Xcloud.id

Topik: Utang Pemerintah

  • Rupiah Anjlok, Airlangga Yakin Fundamental Ekonomi RI Kuat

    Rupiah Anjlok, Airlangga Yakin Fundamental Ekonomi RI Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tetap meyakini fundamental ekonomi Indonesia kuat usai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sempat menyentuh level terendah sejak krisis 1998 dan pandemi Covid-19.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fluktuasi nilai tukar rupiah merupakan hal yang biasa.

    Dia menekankan perlunya melihat fundamental ekonomi RI yang dinilainya kuat. 

    “Kemudian juga kita liat nanti secara jangka menengah dan panjang kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus,” ujarnya kepada wartawan seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Di sisi lain, Airlangga menyebut kebijakan baru Indonesia terkait dengan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA akan membuat Indonesia tidak terpojokkan ke depan lantaran pergerakan nilai tukar rupiah. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 terkait dengan penempatan DHE SDA di dalam negeri. 

    Dengan aturan tersebut, pemerintah mewajibkan eksportir untuk menempatkan DHE untuk sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan. Aturan ini berlaku mulai 1 Maret 2025. 

    “Dengan demikian fundamental daripada Devisa Hasil Ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah,” paparnya. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, data Bloomberg menunjukkan rupiah berada pada level Rp16.611 per dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan, Selasa (25/3/2025).

    Rupiah sempat anjlok ke level Rp16.640 per dolar AS pada pembukaan perdagangan, atau mencapai level terparah sejak 1998. Bahkan, level itu melewati titik tertinggi sebelumnya saat Covid-19 pada 23 Maret 2020.

    Adapun, titik tertinggi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada 1998 sempat menyentuh ke level Rp16.800 per dolar AS.

    Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra menjelaskan rupiah terus-menerus melemah karena kekhawatiran pasar soal perang dagang yang dipicu oleh kebijakan kenaikan tarif Trump.

    “Perang dagang ini bisa memicu penurunan perdagangan global sehingga perekonomian global menurun,” katanya saat ditanyai Bisnis, Selasa (25/3/2025).

    Selain itu, dia mengatakan bahwa konflik perang di Timur Tengah dengan tensi yang masih tinggi, ditambah perang Ukraina dan Rusia yang juga belum bisa didamaikan.

    Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa dari dalam negeri, pasar juga sudah pesimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menambah tekanan terhadap rupiah.

    “Pelemahan rupiah yang cepat tentu bisa menurunkan kepercayaan pelaku pasar terhadap rupiah dan juga terhadap kemampuan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” ujarnya.

    Adapun dia menjelaskan apabila pelemahan rupiah bertahan lama, maka akan menambah beban utang pemerintah dan perusahaan yang berutang dalam dolar AS, sehingga memicu risiko gagal bayar apabila tidak dikelola dengan baik.

    “Untuk sementara, intervensi [Bank Indonesia] memang diperlukan untuk menurunkan laju pelemahan rupiah,” ucapnya.

    Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat perekonomian Indonesia, memperbesar ekspor, meningkatkan arus modal asing ke dalam negeri, dan memperkecil impor, sehingga rupiah bisa kembali stabil dan kuat.

  • Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Rupiah Terburuk sejak Krisis Moneter, Awas Harga Melonjak hingga Beban Utang Meningkat

    Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sempat anjlok hingga mencapai level terburuk sejak krisis keuangan 1998 pada hari ini, Selasa (25/3/2025). Ekonom menjelaskan pelemahan nilai rupiah tersebut akan berdampak ke kenaikan harga barang/jasa hingga beban utang pemerintah yang semakin berat.

    Dilansir dari Bloomberg, rupiah sempat melemah 0,5% ke level Rp16.642 per dolar AS pada Selasa (25/3/2025). Level itu merupakan level terlemah rupiah di hadapan dolar AS sejak krisis keuangan pada Juni 1998. 

    Ekonom Center on Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan dampak pasti yang akan terasa yaitu dari sisi perdagangan. Alasannya, pelemahan rupiah akan membuat biaya atau selisih yang ditanggung untuk membayar kebutuhan barang impor relatif menjadi lebih mahal.

    “Ketika nilai impor menjadi lebih besar, pelaku usaha atau industri berpotensi untuk melakukan penyesuaian harga. Penyesuaian harga yang dilakukan bukan tidak mungkin akan ditransmisikan ke harga yang harus ditanggung oleh konsumen atau masyarakat,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Selasa (25/3/2025).

    Dengan demikian, terjadi kenaikan harga konsumen. Pada akhirnya, kelemahan nilai tukar rupiah ataupun perubahan nilai tukar secara umum menyebabkan peningkatan inflasi di dalam negeri.

    Di samping itu, Yusuf menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah juga akan berdampak ke signifikan terhadap struktur APBN baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

    Di sisi penerimaan, sambungnya, depresiasi rupiah cenderung meningkatkan nilai ekspor yang dihitung dalam rupiah karena produk-produk ekspor menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Dalam hal ini, dampaknya akan positif.

    “Hal ini berpotensi menambah penerimaan devisa yang pada gilirannya mendukung peningkatan pajak terkait ekspor dan penerimaan non pajak dari sektor komoditas, terutama yang bernilai tinggi dan dihargai dalam mata uang asing,” jelasnya.

    Selain itu, meski volume impor bisa menurun karena harga yang relatif lebih mahal, nilai impor yang lebih tinggi dalam rupiah juga dapat meningkatkan penerimaan dari bea masuk dan pajak impor.

    Di sisi pengeluaran, Yusuf menjelaskan pelemahan rupiah cenderung membengkakkan pos-pos yang terkait dengan pembayaran utang luar negeri serta pengadaan barang dan jasa impor.

    Artinya, jika pemerintah memiliki utang yang berbasis mata uang asing maka beban bunga dan pelunasan pokok utang akan meningkat secara nominal dalam rupiah sehingga menekan sisi belanja APBN.

    Tak sampai situ, pengadaan barang impor untuk kebutuhan operasional dan belanja modal pemerintah juga akan mengalami kenaikan harga sehingga berdampak pada peningkatan pengeluaran.

    “Kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang, pada gilirannya, dapat menambah beban pengeluaran untuk subsidi atau program penyesuaian sosial guna menjaga daya beli masyarakat,” ungkap Yusuf.

    Dia pun mendorong agar pemerintah meninjau kembali asumsi nilai tukar yang digunakan dalam penyusunan APBN 2025. Menurutnya, langkah tersebut krusial agar proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis.

    “Dengan menyesuaikan asumsi, pemerintah dapat mengantisipasi pembengkakan biaya utang dan harga barang impor serta memaksimalkan potensi peningkatan penerimaan dari sektor ekspor,” tutup Yusuf.

  • Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    Visi Indonesia Emas Disebut Bodohi Publik, Anthony Budiawan: Kegagalan Fiskal Jokowi Terulang di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, mengkritik keras kegagalan pengelolaan fiskal selama pemerintahan Jokowi yang diulangi kembali oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Anthony, rancangan APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memiliki landasan yang kuat untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    “Pernyataan tentang nilai strategis APBN 2025 sebagai landasan Indonesia Emas terlalu mengada-ada. Ini hanya membodohi publik,” ujar Anthony kepada fajar.co.id, Minggu (23/3/2025).

    Ia menegaskan bahwa selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Sri Mulyani terbukti gagal menciptakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Anthony membeberkan sejumlah data yang menunjukkan kegagalan pengelolaan fiskal selama periode 2014-2024.

    Pertama, tingkat kemiskinan nasional hanya turun 2,39 persen, dari 10,96 persen (2014) menjadi 8,57 persen (2024).
     
    Kedua, utang pemerintah naik lebih dari 230 persen, dari Rp2.609 triliun (2014) menjadi Rp8.680 triliun (2024). 

    Ketiga, angka stunting masih sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023, hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

    “Berdasarkan data-data ini, pemerintahan Jokowi dan Sri Mulyani terbukti gagal total dalam mengelola fiskal Indonesia,” tegas Anthony.

    Anthony juga memperingatkan sejumlah risiko serius dalam APBN 2025.

    Seperti penerimaan pajak anjlok lebih dari 30 persen dalam dua bulan pertama tahun 2024. 

  • Moodys Tetapkan Peringkat Kredit Indonesia Baa2 Stabil: Ekonomi Kuat

    Moodys Tetapkan Peringkat Kredit Indonesia Baa2 Stabil: Ekonomi Kuat

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Service menetapkan peringkat kredit atau sovereign credit rating atau SCR Indonesia pada level Baa2 dengan outlook stabil.

    Lembaga pemeringkat Moody’s menilai ekonomi Indonesia tetap resilien didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid serta kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal yang terjaga.

    Moody’s menilai bahwa permintaan domestik yang kuat khususnya dari konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026.

    Keberlanjutan kebijakan untuk mendorong daya saing sektor manufaktur dan komoditas juga dinilai berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

    Menurut Moody’s, penguatan pada aspek pendapatan pemerintah dan fleksibilitas fiskal, peningkatan pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta pendalaman pasar keuangan turut menjadi faktor-faktor yang akan memberikan peluang peningkatan SCR Indonesia ke depan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa Hal ini didukung oleh komitmen otoritas dalam menjaga kredibilitas serta memperkuat sinergi kebijakan guna memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

    “Kepercayaan Moody’s terhadap resiliensi ekonomi Indonesia menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan keyakinan dunia internasional terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang solid, di tengah tingginya ketidakpastian keuangan global,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (21/3/2025). 

    Koordinasi tersebut mencakup beberapa area, yaitu terkait kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak dari dinamika global dan mendorong pembiayaan ekonomi melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).  

    Bank Indonesia turut memberikan dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital pemerintah dan memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan. 

    Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 

    Dalam laporan Moody’s yang terbit pada 20 Maret 2025 tersebut, menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia tetap kuat didukung dengan keunggulan sumber daya alam dan bonus demografis. 

    Sejalan dengan itu, komitmen otoritas moneter dan fiskal untuk tetap menjaga kredibilitas kebijakan juga mendukung stabilitas makro ekonomi tetap terjaga.

    Sebelumnya, sejumlah lembaga pemeringkat juga telah merilis hasil pemeringkatan SCR Indonesia. Misalnya, Fitch Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.  

    Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.

    “Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).

    Berikut hasil pemeringkatan kredit Indonesia dari beberapa lembaga:

    Lembaga Pemeringkat 
    Peringkat Kredit 
    Outlook 

    Moody’s
    Baa2
    Stable

    Fitch
    BBB
    Stable

    S&P
    BBB
    Stable

    Japan Credit Rating (JCR) Agency 
    BBB+
    Stable

    Rating & Investment (R&I)
    BBB+
    Positive

  • Bukan Burden Sharing, BI Klaim Beli SBN Demi Ekspansi Likuiditas

    Bukan Burden Sharing, BI Klaim Beli SBN Demi Ekspansi Likuiditas

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia melaporkan bahwa sepanjang tahun ini hingga 18 Maret 2025, total Surat Berharga Negara/SBN yang telah bank sentral beli senilai Rp70,7 triliun. 

    Belum rampung kuartal I/2025, Bank Indonesia (BI) artinya telah membeli 47,13% surat utang pemerintah dari rencana awal pembelian sepanjang tahun ini yang senilai Rp150 triliun. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa pembelian tersebut sesuai dengan kebijakan moneter dan kebutuhan bank sentral untuk ekspansi likuiditas. 

    “Kenapa perlu ekspansi likuiditas? [BI] Perlu melakukan intervensi dengan jual devisa, kalau jual devisa berarti rupiah kan kesedot. Kalau intervensi berarti kami menjual devisa, rupiahnya kan terkontraksi,” tuturnya dalam konferensi pers, Rabu (19/3/2025). 

    Oleh karena itu, pembelian SBN dimaksudkan untuk menyuplai rupiah kembali lagi ke sistem keuangan. 

    “Jadi enggak usah gundah gulana, memang kami pembelian SBN dalam rangka supaya kebiajkan moneter kami pro-stability dan pro-growth,” lanjut Perry.  

    Perry lebih memilih langkah ini untuk tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi karena dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) kemarin, diputuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75%. 

    Meski pemangkasan suku bunga dapat menjadi alat pro-growth, namun kondisi global belum memungkinkan Bank Indonesia untuk memangkasnya. 

    “[Pemangkasan] suku bunga kami ruang masih ada, kami akan lakukan, tapi sabar dulu, karena global memang belum memungkinkan. Sementara itu kami lakukan ekspansi likuiditas, caranya bagaimana? yaitu membeli SBN dari pasar sekunder,” ungkapnya. 

    Adapun secara perinci, pembelian SBN senilai Rp70,7 triliun tersebut terdiri dari pembelian melalui pasar sekunder senilai Rp47,3 triliun dan Rp23,4 triliun melalui pasar primer berupa Surat Perbendaharaan Negara (SPN). 

    Untuk diketahui, BI boleh membeli surat utang di pasar perdana berupa SPN, yakni yaitu SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. 

    Menurut catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN neto oleh Bank Indonesia per 18 Maret 2025 senilai Rp1.588,26 triliun atau naik dari posisi awal Januari 2025 yang senilai Rp1.441,19 triliun. 

    Meski secara nominal mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, namun secara persentase justru mengalami penurunan pada periode yang sama, dari 29,41% menjadi 25,59% dari total outstanding SBN. 

    Dengan demikian, ‘jatah’ BI untuk membeli SBN pada tahun ini hanya tersisa Rp79,3 triliun lagi. 

    Di sisi lain, Perry sebelumnya sudah memberikan sinyal adanya potensi pembelian SBN lebih banyak dari rencana awal tersebut. 

    Hal tersebut diungkapkan pada RDG Desember 2024, di mana Perry menuturkan rencananya pembelian tersebut menjadi salah satu jurus untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

    “Bisa jadi sampai Rp150 triliun bahkan kemungkinan bisa lebih tinggi. Nanti kami akan bicarakan,” ujarnya, Rabu (18/12/2024). 

    Dalam rencana tersebut, bank sentral akan memantau berbagai perkembangan dinamika pasar keuangan, uang primer, serta kebutuhan likuiditas sebelum membeli SBN di pasar sekunder. 

  • Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Utang Pemerintah Hampir Rp9.000 Triliun, Indef Wanti-Wanti Tarif Pajak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Indef mengkhawatirkan tarif pajak akan naik ketika utang pemerintah terus meningkat. Data Januari 2025, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,14 triliun.

    Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama melihat pemerintah seakan bergantung kepada utang untuk pembiayaan berbagai programnya. Masalahnya, pertumbuhan utang pemerintah tersebut sejalan dengan yield alias imbal hasil yang juga tinggi.

    Riza mencontohkan, pemerintah menargetkan yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun mencapai 7% berdasarkan asumsi makro APBN 2025. Target tersebut bertambah 0,2% dari tahun sebelumnya.

    “Jadi bisa dibayangkan yield SBN kita itu terus meningkat setiap tahunnya. Jadi beban dari meminjam utang itu semakin memberatkan APBN. Di 2025 saja, porsinya dari belanja pemerintah pusat itu sudah sekitar 20%,” jelas Riza dalam diskusi Indef secara daring, Rabu (19/3/2025).

    Masalahnya, secara historis pertumbuhan penerimaan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan utang pemerintah. Akibatnya, pemerintah perlu harus mencari sumber dana tambahan.

    “Bisa jadi nanti solusi singkatnya adalah meningkatkan tarif pajak lagi, di mana itu semakin memberatkan generasi mendatang,” ujar Riza.

    Di sisi lain, lembaga pemeringkatan Fitch Ratings menilai rasio utang pemerintah sebesar 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Januari 2025 masih berada dalam posisi yang rendah.

    Besaran utang ini membuat Fitch mempertahankan peringkat kredit Indonesia berada pada level BBB dengan outlook stabil.

    Mengacu laporan terbarunya, Fitch memprediksikan rasio utang pemerintah akan mengalami penurunan dalam 3 tahun mendatang.

    “Fitch memperkirakan penurunan moderat pada utang pemerintah secara umum menjadi 39,1% dari PDB pada 2028 dari 40,4% pada 2025,” tulisnya, dikutip pada Selasa (11/3/2025).

    Rasio utang pemerintah Indonesia tersebut lebih rendah dari rata-rata negara dengan kategori BBB yang sebesar 58%.

    Lembaga asal Amerika Serikat (AS) tersebut memperkirakan meski rasio utang tetap terjaga rendah, akan ada sedikit peningkatan defisit anggaran di tahun-tahun mendatang untuk mengakomodasi tambahan belanja sosial pemerintah dan investasi infrastruktur. 

  • Analis Bank of New York nilai tekanan di IHSG tak akan merambat jauh

    Analis Bank of New York nilai tekanan di IHSG tak akan merambat jauh

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis Bank of New York nilai tekanan di IHSG tak akan merambat jauh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Kepala Strategi Makro Asia Pasifik Bank of New York (BNY) Aninda Mitra menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat terjadi pada Selasa (18/3) tidak akan merambat jauh ke pasar valuta asing (valas) serta obligasi, mengingat pasokan dolar AS yang melimpah serta kepemilikan asing atas surat utang pemerintah masih rendah.

    “Saya tidak akan mengesampingkan tekanan yang moderat, tetapi masih diragukan apakah ini pasti akan menyebar lebih luas ke valuta asing dan obligasi,” ungkap Aninda di Jakarta, Rabu.

    Aninda menjelaskan, kerentanan Indonesia yang lebih luas terhadap pembalikan cepat modal asing tampak lebih rendah daripada sebelumnya.

    Pertumbuhan yang melambat ditambah dengan peraturan yang lebih ketat tentang devisa hasil ekspor akan memastikan likuiditas dolar yang cukup di dalam negeri sehingga rupiah bisa lebih stabil.

    Kepemilikan asing atas obligasi rupiah tetap rendah, sekitar 15 persen dari total keseluruhan.

    “Angka tersebut jauh di bawah puncak prapandemi yang mencapai hampir 40 persen. Sebagian besar kepemilikan ini mungkin juga dilindungi nilai valuta asing,” terangnya.

    Adapun pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa kemarin (18/3), IHSG tercatat sempat ditutup melemah 395,87 poin atau 6,12 persen ke posisi 6.076,08.

    Sementara itu, indeks LQ45 tercatat turun 38,27 poin atau 5,25 persen ke posisi 691,08.

    Imbas dari pelemahan tersebut, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pada pukul 11:19:31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

    Pembekuan perdagangan dipicu oleh penurunan IHSG yang mencapai lebih dari 5 persen. 

    Sumber : Antara

  • Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Penerimaan Negara Anjlok, Guru Besar UI Khawatir Utang Pemerintah Terus Bertambah

    Bisnis.com, JAKARTA — Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty mengaku khawatir utang pemerintah akan terus bertambah, usai penerimaan negara mengalami tren penurunan.

    Telisa menilai inti dari permasalahan pengelolaan fiskal Indonesia selama ini adalah banyaknya kebocoran anggaran seperti kasus korupsi hingga pengemplangan pajak. Kondisi tersebut diperburuk dengan faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 hingga penurunan harga komoditas unggulan (minyak mentah, batu bara, hingga mineral).

    Akibatnya, pemerintah harus dipaksa menerbitkan surat utang untuk menambal kebocoran hingga memitigasi efek negatif dari berbagai faktor eksternal tersebut.

    “Sehingga defisit [APBN] kita menjadi lebih lebar. Nah itu yang harus kita bayar sekarang, namanya Ricardian Equivalence,” jelas Telisa saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (18/3/2025).

    Menurut mantan asisten Staf Khusus Sekretariat Kabinet Bidang Ekonomi ini, teori Ricardian Equivalence menyatakan setiap utang yang diambil saat ini akan berimbas ke pembayaran pajak yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

    Telisa berpendapat, sebenarnya pemerintah tidak perlu menambah utang apabila pendapatan negara bisa dimaksimalkan. Masalahnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih kerap bergantung kepada harga komoditas unggulan yang tidak bisa dikendalikan.

    Selain itu, penerimaan pajak sulit diekstensifikasi karena pangsa sektor informal masih sangat besar dalam perekonomian nasional. Alasannya, karena biaya berusaha yang masih sangat besar di Indonesia.

    “Kita itu high cost economy, harus bayar regulasi, harus istilahnya ‘uang keamanan’ [pungli], itu akar permasalahannya. Akhirnya perusahaan sendiri enggak mau untuk bayar pajak dengan benar, kemudian enggak mau formal, sehingga kontribusinya jadi kurang. Makanya penerimaan [pajak] kita dari dulu kurang optimal,” ungkap Telisa.

    Dia pun berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan baru secara bertahap. Telisa melihat pemerintah saat ini memiliki banyak ide besar namun seakan tidak mempertimbangkan keadaan fiskal negara.

    Contohnya pembentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan mengelola aset BUMN. Akibatnya, dividen BUMN tidak akan lagi masuk ke kas negara.

    Belum lagi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 desa. Telisa mengingatkan, keperluan anggaran pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tersebut tidak sedikit; jika memakai dana desa maka akan berdampak negatif ke pendapatan desa.

    “Akhirnya ada yang dikorbankan dalam jangka pendek, seperti tadi contohnya APBN. Efisiensi anggaran yang benar-benar kontraktif, tapi efek positif dari realokasinya itu belum dirasa, yang program barunya itu. Intinya, kebijakan itu butuh proses, butuh suatu masa transisi juga dan evaluasi, jadi nggak bisa serampangan gitu,” tutupnya.

  • Dokumen APBN Sudah Ditakedown, Posisi Utang Indonesia per Februari Belum Ditayangkan

    Dokumen APBN Sudah Ditakedown, Posisi Utang Indonesia per Februari Belum Ditayangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ekonomi dari The Bright Institute, Profesor Awalil Rizky mempertanyakan terkait posisi utang Indonesia.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Awalil Rizky menyebut belum ada info terbaru terkait hal ini.

    Terakhir posisi utang Pemerintah per 28 Februari 2025. Posisi per 31 Januari 2025 dengan angka Rp8.909,13 triliun.

    “Belum ada info posisi utang pemerintah per 28 Februari 2025,” tulisnya dikutip Senin (17/3/2925).

    “Posisi per 31 Januari 2025: Rp8.909,13 triliun (dokumen APBN Kita Februari 2025 yang sudah di takedown),” ujarnya.

    Lanjut, ia menyebut untuk dokumen APBN per Januari sampai saat ini belum tayang.

    Awalil Rizky pun mempertanyakan terkait posisi per 31 Desember 2024 yang sampai saat ini belum tayang.

    “Sedangkan dokumen APBN Kita Januari 2025 belum tayang hingga kini (harusnya ada posisi per 31 Des 2024). Mengapa?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp31,2 triliun.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kondisi ini memerlukan strategi keuangan yang tepat untuk menjaga stabilitas fiskal.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Kementerian Keuangan Tarik Utang Baru Rp438,1 Triliun per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan penarikan utang senilai Rp438,1 triliun untuk pembiayaan APBN 2025 sepanjang 1 Januari sampai dengan 28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penarikan Rp775,9 triliun utang sepanjang 2025. Artinya, realisasi penarikan utang sebesar Rp438,1 triliun tersebut setara 35,7% dari total target.

    “Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga biaya yang efisien serta resiko yang terkendali,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Dia merincikan bahwa realisasi tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman. Hingga akhir Februari 2025, Kementerian Keuangan telah merealisasikan penerbitan SBN senilai Rp238,8 triliun dan pinjaman sebanyak Rp14,4 triliun.

    Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang stagnan. Hingga akhir Februari 2024, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp185 triliun atau setara 35,4% dari target APBN 2024.

    Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2025.

    “Pembiayaan APBN akan terus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan,” jelas Thomas yang juga keponakan Presiden Prabowo itu.

    Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.909,13 triliun per 31 Januari 2025 atau setara 39,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Jumlah tersebut naik senilai Rp108,05 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Desember 2024. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.817,23 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.091,9 triliun.