Xcloud.id

Topik: umroh

  • Beredar Foto Pertemuan Yaqut, Fuad Maktour dan Pelaku Bisnis Haji Umroh, Terkait Apa ?

    Beredar Foto Pertemuan Yaqut, Fuad Maktour dan Pelaku Bisnis Haji Umroh, Terkait Apa ?

    GELORA.CO – Di tengah alotnya penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kementerian Agama, beredar foto pertemuan Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Fuad Maktour dan sejumlah pelaku bisnis haji dan umroh. Belum jelas apa yang mereka bahas, tetapi kalangan pengamat menyayangkan pertemuan itu karena berpotensi melanggar hukum dan etik. 

    Sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) PK baru mencegah tiga pihak bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Di antaranya, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Mansyur.

    Berdasarkan foto yang diperoleh Inilah.com di Jakarta, Senin (22/9/2025), Yaqut Cholil Qoumas saat masih menjabat sebagai Menteri Agama diduga sempat melakukan pertemuan dengan Fuad Maktour dan sejumlah pemilik biro travel seperti CEO Alisan Hajj & Umrah Ali Mohammad Amin,  Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif, Stafsus Yaqut Gus Alex. Pertemuan diperkirakan berlangsung  di Kantor Maktour Jakarta pada 2024 lalu.

    Dalam foto pertama, terlihat Yaqut berpose bersama sejumlah orang, termasuk Fuad dan Ali Mohammad Amin, di depan Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 2024 lalu. Yaqut mengenakan kemeja hitam, Fuad berkemeja biru, dan di sebelah Yaqut tampak pria dengan kemeja hitam yang diketahui sebagai Ali Mohammad Amin.

    Dalam foto kedua, tampak Yaqut, Fuad, dan Ali Mohammad Amin duduk bersama di meja makan.

    Inilah.com telah berupaya meminta konfirmasi kepada Fuad, juru bicara Yaqut Anna Hasbie, maupun pihak Alisan Hajj & Umrah terkait kabar pertemuan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, Fuad maupun pihak Alisan Hajj & Umrah belum memberikan respons. Kami akan memberikan kesempatan pertama bagi pihak pihak yang disebut dalam informasi ini, untuk menyampaikan klarifikasi.  

    Hanya juru bicara Yaqut Anna Hasbie yang memberikan tanggapan. Anna membantah terkait pertemuan Yaqut dan Fuad sejumlah pengusaha biro Travel di Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur,  2024 lalu.

    “Tidak benar. Jangan mengada-ada Tidak pernah ada pertemuan di Wisma Maktour apalagi semasa menjabat sebagai Menteri Agama,” kata Anna ketika dihubungi Inilah.com, Senin (22/9/2025).

    Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta agar pertanyaan mengenai pertemuan tersebut disampaikan langsung kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

    “Silakan ke Jubir,” kata Setyo saat dikonfirmasi Inilah.com, Senin (22/9/2025).

    Budi menyampaikan pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara rinci.

    “Terkait foto ataupun pertemuan tersebut, kami belum bisa merespon secara rinci,” ujar Budi.

    Lebih lanjut, Budi menegaskan KPK fokus pada penanganan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji 2023–2024 di Kemenag. Menurutnya, ranah etik terkait pertemuan Yaqut dengan pihak biro travel bukan kewenangan KPK.

    “Termasuk soal dugaan pelanggaran etiknya, karena bukan kewenangan KPK. Kami fokus terkait dugaan tindak pidana korupsinya,” ucap Budi.

    Budi memastikan penyidik terus mendalami praktik lobi-lobi pembagian kuota haji tambahan yang diduga menabrak Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Aturan itu mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus namun dilanggar dengan pembagian kuota tambahan 50:50 persen. Selain itu, diduga terjadi praktik jual beli kuota antara oknum pejabat Kemenag dengan pengusaha travel melalui asosiasi.

    “Kami pastikan, KPK masih terus menelusuri dan mendalami, apakah dalam pembagian kuota haji tambahan menjadi kuota reguler 50 persen dan kuota khusus 50 persen ini murni dilakukan oleh Kemenag, atau juga ada dorongan dari bawah,” jelas Budi.

    Menurut Budi, sejumlah saksi dari Kemenag maupun pengusaha travel telah dimintai keterangan untuk mendalami kasus tersebut.

    Diketahui, Yaqut sebelumnya sudah pernah diperiksa saat kasus ini masih di tahap penyelidikan pada Kamis (7/8/2025), serta setelah naik ke tahap penyidikan pada Senin (1/9/2025). Sementara Fuad Hasan Mansyur diperiksa penyidik KPK pada Kamis (28/8/2025).

    “Sehingga dalam perjalanan perkara ini, penyidik tidak hanya meminta keterangan dari pihak-pihak di Kemenag, namun juga para pihak lain, seperti dari asosiasi ataupun biro travel haji,” tutur Budi.

    Pelanggaran Hukum dan Etik

    Sejumlah pakar hukum pidana turut mengomentari foto tersebut. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai pertemuan Yaqut dengan sejumlah pengusaha travel mengandung unsur pelanggaran hukum maupun etik.

    “Kalau dalam perspektif hukum, ya pelanggaran hukum. Tetapi dalam konteks ini, seorang pejabat publik setingkat menteri seharusnya tidak bertemu di luar kantor,” ujar Fickar kepada Inilah.com.

    Menurut Fickar, pertemuan itu pasti ada urusan yang berkaitan dengan tupoksi pejabat tersebut untuk keuntungan pihak yang bertemu.

    “Jika memang tidak ada apa-apanya, mengapa tidak bertemu di kantor saja? Ini sudah indikasi pelanggaran etik yang menjurus pada pelanggaran hukum,” tegas Fickar.

    Fickar juga menyoroti Maktour mendapatkan kuota tambahan khusus dalam jumlah besar dari Kemenag pada 2024 yang merugikan calon jemaah haji yang masih mengantre. Hal ini sebelumnya juga pernah disampaikan Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

    “Ya, pasti itu sudah termasuk pelanggaran hukum. Karena ada bukti lain yang mendukung bahwa Maktour mendapatkan kuota tambahan yang banyak, yang merugikan para calon jemaah yang mengantri,” ujar Fickar.

    Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menilai foto pertemuan tersebut bisa dijadikan petunjuk yang perlu didalami penyidik KPK.

    “Masalah foto itu hanya dapat menjadi petunjuk karena foto hanya diam. Namun petunjuk ini dapat menjadi alat bukti apabila dalam perjalanannya pemilik pemberangkatan umroh dan haji itu terlibat dalam kasus tersebut,” kata Hudi saat dihubungi Inilah.com.

    “Karena orang yang tidak saling kenal tiba-tiba ada dalam foto tersebut, apalagi dengan menteri dan terlihat sangat akrab. Menurut saya, apabila PT yang bersangkutan mendapat kuota haji, maka foto itu dapat dijadikan petunjuk bahwa pertemuan itu telah terjadi dan perlu didalami hasil dari pertemuan tersebut,” sambung Hudi menerangkan.

    Lebih lanjut, kata Hudi, penyidik harus mendalami apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu, apakah terkait praktik lobi-lobi maupun jual beli kuota haji.

    “Oleh karena itu KPK memang harus mendalami apa yang dibicarakan dari pertemuan tersebut dan hasilnya apa? Apabila hasil pembicaraan terkait dengan kuota haji maka sudah ada indikasi kuat ikut terlibat dalam kasus tersebut,” ujar Hudi.

    Kasus ini naik ke tahap penyidikan sejak 8 Agustus 2025 berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. KPK berjanji segera mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

  • Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    Garuda Indonesia hingga Juni tahun ini operasikan 70 rute penerbangan

    kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada

    Jakarta (ANTARA) – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk hingga Juni tahun ini mengoperasikan 70 rute penerbangan yakni 50 rute domestik dan 20 rute internasional.

    “Dapat kami sampaikan, hingga Juni 2025 kami mengoperasikan 70 rute yaitu 50 rute domestik dan 20 internasional, dengan 52 destinasi (37 destinasi domestik dan 15 destinasi internasional),” ujar Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Kemudian, lanjutnya, kondisi armada yang siap untuk beroperasi (serviceable armada) sebanyak 58 pesawat yang terdiri dari 40 pesawat berbadan ramping (narrow body) dan juga 18 pesawat berbadan lebar (wide body) dengan tingkat keterisian 78 persen untuk penumpang dan 43 persen untuk kargo.

    Di samping itu, Garuda juga berhasil menambah frekuensi penerbangan sebesar 2.809 frekuensi menjadi 37.880 frekuensi.

    Garuda Indonesia akan semakin memaksimalkan pengembangan jaringan penerbangan, rute-rute menguntungkan (profitable), optimalisasi kanal (channel) yang dimiliki perusahaan, optimalisasi penggunaan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    Kemudian digitalisasi pasar yang cukup besar yaitu umroh dan haji, serta terus membangun kemitraan global, dan memperkuat lini bisnis kargo dan ancillary (tambahan).

    Dari sisi pengelolaan rute hingga Agustus 2025, Garuda membuka dua rute baru yaitu Jakarta-Samarinda dan Halim-Denpasar, serta melakukan knock-off beberapa rute kurang menguntungkan (non-profitable).

    Sampai akhir tahun direncanakan ada beberapa rute tambahan yang akan Garuda hentikan operasionalnya, dan kemudian juga melakukan restrukturisasi rute intra-Papua, serta pembukaan rute baru, kemungkinan ini market-nya cukup besar yaitu Halim-Palembang.

    “Selain itu kami juga mengkaji perluasan jaringan domestik dan internasional dengan tetap mengedepankan profitabilitas dan seiring dengan kesiapan armada,” kata Reza Aulia Hakim.

    Dari sisi kemitraan maskapai (airline partnership), Garuda Indonesia memiliki banyak mitra sekitar 70-an mitra, dan kemudian Garuda memperluas konektivitas internasional dengan berbagai maskapai global seperti Starlux, Japan Airlines, IndiGo, Kenya Airways. Kolaborasi ini menambah akses ke puluhan rute baru, (8:00) baik di Asia, Eropa, India, Afrika dan domestik Indonesia.

    “Ke depan penambahan (airline partnership) dengan beberapa maskapai global, kerja samanya kita dengan JetBlue, Riyadh Air, dan Virgin Atlantic pada tahun depan untuk memperkuat ekosistem kami di global,” ujar Reza Aulia Hakim.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Siap transformasi jadi BSN, UUS BTN akan tambah dua jaringan di Aceh

    Siap transformasi jadi BSN, UUS BTN akan tambah dua jaringan di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah) berencana menambah dua jaringan kantor di Provinsi Aceh, sejalan kesiapan arah transformasi bisnis menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan BTN Syariah telah memiliki total 110 jaringan kantor di seluruh Indonesia.

    Dua jaringan baru di Aceh tersebut terletak di Meulaboh dan Langsa.

    “Kami akan menambah 2 jaringan kantor BTN Syariah di Aceh. Saat ini kami sudah punya di Banda Aceh dan Lhokseumawe dan akan tambah di Meulaboh dan Langsa. Dan, kami akan perbanyak outlet digital store juga,” tutur Hirwandi dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hirwandi menambahkan usai menjadi bank umum syariah, BSN juga akan berinovasi di tengah era disrupsi digital dengan meluncurkan mobile banking Bale Syariah.

    Layanan ini diharapkan akan mempermudah masyarakat Indonesia untuk melakukan beragam transaksi keuangan dengan prinsip syariah yang berkah dan amanah.

    Selain Bale Syariah, UUS BTN atau BSN juga akan mengembangkan bisnisnya ke lini pembiayaan emas, tabungan emas, tabungan wakaf, tabungan infak, tabungan haji dan umroh, tabungan qurban, serta pembiayaan multimanfaat dan multijasa.

    “BTN Syariah pada akhir tahun ini akan bertransformasi menjadi bank umum syariah bernama BSN, sehingga akan bisa berkembang jauh lebih cepat. Selain tetap menjalankan core business di bidang pembiayaan perumahan, kami juga akan mengembangkan beragam produk dan layanan perbankan syariah termasuk membiayai sektor-sektor yang bisnisnya sedang tumbuh,” jelas Hirwandi.

    Pada Sabtu (20/9), aplikasi MyUSK diluncurkan yang mana BTN Syariah bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala sebagai salah satu channel pembayaran untuk setiap transaksi di aplikasi tersebut.

    Selain mendukung USK melalui layanan perbankan syariah yang mumpuni, Hirwandi juga memberikan kuliah umum bagi para mahasiswa kampus terbesar di Aceh tersebut agar adaptif di tengah disrupsi digital.

    Sementara itu, hingga Juni 2025, BTN Syariah mencatatkan aset senilai Rp65,56 triliun atau naik 18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Per Juni 2025, BTN Syariah juga telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp48,46 triliun atau naik 17 persen yoy dan menghimpun dana pihak ketiga senilai Rp55,23 triliun atau tumbuh 19,8 persen.

    Dengan kinerja tersebut, UUS BTN ini meraih laba bersih sebanyak Rp401 miliar atau tumbuh 8,3 persen yoy pada Juni 2025.

    Adapun, hingga kini proses spin-off BTN Syariah ditargetkan akan rampung pada akhir 2025. Usai spin-off, BTN Syariah akan bergabung dengan BSN dan berganti nama menjadi Bank Syariah Nasional.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirjen PHU Diperiksa KPK 11 Jam, Telusuri Aliran Uang Jemaah Terkait Korupsi Kuota Haji – Page 3

    Dirjen PHU Diperiksa KPK 11 Jam, Telusuri Aliran Uang Jemaah Terkait Korupsi Kuota Haji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief selama 11 jam, sejak pukul 10.22 WIB sampai dengan pukul 21.53 WIB, Kamis (18/9).

    Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkap, pemeriksaan yang bersangkutan menggali banyak hal, salah satunya soal terbitnya surat keputusan pembagian kuota tambahan haji 2024 menjadi 50-50 yang dinilai tidak sesuai Undang-Undang.

    “Jadi memang pemeriksaan yang bersangkutan itu terkait jabatannya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang memang jabatan itu menjadi jabatan sentral di dalam penyelenggaraan Haji dan Umroh ini. Soal penerbitan SK tersebut kita juga menanyakan tentang itu, menggali tentang alur perintahnya. Bagaimana sampai SK terbit yang menjadi dasar kemudian terjadinya masalah ini,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025) malam.

    Asep memambahkan, terhadap Hilman, penyidik KPK juga menggali pengetahuannya soal aliran uang. Khususnya uang yang diduga diberikan oleh jemaah melalui pihak travel ke Kementerian Agama untuk mendapatkan kuota haji khusus dan belakangan dikembalikan lagi usai ramai pembahasan pansus haji di DPR RI pada tahun 2024.

    “Uang yang dari bottom up dari jamaah itu, ya tentunya juga pasti melewati Direktorat tersebut (PHU) ya kami penyidik memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke Dirjen,” tegas Asep.

     

  • Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri ‘In and Out’

    Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri ‘In and Out’

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini, Rabu (17/9/2025) di Istana Presiden Jakarta.

    Kali ini, Presiden Prabowo melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), dan lainnya. 

    Dengan demikian, Prabowo tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahannya sebanyak tiga kali sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

    Berikut ini catatan reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo hingga Rabu (17/9/2025) 

    Reshuffle Jilid I

    Reshuffle pertama, terjadi pada 19 Februari 2025. Ini merupakan perombakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat. Tidak banyak menteri yang diganti, hanya ada satu posisi yang dicopot, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Soemantri Brodjonegoro yang ramai-ramai didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Reshuffle Jilid II

    Perombakan kabinet kedua sempat membuat geger publik. Pasalnya, perombakan ini telah menggeser posisi Sri Mulyani dari Menteri Keuangan. Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

    Posisi bendahara negara kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga telah melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain perombakan kabinet, Prabowo juga telah melantik menteri sekaligus wamen Haji dan Umrah mereka yaini Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Reshuffle Jilid III

    Dalam reshuffle kali ini, Prabowo langsung mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

    Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.

    Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.

    2. Erick Thohir, sebagai Menpora.

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Pimpinan MPR serukan penguatan peradaban akhlak untuk Indonesia maju

    Pimpinan MPR serukan penguatan peradaban akhlak untuk Indonesia maju

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) menyerukan agar menjadikan Maulid Nabi sebagai momen untuk mengajak bangsa Indonesia kembali membangun peradaban yang berlandaskan akhlak, persatuan, dan kemajuan.

    Ibas mengajak seluruh elemen bangsa untuk meneladani Rasulullah SAW dalam menciptakan masyarakat yang berkeadaban dan berkepribadian luhur.

    “Maulid Nabi sebagai inspirasi peradaban akhlak, persatuan, dan kemajuan adalah ajakan untuk kembali ke jati diri bangsa: berakhlak, bersatu, dan maju bersama,” kata Ibas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Ibas dalam agenda perayaan Maulid Nabi sebagai Inspirasi Peradaban Akhlak, Persatuan & Kemajuan yang digelar di Jakarta, bersama para ulama, pengasuh pondok pesantren, santri, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.

    Ibas mengajak seluruh masyarakat untuk merenungkan kondisi dunia saat ini yang penuh luka dan konflik.

    “Dunia hari ini sedang luka. Dari Gaza sampai Sudan, dari Ukraina sampai Myanmar, dari Prancis sampai Nepal. Peperangan, konflik, kekerasan, dan kebencian menyebar, sementara kasih sayang dan akhlak ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik,” ujarnya

    Ia mengingatkan juga mengingatkan bahwa demokrasi tanpa akhlak hanya melahirkan keributan, bukan kebaikan. Menurutnya, keteladanan Rasulullah harus menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat.

    “Rasulullah membangun Madinah bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keteladanan,” tuturnya.

    Ibas juga menegaskan pentingnya revolusi akhlak di seluruh aspek kehidupan mulai dari ruang kelas sampai ruang kekuasaan, dari pasar umum sampai gedung parlemen.

    Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling mendukung dan bersatu. “Kita akan bisa lebih maju jika bersatu. Ulama, umara, santri, rakyat, semua saling topang, saling doa, dan saling jaga,” ujarnya.

    Sebagai wakil rakyat, Ibas juga menyampaikan sejumlah program yang terus ia kawal, seperti : Beasiswa Santri (PIP), digitalisasi pesantren, dan penguatan kurikulum diniyah dan vokasi.

    Ia juga mendorong pendirian Kementerian Haji dan Umroh, serta memperjuangkan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan santri. Selain itu, Ibas menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan tunjangan dan sertifikasi bagi guru ngaji, guru madrasah, dan guru pesantren, termasuk program P3K dan pengangkatan guru honorer.

    “Karena kami percaya, guru adalah pahlawan peradaban,” tuturnya

    Menutup sambutannya, Ibas menyerukan pentingnya sinergi menuju Indonesia Emas 2045.

    “Kalau kita kompak dan serius bangun bersama, maka tiga fondasi Indonesia Emas 2045 harus kita kawal, yakni demokrasi yang berakhlak, aspirasi yang menyatukan bukan memecah serta nilai kebangsaan yang ditanam sejak dini,” kata Ibas.

    Sementara itu, Pimpinan Pesantren Modern Darussalam Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal, menanggapi sambutan Ibas dengan menegaskan bahwa yang paling penting dalam membangun peradaban adalah keteladanan, kepercayaan, kebersamaan, dan barokah.

    “Semua yang disampaikan Mas Ibas tidak ada yang salah. Tinggal kita pastikan kolaborasi bersama dengan kompak untuk akhlak yang lebih baik,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kasus Korupsi Kuota Haji, Sekretaris LP PBNU Mangkir dari Panggilan KPK

    Kasus Korupsi Kuota Haji, Sekretaris LP PBNU Mangkir dari Panggilan KPK

    GELORA.CO – Sekretaris Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) Zainal Abidin mangkir dari pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/9/2025). Komisaris Independen PT Sucofindo itu, sedianya bakal diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

    “Kalau saya tidak salah ingat, yang bersangkutan tidak hadir ya dalam pemeriksaan itu,” kata Jubir Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

    Budi belum bisa memastikan apakah pemanggilan Zainal terkait dengan jabatannya sebagai Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU 2021–2026. Pasalnya, materi pemeriksaan baru bisa diumumkan setelah Zainal memenuhi panggilan penyidik dan pemeriksaan rampung.

    “Pemeriksaannya kan belum jadi dilakukan, sehingga kan materinya belum bisa disampaikan,” ucap Budi.

    Sebelumnya, penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan delapan orang saksi dalam kasus dugaan TPK kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024 di Kemenag.

    Saksi yang dipanggil antara lain Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidin, dan Ketua Asosiasi Travel Haji Sarikat Penyelenggara Umroh & Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi.

    “Hari ini Kamis (4/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

    Selain keduanya, KPK juga memanggil: Rizky Fisa Abadi, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode Oktober 2022–November 2023; Muhammad Al Fatih, Sekretaris Eksekutif Kesthuri; Juahir, Divisi Visa Kesthuri; Firda Alhamdi, Karyawan PT Raudah Eksati Utama; Syarif Hamzah Asyathry, Wiraswasta sekaligus Wasekjen GP Ansor; dan M. Agus Syafi’, Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus periode 2023–2024.

    Dari hasil pemeriksaan terungkap, penyidik KPK mengecar Wiraswasta sekaligus Wasekjen GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, terkait dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) yang disita dari rumah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), yang juga pernah menjabat sebagai Ketua GP Ansor.

    “(Syarif Hamzah) dikonfirmasi terkait dokumen dan BBE yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Saudara YCQ,” kata Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/9/2025).

    Syarif Hamzah menjalani pemeriksaan pada Kamis (4/9/2025) dalam kapasitas sebagai saksi kasus dugaan TPK kuota haji tahun 2023–2024.

    Rumah Yaqut Digeledah

    KPK sebelumnya menyita sejumlah dokumen dan BBE dari penggeledahan di rumah Yaqut di Jakarta Timur pada Jumat (15/8/2025), termasuk ponsel milik Yaqut yang kini tengah dianalisis secara forensik digital. Walaupun kuasa hukum Yaqut membantah ponsel tersebut milik kliennya, KPK tetap membongkar isi BBE.

    “Handphone begitu. Nah nanti itu nanti akan diekstraksi ya, akan dibuka isinya,” ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Budi, analisis forensik digital dilakukan untuk menelusuri aktivitas komunikasi Yaqut yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi kuota haji.

    “Kita akan lihat informasi-informasi yang ada di dalam BBE tersebut. Tentu informasi yang ada di BBE sangat berguna ya bagi penyidik untuk menelusuri informasi-informasi yang dicari ya terkait dengan perkara ini,” ujarnya.

    Kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024 di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum tanpa penetapan tersangka. Kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    KPK menjelaskan konstruksi perkara secara umum. Kasus ini bermula ketika asosiasi travel mendapat kabar adanya tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, diperoleh setelah pertemuan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.

    Para pengusaha travel melalui asosiasi kemudian melobi oknum pejabat Kemenag. Lobi itu membuahkan SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tertanggal 15 Januari 2024. Dalam SK tersebut, tambahan kuota dibagi rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus, 9.222 diperuntukkan bagi jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.

    Sementara itu, 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur memperoleh porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler dikelola langsung oleh Kemenag.

    Namun, pembagian tersebut diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi kuota 92 persen reguler dan 8 persen khusus.

    Setelah itu, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar antara 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum sampai ke pejabat Kemenag.

    Uang setoran tersebut berasal dari penjualan tiket haji kepada calon jemaah dengan harga tinggi, dengan janji bisa berangkat di tahun yang sama, 2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Dari hasil korupsi kuota tersebut, oknum Kemenag diduga membeli sejumlah aset, termasuk dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin (8/9/2025) senilai Rp6,5 miliar. Rumah itu diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen bagi-bagi kuota tambahan haji yang menyalahi aturan.

  • Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Khalid Basalamah Kembalikan Uang ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

    GELORA.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pernyataan pendakwah sekaligus pemilik perjalanan haji umroh PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour, Khalid Zeed Basalamah terkait adanya pengembalian uang. Namun, KPK tidak membeberkan nilai uang yang dikembalikan Khalid Basalamah.

    “Benar,” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto dikonfirmasi, Senin (15/9).

    Pimpinan KPK berlatar belakang Kepolisian itu tidak mengungkap secara rinci besaran uang yang dikembalikan Khalid Basalamah. Menurutnya, saat ini tim penyidik masih dalam tahap penghitungan.

    “Untuk jumlahnya belum terverifikasi,” ujar Setyo.

    Dalam sebuah siniar Youtube, Khalid Basalamah mengungkap adanya dugaan pungutan biaya visa haji khusus yang dialami jemaahnya pada musim haji 2024. Sebab, izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) milik Uhud Tour baru terbit pada akhir 2023. Karena itu, para jamaah diarahkan untuk mendaftar melalui PIHK lain, yakni PT Muhibbah asal Pekanbaru.

    Dalam proses tersebut, setiap jemaah diminta membayar biaya visa sebesar USD 4.500 atau sekitar Rp 73 juta, di luar biaya paket haji. Selain itu, ada tambahan pembayaran untuk fasilitas maktab VIP.

    “Kita terdaftar semua jamaah diminta bayar visa 4.500 USD. Kita juga dijanjikan maktab VIP yang kami bayar. Jadi, kami ada pembayaran visa, kami ada pembayaran maktab,” ujar Khalid.

    Total jemaah Uhud Tour yang berangkat berjumlah 122 orang, termasuk enam petugas. Dari 118 jemaah, masing-masing dikenakan biaya USD 4.500. Bahkan, menurut Khalid, ada 37 jemaah yang diminta menambah USD 1.000 agar visa mereka segera diproses.

    Belakangan, Khalid baru mengetahui bahwa visa kuota haji seharusnya tidak dikenakan biaya. Fakta tersebut disampaikan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memintanya memberi keterangan.

    “Saya ditanya, ‘Ustaz tahu tidak kalau visa kuota ini gratis?’ Saya jawab, ‘Saya tidak tahu’. Karena selama ini visa umrah berbayar, furoda berbayar, jadi saya kira kuota haji khusus juga sama,” ungkap Khalid.

    Khalid Basalamah telah menjalani pemeriksaan di KPK, sebanyak dua kali. Terakhir, Khalid diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji, pada Selasa (9/9). Usai menjalani pemeriksaan, Khalid mengklaim dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibbah asal Pekanbaru, Ibnu Masud.

    Dalam pengusutan kasus ini, KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri.

    Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung.

    Pencegahan dilakukan setelah KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023–2024 naik ke tahap penyidikan, pada Sabtu (9/8) dini hari.

    Meski telah masuk tahap penyidikan, hingga kini KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Foto pilihan pekan ketiga September 2025, dari banjir Bali hingga pergantian Menkeu

    Foto pilihan pekan ketiga September 2025, dari banjir Bali hingga pergantian Menkeu

    Senin, 15 September 2025 09:21 WIB

    Pengunjung mencoba instalasi interaktif dalam wahana World of Barbie di Agora Mall, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Wahana instalasi World of Barbie menghadirkan berbagai ruang interaktif yang menawarkan pengunjung untuk merasakan pengalaman berada di dunia Barbie yang berlangsung hingga 26 Oktober 2025. ANTARA FOTO/Fauzan/bar

    Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) menerima bunga mawar putih dari pegawai Kemenkeu usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025). Sri Mulyani tidak lagi menjabat Menteri Keuangan setalah digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/bar

    Petugas menggunakan alat berat melakukan proses pencarian korban di sekitar bangunan ruko yang hancur akibat diterjang banjir di kawasan Jalan Sulawesi, Denpasar, Bali, Kamis (11/9/2025). Berdasarkan data BNPB, hingga Kamis sore sebanyak 16 jenazah korban bencana banjir telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan di sejumlah wilayah Bali. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Petugas mengevakuasi wisatawan mancanegara yang terjebak banjir di kawasan Kuta, Badung, Bali, Rabu (10/9/2025). Sejumlah wisatawan mancanegara dievakuasi petugas dari sejumlah lokasi di kawasan pariwisata itu karena terendam banjir yang disebabkan hujan yang mengguyur wilayah Bali sejak Selasa (9/9). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

    Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono berjalan di samping peti jenazah Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima, Republik Peru, Zetro Leonardo Purba saat penghormatan terakhir di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (11/9/2025). Penghormatan tersebut diberikan Kementerian Luar Negeri kepada Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba yang meninggal dunia akibat ditembak oleh orang tak dikenal di Lima, Republik Peru pada Senin (1/9/2025) lalu. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/bar

    Massa pendukung Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Atenius Murib-Ronny Elopere menampilkan Tari Etay saat berjaga di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (10/9/2025). Ribuan warga dari 138 kampung di 40 distrik daerah setempat menjaga Kantor Bupati Jayawijaya dari pengunjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah daerah tentang pergantian kepala kampung. ANTARA FOTO/Yudhi Efendi/bar

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucap sumpah saat mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Pengunjung menyaksikan film pendek Konferensi Asia Afrika 1955 yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di Museum Lotus (Lorong Waktu Sejarah), kawasan The Great Asia Africa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (8/9/2025). Museum Lotus yang merupakan museum AI pertama di Bandung tersebut menyuguhkan wahana mini teater dengan layar trapezoidal yang menayangkan film sejarah melalui pendekatan ethical AI (AI yang beretika) serta fasilitas interaktif lannya seperti AI generative painting dan wahana foto bersama avatar AI tokoh Konferensi Asia Afrika. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/bar

    Pelajar menikmati paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 42, Banda Aceh, Aceh, Kamis (11/9/2025). Pemerintah Provinsi Aceh mencatat capaian realisasi penerima program MBG hingga awal September 2025 telah mencapai 43 persen atau 742.891 orang dari 1.717.980 orang potensi penerima manfaat yang terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui serta balita yang tersebar di 23 kabupaten dan kota. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/bar

    Aktor film The Hostage’s Hero Robert Chaniago (kanan) berlatih duel dengan Kepala Museum Pusat TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe Letnan Kolonel Laut (P) Yudo Ponco Ari (kiri) yang juga merupakan aktor dalam film tersebut saat pengambilan gambar pertama di KRI Dewaruci, Koamada II, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/9/2025). Film yang disutradarai Revo S Rurut itu diangkat dari kisah nyata peristiwa heroik operasi pembebasan 36 orang sandera kapal MT Pematang oleh prajurit KRI Karel Satsuitubun-356 dari aksi pembajakan di perairan Selat Malaka pada tahun 2004. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/bar

    Pemilik kebun hidroponik Anis Fuad Salam (62) membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman padi di Fans Hydro, Taktakan, Kota Serang, Banten, Kamis (11/9/2025). Pemilik memanfaatkan sebagian lahan di pekarangan rumahnya untuk menguji coba inovasi budi daya tanaman padi jenis gogo dengan metode hidroponik yang dapat menghasilkan sebanyak 15-20 kilogram beras dari sekitar 800-1.000 bibit dalam satu kali panen selama 70 hari, di mana hal tersebut dilakukan guna mendukung ketahanan pangan keluarga serta mengedukasi masyarakat. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Reshuffle Kabinet Merah Putih, ini menteri yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo

    Senin, 8 September 2025 19:41 WIB

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    (dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak menggucapkan sumpah jabatan saat pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.