Xcloud.id

Topik: umroh

  • Politik kemarin, RUU Haji dan Setnov masih kader Golkar

    Politik kemarin, RUU Haji dan Setnov masih kader Golkar

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (19/8) menjadi sorotan, di antaranya perkembangan DPR RI menggelar rapat pimpinan setelah menerima DIM RUU Haji dari pemerintah, dan petinggi Partai Golkar menyebut Setya Novanto masih merupakan kader partai Golkar.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. DPR gelar rapim usai terima DIM RUU Haji dan Umrah dari pemerintah

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dari pemerintah.

    “Baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang,” kata Adies usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. DPR gelar rapat paripurna bahas RAPBN 2026 usai masa sidang dibuka

    DPR RI menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, setelah tahun sidang 2025-2026 dibuka.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa pada permulaan rapat paripurna itu ada sebanyak 307 anggota yang hadir dari total 580 anggota DPR RI yang berasal dari seluruh fraksi.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Waketum Golkar: Setya Novanto masih berstatus sebagai kader partai

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan bahwa terpidana kasus korupsi yang juga bekas ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

    “Jadi per hari ini, Setya Novanto itu adalah masih kader Partai Golkar, jadi menjadi bagian dari keluarga besar Partai Golkar,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Wamendagri: DOB Papua ditargetkan operasional pada 2028

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua ditargetkan untuk rampung dan bisa langsung beroperasi pada 2028.

    Hal tersebut disampaikan Ribka saat menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR gelar rapim usai terima DIM RUU Haji dan Umrah dari pemerintah

    DPR gelar rapim usai terima DIM RUU Haji dan Umrah dari pemerintah

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR gelar rapim usai terima DIM RUU Haji dan Umrah dari pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:56 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dari pemerintah.

    “Baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang,” kata Adies usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan bahwa ada usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah terkait pembahasan RUU tersebut.

    Menurut dia, pembentukan kementerian itu akan mengurangi beban tugas Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji.

    Sejauh ini, dia mengatakan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah selalu bermasalah setiap tahunnya. Pada tahun lalu, DPR menggelar panitia khusus (pansus) untuk penyelenggaraan haji hingga kini urusannya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

    “Belum lagi hasil temuan daripada Timwas Haji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut-marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transport-nya, dan lain sebagainya,” katanya.

    Dia pun yakin pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pun akan ditindaklanjuti hingga kantor wilayah (kanwil).

    Berkaca pada pemisahan Kementerian Hukum dan HAM yang kini menjadi tiga kementerian, menurut dia, kanwil kementerian tersebut akan berjalan.

    “Mungkin dari Direktorat Haji dan Umroh bisa ditarik ke Kementerian Agama kan juga berarti bisa langsung ada kanwil dan ada kantor-kantor di tingkat Kabupaten dan kota,” kata dia.

    Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (18/8).

    Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan penyerahan DIM dilakukan agar DPR bisa membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas RUU tersebut.

    “Kami serahkan DIM-nya. Ada usul inisiatif DPR terkait dengan hal tersebut,” kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/8) malam.

    Sumber : Antara

  • Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Sistem Haji 2025, Ini Perbedaan Peran Pemerintah & Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberikan penjelasan mengenai sistem kuota dan biaya haji pada 2025.

    Bagi warga Indonesia yang ingin menunaikan kewajiban Ibadah Haji, pemerintah memberikan pilihan dua jalur perjalanan, yakni jalur reguler dan khusus. Reguler merupakan jalur bagi jemaah yang ingin mendapatkan subsidi dari pemerintah.

    Adapun, jalur khusus, atau  juga dikenal dengan haji plus, menggunakan biaya pribadi dan terselenggara berkat bantuan pihak swasta seperti agen travel umroh dan haji.

    “Swasta bukan hanya membantu, tetapi kewenangan haji plus itu memang ada di swasta,” jelas Abdul Wahid, Bendahara Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Jakarta, mengutip keterangan resminya, Minggu (17/8/2025).

    Untuk menentukan kuota jalur pemberangkatan haji tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengikuti jatah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Pada penyelenggaraan ibadah haji di 2025, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memberikan kuota 221.000 jemaah kepada Indonesia.

    Pemerintah, melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, mengatur pembagian kuota tersebut menjadi 92% untuk jalur reguler dan 8% sisanya untuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

    Setelah melalui pembahasan di Komisi 8 DPR RI, pada 7 Januari 2025, pemerintah dan DPR sepakat untuk memberikan kuota 203.320 untuk jemaah reguler, dan 17.680 kuota jemaah haji khusus.

    Untuk penyelenggaraan haji pada 2025, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji secara keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4.000.027,21 dibandingkan dengan BPIH di 2024 yang mencapai Rp93.410.286. Akan tetapi, biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah disepakati sebesar Rp55.431.750,78.

    “Kalau reguler sisa biaya di luar yang telah disepakati itu disubsidi oleh pemerintah. Penyelenggaraannya pakai APBN,” ungkap Wahid.

    Penetapan biaya haji dan kuota jemaah ini dilakukan untuk dapat memberikan kepastian bagi calon jemaah haji dalam mempersiapkan keberangkatan mereka ke Tanah Suci.

    Selain kuota yang sudah ditetapkan tersebut, pada kondisi tertentu pemerintah bisa mendapatkan tambahan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi, melalui proses diplomasi sebagai wujud hubungan persahabatan di antara kedua negara. 

    “Ini seperti yang terjadi pada 2024, di mana Pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota 20.000 jemaah kepada Indonesia,” jelas Wahid.

    Menurut Wahid, penentuan kuota tambahan ini sering kali tidak dapat dibahas lagi dengan Komisi 8 DPR, karena pemberiannya dari Raja Saudi terkadang setelah selesai pembahasan antara Pemerintah dan Komisi 8 DPR.

    “Misalnya pada 2024 itu pemerintah memutuskannya, pakai keputusan menteri,” kata Wahid.

    Menurut Wahid, keterlibatan swasta pada penyelenggaraan haji melalui agen travel sangat membantu jemaah. Sebab, meski kuota haji reguler memiliki porsi yang lebih besar, tetapi antrean jemaah untuk berangkat ke Tanah Suci masih panjang.

    Antrean haji memiliki estimasi waktu tunggu yang bervariasi tergantung daerah, mulai dari belasan hingga puluhan tahun. Antrean ini disebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, sementara kuota yang ada terbatas.

    Bagi warga Jakarta membutuhkan waktu 28 tahun, warga Aceh hingga 34 tahun, paling lama adalah Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tunggu sampai 47 tahun atau hampir setengah abad.

    Kehadiran swasta dengan haji khusus dapat memangkas waktu hingga seperempat dari waktu tersebut. Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun. Namun, lama antrean bisa berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PIHK.

    Selain itu, haji plus memiliki fasilitas yang lebih baik dari haji reguler. “Haji plus bisa pilih hotel, bintang tiga, atau lima. Mereka juga bisa pilih penginapan yang posisinya di depan Masjidil Haram, jadi posisi ring satu dan dua,” jelas Wahid.

    Asnawi Bahar, Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia (Association of The Indonesian Tour and Travel Agencies/ASITA), menyampaikan agen travel lebih memiliki pengalaman dalam memberikan pelayanan jasa pada bidang industri hospitality atau keramahan.

    “Tugas pokok dan fungsi kerja travel agent bekerja sama dengan semua industri di Arab Saudi,” jelas Asnawi.

    Hubungan emosional yang sudah terbangun antara agen travel perjalanan meliputi banyak komponen, mulai dari maskapai, hotel, transportasi, hingga logistik dan konsumsi. Hal ini memberikan nilai lebih kepada pihak swasta untuk memberikan kualitas layanan yang lebih baik.

  • Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

    Korupsi Kuota Haji, Kemana Aliran Dana Korupsi Mengalir?

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami aliran dana kasus korupsi penetapan kuota haji dan penyelenggaran haji periode 2024.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sejumlah pihak telah didalami untuk mengetahui ke mana aliran dana ‘panas’ tersebut mengalir. Komisi anti rasuah di antaranya telah memanggil Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Di samping itu, KPK berencana memanggil mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Azis dan pemilik agen travel haji dan umroh Maktour yakni Fuad Hasan Masyhur.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK akan mengusut dugaan suap ke pejabat Kementerian Agama terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Itu termasuk materi yang nanti akan didalami,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (12/8/2025).

    Budi menjelaskan KPK mengusut dugaan suap tersebut yang diberikan oleh para penyelenggara agen haji kepada pejabat Kemenag.

    “Apakah kemudian ada aliran-aliran uang dari dana pelaksanaan ibadah haji itu? Kalau ada, kepada siapa saja? Itu nanti akan ditelusuri,” katanya.

    Dalam perkembangan terbaru, KPK menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

    penyidik menyita  beberapa dokumen dan barang bukti elektronik  (BBE). Namun Budi belum dapat menjelaskan rincian dokumen maupun barang bukti tersebut

    “Penggeledahan juga dilakukan di kantor Kemenag. Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan BBE,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (13/8/2025).

    Selain itu, KPK turut menggeledah rumah di Depok dan menyita 1 mobil serta beberapa aset penting lainnya.

    KPK Dalami Pengelolaan Dana Haji

    Sementara itu, KPK turut mendalami pengelolaan uang di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    “Kami masih mendalami terkait pengelolaan uang dari umat yang nanti menjadi calon haji. Ini lah yang sedang didalami dalam pengelolaannya di BPKH,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (11/8/2026). 

    Budi menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji, uang dari para calon haji reguler maupun khusus disetorkan dan dikelola oleh BPKH.

    Setelah masuk ke periode pelaksanaan haji, kata dia, uang tersebut disetorkan oleh BPKH ke Kementerian Agama untuk yang haji reguler, dan ke agen penyelenggara haji untuk haji khusus.

    “Dengan demikian, memang dibutuhkan keterangan dari pihak BPKH ini,” katanya.

    Sebelumnya, KPK sempat meminta keterangan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah pada saat kasus tersebut masih di tahap penyelidikan pada 8 Juli 2025.

    Diketahui, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

    Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

    Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

    KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih.

    Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

    Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

  • Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

    Respons Pengusaha Usai KPK Sebut 100 Agen Travel Diduga Terlibat Korupsi Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum (Ketum) Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), Muhammad Firman Taufik enggan berkomentar banyak terkait dengan dugaan 100 agen travel haji terlibat korupsi kuota haji di KPK.

    Firman mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK. Dia pun mengaku tidak mengetahui 100 agen travel haji dan umroh yang terlibat perkara korupsi itu di KPK.

    “Saya tidak tahu siapa saja dan saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu,” tuturnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

    Dia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada 100 agen travel umroh dan haji yang diduga terlibat dalam perkara korupsi kuota haji tersebut. 

    “Tidak ada bantuan, kita ikuti saja proses hukumnya dan kita berdoa bersama-sama,” katanya.

    Kendati demikian Firman mengimbau KPK untuk tetap dalam jalur menangani kasus korupsi kuota haji yang melibatkan ratusan agen travel dan haji di Indonesia.

    “Saya harapkan sekali penegakan hukum berjalan sesuai aturan jangan ada titipan apapun,” ujarnya.

  • Prabowo Utus Bos Danantara ke Makkah Kawal Proyek Kampung Haji

    Prabowo Utus Bos Danantara ke Makkah Kawal Proyek Kampung Haji

    Jakarta –

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Makkah, Arab Saudi. Tugas tersebut menindaklanjuti rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah.

    Rosan menyampaikan nantinya kampung haji tersebut akan memudahkan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan haji dan umroh di masa depan.

    “Perjalanan menuju Mekkah ini untuk menindaklanjuti pembangunan Kampung Haji Indonesia, guna memudahkan jamaah haji dan umrah di masa depan,” kata Rosan dalam unggahan Instagram @rosanroeslani, dikutip Senin (11/8/2025).

    “Mohon doa dan dukungan, insyaallah langkah ini berjalan lancar dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam Indonesia,” sambung mantan Wakil Menteri BUMN itu.

    Sebelumnya, Rosan mengatakan kampung haji yang bakal dibangun khusus buat orang Indonesia hanya selangkah dari Masjidil Haram.

    Rosan bilang kampung haji buat jemaah Indonesia letaknya cuma 400 meter dari Masjidil Haram. Hal ini diyakini dapat memudahkan akomodasi jemaah haji Indonesia.

    (hns/hns)

  • Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito Megapolitan 8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito Megapolitan 8 Agustus 2025

    Tak Mau Direlokasi, Pedagang Bakal Tetap Berjualan di Pasar Barito
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pedagang Pasar Barito bersikukuh tetap akan berjualan di kiosnya, meski Pemprov DKI Jakarta meminta mereka angkat kaki.
    Mereka juga sempat berunjuk rasa saat Gubernur DKI Jakata Pramono anung melakukan peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka, Jumat (8/8/2025).
    “Kami berprinsip, tetap akan berjualan di sini sampai gubernur akan menyinergikan Pasar Barito dengan taman,” ujar kuasa hukum pedagang, Fahmi Akbar, kepada Kompas.com, Jumat (8/8/2025).
    Para pedagang ingin Pasar Barito menjadi bagian dari Taman Bendera Pusaka nantinya. Para pedagang bersedia mengosongkan beberapa kios jika dibutuhkan untuk jalan masuk ke Taman Bendera Pusaka.
    Fahmi pun meminta Pramono Anung mau mendiskusikan hal tersebut dengan para pedagang Pasar Barito.
    “Itu kan sebenarnya partisipasi-partisipasi publik yang perlu dapat masukkan, kan. Sehingga dia menjadi kajian yang bisa ditampung aspirasi dari para pedagang ini,” kata dia.
    Pada kesempatan ini, Fahmi juga menyinggung bangunan lokasi sementara (loksem) yang ditempati pedagang seharusnya bersifat berkelanjutan mengingat besarnya uang yang sudah digelontorkan.
    “Dalam tata ruang kota, kalau ada pembangunan, ya, kan, dan direvitalisasi pasar tersebut, seharusnya berkepanjangan, berkelanjutan. Ada semacam keberlanjutan pembangunan,” ucap Fahmi.
    Para pedagang juga mempertanyakan urgensi pembangunan Taman Bendera Pusaka. Padahal, dahulu anggaran untuk membangun lokasi sementara Pasar Barito sudah besar.
    “Karena lumayan, itu kan Rp1,6 miliar bukan uang yang sedikit. Kita bisa liburan ke Maldives berapa kali. Bisa umroh, bahkan,” kata dia.
    Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jakarta Selatan Nomor e-0096 tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024, loksem Pasar Barito memang hanya berlaku selama satu tahun sejak Juni 2024.
    Namun, para pedagang berkeyakinan surat tersebut bisa diperpanjang.
    “Iya, betul waktu itu juga diperpanjang setelah revitalisasi. Dari pihak advokat, dari Pak Dewan juga bilang itu bisa diperpanjang,” kata salah satu pedagang, Karno (64) saat ditemui di pasar, Jumat.
    Setelah ditelusuri, SK serupa memang pernah dikeluarkan juga pada 2023 dengan nomor e-0059 tentang Penetapan Lokasi Sementara Usaha Mikro/Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
    Namun, surat yang ditemukan pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Jakarta Selatan itu tidak dapat diakses.
    Kompas.com sudah mencoba meminta dokumen tersebut kepada Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan masih dalam proses pencarian.
    Sebagai informasi, rencana relokasi pedagang ini berkaitan dengan proyek pembangunan Taman ASEAN atau Taman Bendera Pusaka yang akan menggantikan area Pasar Barito.
    Proyek ini merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memperluas ruang terbuka hijau (RTH).
    Taman Bendera Pusaka dirancang untuk menggabungkan tiga taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Leuser, Taman Ayodhya, dan Taman Langsat. Proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025.
    Pemerintah menyebut taman tersebut akan menjadi ruang publik ikonik.
    Saat status Jakarta berubah dan tak lagi menjadi ibu kota negara, taman ini diharapkan menjadi simbol identitas baru Jakarta sebagai Ibu Kota ASEAN, mengingat keberadaan Gedung Sekretariat ASEAN di kawasan Blok M.
    “Jadi, ini adalah untuk menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat transportasi dan perbelanjaan, dan yang kedua sebagai City ASEAN. Jadi, rencananya taman itu akan menunjang taman-taman di ASEAN yang ada di wilayah Jakarta Selatan,” kata Anwar, Selasa (1/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • CT Beri Nasihat Agar Usaha Sukses: Jangan Disambi

    CT Beri Nasihat Agar Usaha Sukses: Jangan Disambi

    Jakarta –

    Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung memberikan nasihat perihal risiko dalam menjalankan usaha. Menurut dia, setiap usaha punya risiko.

    Pria yang akrab disapa CT ini menilai apabila sudah berniat untuk terjun dalam dunia usaha, harus mempunyai tekad.

    “Apa itu komit-ya? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, harus berhasil. Karena di dunia usaha cuma ada dua istilahnya. You success atau you mati. Enggak ada istilahnya tanggung-tanggung itu. Jadi enggak punya pilihan. Caranya cuma harus sukses. Artinya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki,” kata CT dalam acara LPS Financial Festival 2025, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025).

    CT menerangkan bagi pengusaha pemula yang masih takut risiko, dapat mulai dari risiko terkecil. Namun, biasanya usaha dengan risiko kecil biasanya mendapatkan keuntungan yang juga kecil. Sebaliknya, usaha dengan risiko besar akan mendapatkan keuntungan yang besar pula.

    “Tapi kalau takut, mulai lah dari risiko terkecil dulu. Coba dulu, begitu yakin, confidence, hajar lebih besar. Lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi,” imbuh CT.

    CT juga mengingatkan agar dalam menjalani usaha jangan sembari melakukan pekerjaan lain. Sebab, dia menilai usaha itu nantinya tidak berjalan dengan baik.

    “Makanya saya selalu ingatin teman-teman yang jadi politisi sekaligus pengusaha. Saya bilang, you musti memilih. Kalau enggak, nanti usahanya enggak sukses. Sekaligus politiknya juga enggak sukses. Jadi harus memilih. Saya memilih. Saya maunya jadi pengusaha. Karena hidup adalah pilihan,” imbuh dia.

    Lebih lanjut, kesuksesan dalam membangun bisnis tak lepas dari rahmat serta restu Tuhan. Agar mendapatkan hal itu, kata CT, harus memuliakan orang tua, termasuk ibu. CT pun menceritakan dirinya menemani sang ibu umroh. Usai kembalinya umroh bersama sang ibu, CT menyebut usahanya berjalan lancar.

    “Begitu pulang, ternyata itu lancar betul. Jadi ini percaya. Ibu. Orang tua, tapi ibumu, ibumu, ibumu, baru bapakmu. Bagi yang masih ada, urus lah ibumu,” tambah dia.

    (rea/fdl)

  • Aman! PPATK Tegaskan Tidak Blokir Rekening Haji-Umroh

    Aman! PPATK Tegaskan Tidak Blokir Rekening Haji-Umroh

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menegaskan rekening haji atau umroh milik masyarakat akan tetap dilindungi. PPATK pun memastikan tidak melakukan pemblokiran atas rekening haji/umroh ini.

    Rekening haji/umroh milik masyarakat biasanya minim transaksi, sebagaimana rekening pensiunan yang digunakan sebatas untuk menyimpan dana. Hal ini memicu kekhawatiran dari masyarakat.

    “Iya kami lindungi semua. Hak nasabah dan semua kepentingannya kita lindungi,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada CNBC Indonesia, Kamis (31/7/2025).

    Berbeda dengan rekening dormant yang transaksinya dibekukan sementara atau diblokir hingga ada pemberitahuan dari nasabah pemiliknya, rekening haji dan rekening pensiunan sebatas dianalisis oleh PPATK, untuk mencegah penyusupan pihak tak bertanggung jawab.

    “Bukan dihentikan tapi dianalisis untuk diberikan perlindungan dari potensi tindak pidana oleh pelaku-pelaku yang tidak bertanggungjawab,” tegas Ivan.

    Sebagaimana diketahui, PPATK menegaskan pihaknya telah membekukan lebih dari 140 ribu rekening dormant atau rekening tidak aktif selama 10 tahun terakhir.

    Dari data PPATK total uang yang berada di dalam 140 ribu rekening ini mencapai Rp 428.612.372.321 atau Rp 428,61 miliar.

    Ivan pun mengungkapkan PPATK tidak merampas rekening ataupun isi dari rekening ini. Tindakan yang dilakukan PPATK adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemilik rekening.

    “Ya gak mungkin lah dirampas, ini justru sedang dijaga, diperhatikan dan dilindungi dari potensi tindak pidana,” ujar Ivan.

    “Jika mau mengaktifkan ya bisa tinggal hubungi banknya atau ke PPATK. Rekening dan uangnya 100% aman dan tidak berkurang,” tegas Ivan.

    Penghentian atau blokir transaksi rekening nganggur alias dormant ini dilakukan karena PPATK menemukan data rekening itu kerap jadi objek permainan untuk transaksi ilegal.

    Tidak sedikit rekening dormant ini yang kemudian disalahgunakan untuk transaksi tindak pidana.

    “Dana pada rekening dormant diambil secara melawan hukum baik oleh internal bank maupun pihak lain dan rekening dormant yang tidak diketahui pemiliknya (tidak pernah dilakukan pengkinian data nasabah),” kata Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M. Natsir Kongah.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia Segera Miliki Lahan di Mekkah, Ada yang Berjarak 1 Kilometer dari Masjidil Haram

    Indonesia Segera Miliki Lahan di Mekkah, Ada yang Berjarak 1 Kilometer dari Masjidil Haram

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto tak main-main untuk membeli lahan di Mekkah, Arab Saudi. Harapannya untuk memberikan asas manfaat yang besar kepada haji dan umroh ke depan.

    Proses pembelian tanah sudah dimulai diproses melalui Royal Commission of Mekkah atau Komisi Kerajaan untuk Kota Makkah dan Situs-situs Suci (RCMC).

    Badan pemerintah Arab Saudi yang didirikan pada tahun 2018 untuk mengawasi pengembangan dan peningkatan layanan di Makkah dan situs-situs suci.

    Fokus utamanya adalah meningkatkan pengalaman haji dan umrah , meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pengunjung, serta membina lingkungan bisnis yang berkembang.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyatakan, Danantara akan memimpin proyek ini.

    Terkait harga dan luas, Rosan menyampaikan bahwa setiap plot memiliki karakteristik berbeda.

    “Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda, ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” kata dia dikutip, Kamis, (31/7/2025).

    Kebijakan ini memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Mekkah.

    “Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” tuturnya.

    Aturan baru ini akan berlaku efektif pada Januari 2026. Dalam laporannya, Rosan turut menyebutkan ada delapan plot tanah yang telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.