Xcloud.id

Topik: Uang Kuliah Tunggal

  • Kemdiktisaintek Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Dana Pendidikan Tinggi Imbas Efisiensi Anggaran

    Kemdiktisaintek Tegaskan Tidak Ada Pemotongan Dana Pendidikan Tinggi Imbas Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan, tidak ada pemotongan anggaran dalam sektor pendidikan tinggi, khususnya terkait beasiswa dan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

    Pernyataan ini disampaikan di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan berkurangnya alokasi dana pendidikan akibat efisiensi anggaran pemerintah.

    Satryo menegaskan, pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

    “Pendidikan adalah hak semua warga negara. Tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP-K,” ujar Satryo dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Ia melanjutkan, meskipun pemerintah tengah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, hal ini tidak berdampak pada alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa maupun KIP Kuliah. Maka, mahasiswa penerima manfaat program tersebut tidak perlu khawatir akan adanya penurunan jumlah bantuan yang diterima.

    “Kami memastikan bahwa dalam proses efisiensi yang sedang dilakukan, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi, terutama yang berkaitan dengan beasiswa dan KIP Kuliah. Dengan demikian, biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi tidak akan mengalami kenaikan,” tambahnya.

    Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai isu yang berkembang di masyarakat mengenai kemungkinan pengurangan anggaran pendidikan yang berujung pada meningkatnya beban finansial mahasiswa.

    Pemerintah, melalui Kemdiktisaintek, tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas biaya pendidikan tinggi serta memastikan bahwa seluruh mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetap mendapatkan dukungan yang layak.

    Sebagai langkah nyata, pemerintah juga terus meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat dimanfaatkan dengan optimal demi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

    Dengan adanya kepastian terkait efisiensi anggaran pendidikan tinggi, diharapkan mahasiswa dan calon mahasiswa dapat lebih tenang dalam merencanakan pendidikan mereka tanpa harus khawatir akan kenaikan biaya atau berkurangnya bantuan yang mereka terima. 

  • “Simbol Kebijakan Pemerintah” Alasan Aksi Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi ke Kantor Gubernur Jateng

    “Simbol Kebijakan Pemerintah” Alasan Aksi Mahasiswa Lempar Kotoran Sapi ke Kantor Gubernur Jateng

    TRIBUNJATENG.COM – Aksi mahasiswa di Semarang diwarnai dengan pelemparan kotoran sapi ke kantor gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025).

    Kotoran sapi itu dilemparkan di gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

    Menurut mereka kotoran adalah simbol kebijakan pemerintah baru-baru ini.

    Sebelumnya diberitakan bahwa ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Semarang ‘Semarang Menggugat’ menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025) sejak pukul 14.30 WIB. 

    Dalam aksi tersebut, massa membakar poster-poster yang dibentangkan serta kardus bekas minuman yang dibawa oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi.

    Sekitar pukul 16.30 WIB, mahasiswa melemparkan kotoran sapi ke gerbang kantor Gubernur Jateng sebagai bentuk protes.

    Setelah gerbang dibuka, massa aksi memasuki halaman kantor gubernur dan DPRD Jateng.

    “Ini sebagai simbolis bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet dan banner MMT ini merupakan kebijakan pemerintah,” kata Ketua BEM Undip, Aufa Atha Ariq.

    Aksi protes ini terbagi menjadi dua lokasi, yaitu di halaman Kantor Gubernur Jateng dan Balai Kota Semarang.

    Unjuk rasa ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran, yang dinilai menyulitkan masyarakat.

    Di tengah aksi, massa menampilkan poster-poster dengan tulisan provokatif seperti ‘Efisienshit, pangkas anggarannya, bunuh rakyatnya’, ‘Efisiensi Ngapusi Ndasmu #IndonesiaGelap’, dan ‘2024: ok gas 2025:

    “Ini evaluasi dan akumulasi kemarahan dari kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan dari Semarang Raya melihat bagaimana efisiensi anggaran,” jelas Aufa.  

    Mereka menyoroti berbagai masalah dan kebijakan di awal pemerintahan, termasuk pemangkasan anggaran pendidikan, pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian, dan kelangkaan elpiji subsidi 3 kg.

    Mereka sangat menyayangkan bahwa sektor pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, yang semakin memicu kekhawatiran terkait pemotongan anggaran beasiswa KIP-K, beasiswa Pendidikan Indonesia, dan beasiswa lainnya.

    Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada pemangkasan beasiswa KIP-K, belum ada jaminan konkret mengenai hal tersebut.

    “Kemarin disampaikan kalau anggaran pendidikan ini masih juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak pada UKT dan juga SPI.”

    “Sehingga kita hari ini menggugat dan juga menegaskan kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu jangan sampai plin-plan,” tegas Ariq.

    Massa aksi berunjuk rasa hingga pukul 18.30 WIB sebelum membubarkan diri setelah adzan dan shalat berjamaah. (*)

  • Mahasiswa Lampung Tuntut Anggota DPRD Hadir dalam Aksi Unjuk Rasa

    Mahasiswa Lampung Tuntut Anggota DPRD Hadir dalam Aksi Unjuk Rasa

    Awalnya, mahasiswa menuntut minimal lima fraksi DPRD hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka juga menyampaikan beberapa poin penting, salah satunya terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. “Mahasiswa berharap efisiensi anggaran tidak berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” ungkapnya. 

    Ia memastikan DPRD Lampung berkomitmen untuk mengawal kebijakan agar anggaran pendidikan, termasuk beasiswa dan biaya kuliah (UKT), tidak terdampak pemangkasan. “Kami akan mengawal hal ini. Pemerintah pusat juga sudah mengeluarkan pernyataan, dan kami akan bersinergi dengan DPR RI serta Badan Legislasi (Baleg) Komisi XI,” jelas dia.

    Selain itu, mahasiswa juga menyoroti permasalahan hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait penertiban lahan milik Pemprov Lampung di Sabahbalau. “Mahasiswa berharap ke depan ada pendekatan yang lebih humanis dari pemerintah dan pihak terkait saat melakukan penertiban. Dari 43 rumah warga yang terdampak, baru 7 yang mendapatkan kompensasi. Sisanya harus diperhatikan,” ujar Syukron.

    Permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung juga menjadi sorotan. “Sebenarnya, masalah banjir ini lebih menjadi ranah DPRD Kota Bandar Lampung. Namun, kami tidak akan berlepas tangan karena ada anggota DPRD provinsi yang berasal dari Dapil Kota Bandar Lampung,” tuturnya. 

    Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyerukan kesepakatan yang ditandatangani oleh Syukron, Puji, serta perwakilan dari Pemprov Lampung. Mereka juga memberi ultimatum bahwa jika tuntutan tidak dipenuhi dalam 4 x 24 jam, mereka akan kembali melakukan aksi. Setelah mediasi berlangsung, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sekitar pukul 16.00 WIB.

  • Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    Kepsek Pasrah Didemo Ratusan Siswa, Murid Kesal Disuruh Bayar SPP Rp250 Ribu hingga Tuntut Fasilitas

    TRIBUNJATIM.COM – Tengah viral di media sosial aksi demo ratusan siswa dan siswi di MAN 2 Kota Bekasi pada Senin (17/2/2025).

    Kepala sekolah atau kepsek pun pasrah digeruduk para muridnya.

    Para siswa tampak membawa spanduk bertuliskan meminta keadilan.

    Saat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi berdiri di tengah lapangan, mereka pun tak gentar.

    Terlihat di video yang beredar para siswi justru berani mendekat dan berorasi di depan wajah kepala sekolah, melansir dari TribunBogor.

    Detik-detik para siswa menggelar unjuk rasa direkam akun OSIS Man 2 Kota Bekasi di Instagram.

    Tampak para siswa membawa spanduk guna menyuarakan isi hatinya.

    Ada juga spanduk besar terbentang di depan lapangan bertuliskan kalimat satire.

    “Minta dipilih
    minta didengar
    sudah terpilih
    gamau mendengar
    #antikritik”

    Spanduk besar tersebut tepat terletak di belakang kepala sekolah yang sempat berusaha menenangkan para murid.

    Terlihat kepala sekolah MAN 2 Kota Bekasi, Nina beberapa kali berusaha berbicara di depan siswa.

    Namun ucapan Nina tak dihiraukan muridnya, justru membuat suasana makin kacau.

    Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan para siswa, akun OSIS MAN 2 Kota Bekasi mengurai rangkuman.

    Bahwa ada enam poin alasan para siswa menggelar demo hari ini, di antaranya:

    Ketiadaan transparansi dana. Perencanaan anggaran yang menyeleweng, walu murid siswa/i kerap dituntut membayar sejumlah uang lagi untuk kegiatan
    Fasilitas yang tidak memadai. Ketiadaan dan rusaknya fasilitas penunjang KBM seperti: proyektor, meja-kursi dan kelas/lab yang tidak disegerakan perbaikan,”
    Ketidakadilan kegiatan. Ekstrakurikuler dan pengajuan perlombaan siswa/i kesulitan beraktivitas dalam mengembangkan minat ataupun bakat
    Kecurigaan penyelewengan jabatan. Kebijakan pemimpin yang otoriter sehingga lembaga lainnya serasa tak berdaya di bawah kekuasaannya,”
    Efisiensi anggaran. Banyak kegiatan atau jadwal tahunan yang dipangkas menyebabkan disorientasi. Efisiensi ini menghemat pengeluaran, sehingga pendanaan dapat dipindahkan ke lainnya,”
    Hak siswa/i kelas XII seperti kelulusan dan buku tahunan yang seakan tidak diprioritaskan padahal dalam hitungan bulan kami akan selesai,”

    Selain itu, siswa juga curhat perihal pemicu unjuk rasa yang digelar para murid.

    Dalam akun viral Twitter @kontraazd, terkuak jeritan para siswa yang selama bertahun-tahun dipendam.

    Ternyata awal mula para siswa gusar dengan sekolah adalah karena dipicu beberapa hal.

    Pertama, para murid heran dengan pihak sekolah yang rutin meminta uang SPP kepada siswanya padahal sekolah tersebut adalah negeri.

    Kedua, para siswa juga curiga dengan pihak sekolah yang selalu meminta biaya acara dan kegiatan sekolah.

    Ketiga, mereka juga mempertanyakan ke mana uang bayaran yang mereka rutin berikan sementara fasilitas sekolah buruk.

    “Kita sekolah negeri dibawah kemenag, aku kurang tau dana anggaran gimana kalau dari kemenag, karena ga pernah transparan dan dijelasin loh.. tapi perbulan kita selalu bayar 250.000 dan masih dimintain uang kegiatan. Waktu pas 17an di sekolah dan classmeet tuh masih minta dana ke setiap kelas. (waktu itu pernah perkelas harus bayar 50-100rb) karena ga di turunin anggaran sama kepala sekolaaahh. dan ini kacau banget. ekskul seperti paskib, marching band, futsal, ga pernah dikasih dana buat lomba. fasilitas ekskul ga memadai, jelek dan udah kuno,” ungkap akun kontraazd di Twitter.

    Keempat, akun tersebut juga membongkar curhatan pembimbing ekskul yang selalu terlambat dapat bayaran.

    “Bahkan pembimbing ekskul tuh, dikasih bayarannya telat kebayang ga telatnya bahkan sampai 3 bulan. Kepsek kita bilangnya sudah di data, tapi ga ada yang sampai ke tangan pembimbing ekskul. udah gitu obat di uks udah ga ada selama 2 bulanan ini,” sambungnya.

    Hal yang paling membuat para siswa kecewa adalah perihal kondisi sekolah yang bobrok.

    Padahal diakui sang siswa, ia membayar mahal saat pertama kali masuk MAN 2 Kota Bekasi.

    “Lantai kelas kita banyak yang retak, ga dibenerin, alesannya proses teruss, aku beneran bingung kemana dana yang selama ini kita bayarkan. siswa yang dikategorikan kurang mampu kan ga bakal bikin kita mandek anggaran, Aku waktu 2024 masuk sini, bayar 8 juta loh,” imbuh akun kontraazd.

    Setelah aksi demonstrasi berlangsung, kabarnya pihak dari Kementerian Agama langsung mendatangi MAN 2 Kota Bekasi.

    Karenanya para murid berharap permasalahan tersebut bisa selesai.

    “Tadi kepala kemenag kota bekasi udah dateng, dan bilang bakal di kerjakan sesuai skala prioritas. aku dan temenku berharap hak kami dipenuhi. bener bener sedih karena kepala sekolah tuh ga ada dukung siswa sama sekali,” pinta akun kontraazd.

    Tak cuma itu, para murid juga merekam kondisi para guru saat murid-muridnya menggelar aksi demo.

    Kata murid, setelah unjuk rasa berlangsung, kepala sekolah tidak diketahui keberadaannya.

    “Ini after demo gais. Muka guru-guru udah pasrah. Enggak tahu bu Nina ke mana. Ya Allah sekolah macam apa ini,” ujar seorang siswa dalam rekaman akun OSIS.

    Hingga artikel ini ditayangkan, pihak MAN 2 Kota Bekasi belum memberikan tanggapan.

    TribunnewsBogor.com telah berusaha mengirimkan pesan guna klarifikasi aksi demonstrasi para siswa kepada MAN 2 Kota Bekasi namun belum ada jawaban.

    Berita Demo Lainnya

    Para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi (Untag Banyuwangi) menggelar demo di depan kantor DPRD setempat, Senin (17/2/2025).

    Mereka meminta pemerintah tidak memangkas anggaran sektor pendidikan.

    Pemangkasan anggaran sebagai bentuk efisiensi di berbagai sektor menjadi salah satu isu yang menyita perhatian publik.

    Para mahasiswa yang menggelar demo tak ingin efisiensi tersebut justru mengancam pendidikan generasi muda.

    Dalam demo tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan.

    Satu di antaranya, menuntut pemerintah agar memprioritaskan anggaran sektor pendidikan.

    “Dan tidak mengalami pemangkasan sesuai dengan amanat UU 20/2023 tentang sistem pendidikan nasional yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN,” kata Ketua BEM Untag Banyuwangi, Dedy Oktaviano Pratama.

    Menurutnya, pemangkasan anggaran pendidikan merupakan bentuk pengabaian pemerintah terhadap pendidikan yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

    Mereka juga menolak kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya pendidikan.

    Pemangkasan anggaran pendidikan dikhawatirkan akan berdampak pada banyak hal, termasuk kenaikan UKT.

    “Seharusnya pemerintah menghadirkan atau memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas tanpa membebani publik,” tutur dia.

    Mereka juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen.

    Pemangkasan anggaran juga dikhawatirkan bakal berdampak pada kesejahteraan para tenaga pendidik.

    “Mendesak Presiden Prabowo untuk mengkaji lebih dalam kebijakan efisiensi anggaran,” sambungnya.

    Tuntutan lain yang disampaikan mahasiswa, yakni peningkatan mutu pendidikan, penolakan izin usaha pertambangan untuk kampus, dan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual di institutusi pendidikan.

    Para pendemo ditemui Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto.

    Politisi Partai Demokrat itu mendukung upaya para mahasiswa dalam mengkritisi pemerintah terkait efisiensi anggaran.

    “Ini memang perlu disuarakan. Kami akan berjuang juga menyampaikan tuntutan-tuntutan para mahasiswa ke pemerintah pusat,” kata Michael.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar sektor pendidikan menuai kritik dan kontra. Tidak hanya dari lapisan masyarakat, seruan penolakan juga disampaikan oleh kalangan mahasiswa.

    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi pun turut mengecam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.

    Kritikan terhadap pimpinan daerah tersebut dilakukan dengan aksi menggelar demo di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/2/2025). Belasan mahasiswa yang datang menuntut agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang terlaksana.

    Ketua BEM Untag Banyuwangi Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus seharusnya mendapat perhatian khusus dengan penambahan dana anggaran, namun kenyataannya saat ini anggaran dana justru turut ikut gunting.

    Mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengakar. Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran bagi pelajar.

    “Banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran, seharusnya efisiensi ini tidak harus menyulitkan dunia pendidikan,” ujarnya.

    Dalam seruan aksi tersebut, mahasiswa fokus menuntut 7 perkara terkait dunia pendidikan. Di antaranya, mahasiswa meminta pemerintah fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.

    Isi tuntutan juga mencantumkan terkait penolakan terkait IUP tambang yang diberikan kepada kampus.
    “Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.

    Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut segala bentuk kasus kekerasan yang ada di institusi pendidikan, serta menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.

    Para mahasiswa juga meminta agar gaji honorer tenaga kerja pendidik seperti guru dan dosen ditingkatkan untuk kesejahteraan pekerja.

    “Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku,” tegasnya.

    Seruan aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Saat menemui massa aksi, pihaknya mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan dia berjanji akan meneruskan tuntutan yang telah tertera ke pemerintah pusat.

    “Semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

    Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan sehingga mendapat kesejahteraan. Selain itu, para guru juga diharapkan bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.

    “Kami akan meneruskan tuntutan yang sudah disetujui ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” pungkasnya.

  • BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran

    BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran

    loading…

    Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna memberikan keterangan kepada media di sela aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, Senin (17/2/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Iqbal Cheisa Wiguna mengaku mendengar kabar akan ada 600.000 mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di seluruh Indonesia yang terancam tak bisa melanjutkan kuliahnya. Hal itu sebagai imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Iqbal mengaku mendapat kabar tersebut sekitar 3-4 hari yang lalu. Informasi itu membuat teman-teman mahasiswa merasa sedih mendengarnya. Karena itu, mahasiswa UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Kementerian/lembaga.

    “Terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600 ribu mahasiswa penerima KIP-K di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya,” kata Iqbal saat ditemui di halaman Fisip UI ketika tengah bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya KIP Kuliah saja, Iqbal juga menyebut ada dampak lainnya yang informasinya akan mempengaruhi di sektor pendidikan, utamanya di lingkungan kampus.

    “Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Itu rasanya yang akan berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terutama yang ada di UI,” ujarnya.

    Untuk diketahui, mahasiswa UI ikut turun menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar serentak di berbagai daerah pada hari ini. Mereka akan bergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.

    “Massa teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia, dan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” kata Iqbal di halaman FISIP UI, Depok, Senin (17/2/2025).

    Para mahasiswa UI sudah berkumpul. Mereka terlihat kompak mengenakan almamater kuning yang dipadukan dengan kaus berwarna hitam. Sebelum berangkat, Iqbal bersama pengurus BEM UI dengan menggunakan mobil komando juga sempat mengajak semua mahasiswa UI yang berada di fakultas masing-masing untuk ikut bergabung dalam demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini.

  • Efisiensi Anggaran 2025, Pemerintah Pastikan Beasiswa dan Layanan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

    Efisiensi Anggaran 2025, Pemerintah Pastikan Beasiswa dan Layanan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada beasiswa maupun operasional layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

    “Jadi pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP (Kartu Indonesia Pintar) tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan,” kata Hasan Nasbi, Jumat, 14 Februari 2025.

    Hasan menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga tengah melakukan rekonstruksi anggaran agar lebih tepat sasaran. Efisiensi ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025. Ada empat sektor utama yang tidak terkena dampak efisiensi, yaitu gaji pegawai, prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial.

    Pendidikan merupakan bagian dari layanan publik, sehingga anggaran untuk sektor ini tetap terjaga. Apalagi, pendidikan termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), yang merupakan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, anggaran yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia tidak mengalami pemotongan.

    Hasan menambahkan bahwa efisiensi dalam sektor pendidikan hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat seremonial dan tidak berdampak langsung pada layanan publik. Contoh penghematan anggaran meliputi biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Forum Group Discussion (FGD), serta monitoring dan evaluasi (monev).

    Menurutnya, dengan kemajuan teknologi saat ini, kajian atau evaluasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi telekonferensi, sehingga pengeluaran dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan.

    Sementara itu, Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada program beasiswa, gaji dan tunjangan tenaga pendidik, serta Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut melalui evaluasi dan monitoring berkala. Proses ini akan dilakukan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta berbagai mekanisme lainnya guna memastikan program-program yang tidak boleh mengalami efisiensi tetap berjalan sesuai tujuan awal tanpa penurunan kualitas atau cakupan layanan.

    Komisi X DPR juga akan meminta laporan terperinci dari mitra kerja di sektor pendidikan mengenai alokasi serta penggunaan anggaran. Jika ditemukan indikasi efisiensi yang berpotensi mengurangi kualitas layanan pendidikan, langkah korektif akan diusulkan.

    Hetifah meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kemungkinan dampak efisiensi anggaran terhadap beasiswa dan operasional pendidikan. Pemerintah telah menegaskan bahwa pos anggaran tersebut tidak akan mengalami pemangkasan atau pengurangan. Ia juga menegaskan bahwa Komisi X DPR akan terus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga anggaran pendidikan agar tetap optimal.

    Dalam rapat kerja Komisi X DPR dengan Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek pada 12 Februari, telah dikonfirmasi bahwa anggaran gaji dan tunjangan pegawai, tunjangan dosen non-PNS, serta berbagai jenis beasiswa, termasuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, Beasiswa Kerja Sama Negara Berkembang (KNB), serta beasiswa untuk dosen dan tenaga kependidikan, tidak akan mengalami pemotongan akibat efisiensi anggaran.

    Selain itu, anggaran tunjangan kinerja dosen sebesar Rp2,5 triliun telah dipastikan tetap dianggarkan dalam APBN 2025. Dengan demikian, pemerintah dan DPR RI menjamin bahwa layanan pendidikan yang bersifat fundamental tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, juga menegaskan bahwa anggaran untuk beasiswa dan operasional pendidikan masyarakat Indonesia tidak akan terkena dampak efisiensi. Ia menambahkan bahwa pemerintah memastikan daya operasional perguruan tinggi tetap berjalan dan beasiswa tetap tersedia tanpa pengurangan.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga menegaskan bahwa anggaran beasiswa KIP Kuliah 2025 tidak akan mengalami pemotongan. Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menekankan bahwa informasi mengenai pemangkasan anggaran beasiswa KIP tidak benar dan pemerintah tetap berkomitmen mendukung akses pendidikan bagi masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Evaluasi MBG, Cairkan Tukin Dosen!

    Evaluasi MBG, Cairkan Tukin Dosen!

    PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan Prabowo tentang efisiensi anggaran ditolak sejumlah pihak termasuk BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia). Pernyataan sikap pun dikeluarkan organisasi kemahasiswaan tersebut pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025.

    BEM kampus di Jakarta itu mengunggah video pendek dengan poster “Darurat Pendidikan” dan “Indonesia Gelap” sebagai wujud kekecewaan terhadap kebijakan Prabowo. Efisiensi memang sedang menjadi perbincangan usai presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

    “PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA UI: MENOLAK EFISIENSI ANGGARAN YANG MENGANCAM KESEJAHTERAAN PUBLIK. Hari ini, kami, mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” kata BEM UI.

    5 tuntutan BEM UI soal efisiensi ala Prabowo

    Berikut selengkapnya, dilansir dari akun Instagram resminya, @bemui_official:

    Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    Saat Tukin Deddy Rp27 Juta per Bulan, Dosen Harus Demo karena Tukin 5 Tahun Belum Dibayar

    5 Fakta Tukin Dosen ASN Belum Cair, Pemerintah Sudah Janji tapi Tak Menepati

    Aliansi dosen ASN tuntut tukin dibayarkan

    Di saat BEM UI mengeluarkan pernyataan sikap soal efisiensi Prabowo, Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi Pusat) terkait pernyataan Sri Mulyani mengenai tunjangan kinerja (tukin). Tunjangan untuk dosen itu adalah salah satu yang juga menjadi fokus sikap BEM Universitas Indonesia.

    Berikut 3 tuntutan Adaksi kepada Prabowo dan Sri Mulyani, dalam unggahan akun Instagram @ tukin_dosen_asn:

    Menjamin pemberian tunjangan kinerja secara adil bagi seluruh dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek, tanpa membedakan status perguruan tinggi tempat mereka bekerja. Membuat regulasi yang memastikan sistem kompensasi bagi dosen ASN lebih transparan, adil, dan tidak membebani mahasiswa melalui kenaikan UKT atau SPI. Mengakhiri praktik desentralisasi penggajian dosen ASN yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakpastian finansial bagi tenaga pendidik.

    Demikian tuntutan BEM UI soal efisiensi Prabowo, salah satu tuntutannya sejalan dengan apa yang diinginkan aliansi dosen ASN Kemdiktisaintek. Di antaranya adalah ingin agar tukin dosen sejak 2020 sampai 2024 segera dibayarkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • TOP 3 Kampus Swasta Terbaik di Depok Lengkap dengan Jurusan dan Biaya Kuliah

    TOP 3 Kampus Swasta Terbaik di Depok Lengkap dengan Jurusan dan Biaya Kuliah

    PIKIRAN RAKYAT – Info kampus swasta terbaik di Depok bisa diketahui selengkapnya. Ada sejumlah jurusan yang ditawarkan, bisa menjadi pilihan para pelajar yang ingin menempuh pendidikan di kota hujan, Jawa Barat.

    Jangan khawatir dengan biaya kuliah atau kualitas kampus swasta berikut, akreditasi kampus dan jurusannya sebagian A. Tentunya ada kualitas yang ditawarkan sehingga Sobat PR bisa menjatuhkan pilihan kampus di daftar berikut.

    3 kampus swasta terbaik di Depok

    Universitas Gunadarma Daftar jurusan di Universitas Gunadarma

    a) Psikologi
    b) Sastra Inggris
    c) Teknik Mesin
    d) Teknik Informatika
    e) Teknik Elektro

    f) Teknik Industri
    g) Sistem Komputer
    h) Sistem Informasi
    i) Manajemen
    j) Akuntansi

    k) Teknik Arsitektur
    l) Teknik Sipil
    m) Desain Interior
    n) Teknik Komputer (D3)
    o) Manajemen Informatika (D3)

    p) Manajemen (D3)
    q) Akuntansi (D3)

    Biaya kuliah di Universitas Gunadarma

    Rp5.000.000 per semester

    3 Kampus Swasta Terbaik di Bogor dan Daftar Jurusannya, UKT Kuliah Mulai Rp5 Jutaan

    Kapan Pengumuman Kelulusan SNBP 2025? Cek Jadwal Lengkapnya

    Universitas BSI Daftar jurusan di Universitas BSI

    a) Sistem Informasi
    b) Rekayasa Perangkat Lunak
    c) Teknologi Informasi
    d) Ilmu Komputer
    e) Teknik Industri

    f) Teknik Elektro
    g) Sistem Informasi Kampus Pontianak
    h) Sistem Informasi Kampus Sukabumi
    i) Teknik Informatika Kampus Pontianak
    j) Sastra Inggris

    k) Ilmu Komunikasi
    l) Akuntansi
    m) Manajemen
    n) Sistem Informasi Akuntansi (D3)
    o) Teknologi Komputer (D3)

    p) Sistem Informasi (D3)
    q) Bahasa Inggris (D3)
    r) Hubungan Masyarakat (D3)
    s) Periklanan (D3)
    t) Penyiaran (D3)

    u) Administrasi Bisnis (D3)
    v) Administrasi Perkantoran (D3)
    w) Perhotelan (D3)
    x) Manajemen Pajak (D3)
    y) Akuntansi (D3)

    Biaya kuliah di Universitas BSI

    Rp4.000.000 kisaran per-semester

    Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Daftar jurusan di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

    a) Perpajakan (D3)
    b) Administrasi Bisnis (D3)
    c) Administrasi Publik
    d) Administrasi Bisnis
    e) Manajemen Komunikasi
    f) Hospitality dan Pariwisata
    g) Manajemen Logistik

    Biaya kuliah di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

    Rp350.000 – Rp700.000 per bulan

    Demikian daftar 3 kampus swasta terbaik di Depok, Jawa Barat. Bagi yang ingin kuliah di sini, siapkan persyaratan dan ketahui dulu info biaya kuliah di kampus tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Potong Gaji ASN

    Prabowo Tegaskan Efisiensi Anggaran Tak Potong Gaji ASN

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut narasi yang menyebutkan efisiensi anggaran negara yang sedang dilakukan oleh pemerintahannya akan memangkas gaji aparatur sipil negara (ASN) adalah tidak benar.

    “Narasi isu gaji (ASN) dipotong itu tidak benar,” tegas Prabowo saat berbicara pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). 

    Prabowo mengatakan efisiensi anggaran ini tidak mengganggu operasional sehari-hari. Anggaran yang dihemat itu akan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat luas, seperti penyediaan pupuk hingga perbaikan sekolah.

    Prabowo mengajak parpol di koalisinya itu untuk mendukung langkah efisiensi anggaran ini. “Memang saya ingin laksanakan efisiensi anggaran tetapi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” ujar Prabowo.

    Prabowo mengatakan langkah penghematan ini menyangkut pengurangan kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas ke luar negeri. 

    “Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group disscusion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Enggak usah seminar lagi,” tegasnya.

    Prabowo menyebut penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai sekitar Rp 300 triliun tanpa menyentuh program-program berjalan yang penting, termasuk di bidang pendidikan.

    “Kita sudah menghemat sekitar Rp 300 triliun. Program-program berjalan tidak ada yang disentuh apalagi pendidikan,” jelasnya.

    Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan kriteria kegiatan pemerintahan yang terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah.

    “Kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan, dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini, tidak akan terdampak pada PHK pegawai honorer, biaya UKT Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

    “Langkah efisiensi anggaran ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT,” kata Sri Mulyani.