Topik: Uang Kuliah Tunggal

  • Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    Besok CASN dan PPPK 2024 Bakal Demo Prabowo Tuntut Pengangkatan: Nasib Jutaan Orang Dipertaruhkan!

    PIKIRAN RAKYAT – Para calon aparatur sipil negara (CASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan menggelar aksi untuk menuntut pencabutan Surat Edaran yang berisi penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK Tahun Anggaran (TA) 2024.

    Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap penundaan yang berdampak pada nasib lebih dari 4 juta CASN dan PPPK di seluruh Indonesia. Seruannya dirilis via X (dulu Twitter), Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 Maret 2025 mulai pukul 08.30 WIB di beberapa lokasi strategis, antara lain DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Istana Negara.

    Para peserta aksi nantinya akan menuntut agar Menpan RB segera mencabut surat edaran yang telah dikeluarkan, dan mengembalikan jadwal pengangkatan yang sesuai dengan ketentuan yang ada sebelumnya.

    “Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!!” demikian bunyi takarir seruan di X, dikutip Minggu, 9 Maret 2025.

    Aksi ini diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas demi kesejahteraan jutaan tenaga kerja di sektor pemerintahan.

    ???? AJAKAN UNTUK AKSI

    Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada p4ndem1 tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan!! pic.twitter.com/4vIIc8DlFc

    — Tanyarl ???? (@tanyakanrl) March 7, 2025

    Berikut sederet komentar warganet perihal seruan demo esok hari:

    @Jua****: “Pengangkatan cpns & PPPK ditunda.. Yg lain ga d tunda, mayor tedy naik pangkat, kementerian kehutanan ngajak kadernya kerja bareng dll. Lelucon.”

    @gyp****: “Harusnya tuh yg dipotong anggaran gak perlu. Bukan perihal yg berefek domino gini. Buat temen2 yg udh resign, udh berenti lanjutin S2 tuh gmna. Dikira bayar UKT pake daun.”

    @Buru***: “Wkwkwkwkw komedi komedi.. Feel sorry to casn 2024, but im in you guys. Birokrasi kita butuh letupan letupan gini. Mulai lah, gw tau ini bakal terjadi, dan ini cuman masalah bom waktu aja. Lawan warisan orba, lawan warisan bapak ibu kalian, lawan pejabat gak tau malu itu!”

    @Cat***: “Intinya adalah berhati hati. Jangan sampai pas demo aparat petinggi tau kalian dari instansi mana 🙂 kadang menyuarakan kebenaran bakal jadi boomerang 🙂 semangat para penuang NIP.”

    Ditunda karena Efisiensi?

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 disesuaikan menjadi Oktober 2025.

    Menpan RB mengaku ini bukan penundaan tapi agar semua CPNS 2024 dapat diangkat secara bersamaan, ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen.

    Menurut Menteri PANRB, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan.

    “Kan baru diputuskan barusan, DPR sama pemerintah sudah sepakat untuk semuanya akan diselesaikan. Oktober CPNS,” ucap Rini Widyantini di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Ia memastikan penyesuaian pengangkatan CPNS ini bukan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

    Pihaknya mengaku perlu menyelesaikan pengumuman-pengumuman soal CPNS di berbagai instansi.

    “Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN,” lanjut Menpan RB.

    Menurutnya, penyesuaian mempertimbangkan guna menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN sampai penataan ASN nasional secara menyeluruh, dan usulan penundaan seleksi sejumlah daerah. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kepulauan Seribu tata TPU Pulau Lancang guna peningkatan layanan

    Kepulauan Seribu tata TPU Pulau Lancang guna peningkatan layanan

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan saat meletakkan batu pertama pembangunan gedung kantor di TPU Pulau Lancang. ANTARA/HO-Pemkab Kepulauan Seribu

    Kepulauan Seribu tata TPU Pulau Lancang guna peningkatan layanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 02 Maret 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Pulau Lancang Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada warga setempat.

    “Melalui penataan dan kehadiran kantor pengelola diharapkan masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengurusnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia pembangunan ini memiliki manfaat yang besar, tentunya ini menandakan bahwa pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fadjar menjelaskan TPU Pulau Lancang akan direvitalisasi dan ditata agar lebih asri dan bersih sehingga, mereka yang berkunjung ke TPU bisa merasa semakin nyaman.

    “Insyaallah, pengerjaan akan selesai tahun ini dan kami berharap masyarakat ikut mendukung agar prosesnya bisa berjalan lancar,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Unit Kerja Teknis (UKT) 2 Kabupaten Kepulauan Seribu Sofyan mengatakan revitalisasi dan penataan TPU Pulau Lancang merupakan aspirasi warga. Menurut dia selama ini tidak ada penjaga tetap di TPU dengan luas 10.876 meter persegi tersebut.

    “Pembangunan ini mencakup kantor dua lantai pengelola TPU sekaligus membangun pagar makam,” katanya.

    Menurut dia proses pengerjaan revitalisasi TPU Pulau Lancang akan dilakukan oleh pihak ketiga dengan target selesai dalam enam bulan.

    “Bulan ini akan dimulai pengerjaan dan semoga berjalan lancar dan tidak ada hambatan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Sosok Ghazyendha Aditya Pratama, Anak Kapolda yang Doyan Pamer Kekayaan, Kelakuan Dikuliti Warganet

    Sosok Ghazyendha Aditya Pratama, Anak Kapolda yang Doyan Pamer Kekayaan, Kelakuan Dikuliti Warganet

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Ghazyendha Aditya Pratama, anak polisi yang kini disorot akibat gaya hidup mewahnya.

    Diketahui Ghazyendha Aditya Pratama adalah anak dari Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

    Sosoknya sedang menjadi sorotan warganet karena kerap pamer gaya hidup mewah.

    Ia disebut sering flexing alias pamer kekayaan, mulai dari transaksi Rp1,2 miliar dalam sebulan hingga naik jet pribadi.

    Akan tetapi, pasca-dihujat warganet, akun Instagram, Twitter, hingga TikTok milik anak Kapolda Kalsel tersebut mendadak hilang.

    Awal mula nama Ghazyendha Aditya Pratama menjadi viral adalah saat ia mengunggah ucapan ulang tahun untuk ayahnya di akun X atau Twitter @ghazyysuck3r.

    Rupanya, unggahan tersebut juga ia iklankan, sehingga banyak mendapat impresi dari netizen X.

    Sontak, warganet pun menelusuri sejumlah akun media sosial milik Ghazyendha.

    Mereka pun menemukan sejumlah unggahan lain Ghazyendha yang memperlihatkan flexing kekayaan.

    Beberapa unggahan Ghazyendha yang sangat disorot di antaranya yakni foto naik jet pribadi, tangkapan layar pengeluaran pribadi yang mencapai Rp1 miliar, hingga koleksi barang-barang bermerek seperti Gucci dan outfit mewah lainnya.

    Lantas, seperti apakah sosok Ghazyendha Aditya Pratama? Berikut profilnya yang dihimpun Tribunnews dari sejumlah sumber.

    Profil Ghazyendha Aditya Pratama

    Ghazyendha Aditya Pratama adalah anak dari Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.

    Ibunya bernama Yeni Susanty, S.E., M.M., M.H.

    Dalam data di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek (PDDikti), nama Ghazyendha Aditya Pratama tercatat pernah mengenyam kuliah di dua universitas di Indonesia.

    Ia pernah mengenyam pendidikan di Unviersitas Megou Pak Tulang Bawang Lampung pada 2016.

    Di sana, ia kuliah dengan mengambil jurusan S-1 Manajemen.

     
    Pada periode 2019/2020, ia berhasil dinyatakan lulus.

    Ghazyendha juga pernah mengenyam pendidikan kuliah di Unviersitas Pelita Harapan (UPH).

    Di UPH, ia mengambil jurusan program studi S-1 Hukum.

    Namun, anak Irjen Rosyanto ini mengajukan pengunduran diri pada semester ganjil tahun 2024/2025.

    Ghazyendha kini disebut-sebut berkarier di PT. Tunggal Utama Lestari yang terletak di di Kelumpang Hilir, Kota Baru, Kalimantan Selatan.

    Di sana, ia menjabat sebagai Direktur Utama alias Dirut.

    Konon kabarnya perusahaan tersebut konon bergerak di bidang jasa konstruksi dan tambang batu bara.

    Warganet pun juga bertanya-tanya dari mana sumber kekayaan yang dimiliki Ghazyendha.

    Mengingat, sang ayah adalah perwira tinggi (Pati) Polri dengan gaji yang dapat ditakar setiap bulannya.

    Berapa harta kekayaan ayah Ghazyendha Aditya?
    Informasi soal harta kekayaan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, ayah Ghzyendha tidak bisa ditemukan pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Komisi Penyelenggara Negara (KPK).

    Seorang perwira tinggi yang menjabat Kapolda dinilai seharusnya menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK melalui LHKPN.

    Royanto sendiri sudah mengemban jabatan sebagai Kapolda Kalsel sejak November 2024.

    Sebelum itu, ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Wakapolda Kalsel sejak akhir 2022.

    Polisi kelahiran Purworejo, 26 Februari 1970, itu juga pernah menjabat posisi strategis di wilayah hukum Polda Kalsel.

    Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kapolres Kotabaru pada 2011.

    Lalu, Rosyanto juga sempat menjabat sebagai Kabidpropam Polda Kalsel pada tahun 2013.

    Sementara itu, aksi flexing juga pernah dilakukan oleh istri tokoh ternama.

    Hanum Rais, putri dari politisi Amien Rais memberikan surat terbuka bagi Erina Gudono yang tengah ramai diperbincangkan.

    Menantu bungsu Presiden Jokowi itu mengunggah beberapa postingan Instagram Story yang akhirnya menuai perbincangan masyarakat.

    Di tengah caruk maruk dan aksi demo menolak Revisi RUU Pilkada yang melengangkan jalan Kaesang untuk menjadi kepala daerah di usia muda, Erina Gudono istrinya malah flexing.

    Aksi memamerkan gaya hidup mewah di Amerika Serikat itu lantas menjadi bulan-bulanan netizen.

    Di tengah kericuhan demonstrasi di Indonesia,Erina Gudono yang tengah menempuh pendidikan social justice justru sibuk pamer kemewahan babymoon di Amerika Serikat.

    Erina Gudono mengunggah foto di dalam pesawat private jet Gulfstream, makan sushi ratusan juta, roti seharga Rp 400 ribu hingga belanja stroller bayi seharga Ro 30 juta.

    Publik mrnyayangkan ex Puteri Indonesia itu tak berempati.

    Erina dan Kaesang asyik santai sementara seluruh lapisan masyarakat bersatu melakukan aksi demo dalam upaya mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak diobrak-abrik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

    Anak polutisi Amien Rais, Hanum Rais lantas membuat surat terbuka untuk Kaesang Pangarep dan Erina Gudono.

    Surat tersebut berisi kalimat menohok yang ditujukan kepada Erina Gudono dan Kaesang Pangarep.

    “Surat terbuka untuk Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang tengah melukai gerakan rakyat hari ini dengan pamer kemewahan dan hidup hedonisme di Amerika Serikat

    Mba dan Mas, jutaan pemuda-pemudi Indonesia saat ini hidupnya terseok-seok. 

    Ada yang terjerat pinjol, judol, hingga akhirnya mengakhiri dan mencabut nyawanya sendiri. 

    Ada yang pintar bahkan jauh lebih pintar dari Anda dan saya tapi gak punya nafas untuk bayar UKT karena bapak ibunya hanya buruh cuci dan tukang bangunan. 

    Ada yang berdarah-darah belajar biar lulus ujian tapi berhari-hari listrik dan airnya mati. 

    Ada yang pontang-panting Mbak Mas cari biaya nikah, ngutang ngemplang sana sini. 

     Ada yang berjibaku cari KPR untuk anak istri biar punya rumah sempit. Rumah sempit setara 25 meter aja.

    Ada yang tiap malam bersimpuh menangis di atas sajadah berharap impiannya jadi pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Ada yang menunggu orang tuanya di rumah sakit bangsal kelas tiga terus tepok jidat, eh BPJS-nya telat dibayar. 

    Oh ya Mbak Erina, ada yang hamil seperti Mbak Erina namun jangankan beli stroller Mbak, jangankan naik private jet buat baby moon, beli asam folat seharga 10 ribu saja dia tidak mampu.

    Ada yang baru saja bersalin tapi dia nangis lebih kencang dari bayinya karena tahu begitu lahir dia nanggung utang bapakmu Rp 14.000 Triliun. 

    Ada yang pagi ini sarapan nasi garam dan cemas perutnya siang nanti makan apa. 

    Jangankan makan sehelai roti seharga 400 ribu seperti Anda, mereka pergi ke toilet saja bingung apa yang dikeluarkan dari perutnya. 

    Di hari ini kami bergerak karena nurani kami dijadikan kain pel. Hukum dicabik-cabik oleh bapak Anda dan antek-anteknya di DPR. 

    Kamu dan suamimu mempertontonkan kemewahan dan hedonisme di Amerika Serikat. 

    Sambil mungkin dalam hati Mas Kaesang membatin “Heri kalian budak-budakku gelarkan karpet merah untuk jabatan gubernurku.”

    Sakit Mbak, sakit hati kami.

    Kamu mencemooh kami, para kelas pekerja dan kelas tergopoh-gopoh ini yang tengah memperjuangkan nasibnya dengan aksi flexing-mu. 

    Kalian gak punya hati, gak punya empati, gak punya kepekaan bahkan secara sadar dan intensi.

    Kalian sungguh-sungguh melukai perjuangan kami hari ini. Kami tandai.”

    Sosok asli pemilik pesawat jet pribadi yang digunakan Erina Gudono dan Kaesang (Instagram Erina Gudono)

    Seperti diketahui, nama putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjadi sorotan publik di media sosial selama berhari-hari.

    Di media sosial, publik ramai-ramai mempertanyakan dan mengulik dugaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER yang diterima Kaesang.

    Pesawat itu diduga digunakan Kaesang bersama istrinya, Erina Gudono, untuk jalan-jalan di Amerika Serikat.

    Dari jarak dan waktu yang ditempuh, tarif penggunaan pesawat itu diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, pimpinan lembaga antirasuah memerintahkan Direktur Pelaporan Gratifikasi dan Direktur Pelaporan dna Penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk meminta klarifikasi kepada Kaesang.

    “Pimpinan sendiri sebenarnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, tolong dong itu informasi-informasi dari media itu diklarifikasi,” ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

    Alex mengatakan, KPK memegang prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

    Pimpinan KPK pun meminta bawahannya tidak ragu dan takut utnuk meminta klarifikasi kepada Kaesang karena merupakan tugas lembaga antirasuah.

    Mereka juga diminta peka dan bertindak proaktif menjawab pertanyaan publik terkait dugaan gratifikasi itu.

    “Jangan sampai pertanyaan masyarakat itu menggantung, ini apa ini kejadiannya, apakah masuk gratifikasi? Siapa yang memberikan fasilitas itu dan sebagainya harus clear,” ujar Alex.

    Berikut klarifikasi pihak Bea Cukai setelah ramai ditandai dalam video yang beredar di media sosial cuplikan diduga Erina dan Kaesang turun dari pesawat jet pribadi dan membawa barang belanjaan mewah. (Twitter atau X)

    Ketika dikonfirmasi lebih lanjut, Alex menyebut Kaesang tetap bisa dimintai klarifikasi meskipun ia bukan penyelenggara negara.

    Kaesang hanya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan memiliki sejumlah perusahaan.

    Menurut Alex, klarifikasi tetap bisa dilakukan karena Kaesang merupakan anak Presiden Jokowi.

    “Bisa. secara umum bisa. Ya kalau enggak bisa ya kayak saya, saya suruh saja anak saya untuk ‘kamu terima saja semua itu’. Slesai sudah, bukan saya yang melakukan itu anak saya,” ujar Alex. Adapun delik gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    Subyek hukum dalam pasal itu adalah penyelenggara negara dilarang menerima apa pun dan wajib melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja.

    Mantan Hakim Pengadilan Tipikor ini mengatakan, KPK tetap bisa meminta klarifikasi sepanjang fasilitas yang diterima seorang anak atau anggota keluarga lainnya berhubungan dengan jabatan orangtuanya.

    “Masyarakat pengin tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas dan sebagainya, apakah membayar sendiri? Ataukah free? Kan begitu,” tutur Alex.

    Menurut dia, KPK tak perlu meminta klarifikasi kepada Kaesang jika ia menjelaskan kepada publik apakah penggunaan jet pribadi itu fasilitas dari orang lain atau menggunakan uang sendiri.

    Jika jet pribadi merupakan difasilitasi orang lain, Kaesang harus menjelaskan kapasitasnya menerima pemberian itu.

    Sementara, jika penggunaan jet pribadi itu merupakan sewa maka ia harus menunjukkan bukti pembayarannya.

    “Intinya itu supaya masyarakat juga enggak bertanya-tanya terus,” ucap Alex.

    Sebagian artikel ini telah tayang di BangkaPos.com

  • MPR: Tumpang tindih aturan terkait pendidikan tinggi harus dibenahi

    MPR: Tumpang tindih aturan terkait pendidikan tinggi harus dibenahi

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan tumpang tindih aturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi harus segera dibenahi dengan diawali pemetaan yang jelas.

    “Karena antara peraturan satu dan lainnya jelas-jelas bertentangan sehingga penting untuk menetapkan prioritas aturan mana yang krusial untuk dibenahi,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Rerie dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

    Dia memberikan salah satu contoh peraturan yang tumpang tindih pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    Aturan itu menyebutkan bahwa kesempatan dosen untuk meningkatkan kompetensi disyaratkan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat), seminar, loka karya, serta kegiatan lainnya.

    “Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam satu tahun masa perjanjian kerja,” ujarnya.

    Untuk itu, Rerie mengatakan tumpang tindih aturan yang melahirkan tafsir beragam itu harus segera diperbaiki.

    “Kita harus membiasakan diri untuk tidak menabrak aturan yang ada,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, dia mendukung usulan MPRTNI untuk merelaksasi blokir efisiensi anggaran pada program atau kegiatan prioritas sebagai konsekuensi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Rerie menyebut relaksasi blokir efisiensi anggaran itu dapat dilakukan pada anggaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) belanja operasional, Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Badan Layanan Umum (PNBP/BLU).

    Dia pun mendorong pelaksanaan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tetap mengacu pada ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Pada pelaksanaan otonomi perguruan tinggi, dia berharap MRPTNI bisa memberi petunjuk yang jelas terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi, terutama perihal sinkronisasi otonomi akademik.

    Dia juga meminta MRPTNI bisa memberikan informasi terkait standardisasi biaya minimum dalam menentukan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi.

    “Dengan begitu, tidak terjadi lagi setoran uang kuliah diblokir,” ucapnya.

    Rerie pun mengingatkan bahwa saat ini cukup banyak dosen dengan keahlian tertentu akan memasuki masa pensiun sehingga perlu segera dicarikan solusi untuk menyediakan dosen pengganti, mengingat rumitnya persyaratan administrasi untuk menjadi dosen yang memenuhi kompetensi.

    “Bila dampak kondisi itu tidak segera diantisipasi, nasib keberlanjutan belajar para mahasiswa jadi tidak jelas,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cerita Korban Aplikasi DBC, Demi Deposit Sampai Pakai Uang UKT Anak hingga Tabungan Lebaran

    Cerita Korban Aplikasi DBC, Demi Deposit Sampai Pakai Uang UKT Anak hingga Tabungan Lebaran

    JABAR EKSPRES – Paska terbukti sebagai penipuan, Korban aplikasi Dream Book City (DBC) akhirnya berkeluh kesah di sosial media, mereka menceritakan dari mana saja uang yang digunakan untuk deposit.

    Ada yang rela menggunakan tabungan sekolah anak, menjual rumah, menjual tanah, hingga meminjam pinjaman online demi bisa deposit agar mendapatkan keuntungan besar.

    Sialnya, sebelum berhasil mengambil atau menarik keuntungan dari aplikasi ini, ternyata aplikasi sudah tidak bisa lagi melakukan pencairan, dan sudah keburu terbukti sebagai penipuan.

    Sehingga semua uang anggotanya yang masih ada di dalam saldo aplikasi terancam hilang dan hangus, hal ini yang lantas membuat banyak anggotanya marah dan kesal dan diungkapkan di berbagai media sosial.

    Baca juga :Korban Aplikasi DBC Gruduk Polda Jambi Minta Pelaku Penipuan Ditangkap

    “Saa gak utang, tapi saya pertaruhkan yang UKT (Uang kuliah Tunggal) semester ank saya, rncana mkek seminggu, tapi saya diam dan berdoa semoga jumay ini bisa normal.kmbali,” tulis akum mom Echa di facebook

    “Asli kamu D2 be galau niam lemes, tau niam dibelikan baju anak nyicil untuk baju lebaran, nak puaso malah ketipu, nasib2,” tulis akun @ratnasari.

    “Aku D3 suami D3 adikku D4 kakaku D5, menangis darah kai dibuatnya,” tulsi akun @delva

    “Aku ini D4 dan D3 apa tidak gila, mana yang ikut keluarga juga, belum lagi orang luarnya belum pada narik juga.” tulis akun @yusnia.

    Dan banyak lagi cerita lainnya yang mengungkapkan kekesalan dan kesediah para korban karena mengalami kerugian akibat aksi penipuan dari aplikasi DBC.

    baca juga : Terbukti SCAM, Member Aplikasi DBC Masih Yakin Bisa WD Tanggal 24 Februari

    Kini para korban sedang berupaya untuk mendapatkan uangnya kembali, mereka mengadukan kejadian tersebut ke Polisi, dan meminta bantuan Polisi untuk menangkpa para penipu tersebut.

    Aplikasi DBC sudah dicurigai sebagai aplikasi money game yang terindikasi penipuan karena menggunakan skema ponzi, sudah banyak influenser yang memberikan peringatan terkait bahayanya aplikasi ini.

    Meski diawalnya terbukti membayar dan memberikan keuntungan, namun jika membernya sudah terlena dan serakah ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dengan deposit besar-besaran, maka aplikasi bisa sewaktu-waktu menghilang membawa kabuar uang semua anggotanya.

  • PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bondowoso pada Jumat (22/2/2025) siang.

    Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Athoilah, selaku koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada ketidaklayakan lingkungan pembelajaran, khususnya di Bondowoso.

    “Tuntutan kami jelas, menolak efisiensi anggaran pendidikan. Kami meminta Komisi IV DPRD Bondowoso untuk menindaklanjuti hal ini,” kata korlap aksi.

    Ratusan mahasiswa PMII Cabang Bondowoso aksi di depan gedung DPRD setempat, Jumat (21/2/2025). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Dalam waktu 7 x 24 jam, lanjutnya, DPRD Bondowoso harus membuat surat pernyataan yang menjamin tidak ada efisiensi anggaran pendidikan di Bondowoso.

    “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu seminggu, kami akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar,” sergah Athoilah.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Sains.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk berkurangnya beasiswa KIP-K dan naiknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa pihaknya telah membahas isu ini dengan tim anggaran.

    “Sebetulnya kami sudah bergerak sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 muncul. DPRD sudah memanggil tim anggaran untuk membicarakan efisiensi ini, dan kami sepakat bahwa jika menyangkut pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, kami menolak efisiensi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Imam Khalid menjelaskan bahwa Bondowoso mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp 55 miliar.

    DPRD masih menghitung dampak refocusing anggaran tersebut dan akan terus mengawal kebijakan agar sektor pendidikan tidak terkena imbasnya.

    “Kami di DPRD juga punya teman-teman di DPR RI. Insya Allah, kami akan terus bersuara agar kebijakan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” tambahnya. (awi/but)

  • Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendikti Saintek
    )
    Brian Yuliarto
    memastikan bahwa tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (
    UKT
    ) bagi mahasiswa.
    Dalam rapat pertama bersama Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia, Brian meminta para rektor menyampaikan hal tersebut.
    “Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDIKTI informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT,” ujar Brian dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/5/2025).
    Brian juga mengimbau para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT.
    “Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” katanya.
    Brian menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
    Dia juga menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar selama ini tidak terjadi kesalahpahaman.
    “Mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa, dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga,” ujarnya.
    Brian menyebut bahwa perguruan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kami mendorong dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo, menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
    Lebih lanjut, Brian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi serta memberikan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa UKT di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri berpotensi naik imbas adanya
    efisiensi anggaran
    pendidikan.
    Kemendiksaintek diketahui terkena pemangkasan anggaran mencapai Rp 14,3 triliun. Akibatnya, pagu anggaran awal Rp 56,6 triliun menjadi Rp 42,3 triliun.
    Pemangkasan anggaran di Kemendikbudsaintek tersebut sempat dikhawatirkan memangkas anggaran untuk beasiswa, terutama
    KIP Kuliah
    .
    Meski potensi kenaikan UKT dan berkurangnya beasiswa KIP sudah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi kekhawatiran tentang kenaikan UKT masih menjadi perbincangan di masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendiktisaintek diganti, Pengamat: Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.

    “Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya, Rabu (19/2) dalam sebuah wawancara.

    Adi menyebut pergantian ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.

    “Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita,” ujarnya.

    Ia juga menyebut bahwa momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.

    “Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga,” kata Adi. 

    Sementara itu di acara yang sama, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya. 

    “Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” jelas Ujang. 

    Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.

    “Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR,” tegas Ujang.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) berkaitan dengan aksi demo mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

    Menurut Iwan, Satryo menjadi penyebab mahasiswa turun ke jalan lantaran mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar saat Rapat Kerja di DPR RI terkait potensi menaikkan uang kuliah mahasiswa imbas kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bahwa imbas efisiensi akan bisa menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran publik khususnya mahasiswa, maka muncullah demonstrasi,” kata Iwan melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu 19 Februari 2025.

    Iwan menyebut, menjadi hal lumrah jika Presiden Prabowo Subianto marah kepada Satryo dan mengambil langkah tegas pencopotan.

    Sebab, lanjut Iwan, seharusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, seperti hanya berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, fokus grup diskusi, dan bukan terhadap biaya kuliah atau belanja pegawai.

    “Belum lagi sebelum ini, Mendiktisaintek membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bahasanya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti,” kata Iwan menandasi.

    Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

    “Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat,” kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.

    Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

    Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

    Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

    “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” dikutip dari akun Instagram @bemui_official.

  • Dibalik Fenomena #KaburAjaDulu: Pendidikan Mahal, Kerja Susah

    Dibalik Fenomena #KaburAjaDulu: Pendidikan Mahal, Kerja Susah

    Jakarta: Fenomena #KaburAjaDulu mencuat di media sosial sebagai respons terhadap meningkatnya biaya pendidikan dan terbatasnya peluang kerja di Indonesia. 
     
    Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang merasa terdesak untuk mencari peluang di luar negeri.
    Biaya pendidikan yang terus meningkat
    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 
     
    Mengutip Metrotvnews.com, BPS melaporkan kelompok pendidikan pada Agustus 2024 mengalami inflasi 0,65 persen secara bulanan (month to month/mtm). 

    Kenaikan ini membuat akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh masyarakat luas. 
     
    Biaya pendidikan sekolah dasar tercatat mengalami inflasi 1,59 persen (mtm) pada Agustus 2024, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,19 persen (mtm).
     
    Kemudian biaya akademi atau perguruan tinggi mengalami inflasi 0,46 persen (mtm) di Agustus 2024, lebih tinggi dari Juli 2024 yang tercatat 0,14 persen (mtm).
     
    Sementara biaya sekolah menengah pertama mengalami inflasi 0,78 persen (mtm) di Agustus 2024, turun dari Juli yang mencapai 1,06 persen (mtm).
     
    Sedangkan penurunan terjadi pada biaya sekolah menengah atas dari 0,79 persen (mtm) di Juli 2024 menjadi 0,36 persen (mtm) di Agustus 2024.
     
    Sebab utama dari inflasi kelompok pendidikan itu ialah adanya kenaikan biaya untuk SPP di sekolah dasar maupun UKT di akademi maupun perguruan tinggi.
     

    Tingkat pengangguran dan terbatasnya peluang kerja
    Di sisi lain, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mengalami penurunan menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024, jumlah pengangguran masih mencapai 7,47 juta orang, 
     
    Penurunan ini belum cukup signifikan untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang layak. 
     
    Kondisi ini diperparah dengan menyusutnya kelas menengah Indonesia, yang turun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. 
     
    Penurunan ini berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 
     
    Faktor-faktor seperti kurangnya investasi di sektor industri berpenghasilan tinggi dan dominasi sektor komoditas dengan upah rendah menjadi penyebab utama fenomena ini. 
    Dampak dan Respons Masyarakat
    Kombinasi antara biaya pendidikan yang kian mahal dan terbatasnya peluang kerja mendorong munculnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. 
     
    Tagar ini mencerminkan keinginan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencari peluang pendidikan dan pekerjaan di luar negeri sebagai alternatif.
     
    Adapun salah satu twit keresahan netizen tersebut adalah :
     
    “#Kaburajadulu ??? Lebih dihargai di luar negri, dan sulit mendapatkan pekerjaan layak di negara sendiri. Apakah masih bisa disebut tidak nasionalis jika bekerja diluar? Toh pada akhirnya kita sendiri yang bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri,” – @bsyafaa0272.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)