Xcloud.id

Topik: Utang Pemerintah

  • Baru Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Rp85,9 Triliun

    Baru Awal Tahun, Pemerintah Tarik Utang Rp85,9 Triliun

    Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto menjelaskan pemerintah telah melakukan strategi prefunding dengan menerbitkan utang lebih awal sebesar Rp85,9 triliun.

    Prefunding adalah langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan utang sebelum dana tersebut benar-benar diperlukan untuk mempersiapkan kebutuhan pembiayaan di masa depan.

    “Kami telah melakukan prefunding sebesar Rp85,9 triliun yang itu akan mengurangi issuance di tahun 2025,” ujar Suminto dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin (6/1).

    Suminto menuturkan pemerintah terus berupaya mengantisipasi tantangan global yang masih besar dengan memastikan pengelolaan utang dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia menegaskan bahwa strategi Pembiayaan Utang dirancang untuk meminimalkan beban bunga (cost of fund) utang yang diterbitkan, sambil menjaga agar risikonya tetap terkendali.

    Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat melakukan penukaran utang (debt switch) atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp100 triliun. Langkah ini diambil untuk mengurangi tekanan pada penerbitan utang baru di pasar perdana pada tahun yang sama.

    Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun, setara dengan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Untuk pembiayaan anggaran, pemerintah merencanakan total pembiayaan sebesar Rp775,9 triliun, dengan Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN dan sisanya Rp133,3 triliun diperoleh melalui pinjaman.

    “Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang, sehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” ujar Suminto.

    Selain melalui penerbitan surat utang, pemerintah juga memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dari APBN 2024 mencapai Rp45,4 triliun yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung pembiayaan.

    Selain itu, terdapat juga Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari APBN 2024 yang dapat digunakan sebagai cadangan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pada tahun 2025.

    Bunga utang tinggi pada 2025

    Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan membayar bunga utang sebesar Rp552,9 triliun pada 2025. Pembayaran bunga utang tersebut tumbuh sebesar 10,8% dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024.

    Adapun pada 2024, pembayaran bunga utang pemerintah diperkirakan mencapai Rp499 triliun atau naik 13,4 persen dibandingkan 2023 yang sebesar Rp439,9 triliun.

    Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Riko Amir mengatakan pertumbuhan bunga utang dua digit tersebut merupakan dampak dari penarikan utang yang tinggi pada era pandemi.

    “Kalau ditilik balik, ketika kita pandemi, ini tinggi sekali dan juga jatuh temponya sudah berlangsung dari titik sekarang. Jadi bunga utang tersebut yang disebut legacy adalah yang didasarkan bunga utang sebelumnya ditambah bunga utang baru,” ujarnya dalam acara Media Gatering Kementerian Keuangan, Kamis (26/9).

    Meski demikian, jelas Riko, ada sejumlah strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi beban bunga utang yang terus menggunung pada pemerintahan berikutnya. Pertama, dengan melakukan debt switch, yakni melakukan lelang pembelian kembali surat utang negara (SUN) dengan cara penukaran ke SUN yang lebih murah.

    Selain itu, pemerintah juga melakukan profiling penerbitan utang, termasuk menentukan timing yang tepat untuk mendapatkan biaya utang yang lebih murah. Ada pula strategi buyback surat utang untuk mengurangi beban bunga yang harusnya dibayar pemerintah dengan tenor lebih panjang. Namun, strategi ini juga perlu mempertimbangkan kondisi kas negara yang bisa digunakan untuk buyback.

  • Kaleidoskop 2024: Kisruh Pupuk Subsidi hingga Program Swasembada Pangan

    Kaleidoskop 2024: Kisruh Pupuk Subsidi hingga Program Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Swasembada pangan menjadi salah satu program yang kerap digaungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semasa memimpin Indonesia selama satu dekade. Program ini kemudian berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana swasembada pangan ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

    Untuk mencapai cita-cita tersebut, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan pupuk subsidi untuk mendukung tercapainya swasembada pangan.

    Sayangnya, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih terjadi saat ini dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

    Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, mulai dari menambah anggaran alokasi pupuk subsidi hingga memangkas sejumlah regulasi demi mempermudah proses distribusi pupuk subsidi ke petani.

    Berikut rangkuman Bisnis terhadap sejumlah peristiwa penting di sektor pertanian sepanjang 2024:

    1. Pemerintah Tambah Anggaran Pupuk Subsidi

    Pada Januari 2024, Presiden Jokowi resmi menambah anggaran pupuk subsidi periode 2024 sebesar Rp14 triliun dari sebelumnya sekitar Rp25 triliun. Tambahan tersebut akan dialokasikan untuk pupuk subsidi di masa tanam (MT) II.

    Kala itu, Presiden ke-7 RI optimistis tak akan ada lagi masalah pupuk subsidi tahun ini seiring digelontorkannya anggaran tambahan untuk pupuk subsidi.

    Dia juga mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat menekan impor beras dan komoditas pangan lainnya karena produksi yang lebih mumpuni berkat adanya tambahan anggaran pupuk subsidi.

    “Yang kita harapkan adalah tidak impor beras lagi tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksi kita ini selalu tidak mencapai [target],” kata Jokowi saat bertemu dengan petani dan penyuluh se-Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (2/1/2024).

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yakni hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Kementan mengklaim, kepastian stok dan kemudahan akses pupuk bersubsidi tersebut dapat mendorong petani memproduksi pangan dengan lebih baik.

    2. Anggaran Pupuk Subsidi Rp54 Triliun

    Pada Maret 2024, pemerintah resmi menambah anggaran pupuk subsidi sebesar Rp28 triliun. Dengan demikian, total anggaran pupuk subsidi untuk petani di seluruh Indonesia mencapai Rp54 triliun untuk 2024.

    Seiring adanya tambahan anggaran tersebut, pemerintah menyepakati bahwa setiap tahunnya, volume pupuk subsidi ditetapkan minimal sebesar 9,5 juta ton dengan nilai Rp54 triliun. Hal tersebut resmi diputuskan melalui Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024.

    “Kita sepakati setiap tahun minimal, bukan maksimal, 9,5 juta ton [volume pupuk subsidi], nilainya Rp54 triliun,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/3/2024).

    3. Pemerintah Utang Rp10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia

    PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan utang atau kurang bayar pemerintah atas biaya penyaluran pupuk subsidi pada periode 2020-2023 mencapai Rp10,48 triliun.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, utang pemerintah belum dibayarkan lunas lantaran masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Secara terperinci, dia menjabarkan tagihan tahun 2020 yang telah diaudit BPK sebesar Rp430,23 miliar. Pada tahun 2022, tagihan sebesar Rp16,3 triliun telah dilunasi pada 28 Desember 2023.

    Namun, masih ada utang senilai Rp178,45 miliar dari tagihan 2022 yang masih ditangguhkan. Berdasarkan audit BPK tagihan utang 2023 sebesar Rp9,87 triliun.

    “Sehingga total kurang bayar piutang subsidi Pupuk Indonesia ke pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun,” kata Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDO) Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    4. Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi

    Realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga pertengahan Juni 2024 baru mencapai 2,8 juta ton atau 29% dari alokasi 9,55 juta ton.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi membeberkan, sejumlah penyebab realisasi penyaluran pupuk subsidi cenderung lambat.

    Secara terperinci, hingga 15 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk urea tercatat 1,58 juta ton dari alokasi 4,63 juta ton. Selanjutnya, NPK 15-10-12 telah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton dari alokasi 4,27 juta ton; NPK formula khusus disalurkan sebanyak 9.334 ton dari alokasi 136.870 ton. Sementara realisasi penyaluran pupuk organik tercatat nihil dari alokasi 500.000 ton.

    Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk 2024 bertambah dari sebelumnya Rp26,7 triliun untuk volume 4,7 juta ton, naik menjadi Rp53,3 triliun untuk volume 9,55 juta ton.

    Rahmad membeberkan, hingga Mei 2024, terdapat 58% petani yang terdaftar dalam e-RDKK belum menebus jatah pupuk subsidinya.

    Terdapat sejumah alasan penyaluran pupuk subsidi lambat, pertama, karena sebagian petani belum menebus pupuk subsidi lantaran menganggap alokasi atau jatah pupuk subsidi terlalu kecil.

  • Menkeu Yellen Ungkap Jatuh Tempo Utang AS Segera Habis Januari 2025

    Menkeu Yellen Ungkap Jatuh Tempo Utang AS Segera Habis Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen mengatakan pihaknya kemungkinan akan mulai mengambil langkah khusus sekitar pertengahan Januari 2025 untuk menghindari pelanggaran batasan atau jatuh tempo utang AS.

    Dia juga mendesak anggota parlemen untuk mengambil tindakan guna mempertahankan kepercayaan dan kredibilitas penuh AS.

    “Pada 2 Januari 2025, batas utang baru akan ditetapkan sebesar jumlah utang yang belum dibayar,” tulis Yellen dalam suratnya kepada Ketua DPR Mike Johnson dan para pemimpin kongres lainnya dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (28/12/2024).

    Namun, Departemen Keuangan akan diberi penangguhan hukuman singkat lantaran utang yang belum dibayar dijadwalkan akan berkurang sebesar US$54 miliar pada 2 Januari, berkat penebusan sekuritas yang dimiliki oleh dana perwalian federal.

    Yellen menuturkan ruang gerak ekstra tersebut kemungkinan akan habis pada 14 hingga 23 Januari 2024. Pada saat itu, Departemen Keuangan akan menggunakan manuver akuntansi khusus untuk membantu pemerintah tetap didanai.

    Dia tidak memberikan indikasi berapa lama langkah-langkah tersebut dan cadangan kas departemen, diharapkan akan bertahan.

    Namun, Wall Street telah mulai memberikan estimasi. Ekonom Goldman Sachs Group Inc. Alec Phillips menulis dalam catatan 21 Desember bahwa batas waktu akhir untuk tindakan pembatasan utang kemungkinan tidak sampai Juli-Agustus 2025.

    Pertikaian Berkepanjangan

    Surat Yellen kemungkinan akan mengawali pertikaian berkepanjangan mengenai kebijakan fiskal saat pemerintahan baru yang dipimpin oleh Donald Trump mulai menjabat. 

    Partai oposisi biasanya menggunakan kebutuhan persetujuan kongres untuk menaikkan atau menangguhkan pagu utang sebagai daya ungkit dalam negosiasi yang lebih luas mengenai pajak dan pengeluaran. 

    Beberapa ahli strategi telah mengantisipasi jalan yang lebih mudah menuju kesepakatan untuk menangguhkan atau mencabut pagu utang mengingat kendali terpadu Partai Republik atas Kongres. 

    Namun minggu lalu, Trump gagal memasukkan tindakan pagu utang ke dalam RUU belanja federal sementara terbaru ketika anggota partainya sendiri menolak versi DPR yang mencakup penangguhan selama dua tahun.

    Pertikaian mengenai pagu utang dapat membebani pasar keuangan dan memberikan tekanan ke atas pada biaya pinjaman AS yang sudah tinggi.

    Upaya nekat untuk mencapai batas utang merupakan tantangan yang berulang bagi pasar keuangan. Kebuntuan biasanya menyebabkan suku bunga awal lebih rendah karena Departemen Keuangan mengurangi penjualan utang pemerintah jangka pendek saat beroperasi di bawah batasan tersebut.

  • Jelang Akhir 2024, Masalah Fiskal dan Pembengkakan Utang Indonesia jadi Sorotan

    Jelang Akhir 2024, Masalah Fiskal dan Pembengkakan Utang Indonesia jadi Sorotan

    JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini turut menyoroti permasalahan fiskal yang semakin membebani perekonomian Indonesia, terutama terkait dengan pembengkakan utang negara.

    Menurut Didik, utang Indonesia terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik dari segi persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun nominalnya.

    Didik menyampaikan dari tahun 2010 hingga 2024, rasio utang Indonesia terhadap PDB mengalami kenaikan dari 26 persen menjadi 38,55 persen. Pada September 2024, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp8.473,90 triliun.

    “Di luar permasalahan sektoral, ada masalah fiskal yang kita hadapi, yakni utang dari tahun ke tahun terus membengkak dari persentase, apalagi nominalnya. Dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen. Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024,” jelasnya dalam keterangannya, Jumat, 27 Desember.

    Didik menyebutkan bahwa kondisi ini mencerminkan praktik kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, di mana pemerintah terus memaksimalkan anggaran tanpa kendali yang memadai, sehingga menambah beban utang yang terus membengkak.

    Dia juga mengkritik politik anggaran yang mencerminkan kelemahan demokrasi dan kontrol politik yang lemah selama satu dekade terakhir dan juga menyoroti dampak dari tingginya utang ini terhadap kebijakan suku bunga.

    “Karena seantero dunia sudah tahu pemimpin di Indonesia kemaruk (bergantung pada) utang, maka tingkat suku bunga tergerak naik tidak masuk akal. Suku bunga obligasi utang ini paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN,” ujarnya.

    Didik menyampaikan tingkat suku bunga Indonesia pun terpaksa dinaikkan hingga mencapai 7,2 persen, yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dengan konsekuensi harus dibayar yang menguras pajak rakyat dalam jumlah yang besar.

    Menurut Didik tingkat suku bunga Indonesia tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand (2,7 persen), Vietnam (2,8 persen), Singapura (3,2 persen), dan Malaysia (3,9 persen) suku bunga obligasi Indonesia tergolong sangat tinggi. Hal ini terjadi karena Indonesia terus menarik utang baru setiap tahunnya, dengan nilai penarikan utang melebihi Rp1.000 triliun per tahun.

    “Akibatnya kualitas belanja memburuk. Porsi membayar bunga utang menjadi paling besar dari seluruh belanja kementrian negara,” ucapnya.

    Didik mencatatkan bahwa porsi anggaran untuk membayar bunga utang semakin besar, sehingga menggerogoti belanja kementerian negara. Pada tahun 2014, porsi pembayaran bunga utang hanya sekitar 11,09 persen dari total belanja, namun pada tahun 2024 diperkirakan akan meningkat menjadi 20,10 persen.

    “Secara terus-menerus dan akan terkena dampaknya pada pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

    Didik menyampaikan belanja non-produktif juga semakin mendominasi anggaran, sementara belanja produktif semakin menyusut. Pada tahun 2014, porsi belanja pegawai dan belanja barang sekitar 34 persen, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 36 persen pada 2024.

    Didik juga memperingatkan bahwa setiap tahunnya, Indonesia harus mengalokasikan sekitar Rp441 triliun dari pajak rakyat hanya untuk membayar bunga utang, tanpa memperhitungkan pokok utang itu sendiri.

  • INDEF Ramal Ekonomi RI Stagnan 5% di 2025, Ini Penyebabnya

    INDEF Ramal Ekonomi RI Stagnan 5% di 2025, Ini Penyebabnya

    Jakarta, FORTUNE –  Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meramal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan stagnan di level 5 persen  pada tahun 2025.

    Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini menyatakan bahwa ekonomi yang stagnan ini disebabkan oleh absennya kebijakan Pemerintah yang akan melepaskan jebakan deindustrialisasi dini.

    “Alasannya selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini. PMI sektor tersebar di dalam kue ekonomi ini terus menurun dan jatuh di bawah 50 persen,” kata Didik melalui keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Jumat (27/12).

    Ekonomi RI sulit mencapai pertumbuhan 8%

    source_name

    Pria yang sekaligus Rektor Universitas Paramadina ini juga menilai bahwa ekonomi RI sulit mencapai pertumbuhan 8 persen yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Didik menjelaskan, sektor industri selama beberapa tahun terakhir hanya tumbuh sekitar 3-4 persen. Hal ini menunjukkan kinerja yang jauh dari memadai untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

    “Jika industri tumbuh rendah seperti ini, maka lupakan target yang tinggi tersebut.  Selama pemerintahan Jokowi sektor ini diabaikan sehingga target pertumbuhan 7 persen sangat meleset,” jelasnya.

    Ia menjabarkan, sejumlah strategi industri yang terbukti sukses di negara-negara maju ialah  berbasis pada sumber daya alam (resource-based industry), industri berorientasi ekspor (export-led industry) atau industri berorientasi ke luar (outward-looking industri).  Strategi industri ini pernah dijalankan pemerintah Indonesia pada era 1980-an hingga awal 1990-an, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen.

    Utang masih bebani fiskal Indonesia

    Ilustrasi Utang/William Poter

    Di luar permasalahan sektoral, menurutnya Indonesia masih memiliki masalah fiskal terkait beban Utang dari tahun ke ketahun yang semakin membekak. Didik menjabarkan, dari tahun 2010 sampai dengan 2024 rasio utang Indonesia terhadap PDB terus naik dari 26 persen menjadi 38,55 persen.

    “Total utang pemerintah sebesar Rp8.473,90 triliun per September 2024. Ini merupakan praktek kebijakan dan ekonomi politik utang yang tidak sehat, mengikuti hukum politik dimana rezim memaksimumkan budget tanpa kendali,” kata Didik.
    Dirinya menambahkan, tanpa kontrol dan check and balances yang sehat, politik anggaran hanya menjadi refleksi dari politik yang tidak sehat dan demokrasi yang tidak baik dalam sepuluh tahun ke belakang.

  • Ekonom Dukung Pemerintah Bayar Utang Burden Sharing ke BI via Debt Switching

    Ekonom Dukung Pemerintah Bayar Utang Burden Sharing ke BI via Debt Switching

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai debt switching merupakan skema terbaik yang bisa dipilih pemerintah untuk membayar utang burden sharing ke Bank Indonesia sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan debt switching merupakan strategi pengelolaan utang yang bertujuan untuk menggantikan utang jangka pendek dengan utang baru, biasanya dengan tenor yang lebih panjang.

    “Skema debt switch menjadi salah satu opsi yang terbaik [pemerintah] untuk memitigasi risiko penerbitan kembali surat utang yang jatuh tempo tersebut yang notabene adalah variable rate [suku bunga yang berubah-ubah], yang pada akhirnya akan mendorong stabilitas pasar SBN,” jelas Josua kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, debt switching mempunyai tiga keunggulan daripada opsi lain. Pertama, pemerintah mengurangi tekanan untuk menyediakan dana besar dalam waktu singkat sehingga ruang fiskal jangka pendek lebih longgar.

    Kedua, pemerintah dapat menghindari risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang dapat memengaruhi persepsi pasar dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, sambungnya, debt switching memberikan sinyal positif kepada investor bahwa pemerintah memiliki strategi pengelolaan utang yang terencana.

    Ketiga, dalam situasi ekonomi yang masih dalam pemulihan, debt switching memungkinkan pemerintah memprioritaskan belanja untuk program produktif atau kebutuhan mendesak lainnya tanpa terganggu oleh kewajiban pembayaran utang jangka pendek.

    Kendati demikian, Josua mengingatkan agar pemerintah dan Bank Indonesia turut memperhatikan beberapa faktor. Pertama, dengan memperpanjang tenor utang, total beban bunga yang harus dibayar pemerintah pada masa depan akan meningkat—terutama jika tingkat suku bunga di pasar meningkat—sehingga membebani pemerintahan yang akan datang.

    Kedua, debt switching bergantung pada kondisi pasar obligasi, termasuk tingkat bunga dan minat investor terhadap SBN pemerintah. Jika kondisi pasar memburuk maka pemerintah harus menawarkan bunga yang lebih tinggi untuk menarik pembeli.

    Ketiga, debt switch tidak menyelesaikan masalah utang melainkan hanya menunda jatuh tempo. Artinya pelaku pasar bisa mengembangkan persepsi negatif terutama apabila tidak diimbangi dengan strategi fiskal jangka panjang yang jelas dari pemerintah.

    “Secara keseluruhan, debt switch dapat menjadi skema terbaik untuk menghadapi tekanan fiskal jangka pendek jika diimplementasikan dengan hati-hati dan transparan,” jelas Josua.

    Dia mengimbau pemerintah terus memperhatikan risiko beban bunga yang meningkat dan memastikan strategi jangka panjang untuk mengurangi rasio utang terhadap produk domestik bruto.

    Pemerintah, sambungnya, harus memperkuat penerimaan negara, efisiensi belanja, dan kebijakan pro-investasi untuk mengurangi ketergantungan pada utang baru.

    “Jika tidak, beban utang ini bisa menjadi masalah serius bagi pemerintahan yang akan datang,” ungkap Josua.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual melihat debt switching sebagai pilihan terbaik terutama apabila pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian ke depan semakin berat seperti suku bunga acuan yang relatif masih tinggi.

    “Kalau untuk tahun depan memang ruang fiskalnya agak berat ini. Mudah-mudahan juga harga minyaknya dan rupiah kita bisa terkendali ya. Kalau enggak juga ini makin sempit lagi ruang fiskal,” ujar David kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, dia mengingatkan utang burden sharing pemerintah ke Bank Indonesia (BI) bukan hanya jatuh tempo pada tahun depan melainkan juga tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan yang dinamis.

    Jika kondisi perekonomian masih sulit maka burden sharing masih bisa menjadi pilihan. Jika kondisi perekonomian sudah membaik maka David mendorong pemerintah segera melunasi utang ke BI—bukan sekadar debt switching.

    “Kayak kita mengelola keuangan rumah tangga saja gitu kan. Kalau memang bebannya lagi berat ya kita kan minta segala macam usaha gitu ya untuk rescue atau apapun gitu. Kalau misalnya lagi bagus ya kita lakukan percepatan,” jelasnya.

    Kesepakatan Pemerintah-BI

    Pemerintah dan BI menyepakati utang burden sharing sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025 dibayar melalui mekanisme debt switching, yakni mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.

    Burden sharing sendiri merupakan kebijakan yang diambil akibat pandemi Covid-19. Lewat kebijakan tersebut, BI diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan.

    Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

    Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.

    Untuk membahas utang jatuh tempo Rp100 triliun pada tahun depan itu, pemerintah dan BI melakukan koordinasi pada hari ini, Jumat (27/12/2024). Hasilnya, disepakati BI akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pembelian itu akan dilakukan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah yang dilakukan atas burden sharing yang jatuh tempo pada 2025.

    “Mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar [tradeable] dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (27/12/2024).

    SBN penggantinya, sambung Ramdan, adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah. Hanya saja, dia tidak menjelaskan lebih lebih lanjut detail SBN pengganti tersebut.

    Sebagai informasi, ruang fiskal pemerintah pada APBN 2025 memang sempit. Selain ke BI, Kemenkeu mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

    Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang. 

    Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja pemerintahan senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

     

  • Bagaimana Koordinasi Sri Mulyani – Bos BI Buat Kelola Utang RI 2025?

    Bagaimana Koordinasi Sri Mulyani – Bos BI Buat Kelola Utang RI 2025?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melakukan rapat koordinasi tahunan tentang rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan operasi moneter 2025 pada Jumat (27/12).

    Hasilnya, pemerintah sepakat menukar utang SBN jatuh tempo 2025 yang dipegang oleh BI dengan SBN baru.

    Melalui skema tersebut, pemerintah menerbitkan SBN berupa Surat Utang Negara (SUN) yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,25 triliun.

    Adapun SUN tersebut akan jatuh tempo secara bertahap mulai 2025, dengan nilai utang jatuh tempo sebesar Rp100 triliun pada tahun depan.

    Terkait dengan utang jatuh tempo tersebut, pemerintah bersama BI sepakat untuk menukarkan SBN yang jatuh tempo dengan SBN baru dengan menggunakan mekanisme bilateral debt switch.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar (tradeable) dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar.

    “SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal pemerintah,” ujar dia dalam keterangan resmi, Jumat (27/12).

    Ia pun menegaskan mekanisme pertukaran SBN secara bilateral antara Kemenkeu dan BI telah dilakukan sebelumnya, termasuk pada 2021 dan 2022.

    Lebih lanjut, pemerintah juga berencana mengelola defisit APBN 2025 dengan strategi pembiayaan yang berhati-hari.

    Adapun defisit APBN 2025 adalah sebesar Rp616 triliun atau setara 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB). Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non utang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.

    “Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik,” jelas Ramdan lebih lanjut.

    Ia menjelaskan strategi penerbitan SBN baik dari sisi besaran, jadwal penerbitan, tenor, instrumen, maupun metode penerbitan termasuk melalui transaksi bilateral (bilateral buyback/debt switch) dan penawaran umum, dilakukan secara terukur, antisipatif dan fleksibel.

    “Penerbitan SBN juga didukung oleh pengelolaan portofolio utang yang efektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian serta didukung manajemen risiko utang yang kuat, sehingga dapat menjaga struktur utang pemerintah tetap sehat, aman dan berkesinambungan,” terang Ramdan.

    (del/sfr)

  • Yield SBN Vs US Treasury Bersaing Ketat pada 2025, Beban Belanja Bunga Utang Berisiko Naik

    Yield SBN Vs US Treasury Bersaing Ketat pada 2025, Beban Belanja Bunga Utang Berisiko Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Surat Berharga Negara/SBN milik pemerintah tampaknya harus bersaing dengan imbal hasil atau yield dari surat utang pemerintah AS atau US Treasury dalam melakukan pembiayaan APBN 2025 yang ditargetkan senilai Rp775,9 triliun. 

    Pasalnya, likuiditas yang masih ketat diiringi dengan suku bunga yang masih tinggi membuat pemerintah mengimbanginya dengan imbal hasil yang tinggi agar SBN tetap dilirik.

    Sementara defisit fiskal AS yang diprediksi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo akan tembus 7,7% dari PDB, mengharuskan pemerintahnya menerbitkan US Treasury lebih banyak. Salah satunya dengan cara mengerek naik yield-nya.

    Belum memasuki 2025, imbal hasil SBN tenor 10 tahun, per 19 Desember 2024 meningkat ke 7,07% dari pekan sebelumnya di level 6,95%. Hal tersebut sejalan dengan tingginya yield UST tenor 10 tahun yang juga mengalami kenaikan dari 4,328% menjadi 4,562%. 

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet melihat memang akan ada potensi perebutan dana pada tahun depan yang cukup ketat. Terlebih dengan posisi risk off yang masih akan terjadi secara periodik, merespon perkembangan perekonomian AS.

    Sementara tingkat imbal hasil yang relatif tinggi akan memberikan tekanan pada belanja negara mengingat besarnya belanja bunga utang yang harus dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahunnya sangat dipengaruhi oleh besarnya portofolio SBN.

    Untuk tahun depan saja, pemerintah perlu merogoh Rp552,9 triliun atau 15,27% dari pagu belanja 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun, untuk membayar bunga utang—belum termasuk pembayaran utang pokok sekitar Rp800 triliun. 

    Yusuf berpandangan implikasi imbal hasil ke depan terhadap belanja akan moderat karena tidak akan mempengaruhi belanja pemerintah secara langsung. Justru dinamika rupiah yang tengah melemah akan menjadi pengaruh utama belanja pemerintah.

    “Implikasi akan relatif moderat. Artinya pemerintah akan tetap mengeksekusi rancangan blanja sambil berkorrdinasi degan BI untuk melihat bagaimana dinamika perekonomian AS akan membrikan dampak terutama ke aliran dana dan juga dinamika nilai tukar rupiah,” ujarnya, Kamis (26/12/2024). 

    Sementara Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro memandang pergerakan yield yang semakin tinggi memang tidak terhindarkan dalam situasi saat ini. 

    Meski demikian, perlu diwaspadai dalam tahun-tahun ke depan kala pemerintah harus membayar imbal hasil tersebut. 

    “Jadi secara buyer itu memang satu-satunya cara untuk menarik pembeli, terutama untuk surat utang adalah memberikan imbal hasil yang lebih tinggi,” tuturnya, Kamis (26/12/2024). 

    Mengambil contoh dalam penerbitan Sukuk Global tenor 10 tahun pada November lalu dengan yield 5,25%, pemerintah perlu memperhitungkan pelemahan rupiah. Misalnya dalam 10 tahun terakhir, rupiah terdepresiasi 6%—7%. 

    Artinya, imbal hasil yang pemerintah bayarkan bukan sesuai yield awal, melainkan ditambah dengan depresiasi rupiah karena diterbitkan dalam bentuk dolar AS, misalnya. 

    “Berarti ya efektif borrowing cost-nya bagi pemerintah itu bisa di atas 10%-11% jika memperhitungkan depresiasi dari nilai tukar,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual melilhat hal tersebut memang akan menambah beban bunga utang, namun kenaikan yield diperlukan untuk menjaga minat investor terhadap SBN ketimbang UST. 

    “Sehingga belanja negara perlu lebih efisien dan memberi multiplier tinggi konsekuensi logisnya,” ujarnya. 

    Hinggu Desember 2024, pemerintah telah melakukan pembiayaan di awal atau prefunding APBN 2025 senilai Rp80,7 triliun. Lebih besar dari realisasi prefunding APBN 2024 yang senilai Rp39,1 triliun. 

    Terdiri dari Sukuk Global senilai US$2,75 miliar atau setara Rp43,56 triliun dan hasil lelang SBN selama Desember yang menghasilkan Rp37,1 triliun. 

    Dengan demikian, pemerintah perlu ‘bergulat’ untuk merealisasikan pembiayaan anggaran 2025 untuk menutupi defisit APBN milik Prabowo Subianto. 

  • Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Ekonom Senior Indef Buka-bukaan Alasan Pertumbuhan Ekonomi RI Bakal Sulit Capai 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus stagnan di level 5% dan sulit menembus cita-cita Presiden Prabowo Subianto di 8%. 

    Didik melihat alasannya bahwa selama ini tidak ada strategi kebijakan yang berhasil melepaskan sektor industri dari jebakan deindustrialisasi dini yang tercermin Purchasing Managers’ Index (PMI) melandai ke zona kontraktif atau di bawah 50.  

    Terlebih, pertumbuhan sektor industri cenderung rendah selama beberapa tahun terakhir di kisaran 3%—4%. 

    “Ini menunjukkan kinerja yang tidak memadai untuk mencapai pertumbuhan di atas 5%, apalagi 7% seperti target Jokowi atau target 8% pada pemerintahan Prabowo Subianto,” tuturnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (26/12/2024). 

    Untuk itu, Didik mendorong agar pemerintah melakukan terobosan dengan reindustrialisasi berbagai sumber daya alam (SDA). Di mana mengedepankan resource-based industry, led-export industry, atau outward looking industry. 

    Bukan hal baru di Indonesia, karena pada tahun 1980an hingga 1990an pemerintah menjalankan hal tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh 8%.  

    Melihat data historis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencatatkan 7% – 8% hingga 10%, hanya di era Suharto atau pada rentang 1968 hingga 1998.  

    Lebih lanjut, Didik mengamini bahwa permintaan global memang mengalami perlambatan sehingga menerobos pasar internasional tidak lagi mudah.  

    “Karena itu, pasar-pasar baru di luar Eropa, Cina, US perlu dijadikan sasaran perdagangan luar negeri. Para duta besar diberi target untuk meningkatkan ekspor dan menjadikan neraca dagang bilateral menjadi positif,” lanjutnya.  

    Bukan hanya soal industri, kondisi fiskal Indonesia yang terus mencatatkan kenaikan posisi utang pemerintah juga menjasi musabab.  

    Didik memandang, kewajiban pemerintah setiap tahunnya yang harus membayar utang jatuh tempo dan bunga utang menggerus porsi belanja negara.  

    Sementara kebutuhan untuk mendanai program presiden terpilih, pemerintah harus kembali menarik utang baru.  

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7% hingga 8% hanya terjadi di era kepemimpinan Suharto. Sementara saat ini, RI tengah berjuang keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap menuju negara berpendapatan tinggi atau high income country.   

    Di mana untuk keluar dari jebakan yang ditargetkan pada 2045, Sri Mulyani menekankan butuh pertumbuhan ekonomi di angka 7%-8% setiap tahunnya. Sebagaimana target presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga berkeinginan agar ekonomi tumbuh 8%.  

    Sementara untuk tahun ini saja, pertumbuhan ekonomi diprediksi tak lebih dari 5,1% year on year (YoY).

  • Prospek Pasar SUN 2025 Diprediksi Cerah, Ini 2 Hal Pemicunya

    Prospek Pasar SUN 2025 Diprediksi Cerah, Ini 2 Hal Pemicunya

    Jakarta, Beritasatu.com – Prospek pasar surat utang negara (SUN) pada 2025 diprediksi cerah mengingat Pemerintah Indonesia akan meningkatkan penerbitan surat utang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan fiskal yang meningkat. Langkah ini didorong defisit anggaran 2025 lebih besar dari 2024 dan tingginya nilai surat utang yang jatuh tempo.

    Analis pendapatan tetap PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ahmad Nasrudin menjelaskan, defisit fiskal 2025 diproyeksikan mencapai Rp 616,19 triliun, meningkat dibandingkan Rp 522,83 triliun pada 2024. Defisit ini sebagian besar disebabkan program baru pemerintah, seperti makan bergizi gratis serta penambahan jumlah kementerian/lembaga (K/L).

    Selain itu, nilai surat utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp 754,32 triliun, jauh lebih besar dibandingkan Rp 433,49 triliun pada 2024. “Kebutuhan refinancing yang tinggi ini menjadi salah satu faktor utama peningkatan penerbitan SUN pada 2025,” jelasnya kepada Investor Daily, Senin (23/12/2024).

    Ahmad menjelaskan, penerbitan SUN di 2025 diperkirakan akan berkisar Rp 620 triliun hingga Rp 700 triliun. Mayoritas penerbitan SUN 2025 akan digunakan untuk menutup defisit fiskal. Sementara sisanya diarahkan untuk membiayai kembali surat utang yang jatuh tempo.  Undang-Undang APBN 2025 telah mengalokasikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto sebesar Rp 642,56 triliun, sejalan dengan proyeksi tersebut.

    Beberapa faktor positif yang mendukung prospek SUN 2025, meliputi penurunan suku bunga akan menekan yield dan meningkatkan minat investor. “Yield SUN yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara dengan peringkat kredit serupa (BBB) menarik minat investor asing,” kata dia. 

    Selain itu, peringkat sovereign Indonesia yang tetap pada level investment grade dipercaya mampu menjaga kepercayaan investor. “Selain itu, ketidakpastian global membuat surat utang pemerintah menjadi pilihan favorit investor,” ujar dia.

    Ahmad menuturkan, jalan pemerintah dalam mencapai sumber pendanaan dari obligasi tidak akan berjalan mulus, sejalan tantangan, di antaranya kebijakan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, dan persaingan instrumen substitusi, seperti sukuk ritel dan surat berharga investasi lainnya,” kata dia.

    Di tengah prospek pasar SUN 2025 yang diprediksi cerah, Pefindo juga memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi pada 2025 akan meningkat dibandingkan 2024 dengan estimasi Rp 150,07 triliun hingga Rp 155,66 triliun. Proyeksi ini mencerminkan optimisme terhadap iklim ekonomi yang lebih kondusif.