnier “dalam beberapa hari mendatang.”

    “Prioritasnya adalah anggaran,” ujar Macron.

    Macron juga menjelaskan bahwa undang-undang khusus akan diajukan pertengahan Desember untuk memperpanjang anggaran 2024 guna menghindari kekosongan anggaran. Selanjutnya, pemerintahan baru akan menyusun anggaran penuh untuk awal tahun depan, yang akan mencakup penyesuaian terhadap inflasi, sebelum diajukan ke parlemen.

    Meskipun posisinya melemah akibat krisis ini, Macron menolak desakan dari beberapa oposisi untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan akan menjalankan masa jabatannya hingga berakhir pada Mei 2027.

    “Mandat yang Anda berikan kepada saya adalah untuk lima tahun dan saya akan memenuhinya sampai akhir,” katanya.

    Dalam pidatonya yang berdurasi 10 menit, ia menambahkan bahwa pemerintahan yang baru harus mewakili berbagai pihak yang bersedia bekerja sama atau setidaknya tidak akan mengajukan mosi tidak percaya. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut partai mana yang dimaksud.

    Sementara itu, Macron meminta Barnier dan kabinetnya untuk tetap menjalankan pemerintahan sementara hingga terbentuknya kabinet baru.

    Tantangan bagi perdana menteri baru

    Para anggota parlemen dari partai-partai sayap kiri dan sayap kanan menentang pengesahan anggaran. Mosi tidak percaya terhadap Barnier didukung oleh partai sayap kiri dan sayap kanan yang sebelumnya menolak pengesahan anggaran.

    Dalam pemungutan suara, 331 dari 577 anggota parlemen mendukung mosi tersebut. Situasi ini dikhawatirkan akan memperburuk kekacauan politik di Prancis.

    Macron menunjuk Barnier sebagai perdana menteri pada tanggal 5 September, setelah pemilu dini yang menghasilkan parlemen yang terpecah dengan tidak ada satu partai pun yang memiliki suara mayoritas.

    Parlemen yang terpecah ini menyulitkan pemerintah untuk meloloskan undang-undang, termasuk anggaran 2025.

    Meskipun Macron diperkirakan akan menunjuk perdana menteri baru, mereka akan menghadapi tantangan yang sama dengan apa yang terjadi dengan kejatuhan Barnier.

    Ketidakstabilan politik ini juga memicu kekhawatiran terhadap ekonomi Prancis, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga obligasi negara yang dapat memperburuk beban utang pemerintah.

    fr/ha (AFP, Reuters, AP, dpa)

  • Sumber Utang Rp775,86 T yang Akan Ditarik Prabowo di 2025

    Sumber Utang Rp775,86 T yang Akan Ditarik Prabowo di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah utang Rp775,86 triliun pada 2025.

    Utang ini lebih tinggi dibandingkan outlook tahun ini yang Rp553,1 triliun.

    Mengutip lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 utang tersebut akan diambil dari berbagai sumber.

    Pertama, Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintahan Prabowo berencana menerbitkan SBN sebesar Rp642,6 triliun.

    Angka ini naik dibandingkan outlook penerbitan SBN tahun ini yang sebesar Rp451,9 triliun.

    Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara.

    Kedua, utang. Prabowo berencana menarik pinjaman sebesar Rp133,30 triliun. Utang ini naik dibandingkan dibandingkan outlook 2024 yang sebesar Rp101,3 triliun.

    Untuk pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun.

    Infografis Melihat Target Pendapatan Negara di Tengah Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

    Rencana pembiayaan utang sebagian besar dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga tetap, dan dengan tenor menengah-panjang.

    “Dalam pengelolaan utang, Pemerintah terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, menjaga agar selalu mendukung terciptanya keselarasan fiskal, dan memperhatikan kerentanan risiko fiskal,” tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

    Pemerintah juga berjanji akan menjaga batasan rasio utang di bawah 60 persen terhadap PDB dan defisit APBN 3 persen terhadap PDB. Ini merupakan cerminan disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan terkendali.

    (ldy/agt)

  • Komentar Bullish Bos The Fed Picu Penguatan Bursa Asia

    Komentar Bullish Bos The Fed Picu Penguatan Bursa Asia

    Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham di Asia menguat setelah pasar global mencapai rekor seiring dengan komentar optimistis Gubernur Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell yang mendukung aset berisiko. Sementara itu, pedagang mata uang tetap waspada karena pemerintah Prancis jatuh setelah mosi tidak percaya.

    Mengutip Bloomberg pada Kamis (5/12/2024), indeks saham Topix Jepang menguat 0,5%, indeks S&P/ASX 200 Australia naik 0,7%, sementara saham berjangka di Hong Kong sedikit lebih rendah.

    Saham berjangka AS sedikit berubah setelah kenaikan pada Rabu untuk S&P 500 dan Nasdaq 100 yang sarat teknologi mendorong indeks utama saham global ke level tertinggi baru.

    Pergerakan tersebut didorong oleh perusahaan teknologi AS yang disebut Magnificent Seven menguat selama empat sesi berturut-turut. Reli tersebut dibantu oleh kenaikan untuk Nvidia Corp dan Meta Platforms Inc.

    Imbal Hasil obligasi AS atau US Treasury stabil setelah reli di sesi sebelumnya di seluruh kurva. Imbal hasil 10 tahun turun empat basis poin pada hari Rabu, sementara imbal hasil dua tahun yang sensitif terhadap kebijakan turun lima basis poin. 

    Dalam acara New York Times DealBook Summit di New York, Powell mengatakan ekonomi AS dalam kondisi yang sangat baik, dan menyampaikan bahwa risiko penurunan dari pasar tenaga kerja telah surut.

    Powell juga mengatakan pejabat Federal Reserve mampu bersikap hati-hati saat mereka menurunkan suku bunga ke tingkat netral — yang tidak merangsang atau menahan ekonomi.

    Di Eropa, euro menghadapi tantangan lebih lanjut menyusul perselisihan mengenai anggaran tahun depan di Paris. Pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen dan koalisi sayap kiri memberikan suara menentang pemerintahan Perdana Menteri Michel Barnier, sehingga memperburuk prospek bagi investor. 

    Pasar sebagian besar telah memperkirakan hasil tersebut sebelum waktunya yang terjadi setelah perdagangan reguler ditutup.

    Mata uang won stabil setelah kekacauan awal minggu ini di Korea Selatan. Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan akan berpidato di hadapan rakyat pada Kamis malam.

    Yen stabil di sekitar 150 per dolar pada perdagangan Kamis pagi. Imbal hasil untuk utang pemerintah Australia dan Selandia Baru turun pada Kamis pagi, mencerminkan pergerakan dalam Obligasi Pemerintah pada hari sebelumnya.

  • Pertemuan Tahunan BI: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

    Pertemuan Tahunan BI: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia optimistis  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 akan membaik meskipun di tengah tantangan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang digelar Jumat (29/11/2024).

    Perry menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%—5,6% pada 2025 dan 4,9%—5,7% pada 2026. 

    Menurutnya, sejauh ini ekonomi Indonesia sudah memiliki daya tahan tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak—tercermin dari bangkitnya ekonomi usai pandemi Covid-19. 

    “Dengan sinergi itu, insyaAllah ekonomi Indonesia tahun 2025-2026 akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi,” ujarnya.

    Bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi diyakini akan terus meningkat. 

    Kinerja ekspor akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga pada 2,5±1% pada 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

    Selain itu, Perry meyakini cadangan devisa akan semakin meningkat. Kemudian dari hasil stress test Bank Indonesia bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dari dampak gejolak global. 

    “Ke depan, kita harus lebih waspada. Dunia masih terus bergejolak. Akankah Indonesia berdaya tahan seperti selama ini? Kita harus optimis,” lanjut Gubernur Bank Indonesia dua periode tersebut. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proyeksi itu masih ada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang tertuang dalam APBN 2025. Dia optimistis nantinya pertumbuhan itu bisa dikerek lebih tinggi lagi di dua tahun ke depan.

    “Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN, tetapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi,” ujarnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Pria yang sudah dua periode menjabat Menko Perekonomian itu optimistis ekonomi Indonesia kuat pada 2025 mendatang, di mana terdapat berbagai risiko ketidakpastian. 

    “Insyaallah kuat dan mantap karena ini diakui World Bank, IMF dan OECD,” kata Airlangga. 

    Lima Tantangan Global

    Di sisi lain, BI terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.

    Perry menuturkan ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tercermin dari lima hal.

    Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan 2026. Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik.

    Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang.

    Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026.

    Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak.

    Keempat, Perry berharap fenomena strong dollar akan segera berakhir. Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107.

    “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya.

    Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia.

    Perry menekankan bahwa pihaknya akan terus mengantisipasi dan mewaspadai ketidakpastian tersebut melalui respon kebijakan yang mengarah kepada kebangkitan ekonomi nasional.

    Arahan dari Prabowo

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa sinergi dan stabilitas merupakan kunci dari transformasi perekonomian Indonesia.

    Prabowo berpesan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama serta persatuan dan kerukunan menjadi rumus keberhasilan suatu bangsa. Tidak hanya elite politik, tetapi juga pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan.

    “Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air,” ujarnya di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.

    Prabowo lalu menuturkan Indonesia sudah memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk menjadi negara maju seperti kekayaan sumber daya alam. Meski demikian, dia mengaku banyak yang belum memahami efek dan dampak kepemilikan kekayaan tersebut.

    “Karena itu pelaku-pelaku perbankan terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan memainkan peran yang sangat penting, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia,” pesannya.

  • 5 Ancaman Ekonomi Global pada 2025, Ada Kebijakan Trump hingga Ketidakpastian The Fed

    5 Ancaman Ekonomi Global pada 2025, Ada Kebijakan Trump hingga Ketidakpastian The Fed

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) menilai kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) akan menciptakan tekanan baru bagi perekonomian dunia. Kebijakan ekonomi Trump, yang diprediksi akan mengedepankan American First, berpotensi membawa perubahan signifikan dalam lanskap geopolitik dan ekonomi global.

    Kebijakan American First yang akan diterapkan Trump diperkirakan akan meningkatkan tarif tinggi, bahkan memicu perang dagang, ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok, serta fragmentasi ekonomi dan keuangan global. Dampaknya, prospek ekonomi dunia diprediksi akan mengalami penurunan pada 2025 dan 2026.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan pada 2025, perekonomian dunia akan menghadapi lima tantangan utama.

    Pertumbuhan Melambat
    Slower and divergent growth atau pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan terpecah. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan membaik, tetapi Tiongkok dan Eropa diperkirakan akan melambat. Sebaliknya, India dan Indonesia diprediksi masih akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif.

    Tekanan Inflasi
    Reemergence of inflation pressure atau potensi kembalinya tekanan inflasi. Inflasi global yang diperkirakan akan menurun, justru berisiko meningkat pada 2026 akibat gangguan rantai pasok dan dampak perang dagang.

    Ketidakpastian Suku Bunga The Fed
    Ketidakpastian terkait suku bunga di bank sentral Amerika Serikat (The Fed) diperkirakan akan terus terjadi. Meskipun suku bunga The Fed diperkirakan menurun, yield US treasury diprediksi akan meningkat tajam menjadi 4,7% pada 2025 dan 5% pada 2026. Perry menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS.

    Penguatan Dolar AS 
    Penguatan mata uang dolar AS diperkirakan akan terus berlanjut, dengan indeks dolar Amerika menguat dari 101 menjadi 107. Kondisi ini bisa memengaruhi stabilitas nilai tukar, yang pada gilirannya menyebabkan depresiasi mata uang di berbagai negara, termasuk rupiah.

    “Semoga dolar Amerika tidak menguat lebih jauh,” ujar Perry.

    Perpindahan Modal Asing ke AS
    Investor asing cenderung akan lebih tertarik menanamkan modal di Amerika Serikat akibat suku bunga yang tinggi dan penguatan dolar. Hal ini menyebabkan aliran modal asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan kembali ke AS.

    Perry menegaskan bahwa lima tantangan global tersebut akan berdampak negatif bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya ketidakpastian ini, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi potensi gejolak yang bisa memengaruhi perekonomian dalam jangka pendek.

  • Bos BI Waspadai 5 Tantangan pada 2025, Imbas Trump Terpilih jadi Presiden AS

    Bos BI Waspadai 5 Tantangan pada 2025, Imbas Trump Terpilih jadi Presiden AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.

    Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024, Perry menyampaikan dengan terpilihnya Trump yang membawa kebijakan dengan mementingkan negaranya terlebih dahulu atau American First, membawa perubahan terhadap geopolitik dan ekonomi dunia.

    “Tarif tinggi, perang dagang, geopolitik, disrupsi dagang, fragementasi ekonomi dan keuangan. Akibatnya prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026,” ujarnya, Jumat (29/11/2024).

    Perry menuturkan ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tersebut tercermin dari lima hal.

    Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan 2026. Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik.

    Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang.

    Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026.

    Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak.

    Keempat, Perry berharap fenomena strong dollar akan segera berakhir. Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107.

    “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya.

    Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia.

    Perry menekankan bahwa pihaknya akan terus mengantisipasi dan mewaspadai ketidakpastian tersebut melalui respon kebijakan yang mengarah kepada kebangkitan ekonomi nasional.

    Meski demikian, Perry bersyukur ekonomi Indonesia telah berdaya tahan tinggi, tercermin dari kebangkitan ekonomi Tanah Air usai pandemi Covid-19.

    “Kita bersyukur ekonomi nasional berdaya tahan dari rentetan gejolak global bahkan pandemi Covid-19. Kuncinya hanya satu, sinergi,” ungkapnya.