Topik: Tsunami

  • Bencana di Mana-Mana: Tsunami Jepang-Banjir Dubai hingga Gempa Vanuatu

    Bencana di Mana-Mana: Tsunami Jepang-Banjir Dubai hingga Gempa Vanuatu

    Big Stories 2024

    Bencana di Mana-Mana: Tsunami Jepang-Banjir Dubai hingga Gempa Vanuatu

    News

    1 jam yang lalu

  • Tsunami Bisa Hantam Jakarta 2,5 Jam Usai Megathrust Selat Sunda Pecah

    Tsunami Bisa Hantam Jakarta 2,5 Jam Usai Megathrust Selat Sunda Pecah

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap tsunami berpotensi menghantam wilayah Jakarta apabila segmen megathrust di Selat Sunda pecah. Masyarakat diminta waspada.

    Peneliti Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifa mengatakan potensi bencana gempa megathrust di wilayah selatan Jawa bisa terjadi kapan saja dan dapat memicu tsunami dengan skala besar seperti yang terjadi di Aceh 20 tahun silam.

    Rahma menjelaskan berdasarkan hasil risetnya, segmen megathrust di selatan Jawa, termasuk Selat Sunda, menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1.

    “Potensi megathrust ini dapat memicu goncangan gempa yang besar dan tsunami, yang menjalar melalui Selat Sunda hingga ke Jakarta dengan waktu tiba sekitar 2,5 jam,” kata Rahma usai menghadiri acara peringatan 20 tahun tsunami Aceh di Banda Aceh, Kamis (26/12), mengutip laman resmi BRIN.

    Dari hasil simulasi yang dilakukan BRIN dan tim peneliti berbagai institusi, tinggi gelombang tsunami imbas gempa megathrust Selat Sunda diperkirakan mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta.

    Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena serupa pernah terjadi dalam sejarah, seperti tsunami Pangandaran 2006 yang dipicu oleh marine landslide di dekat Nusa Kambangan.

    “Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya,” jelas Rahma.

    Mitigasi megathrust

    Rahma menekankan pentingnya mitigasi melalui pendekatan struktural dan non-struktural.

    Pendekatan struktural mencakup pembangunan tanggul penahan tsunami, pemecah ombak, serta penataan ruang di kawasan pesisir dengan memperhatikan jarak aman 250 meter dari bibir pantai.

    “Pembangunan hutan pesisir atau vegetasi alami seperti pandan laut dan mangrove juga menjadi solusi berbasis ekosistem untuk meredam energi gelombang tsunami,” ujar dia.

    Sementara itu, pendekatan non-struktural melibatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi bencana, pelatihan simulasi evakuasi, serta penyediaan jalur dan lokasi evakuasi yang memadai.

    Menurutnya, lembaga terkait dan pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki pemahaman tentang potensi bahaya tsunami, sistem peringatan dini yang efektif, serta kemampuan merespons dengan cepat.

    Menurut Rahma daerah perkotaan seperti Jakarta, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan, upaya mitigasi juga harus mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan.

    “Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa,” tuturnya.

    Sementara, untuk kawasan industri seperti Cilegon, potensi gempa juga dikhawatirkan dapat memicu kebakaran akibat kebocoran bahan bakar atau bahan kimia di pabrik-pabrik besar. Hal ini menjadi salah satu secondary hazard yang perlu diantisipasi melalui penerapan standar keamanan yang ketat.

    Gempa berulang

    Lewat penelitian paleotsunami, BRIN menemukan gempa megathrust di selatan Jawa memiliki periode berulang sekitar 400 hingga 600 tahun sekali. Dengan kejadian terakhir diperkirakan pada 1699, energi yang tersimpan saat ini telah mencapai titik kritis.

    “Bencana seperti tsunami Aceh mengajarkan kita bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa,” ujar dia.

    Sebagai upaya mitigasi kebencanaan, BRIN bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BMKG, dan institusi terkait lainnya guna memperkuat sistem peringatan dini tsunami, khususnya di Selat Sunda dan wilayah selatan Jawa.

    “Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan sensor deteksi perubahan muka air laut di kawasan rawan tsunami,” jelas Rahma.

    Bisa ‘pecah’ kapan saja

    BMKG mencatat saat ini ada dua zona megathrust yang masih jadi ancaman karena sudah lama tak melepaskan energi besarnya. Dua zona ini diprediksi dapat ‘meledak’ secara berulang dengan jeda hingga ratusan tahun.

    Dua zona itu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Sibert. Kedua zona ini disebut seismic gap, yakni zona sumber gempa potensial tapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir.

    Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, menuturkan dua zona megathrust ini “tinggal menunggu waktu” untuk pecah. Meski begitu, tidak diketahui pasti kapan zona megathrust ini bakal mengguncang daratan.

    “Rilis gempa di kedua segmen megathrust ini boleh dikata ‘tinggal menunggu waktu’ karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar,” kata Daryono dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

    Megathrust Selat Sunda, yang punya panjang 280 km, lebar 200 km, dan pergeseran (slip rate) 4 cm per tahun, tercatat pernah ‘pecah’ pada 1699 dan 1780 dengan Magnitudo 8,5.

    Sementara, Megathrust Mentawai-Siberut, dengan panjang 200 km dan lebar 200 km, sertaslip rate 4 cm per tahun, pernah gempa pada 1797 dengan M 8,7 dan pada 1833 dengan M8,9.

    Fakta-fakta Tsunami Dahsyat Aceh 20 Tahun Lalu (Foto: Basith Subastian/CNNIndonesia) (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?

    Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?

    Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian keuangan yang diakibatkan oleh praktik korupsi dalam proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp 18,4 miliar.
    Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yang memiliki peran penting, yaitu
    Aprialely Nirmala
    (AN) dan
    Agus Herijanto
    (AH).
    Aprialely Nirmala menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, NTB, yang dilaksanakan pada tahun 2014.
    Sementara itu, Agus Herijanto merupakan Kepala Proyek dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa kasus korupsi ini bermula pada tahun 2012, ketika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun rencana induk (master plan) untuk pengurangan risiko bencana tsunami.
    Dalam rencana tersebut, salah satu fokus utama adalah pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter, yang harus tahan terhadap gempa dengan kekuatan 9 Skala Richter.
    Pada tanggal 21 April 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengirimkan surat kepada Kepala SNVT PBL Provinsi NTB, Ika Sri Rezeki, untuk melaksanakan pengadaan
    proyek shelter tsunami
    dengan pagu anggaran sebesar Rp 23,2 miliar.
    KPK mengatakan, Aprialely Nirmala melakukan sejumlah tindakan yang merugikan proyek, termasuk mengubah Design Engineering Detail (DED) untuk shelter tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa adanya kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
    Hal ini menyebabkan kondisi ramp atau jalur evakuasi yang menghubungkan antarlantai shelter menjadi terlalu kecil, bahkan ramp tersebut hancur saat terjadi gempa.
    Walaupun terdapat perubahan desain yang signifikan, proyek tersebut tetap lanjut ke tahap lelang pada 2014, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk terpilih sebagai pemenang untuk pembangunan shelter tsunami.
    Setelah Agus Herijanto diangkat sebagai kepala proyek pembangunan shelter tsunami, KPK menduga bahwa ia bersama Aprialely Nirmala sadar akan banyaknya kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun tetap tidak melakukan perbaikan.
    “Sebenarnya mereka sudah mengetahui banyak kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun sampai dengan November 2014 tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan,” ungkap Asep.
    Lebih lanjut, KPK menduga Agus Herijanto juga melakukan penyimpangan anggaran sebesar Rp 1,3 miliar.
    Pasca dua kali gempa pada 29 Juli dan 5 Agustus 2018, yaitu berkekuatan 6,4 dan 7,0 SR, kondisi shelter dinyatakan rusak berat dan tidak dapat digunakan sebagai tempat perlindungan, padahal standar shelter seharusnya mampu bertahan hingga 9 SR.
    Akibat dari perbuatan mereka, Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH) kini disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Korupsi yang terjadi dalam proyek ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh infrastruktur yang dibangun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Refleksi 388 Tahun Sultan Iskandar Muda dan 20 Tahun Aceh Bangkit

    Refleksi 388 Tahun Sultan Iskandar Muda dan 20 Tahun Aceh Bangkit

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dalam semangat yang penuh makna, acara Haul Ke-388 Sultan Iskandar Muda sekaligus memperingati 20 Tahun Kebangkitan Aceh Pasca Tsunami menjadi momen refleksi sekaligus harapan. Acara ini tak hanya sekadar seremonial, tetapi juga wujud penghormatan terhadap sejarah dan upaya membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

    “Kegiatan Haul Iskandar Muda merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Para Komunitas yang peduli terhadap Sejarah Aceh sejak tahun 2012 dan 20 tahun Pasca Tsunami Aceh Bangkit ini dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Pembangunan Aceh,” ujar Ketua Panitia, Iskandar.

    Sultan Iskandar Muda adalah simbol kejayaan Aceh pada abad ke-16, saat Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kegemilangan. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara dengan wilayah yang membentang luas hingga Semenanjung Malaysia dan menjadi mercusuar peradaban.

    Karena itu kegiatan ini diselenggarakan untuk mengenang perjalanan sejarah KerajaanAceh di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda meukuta Alam, dimana saat itu Aceh mencapai puncak keemasan.Wilayah Kerajaan Aceh di masa kejayaan saat itu meliputi Aceh, Sumatra bagian Timur Siak sampai ke semenanjung Malaysia.

    “Selain itu Kerajaan Aceh juga dikenal sebagai Pusat Peradaban Islam di Asia Tenggara, tentu hal ini kita harapkan menjadi spirit generasi dan pemimpin sekarang untuk membawa Aceh kearah kemajuan dan kesejahteraan ke depan,” ucapnya.

    Tak hanya itu, peringatan ini juga untuk menanam pada diri masyarakat Aceh untuk tidak melupakan sejarah. Menurutnya, sejarah merupakan fondasi untuk bergerak ke masa depan yang lebih baik. Karena di dalam sejarah itu mencatat dan memberikan gambaran tentang perjalanan maupun peradaban suatu bangsa.

    “Oleh karena itu generasi muda di Aceh harus tahu sejarah, karena sejarah itu menunjukkan identitas diri kita, identitas bangsa kita. Kalau kita melupakan sejarah terutama sejarah masa suram, tidak mustahil sejarah itu akan muncul kembali dengan versi dan bentuk yang lain,” ucapnya.

    Tahun ini juga menjadi peringatan dua dekade pasca bencana tsunami yang mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004. Tragedi yang menghapus ribuan nyawa dan meluluhlantakkan wilayah ini telah menjadi saksi ketangguhan masyarakat Aceh.

    “Saat inilah pasca 20 tahun Tsunami mari kita bangkit dan berkolaborasi untuk membangun Aceh yang maju dan sejahtera demi anak cucu kita,” ucapnya.

    Adapun acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk, antara lain Sekjen MUNA Banda Aceh Tgk. Isramudi, Tuha Peet MUNA Banda Aceh Tgk. Muktaruddin, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, Penerus Kesultanan Daya Sultan Saifullah Alaidin Riayat Syah, Rektor Universitas Ubudiyah Prof. Adjunct Mariati.

    Sebagai informasi, Sultan Iskandar Muda telah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional melalui SK Presiden RI No. 077/TK/1993 atas keberaniannya memimpin Aceh melawan penjajahan Portugis, sekaligus membangun Aceh sebagai kerajaan maritim yang kuat.

    (ory/ory)

  • Shelter Tsunami di NTB Dikorupsi, KPK Tahan Eks Pejabat Waskita Karya (WSKT)

    Shelter Tsunami di NTB Dikorupsi, KPK Tahan Eks Pejabat Waskita Karya (WSKT)

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua orang tersangka pada kasus dugaan korupsi pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter Tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (30/12/2024).

    Dua orang tersangka yang ditahan yakni pejabat dari lingkungan kementerian serta BUMN. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan TES/Shelter Tsunami di Kecamatan Pemenangan, Kabupaten Lombok Utara 2014 Aprialely Nirmala (AN), serta Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) pada proyek tersebut, Agus Herijanto (AH). 

    “Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Senin (30/12/2024). 

    Pada kasus tersebut, KPK menuturkan bahwa proyek yang diduga dikorupsi itu berawal dari penyusunan masterplan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan TES/Shelter Tsunami. Fasilitas penanggulangan bencana itu ditargetkan harus tahan terhadap gempa berkekuatan 9 skala ritcher (SR). 

    Pagu anggaran untuk pembangunan proyek tersebut dipatok sebesar Rp23,3 miliar termasuk pengawasan dan pengelolaan. 

    KPK lalu menduga tersangka AN melakukan berbagai hal seperti mengubah Design Engineering Detail (DED) TES/Shelter Tsunami serta menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang dipertanggungjawabkan. 

    Salah satu dampaknya, kekuatan ramp atau jalur evakuasi yang menghubungkan antarlantai TES terlalu kecil dan kondisinya hancur pada saat terjadi gempa. 

    Kendati adanya kondisi tersebut, pengerjaan proyek tersebut tetap lolos ke tahap lelang pada 2014 dan Waskita Karya ditetapkan sebagai pemenang paket pekerjaan pembangunan di TES/Shelter Desa Bangsal Kabupaten Lombok Utara.

    Pada tahun yang sama, tersangka AH lalu diangkat sebagai kepala proyek tersebut.

    Lembaga antirasuah lalu menduga kedua tersangka mengetahui dengan sadar bahwa dokumen lelang pembangunan TES/Shelter Tsunami masih tidak layak dijadikan acuan kerja. Bahkan, pada saat rapat persiapan pelaksanaan pembangunan TES, tetap tidak melakukan perbaikan. 

    “Sebenarnya mereka sudah mengetahui banyak kekurangan pada dokumen lelang yang menjadi acuan kerja, namun sampai dengan November 2014 tidak ada tindakan untuk melakukan perbaikan,” terang Asep.

    Di sisi lain, tersangka AH diduga melakukan penyimpangan keuangan sebesar Rp1,3 miliar. 

    Adapun, setelah dua kali gempa pada 29 Juli dan 5 Agustus 2018, masing-masing berkekuatan 6,4 dan 7,0 SR kondisi shelter rusak berat dan tidak bisa digunakan untuk berlindung. Padahal, standar shelter itu harus bisa tahan terhadap gempa hingga 9 SR. 

    Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap proyek pembangunan TES itu pun menemukan terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18,4 miliar. 

    “Telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp18.486.700.654 [Rp18,4 miliar],” papar Asep. 

    Kedua tersangka lalu disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

  • KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB

    KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB

    Jakarta, CNN Indonesia

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) atau shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Dua orang tersangka yang ditahan  KPK adalah Agus Herijanto (AH) selaku kepala proyek pembangunan shelter dan Aprialely Nirmala (AN) yang merupakan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    “Kedua tersangka atas nama Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (30/12).

    Asep menjelaskan penahanan ini dilakukan setelah lembaga antirasuah mengantongi alat bukti dugaan korupsi yang kuat oleh dua tersangka dalam kasus ini.

    Ia mengatakan keduanya kemudian ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Cabang I Kelas I Jakarta Timur.

    “Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH),” jelas dia.

    “Dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025 dan penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Kelas I Jakarta Timur,” sambung Asep.

    Sebelumnya, KPK telah menetapkan kedua orang tersebut sebagai tersangka dalam kasus ini sejak Senin (8/7) lalu.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan sejak 2023 lalu.

    “Menetapkan dua tersangka yaitu satu dari Penyelenggara Negara dan satu lainnya dari BUMN,” kata Tessa kepada wartawan, Senin (8/7).

    Tessa sebelumnya menyebut kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp19 miliar.

    (ryn/kid)

    [Gambas:Video CNN]

  • Korupsi Proyek Shelter Tsunami di NTB, Siapa Tersangka Utama?

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek “Shelter” Tsunami di NTB

    KPK Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Proyek “Shelter” Tsunami di NTB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
    Dua orang tersebut adalah Aprialely Nirmala (AN) selaku Pejabat Pembuat Komitmen proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2014; dan Agus Herijanto (AH) selaku Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada pembangunan
    shelter tsunami di Lombok Utara
    tahun 2014.
    “Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH),” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam Konferensi Pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (30/12/2024).
    Asep mengatakan, KPK melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka ini selama 20 hari yaitu, mulai 30 Desember 2024 sampai dengan 18 Januari 2025.
    “Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Rutan dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” ujarnya.
    Ia juga mengatakan, berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara akibat korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Rp 18,4 miliar.
    Akibat perbuatannya, Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH) disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    Mereka diduga melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
    Untuk diketahui, Shelter tsunami itu merupakan tempat evakuasi sementara (TES) yang dibangun satuan kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Perwakilan NTB pada 2014.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, sejak 2023 lalu KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam proyek ini.
    Salah satu dari mereka merupakan penyelenggara negara sementara satu orang lainnya berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Namun, ia belum mengungkap identitas ketiga tersangka tersebut.
    “KPK sejak tahun 2023, telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ujar Tessa dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).
    Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, korupsi yang diduga dilakukan para tersangka adalah penggelembungan harga.
    Selain itu, KPK juga menemukan shelter yang dibangun tidak sesuai dengan standar.
    “Biasa itu terkait dengan spek pekerjaan yang di bawah standar dan ada mark up,” kata Alex saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Fakta 15 Menit Sebelum Petaka Hantam Wilayah Dekat RI Terungkap

    Fakta 15 Menit Sebelum Petaka Hantam Wilayah Dekat RI Terungkap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bencana alam sangat sulit diprediksi secara akurat. Misalnya bencana gunung berapi meletus. Memang polanya bisa dianalisa, tetapi sulit untuk benar-benar menentukan kapan bencana alam menghantam wilayah tertentu.

    Kendati demikian, ilmuwan baru-baru ini mendeteksi penemuan yang mengejutkan, bahwa beberapa gunung berapi memberikan petunjuk dalam beberapa menit sebelum letusan dahsyat terjadi.

    Para peneliti meninjau ulang beberapa data yang terlewatkan dalam kejadian gunung berapi Hunga Tonga-Hunga Ha’apai yang meletus dua tahun lalu.

    Letusan gunung berapi besar yang mengguncang Samudra Pasifik pada 2022 lalu itu didahului oleh gelombang seismik yang melintasi permukaan Bumi.

    Data tersebut dikumpulkan oleh seismometer yang berlokasi cukup jauh. Namun ahli berpendapat meskipun sinyal yang didapat jauh, dapat membantu orang bersiap menghadapi bencana letusan gunung berapi di masa mendatang.

    “Peringatan dini sangat penting untuk mitigasi bencana,” kata salah satu penulis studi Mie Ichihara, seorang ahli vulkanologi di Universitas Tokyo, dikutip dari Gizmodo, Senin (30/12/2024).

    “Gunung berapi di pulau dapat menimbulkan tsunami, yang merupakan bahaya yang signifikan,” imbuhnya.

    Tim tersebut memeriksa data seismometer dari stasiun di Fiji dan Futuna, lebih dari 750 kilometer dari pusat letusan.

    Dalam data tersebut, para peneliti menemukan jenis gelombang seismik yang bergerak di permukaan, yang disebut gelombang Rayleigh. Gelombang tersebut berasal dari arah letusan sekitar 15 menit sebelum kejadian. Gelombang Rayleigh memang tidak dapat dirasakan oleh manusia, tetapi seismometer tidak mengalami masalah dalam mendeteksinya.

    “Mengacu pada sinyal seismik dan citra satelit lainnya, kami menyimpulkan bahwa gelombang Rayleigh merupakan prekursor letusan paling signifikan tanpa aktivitas permukaan yang tampak,” tulis para peneliti dalam karya mereka, yang diterbitkan di Geophysical Research Letters.

    “Termasuk temuan kami dan hasil penelitian sebelumnya, kami mengusulkan skenario awal letusan pembentuk kaldera,” imbuhnya.

    Letusan yang terjadi pada 15 Januari 2022 itu penuh dengan gumpalan vulkanik setinggi 58 kilometer. Itu adalah yang terbesar yang pernah tercatat, bahkan ketinggiannya mencapai mesosfer Bumi hanya dalam waktu setengah jam.

    Seperti yang dicatat tim peneliti, letusan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai tidak didahului oleh aktivitas permukaan yang tampak. Akibatnya, gelombang Rayleigh menjadi indikator utama kehancuran yang akan segera terjadi.

    “Ketika gempa bumi biasa terjadi, gelombang seismik termasuk gelombang Rayleigh langsung digunakan untuk memperkirakan parameter sumber, seperti episentrum, kedalaman, magnitudo, dan mekanisme,” kata Ichihara.

    “Kemudian, parameter sumber digunakan untuk menyebarkan peringatan dini Tsunami. Akan tetapi, belum ada infrastruktur yang dapat memanfaatkan gelombang Rayleigh dari prekursor letusan seperti yang diidentifikasi dalam artikel kami, meskipun kami yakin hal itu bermanfaat,” imbuhnya.

    Pada saat letusan, para peneliti tidak berpikir untuk menggunakan analisis semacam ini secara langsung.

    Dalam makalah mereka, para peneliti menyarankan bahwa retakan pada kerak samudra di bawah dinding kaldera gunung berapi melepaskan gelombang seismik yang terdeteksi di Fiji dan Futuna.

    Kemudian, magma dari bawah kerak dan air laut di atasnya mengalir ke ruang magma gunung berapi di bawah permukaan, yang menyebabkan daratan di atasnya runtuh seingga memicu letusan.

    Tim menyarankan bahwa analisa data dari stasiun seismik yang terletak bahkan ratusan mil dari letusan dapat mengungkap kejadian tersebut sebelum dampak terburuknya terjadi. Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

  • BMKG Sebut Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merahnya

    BMKG Sebut Gempa Megathrust RI Hanya Tunggu Waktu, Ini Zona Merahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Gempa megathrust di Indonesia menjadi berita yang banyak dibicarakan sepanjang tahun 2024. Isu ini pertama kali muncul setelah gempa dahsyat berkekuatan 7,1 Skala Richter (SR) terjadi di Pulai Kyushu, Jepang pada 8 Agustus lalu.

    Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono kemudian memberikan peringatan bahwa gempa dari dua zona megathrust, yakni Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, tinggal tunggu waktu.

    Alasannya, dua zona itu sudah lama tak mengalami gempa atau ada seismic gap, yakni lebih dari dua abad. Biasanya, gempa besar punya siklusnya sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

    Namun BMKG sendiri belum dapat memastikan kapan bencana alam itu akan terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

    “Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi’ (tindakan mengurangi dampak bencana),” ujar Dwikorita.

    “Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan,” imbuh dia.

    Dwikorita melanjutkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

    “InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” jelasnya.

    Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

    Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.

    “Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.

    Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

    “Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.

    Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” pungkasnya.

    (dem/dem)

  • BMKG Kembangkan Sistem dan Standar Peringatan Dini Tsunami

    BMKG Kembangkan Sistem dan Standar Peringatan Dini Tsunami

    JAKARTA – Indonesia merupakan negara kedua dari 193 negara yang berisiko terkena bencana seperti tsunami. Bahkan, tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 merupakan tsunami terbesar ketiga di dunia.

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan bahwa hal ini terjadi karena Indonesia berada di antara lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia.

    Jika melihat kembali peristiwa gempa bumi 9,1 skala richter dan tsunami yang terjadi di Aceh hingga menewaskan ratusan ribu korban jiwa, BMKG perlu memperkuat sistem peringatan dini. Menurut Dwikorita, sistem ini sudah dibangun setelah tsunami terjadi.

    “Pasca tsunami Aceh 2004 pemerintah Indonesia membangun sistem peringatan dini tsunami dan diresmikan pada tahun 2008,” kata Dwikorita melalui siaran resmi BMKG yang diterima VOI Jumat 27 Desember.

    “Namun, beberapa kejadian tsunami seperti tsunami Palu 2018 mengungkap perlunya mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat,” lanjutnya.

    BMKG telah bermitra dengan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi pencegahan terbaik. Lembaga ini juga mengusulkan standar Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for tsunamis, ISO 22328-3.

    Standar ini dikembangkan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan Universitas Gajah Mada (UGM). ISO 22328-3 pun telah ditetapkan sebagai standar internasional dan melengkapi program Tsunami Ready UNESCO-IOC.

    Hingga saat ini, standar ISO 22328-3 telah diintegrasikan ke berbagai infrastruktur strategis seperti bandara, pelabuhan, dan lainnya. Dengan begitu, BMKG dapat meningkatkan manajemen keselamatan dan mengurangi risiko tsunami di masa depan.

    “Sekretariat ISO telah menerbitkan standar ini, kesesuaiannya dengan praktik lokal telah terbukti memberdayakan masyarakat untuk mengurangi risiko dan kerentanan, serta memperkuat kesiapan mereka terhadap tsunami,” ujar Dwikorita.