Xcloud.id

Topik: umroh

  • Pimpinan Ponpes Daarul Shafa soal Hadiah Umrah: All In Semua Kita Kasih Megapolitan 18 Oktober 2025

    Pimpinan Ponpes Daarul Shafa soal Hadiah Umrah: All In Semua Kita Kasih Megapolitan 18 Oktober 2025

    Pimpinan Ponpes Daarul Shafa soal Hadiah Umrah: All In Semua Kita Kasih
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Shafa, Depok, Ahmad Rifky atau yang dikenal sebagai Ustadz Lancip memastikan, seluruh biaya umrah gratis untuk Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Dini Fitria ditanggung sepenuhnya oleh pihak pesantren.
    Ahmad mengatakan, hadiah umrah ini mencakup seluruh kebutuhan perjalanan mulai dari tiket, akomodasi, hingga pembuatan paspor.
    Ia menegaskan, penerima hadiah tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun untuk keberangkatannya ke Tanah Suci.
    “Semua,
    all in
    semua kita kasih. Bahkan paspor juga nanti kita bikinkan gratis. Jadi tinggal berangkat. Jalan InsyaAllah. Tidak ada embel-embel apapun InsyaAllah. Bismillah berangkat lancar umrohnya sampai selesai,” kata Ahmad saat ditemui, Sabtu (18/10/2025).
    Menurut Ahmad, pemberangkatan umrah bagi Dini merupakan bentuk apresiasi terhadap keteguhan seorang guru dalam menegakkan disiplin di sekolah.
    Ia menilai, keputusan memberikan hadiah tersebut muncul secara spontan sebagai bentuk dukungan moral terhadap Dini.
    “Jadi itu spontan aja sebenarnya. Karena kita ingin memberikan yang mungkin spontanitas itu bukan gerakan saya ya, gerakan Allah SWT untuk memberikan hadiah yang terbaik buat seorang guru dan memotivasi juga para guru-guru yang lainnya,” ujar Ahmad.
    Meski spontan, Ponpes Daarul Shafa memang memiliki program rutin umrah gratis setiap tahun.
    Namun, untuk Dini, pemberian ini dilakukan secara khusus dan personal karena kisahnya menyentuh hati pihak pesantren.
    “Kalau untuk umrohnya ini diberikan khusus untuk Ibu Dini saja. InsyaAllah memang kita setiap tahun itu memang mempunyai program umroh gratis. Ya InsyaAllah bareng saya nanti. Bersama saya insya Allah,” kata Ahmad.
    Ia memperkirakan Dini akan diberangkatkan ke Tanah Suci setelah musim haji tahun depan, tetapi tidak menutup kemungkinan jadwalnya dipercepat jika kondisi memungkinkan.
    “Estimasi kita itu di bulan Juli 2026. Tetapi kalau misalnya memungkinkan dipercepat InsyaAllah. Cuma paling lambatnya itu bulan Juli 2026,” tutur Ahmad.
    Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan bahwa hadiah umrah gratis ini juga menjadi bentuk penghormatan bagi para pendidik yang kerap menghadapi ujian dalam menjalankan tugasnya.
    Ia berharap apa yang diberikan Ponpes Daarul Shafa dapat menjadi penyemangat bagi para guru di Indonesia.
    “Hal yang diomongin sih sebenarnya dibalik semua ujian pasti ada hikmahnya. Apalagi sekarang kan kondisi guru di negeri kita ini kan kurang ada harganya. Kurang dihargai, kurang dimuliakan,” tutur Ahmad.
    Ahmad menambahkan, pihaknya akan menyerahkan langsung perlengkapan umrah kepada Dini di kediamannya di Rangkasbitung, Lebak, pada Minggu (19/10/2025).
    Pertemuan itu sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan motivasi bagi Dini agar tetap tegar menghadap hal yang menimpanya.
    “Iya, insyaAllah besok ketemu ba’da Zuhur di Rangkasbitung di rumah beliau,” kata Ahmad.
    Diberitakan sebelumnya, Kepala Sekolah SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, Dini Pitria, mendapatkan hadiah umrah gratis dari pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Shafa yang berlokasi di Depok, Jawa Barat.
    “Iya, sudah dikirim (informasi umrah gratis). Rencananya beliau, Pak Ustadz Lancip, mau berkunjung ke rumah saya hari Ahad (Minggu),” kata Dini kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/10/2025).
    Adapun Dini Fitria sempat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh orangtua seorang siswa atas dugaan tindak kekerasan karena ketahuan merokok di lingkungan sekolah SMAN 1 Cimarga.
    Meski demikian, perkara tersebut telah diselesaikan secara damai setelah kedua pihak mencapai kesepakatan dan laporan kepolisian dicabut.
    Pemerintah Provinsi Banten pun sempat menonaktifkan Dini dari jabatannya untuk sementara waktu sebelum akhirnya kembali mengaktifkannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Mantan Ketua KONI Blitar Sahabat Gus Iqdam Sabet Gelar M.H. Cumlaude di UNEJ

    Kisah Mantan Ketua KONI Blitar Sahabat Gus Iqdam Sabet Gelar M.H. Cumlaude di UNEJ

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah kesibukan dan segudang aktivitas sosialnya, sosok Tonny Andreas kembali membuktikan bahwa semangat menuntut ilmu tak pernah mengenal kata terlambat. Mantan Ketua KONI Kabupaten Blitar dua periode ini resmi menyandang gelar Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Negeri Jember (UNEJ) dengan predikat Cumlaude.

    Tonny, yang dikenal sukses membawa atlet Blitar berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, menambah daftar panjang prestasinya dengan torehan akademik membanggakan.

    “Alhamdulillah, saya bisa lulus dengan baik bahkan terbaik dan merampungkan gelar Magister Hukum. Hari ini tadi ujian tesis terakhir saya, dan insyaallah setelah ini saya lanjut ke S3 di kampus yang sama, UNEJ,” ujar Tonny dengan senyum lega, Sabtu (18/10/2025).

    Baginya, gelar ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk mendedikasikan ilmunya.

    “Dari apa yang saya raih ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Siapa pun bisa, asalkan punya niat dan kemauan. Ini semoga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat,” lanjutnya.

    Tonny Andreas bukanlah nama asing di Blitar. Dikenal luwes bergaul, ia dekat dengan berbagai ormas, LSM, hingga awak media. Di balik sosoknya yang tegas, tersimpan pribadi hangat dan dermawan yang kerap membantu masyarakat tanpa publikasi. Kini, dengan ilmu hukum yang dimilikinya, ia memiliki misi baru.

    “Dengan ilmu yang saya raih, saya ingin bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat. Bukan hanya dalam hal sosial, tapi juga membantu masyarakat memahami dan menghindari masalah hukum. Saya ingin berkontribusi agar pemerintah dan masyarakat tidak terjerat persoalan hukum,” tegasnya.

    Di balik langkah sukses dan kedermawanannya, ada sosok ulama muda yang menjadi sumber inspirasi hidupnya yakni Gus Iqdam, pendakwah kondang pimpinan Majelis Sabilul Taubah. Hubungan keduanya bukan sekadar murid dan guru, tapi sahabat spiritual yang saling menghormati. Dalam satu kesempatan, Gus Iqdam pernah menceritakan kisah mengharukan tentang kepedulian Tonny Andreas.

    “Saya ini punya sahabat, namanya Mas Tonny Andreas. Dulu setiap saya ngaji dia ikut terus, bahkan sampai ke Magetan,” tutur Gus Iqdam.

    “Pas saya pamit untuk Umroh, tiba-tiba salah satu santri saya didaftarkan dan dibiayai umroh olehnya. Tujuannya cuma satu yaitu agar santri itu bisa mengawal dan menjaga saya saat ibadah,” lanjutnya

    Kisah sederhana namun penuh makna itu mempertegas karakter sejati Tonny Andreas. Ia juga dikenal kerap beramal dengan membagikan ribuan paket sembako dalam berbagai acara keagamaan di kediamannya, semuanya dilakukan jauh dari sorotan kamera.

    “Saya percaya, kebaikan itu tidak harus ditunjukkan. Cukup dilakukan dengan hati, nanti akan sampai ke hati juga,” pungkasnya singkat.

    Kini, dengan gelar Magister Hukum Cumlaude di tangan dan rencana melanjutkan studi ke jenjang S3, Tonny Andreas menegaskan bahwa perjalanannya untuk memberi manfaat bagi sesama masih sangat panjang. [owi/beq]

  • Kemenko Kumham Berkunjung Banyuwangi, Matangkan Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi

    Kemenko Kumham Berkunjung Banyuwangi, Matangkan Rencana Pembangunan Kantor Imigrasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mematangkan rencana pembangunan Kantor Imigrasi di Banyuwangi.

    Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah ujung timur Pulau Jawa yang saat ini masih beroperasi sebagai Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Jember di Banyuwangi.

    Diketahui Deputi Koordinasi Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan, Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Gede Surya Mataram telah bertemu Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi, membahas percepatan pendirian kantor imigrasi di Banyuwangi, Rabu (15/10/2025).

    Nyoman mengatakan, pembangunan direncanakan mulai tahun depan setelah proses penyiapan lahan rampung.

    “Dari Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan lahan. Semoga dilancarkan, tahun depan semoga pembangunan kantor imigrasi yang baru di Banyuwangi sudah berjalan,” ujarnya.

    Harapannya, keberadaan Kantor Imigrasi Banyuwangi ke depan tidak hanya meningkatkan layanan publik, tetapi juga berdampak positif bagi perekonomian dan pariwisata daerah.

    “Kalau kantor imigrasi sudah berdiri, pelayanan bagi warga Indonesia maupun warga negara asing akan lebih mudah. Dampaknya juga besar bagi pariwisata,” kata Nyoman.

    Selain pembangunan kantor imigrasi, Kemenko Kumham Imipas juga tengah menjajaki rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Banyuwangi. Selama ini, kabupaten tersebut belum memiliki Bapas sendiri.

    “Pembangunan Bapas masih tahap penjajakan awal. Namun Pemkab Banyuwangi sudah menyiapkan lokasi di Cluring untuk rencana pengembangannya,” terangnya.

    Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan, pemda telah menyiapkan lahan hibah untuk pembangunan kantor imigrasi lebih representatif di kawasan Jalan Argopuro, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro.

    Ia berharap, setelah nantinya selesai dibangun, pelayanan keimigrasian untuk warga Banyuwangi bisa lebih optimal untuk mengurus paspor dan sebagainya. Selain itu pelayanan dokumen keimigrasian bagi masyarakat di Banyuwangi dan warga asing di Banyuwangi akan semakin lebih mudah dan dekat.

    “Warga Banyuwangi yang akan umroh atau haji bisa optimal pelayanannya. Demikian pula yang akan mengurus paspor untuk keperluan akan ke luar negeri,” kata Wabup Muji. (ted)

  • Produk perikanan RI lolos standar Saudi, aman untuk jamaah haji-umroh

    Produk perikanan RI lolos standar Saudi, aman untuk jamaah haji-umroh

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin produk perikanan dan turunannya yang masuk pasar Arah Saudi telah memenuhi standar mutu sehingga aman dikonsumsi, termasuk oleh jamaah haji dan umroh, menyusul semakin besarnya peluang ekspor ke negara tersebut.

    “Badan Mutu selaku quality assurance body telah melaksanakan inspeksi penerapan sanitasi, higiene dan prinsip keamanan pangan di sepanjang rantai pasok ikan dan produk perikanan mulai dari produksi primer (hulu) hingga pascapanen (hilir),” Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan courtesy call dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta.

    KKP sejauh ini berhasil mengawal 63 Unit Pengolahan Ikan (UPI) mendapatkan approval number ekspor dari otoritas kompeten Arab Saudi. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebanyak 58 UPI.

    Ishartini menyebut, pihaknya bersinergi dengan BPOM, KBRI Riyadh, Kementerian Agama, otoritas haji dan umroh serta Kedubes Kerajaan Arab Saudi di Jakarta untuk mengawal supaya jumlah UPI ekspor ke Arab Saudi terus bertambah.

    Sinergi mencakup pengawasan bersama penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan lokus farm level dan processing level. “Langkah ini terutama untuk memenuhi peluang demand dari jamaah haji dan umroh di tanah suci,” tambah Ishartini.

    Selain untuk memenuhi permintaan warga negara Arab Saudi, peluang ekspor produk perikanan Indonesia berpotensi masuk permintaan logistik haji dengan perkiraan 221 ribu orang jamaah yang kebutuhan logistiknya mencapai 25,8 juta boks makanan per tahun.

    Terdapat juga potensi lain meliputi 665 ribu orang diaspora, serta 675 ribu orang jamaah umroh per tahunnya, sesuai data Kementerian Agama RI.

    Ishartini menegaskan pihaknya berkomitmen mengawal mutu dan keamanan produk perikanan ekspor ke Arab Saudi dilaksanakan melalui diplomasi bilateral pembentukan MoU Kesetaraan Mutu dengan Saudi Arabia Food and Drugs Authority (SFDA).

    Selain itu percepatan registrasi approval number melalui sinergi BPOM, Badan Mutu dan Kedubes Arab Saudi di Jakarta, serta sinergi dengan Kementerian Agama atau otoritas haji dan umroh Indonesia untuk melakukan pemetaan peluang dan pelaku usaha atau pemasok.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan pihaknya senantiasa melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produk perikanan secara ketat dan konsisten.

    Hal itu dilakukan karena hal tersebut merupakan salah satu unsur penting dalam penguatan daya saing dan keberterimaan produk perikanan Indonesia terutama di pasar dunia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Owner Sutra Tour Lamongan Beber Fenomena Agen Umroh Nakal

    Owner Sutra Tour Lamongan Beber Fenomena Agen Umroh Nakal

    Lamongan (beritajatim.com) – PT Sutra Tour Hidayah Lamongan mengungkap praktik nakal yang dilakukan para agen, sehingga menimbulkan kerugian terhadap perusahaan travel.

    Owner Sutra Tour Hidayah, Muhammad Shobur Sajad, mengatakan praktik curang tersebut bahkan dilakukan oknum agen yang juga merupakan pemuka agama.

    Menurut Shobur, modus yang digunakan yakni dengan memangkas langsung biaya yang sudah dibayar calon jemaah umroh. Misalnya, calon jemaah diminta membayar Rp 35 juta, namun oleh agen yang nakal, dana yang benar-benar disetorkan ke pihak travel resmi miliknya hanya sekitar Rp27 sampai 28 juta.

    “Margin 7-8 juta itu diambil sendiri oleh agen. Travel resmi terpaksa menyesuaikan dengan budget yang masuk,” kata Shobur, Kamis (2/10/2025).

    Shobur mengungkapkan, saat dikonfirmasi, para jemaah mengaku telah melunasi pembayaran penuh kepada agen tersebut. Menurut Shobur, para agen nakal itu kerap ingkar janji, bahkan berbelit saat ditagih, hingga akhirnya menghilang tanpa kabar.

    “Bahkan ada yang beralih ke travel lain atau nekat membuka travel sendiri,” ujarnya.

    Shobur mencatat, perusahaan travelnya mengalami kerugian mencapai Rp14 miliar akibat kenakalan para agen nakal tersebut. Kerugian itu terjadi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Agen-agen nakal itu tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan ada yang berasal dari luar Jawa, yakni Gorontalo.

    “Yang bikin miris, rata-rata agen itu adalah pemuka agama yang dipercaya masyarakat. Jadi jemaah sama sekali tidak curiga. Agen-agen yang nakal itu sudah kami berhentikan,” tegasnya.

    Atas kerugian besar yang dialami, Shobur menyatakan siap menempuh jalur hukum, agar kasus ini bisa diproses secara adil, sekaligus menjadi efek jera bagi agen-agen nakal.

    Shobur berharap langkah ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada. Ia menekankan pentingnya memilih travel umroh yang berizin resmi, berpengalaman, dan memiliki komitmen penuh melayani jemaah.

    Masyarakat juga bisa mencari informasi rekam jejak biro perjalanan yang sudah memiliki mengantongi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kemenag RI.

    “Kerugian kami sangat besar, dan ini merugikan banyak pihak termasuk jemaah. Karena itu, kami akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Kami berharap masyarakat lebih teliti, cek dulu legalitas biro perjalanan. Dan yang terpenting, lakukan pembayaran langsung ke perusahaan resmi, jangan melalui perorangan,” ujarnya.

    Selain praktik nakal para agen, Shobur juga menyoroti maraknya travel umroh tidak berizin resmi, yang menawarkan harga tidak masuk akal, jauh di bawah ketentuan minimal Kementerian Agama (Kemenag) yakni sebesar Rp26 juta.

    “Ada yang berani menawarkan paket hanya Rp18–20 juta, bahkan muncul fenomena promo tiga orang berangkat gratis satu. Ini jelas tidak masuk akal,” tuturnya.

    Meski banyak permasalahan yang mewarnai bisnis perjalanan umroh, Shobur menegaskan PT Sutra Tour tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah.

    “Bagi perusahaan ini, kenyamanan dan keamanan jemaah menjadi prioritas utama. Kami ingin memastikan setiap jemaah merasakan pengalaman beribadah yang khusyuk tanpa khawatir soal pelayanan,” ucapnya. (fak/ian)

  • Sudah Setahun Bonus PON Tak Kunjung Cair, Atlet Aceh Tetap Bawa Nama Indonesia ke Dunia Regional 27 September 2025

    Sudah Setahun Bonus PON Tak Kunjung Cair, Atlet Aceh Tetap Bawa Nama Indonesia ke Dunia Regional 27 September 2025

    Sudah Setahun Bonus PON Tak Kunjung Cair, Atlet Aceh Tetap Bawa Nama Indonesia ke Dunia
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Nandita Aprilia, atlet angkat besi asal Langsa, Aceh, masih menanti bonus yang dijanjikan Pemerintah Aceh atas prestasinya meraih medali perak pada Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024 lalu.
    “Saya mau gunakan bonus itu untuk berangkatkan orangtua umroh,” kata Dita, sapaan akrab Nandita, saat dihubungi lewat telepon, Sabtu (27/9/2025).
    Hampir setahun bonus itu belum kunjung cair, meski Pemerintah Aceh sempat menjanjikan pembayaran pada bulan ini. Dita kala itu turun di kelas 76 kilogram putri dan sukses menyumbang medali bagi Aceh sebagai tuan rumah.
    Sejak 10 Januari 2025, Dita bergabung dalam pelatnas Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI) di Jakarta. Minggu (28/9/2025), ia akan terbang ke Norwegia untuk tampil di IWF World Championship.
    “Alhamdulillah ini kesempatan kedua, setelah kemarin ikut kejuaraan dunia di China, kali ini dipercaya lagi untuk ikut ke Norwegia,” ujarnya.
    Ia meminta doa dan dukungan masyarakat Indonesia agar bisa meraih medali emas di ajang internasional itu.
    Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah Aceh Teuku Kamaruzzaman memastikan bonus atlet PON akan dibayarkan setelah pengesahan APBD Perubahan 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapat DPR Panas Cecar Ketua Panja Depan Wamen Haji Dahnil Eks Jubir Presiden Prabowo

    Rapat DPR Panas Cecar Ketua Panja Depan Wamen Haji Dahnil Eks Jubir Presiden Prabowo

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 30 Okt 2025, 03:15 WIB

    Diterbitkan 29 Okt 2025, 11:38 WIB

    Komisi VIII DPR melakukan rapat dengan Menteri Haji dan Umroh, membahas permasalahan kuota dan biaya haji dan umrah, Selasa (28/10). Dalam rapat, Ketua Panja Haji Profesor Jaenal Effendi dicecar tajam sejumlah anggota.

    rapat dprMenteri Haji dan Umrah

  • Pesan Wamen Haji dan Umrah ke Publik: Jangan Sungkan Membuka Praktik yang Tidak Sesuai

    Pesan Wamen Haji dan Umrah ke Publik: Jangan Sungkan Membuka Praktik yang Tidak Sesuai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan terkait keterbukaan soal pengurusan Haji.

    Lewat salah satu unggahan di Threads, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap beberapa hal menarik.

    Mulai dari pratik pemalsuan Mahram dilakukan oleh beberapa oknum.

    Tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh rente dalam pengurusan haji.

    “Bahkan pratik pemalsuan Mahram dilakukan oleh beberapa oknum,” tulisnya dikutip Rabu (24/9/2025).

    “Demi memperoleh rente dalam pengurusan Haji,” ujarnya.

    Karena alasan itulah, Wamen itu menegaskan dan memastikan semua proses perhajian menghadirkan kejujuran

    “@gus.irfanyusuf dan saya ingin memasti semua proses perhajian menghadirkan kejujuran,” tuturnya.

    Ia juga dengan tegaskan meminta ke publik untuk tidak ragu dalam membuka pratik.

    Dengan catatan praktik yang dibuka itu sesuai dan tentu bisa terhindar secara hukum.

    “Oleh sebab itu publik jangan sungkan-sungkan membuka praktik yang tidak sesuai, agar ditindak secara hukum. 🙏🙏,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar).

  • Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    Kuota Haji Tambahan Diduga Dibagi Rata Yaqut di Kantor Maktour, Foto Pertemuan Bocor dan Viral

    GELORA.CO – Isi pembicaraan pertemuan antara eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, Fuad Hasan Masyhur–bos Maktour Travel, dan sejumlah pelaku bisnis haji dan umroh, yang fotonya beredar baru-baru ini perlahan terungkap.

    Informasi  yang berhasil dihimpun dari berbagai kalangan menyebut, pertemuan terjadi saat Yaqut masih menjabat sebagai menteri. Isi pembahasannya, ya terkait pembagian kuota haji tambahan yang diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi.

    Sejatinya, kuota tambahan sebanyak 20.000 ribu itu, 92 persennya dialokasikan untuk haji reguler sisanya 8 persen untuk haji khusus. Tetapi karena ketidaksiapan pembiayaan oleh pihak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Yaqut mengambil keputusan untuk membagi rata, 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus. Nah, di pertemuan yang fotonya beredar dan viral itu lah diduga terjadi pembicaraan dan pembagian kuota haji. Benarkah?

    “Enggak ada. Sudah selesai. Sudah jauh, sudah satu tahun tidak jadi menteri. Kok ada pembagian? kan sudah selesai. Dia tidak menteri,” kata Fuad saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

    Fuad juga membantah dirinya terlibat dalam pengaturan SK yang ditandatangani Yaqut terkait pembagian kuota tambahan haji khusus dan reguler tahun 2024.

    Pembagian ini diduga menyalahi Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. “Seribu persen. Seribu persen, saya bilang. Tidak pernah tahu,” ucapnya.

    Fuad menegaskan kembali, foto yang beredar memang benar diambil pada 2024, namun saat itu Yaqut sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Agama.

    “Sudah tidak menjabat. Beliau datang. Beliau sampaikan dan itu juga saya gak tau siapa yang janjian. Tentunya kita hormatin bekas Menteri mau silaturahmi,” ujar Fuad.

    Menurut Fuad, kedatangan Yaqut murni untuk silaturahmi dan patut dihormati. Dalam pertemuan itu, Yaqut juga menyampaikan agar hubungan baik dengan sejumlah pihak, khususnya biro travel, tetap dijaga meski dirinya sudah tidak lagi menjabat.

    Foto yang diperoleh Inilah.com di Jakarta, Senin (22/9/2025), memperlihatkan Yaqut melakukan pertemuan dengan Fuad Maktour dan sejumlah pemilik biro travel seperti CEO Alisan Hajj & Umrah Ali Mohammad Amin,  Ketua Harian Forum SATHU Artha Hanif, Stafsus Yaqut Gus Alex. Pertemuan diperkirakan berlangsung  di Kantor Maktour Jakarta.

    Dalam foto pertama, terlihat Yaqut berpose bersama sejumlah orang, termasuk Fuad dan Ali Mohammad Amin, di depan Wisma Maktour di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, pada 2024 lalu. Yaqut mengenakan kemeja hitam, Fuad berkemeja biru, dan di sebelah Yaqut tampak pria dengan kemeja hitam yang diketahui sebagai Ali Mohammad Amin. Dalam foto kedua, tampak Yaqut, Fuad, dan Ali Mohammad Amin duduk bersama di meja makan.

    Konstruksi Perkara

    Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kemenag telah naik ke tahap penyidikan sejak Jumat (8/8/2025) berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, meski belum ada penetapan tersangka. KPK berjanji segera mengumumkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

    Kasus ini bermula ketika asosiasi travel mendapat informasi tambahan kuota 20.000 jemaah haji dari Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Tambahan kuota tersebut merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023.

    Para pengusaha travel kemudian melobi oknum pejabat Kemenag. Lobi itu menghasilkan terbitnya SK Menag tertanggal 15 Januari 2024, yang membagi kuota tambahan secara merata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari kuota khusus itu, 9.222 dialokasikan untuk jemaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.

    Adapun 10.000 kuota reguler didistribusikan ke 34 provinsi. Jawa Timur mendapat porsi terbanyak dengan 2.118 jemaah, disusul Jawa Tengah 1.682 orang, dan Jawa Barat 1.478 orang. Pemberangkatan jemaah reguler langsung dikelola oleh Kemenag.

    Namun, pembagian kuota tambahan tersebut diduga melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur komposisi 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.

    Setelah itu, muncul praktik jual beli kuota haji khusus yang melibatkan oknum Kemenag dan sejumlah biro travel. Setoran perusahaan travel kepada pejabat Kemenag disebut berkisar 2.600–7.000 dolar AS per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta dengan kurs Rp16.144,45. Transaksi dilakukan melalui asosiasi travel sebelum diserahkan ke pejabat Kemenag.

    Dana tersebut berasal dari penjualan tiket haji dengan harga tinggi kepada calon jemaah, dengan janji bisa berangkat pada tahun yang sama, khususnya pada 2024. Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah reguler yang sudah menunggu bertahun-tahun gagal berangkat karena kuotanya terpotong.

    Hasil dugaan korupsi kuota haji itu juga digunakan untuk membeli sejumlah aset. Salah satunya adalah dua rumah mewah di Jakarta Selatan yang disita KPK pada Senin (8/9/2025) dengan nilai Rp6,5 miliar.

    Rumah tersebut diduga dibeli oleh salah satu pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag menggunakan uang setoran pengusaha travel sebagai komitmen pembagian kuota tambahan haji yang melanggar aturan.

  • Tipu Calon Jemaah Umroh, Heri Wibowo Dituntut 3 Tahun Penjara

    Tipu Calon Jemaah Umroh, Heri Wibowo Dituntut 3 Tahun Penjara

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Siska Christina dari Kejari Surabaya menuntut pidana penjara selama tiga tahun terhadap Heri Wibowo. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap calon jemaah umroh melalui biro perjalanan PT Arofah Mina di Jalan Kartini 84 Surabaya.

    Modus penipuan dilakukan dengan menawarkan paket super hemat umroh selama sembilan hari senilai Rp32.500.000 per orang. Tiga jemaah sudah melakukan pembayaran dengan total Rp97.500.000, namun gagal diberangkatkan.

    Dalam sidang di ruang Garuda 2 PN Surabaya yang dipimpin ketua majelis hakim Antyo Harri Susetyo, JPU menegaskan bahwa Heri terbukti melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Wibowo dengan pidana penjara selama 3 tahun penjara, dikurangkan selama ditahan. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan,” ujar JPU Siska, Selasa (23/9/2025).

    Sidang akan berlanjut pada Senin (29/9/2025) dengan agenda pembacaan putusan hakim. Catatan persidangan mengungkap bahwa Heri Wibowo bukan pertama kali berurusan dengan hukum. Ia pernah dipenjara tiga tahun oleh PN Tulungagung pada 2023 dalam kasus serupa, dan kini kembali disidangkan di PN Surabaya.

    Kasus ini bermula saat saksi Anindya Pasca Rachmadiani menemukan akun Instagram “Arofah Mina Umrah & Haji Plus” yang dikelola Heri Wibowo selaku Direktur. Bersama Sunarsini, SSI, MSI, ia mendatangi kantor PT Arofah Mina dan bertemu customer service bernama Arifin. Mereka sepakat mengambil paket super hemat untuk tiga orang: Sumartini, Anindya, dan Sunarsini.

    Pembayaran dilakukan secara tunai dan transfer ke beberapa rekening bank atas nama Arofah Mina, dengan rincian Rp22,5 juta tunai, Rp27,5 juta melalui BCA, Rp25 juta melalui BRI, dan Rp25 juta melalui Mandiri. Setelah pembayaran lunas, calon jemaah diminta menyerahkan paspor.

    Namun, pada 30 Januari 2023, para saksi menerima pemberitahuan pembatalan keberangkatan melalui aplikasi Zoom. PT Arofah Mina kemudian mengeluarkan surat pembatalan umroh dan janji pengembalian dana Rp97,5 juta pada 7 Maret 2023. Faktanya, uang tersebut tidak dikembalikan dan justru digunakan terdakwa untuk menutup pembayaran calon jemaah tahun sebelumnya.

    Selain itu, tiga calon jemaah ini juga tidak didaftarkan dalam sistem Siskopatuh Kemenag, tidak dibuatkan visa, tiket pesawat, pemesanan hotel, maupun perlengkapan ibadah. Akibatnya, saksi Joko Siswanto, suami Sunarsini, mengalami kerugian sebesar Rp97,5 juta. [uci/beq]