Xcloud.id

Topik: Tsunami

  • Jember Diguncang Gempa Magnitudo 3,5 Pagi Ini, Akibat Sesar Aktif

    Jember Diguncang Gempa Magnitudo 3,5 Pagi Ini, Akibat Sesar Aktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Hari Kamis, 16 Januari 2025 pukul 08.41.51 WIB wilayah Jember, JATIM dan sekitarnya diguncang gempa bumi tektonik.

    Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitudo 3,5.

    Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8.39° LS; 113.75° BT tepatnya di darat pada jarak 25 km arah Tenggara Jember, JATIM dengan kedalaman 20 Km.

    Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif.

    Guncangan gempabumi ini dirasakan di daerah Jember II-III MMI (Getaran dirasakan seperti truk yang melintas). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

    Hingga hari Kamis, 16 Januari 2025 pukul 09.47 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan belum ada aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

  • Kemungkinan Gempa Dahsyat di Jepang Naik Jadi 82 Persen!

    Kemungkinan Gempa Dahsyat di Jepang Naik Jadi 82 Persen!

    Jakarta –

    Panel pemerintah Jepang mengatakan pada hari Kamis (16/1) bahwa mereka telah sedikit menaikkan perkiraan kemungkinan “gempa dahsyat” menjadi 82 persen dalam 30 tahun ke depan.

    Menurut para ahli, gempa seperti itu berpotensi memiliki kekuatan dahsyat Magnitudo (M) 8-9, memicu tsunami besar, menewaskan beberapa ratus ribu orang, dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.

    Dilansir kantor berita AFP, Kamis (16/1/2025), Komite Penelitian Gempa Bumi mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan perkiraan kemungkinannya menjadi antara 75 dan 82 persen, dari sebelumnya antara 74 dan 81 persen.

    Hal ini menyangkut apa yang dikenal sebagai gempa megathrust subduksi di sepanjang Palung Nankai, jurang bawah laut sepanjang 800 kilometer (500 mil) yang membentang sejajar dengan pantai Pasifik Jepang.

    Palung ini adalah tempat lempeng tektonik samudra Laut Filipina “menunjam” — atau perlahan bergeser — di bawah lempeng benua yang menjadi tempat Jepang berada.

    Lempeng-lempeng tersebut menjadi macet saat bergerak, menyimpan sejumlah besar energi yang dilepaskan saat terlepas, yang berpotensi menyebabkan gempa bumi besar.

    Selama 1.400 tahun terakhir, gempa besar di Palung Nankai terjadi setiap 100 hingga 200 tahun, menurut Markas Besar Promosi Penelitian Gempa Bumi milik pemerintah Jepang.

    “Sudah 79 tahun sejak gempa terakhir, dan kemungkinan terjadinya gempa lagi meningkat setiap tahun dengan kecepatan sekitar satu persen,” kata seorang pejabat sekretariat Komite Penelitian Gempa Bumi kepada AFP.

  • Siapa Dalang di Balik Pembangunan Pagar Laut Misterius di Tangerang dan Bekasi?

    Siapa Dalang di Balik Pembangunan Pagar Laut Misterius di Tangerang dan Bekasi?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kemunculan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat menghebohkan publik. Pemerintah dinilai kecolongan dengan pemagaran wilayah perairan tersebut. Siapa dalang di baliknya?

    Pagar laut di Tangerang diakui sudah ada sejak September 2024. Baru mencuat ke publik setelah diungkap oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten berdasarkan hasil investigasi pihaknya.

    Kepala DKP Banten Eli Susiyanti mengatakan timnya menemukan ada pagar bambu terbentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji.

    Menurut Eli, struktur pagar laut itu terbuat dari bambu atau cerucuk, tinggi rata-rata 6 meter. Di atasnya dipasang anyaman bambu, paranet, dan karung berisi pasir sebagai pemberat.

    Pagar laut itu terbentang dalam 16 desa di enam kecamatan. Tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga desa di Kecamatan Kemiri, empat desa di Kecamatan Mauk, satu desa di Kecamatan Sukadiri, tiga desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua desa di Kecamatan Teluknaga.

    Keberadaan pagar laut itu dikeluhkan nelayan karena mengganggu aktivitas mereka mencari ikan. Pasalnya kapal nelayan harus memutari pagar itu sampai satu jam lebih, menghabiskan banyak bahan bakar.

    Belakangan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengeklaim pagar itu dibangun secara swadaya untuk mitigasi bencana tsunami dan abrasi.

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” kata Koordinator JRP Sandi Martapraja.

    Namun, klaim JRP diragukan. Pasalnya pembuatan pagar laut itu ditaksir menghabiskan dana miliaran rupiah. Temuan awal Ombudsman RI menyebutkan warga diupah Rp 100.000 per hari saat pembangunan pagar laut tersebut.

    Ada tudingan pagar laut di Tangerang dibangun oleh pihak pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 karena lokasinya dekat proyek strategis nasional (PSN) PIK. Namun, manajemen PIK 2 Toni membantah.

    “Soal pagar laut, kami sudah sampaikan melalui kuasa hukum kami kalau itu bukan dari kami. Tanggul laut itu bukan dari kami yang melakukan pembangunan,” kata Toni dalam konferensi pers.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menegaskan pagar laut di Tangerang bukan bagian dari PSN.

    “Saya tegaskan pagar laut ini bukan bagian dari PSN,” ujar Wahyu setelah meninjau pagar laut itu.

    KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit dan rekaman geotagging selama 30 tahun terakhir. Hasilnya menunjukkan bahwa area tersebut tidak pernah berbentuk darat atau tanah, dan didominasi sedimentasi, bukan abrasi.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan, KKP masih menginvestigasi siapa pemilik pagar laut di Tangerang.

    “Sampai sekarang pemiliknya belum ada yang datang. Kita enggak tahu buat apa. Jadi kita menerka-nerka saja. Yang ada kan di media semua omongannya, kita sampai sekarang belum ada yang mau datang mengaku sebagai pemilik,” katanya.

    KKP sudah menyegel pagar laut tersebut dan memberi waktu maksimal 20 hari kepada pemiliknya untuk dibongkar. Jika tidak, maka KKP akan membongkarnya secara paksa.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sudah meminta komisi teknis di parlemen untuk mengecek siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut di Tangerang.

    “Kita sudah minta komisi teknis, sekarang justru mengecek, siapa pihak yang bertanggung jawab. Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab gitu, ada nelayan, ada kelompok masyarakat, nah sehingga kalau tadi mau dipanggil, kita takut salah panggil,” ujar Dasco.

    Pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang dikeluhkan nelayan setempat. – (Beritasatu.com/Eka Jaya Saputra)

    Pagar Laut Melanggar Hukum
    Pembangunan pagar laut dinilai melanggar Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kusdiantoro mengatakan pemagaran laut juga melanggar konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982 yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

    Pembangunan pagar laut itu dapat menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. 

    Pembangunan pagar laut di Tangerang ternyata tak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

    Dalam undang-undang itu diamanatkan setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut secara menetap di perairan pesisir, wilayah pesisir, dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki KKPRL. Pelaksanaan KKPRL juga mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor15 Tahun 2023, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023.

    Pembangunan pagar laut di Tangerang juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mewajibkan semua pihak yang melakukan pemanfaatan ruang laut, untuk mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan.

    “Pemagaran laut seperti ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jika tidak ada izin atau kajian lingkungan yang jelas, tindakan ini adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa dibiarkan,” kataaAnggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan dalam keterangannya kepada media.

    Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang  mengkaji dampak lingkungan dari pembangunan pagar laut di Tangerang. Kajian akan dilakukan selama dua pekan, mencakup analisis dampak terhadap biota laut dan ekosistem perairan secara keseluruhan.

    “Kami akan memastikan apakah biota laut atau lingkungan secara umum terdampak oleh pagar laut Tangerang. Hasil kajian ini akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya,” kata Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLHK Ardyanto Nugroho.

    “Jika ditemukan kerusakan lingkungan yang melampaui ambang batas, kami akan menegakkan hukum, baik melalui sanksi administratif maupun proses pidana,” sambungnya.

    Ombudsman RI mendesak KKP segera membongkar pagar laut di Tangerang karena keberadaannya merugikan ribuan nelayan setempat. 

    “Dari keterangan pihak KKP bahwa sudah jelas ini (pagar laut) tidak berizin, sehingga sudah disegel. Ombudsman mendesak KKP untuk segera melakukan pembongkaran pagar tersebut karena merugikan nelayan,” kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika seusai sidak di lokasi pemagaran laut di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (15/1/2025). 

    Yeka menaksir kerugian nelayan di pesisir Tangerang selama lima bulan terakhir setidaknya mencapai Rp 9 miliar, karena akses mereka untuk mencari nafkah terganggung pemagaran laut. 

    “Karena pagar laut ini sudah berlangsung lama sejak Agustus 2024, semestinya tidak perlu menunggu 20 hari untuk pembongkaran. Namun, memang perlu persiapan sumber daya untuk melakukan pembongkaran ini,” ujarnya.

  • Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Lubuklinggau Sumsel

    Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Lubuklinggau Sumsel

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Lubuklinggau Sumsel, Kamis pagi (16/1/2025), pukul 08.07.27 WIB. Laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa Lubuklinggau berlokasi pada koordinat 3.12LS, 102.77BT, dengan episenter gempa berada di darat 18 km barat laut Lubuklinggau. 

    “Kedalaman gempa 209 km,” tulis BMKG.

    BMKG menyebutkan, gempa tidak berpotensi tsunami.

    Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

     

  • Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan Nasional 15 Januari 2025

    Bertemu AHY, Pratikno: Infrastruktur Buruk Akan Perparah Masalah Kesehatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan, infrastruktur punya peran krusial untuk memastikan kesehatan masyarakat karena infrastruktur yang buruk akan memperburuk kesehatan.
    Hal ini disampaikan Pratikno ketika bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Selasa (14/1/2025).
    “Perumahan yang baik, lingkungan yang bersih, serta infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menekan risiko penyakit seperti TBC. Infrastruktur yang buruk akan terus memperparah masalah kesehatan masyarakat,” kata Pratikno, dikutip dari siaran pers.
    Pratikno menyebutkan, penyakit seperti TBC kerap dipicu oleh kondisi perumahan yang tidak layak dan lingkungan yang kurang mendukung kesehatan.
    Mantan Menteri Sekretaris Negara ini melanjutkan, infrastuktur berupa air bersih dan sanitasi yang baik juga penting untuk memastikan penurunan stunting.
    “Kesehatan masyarakat membutuhkan air bersih dan sanitasi yang baik. Kalau kita tidak memperbaiki sanitasi dan air bersih, maka kita akan kesulitan menurunkan stunting. Ini bukan hanya soal asupan gizi, tetapi juga tentang infrastruktur,” ujar Pratikno.
    Pratikno juga menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
    Harapannya, masyarakat dapat terlindungi dari bencana dan dapat cepat pulih setelah bencana terjadi.
    “Jangan sampai masyarakat yang sudah menabung dan meningkatkan status ekonomi harus kembali terpuruk karena bencana. Kita harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,”  kata Pratikno.
    Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif harus menjadi komitmen pemerintah, mengingat infrastruktur yang baik berperan penting dalam menciptakan ruang bersama bagi semua kalangan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.Untuk itu, Menko PMK menginisiasi pembentukan kelompok kerja dalam menangani isu prioritas yang diutamakan terkait infrastruktur kesehatan, ketahanan bencana, serta pengembangan kota/desa ramah anak, disabilitas, dan lanjut usia.
    Lebih lanjut, Menko PMK turut mengajak sinergi bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan
    infrastruktur inklusif
    dan tangguh bencana.
    Turut mendampingi Menko PMK, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Kepala BNPB Suharyanto, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lilik Kurniawan, serta Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    AHY Kumpulkan Menteri, Bahas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan sejumlah menteri di bawah koordinasinya.

    AHY mengatakan rapat tersebut terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur kesehatan yang meliputi air bersih, drainase, kawasan permukiman yang sehat, ketahanan bencana dan kota/desa ramah anak, disabilitas dan manula. Pembahasan ini dilakukan guna mendukung program-program dari Kemenko PMK.

    “Agenda sore hari ini terkait infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK diantaranya terkait dengan mitigasi bencana alam,” kata AHY di kantornya, Selasa (14/1/2025).

    Dalam hal bencana alam, AHY mendapatkan laporan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait dengan berbagai potensi bencana yang akan dihadapi Indonesia untuk dapat melakukan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material.

    Pasalnya kata Agus, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, baik dari gunung meletus, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, kebakaran dan lainnya yang membutuhkan langkah cepat dan infrastruktur juga harus semakin resiliens terhadap potensi bencana alam tersebut.

    “Ini penting karena infrastruktur harus benar-benar busa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia jika terjadi bencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya. Tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif,” katanya.

    Isu lainnya yang dibahas yakni terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Agus mengatakan pentingnya infrastruktur kesehatan bagi kualitas hidup masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kualitas air, dan sanitasi yang ada di masyarakat.

    “Artinya membantu kementerian kesehatan agar sebisa mungkin kita mencegah stunting, mencegah penyakit yang menular dan berbahaya akibat lingkungan. Karena 24% tadi disampaikan kasus kesehatan secara nasional diakibatkan faktor lingkungan air bersih dan udara,” katanya.

    Selain itu, AHY mengatakan penting adanya pembangunan infrastruktur berupa ruang bersama di sejumlah wilayah Indonesia yang ramah terhadap anak, perempuan, disabilitas dan juga lansia.

    “Ini kita harapkan juga dukungan infrastruktur yang semakin ramah terhadap merka semua bisa membuat kehidupan lebih baik lagi,” katanya.

    (kil/kil)

  • 3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius – Halaman all

    3 Pihak Disebut Pemilik Pagar Laut Tangerang: 1 Membantah, 1 Mengklaim, 1-nya Lagi Misterius – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Teka teki siapa pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di  perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, masih belum terungkap dan tetap misterius.

    Hingga kini, Selasa (14/1/2025), ada tiga pihak yang disebut sebagai pemilik pagar laut itu.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku sudah punya titik terang dan mengantongi pemilik pagar laut itu.

    “Ada sedikit titik terang dan kami itu sudah kantongi,” kata  Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono, dikutip dari Kompas.TV pada Jumat (10/1/2025) lalu.

    Namun dia belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait temuan ihwal pemilik pagar laut di Tangerang.

    “Kami akan lapor ke pimpinan dulu dalam hal ini untuk ditindaklanjuti terkait pagar tersebut,” ujarnya.

    Namun demikian ada 3 pihak yang disebut-sebut pemilik pagar laut misterius itu adalah:

    Diduga Punya PIK 2 Tapi Dibantah

    Sejak awal banyak pihak mencurigai pagar laut yang terbuat dari bambu itu milik pengembang Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Maklum saja tak jauh dari situ, PIK 2 telah melakukan reklamasi pantai.

    Namun demikian, Manajemen PIK 2 melalui Toni, perwakilan resminya, menegaskan bahwa proyek mereka tidak ada kaitannya dengan pembangunan pagar laut tersebut.

    Pengembangan kawasan kota baru di PIK 2 saat ini masih akan terus berlangsung ke beberapa wilayah pesisir utara Tangerang hingga ke wilayah Kecamatan Kronjo. 

    Namun, Toni menegaskan tudingan bahwa pagar laut misterius itu adalah milik PIK 2, tidaklah benar.

    “Itu tidak ada kaitan dengan kita, nanti selanjutnya oleh kuasa hukum yang akan menyampaikan dengan tindak lanjut,” ujar Toni di Tangerang, Banten, Minggu (12/1/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Toni menjelaskan bahwa pengembangan kawasan PIK 2, yang telah berjalan sejak 2009, berbeda dari proyek strategis nasional (PSN) yang baru dimulai pada 2024.

    “Ada empat hal yang perlu saya sampaikan untuk me-resume semua berita yang ada. Pertama adalah bahwa PSN dan PIK 2 itu adalah 2 hal berbeda,” kata Toni.

    “PIK 2 sendiri adalah proyek yang berorientasi ke real estate itu sudah berjalan sejak 2009,” imbuhnya.

    Menurut Toni, pengembangan kawasan PIK yang telah dilakukan sejak 2009 atau berjalan sebelum adanya penetapan PSN oleh Presiden Joko Widodo pada 2024.

    “Artinya PIK 2 itu sudah mulai melalui izin yang diterima sudah mulai berjalan sejak 2009. Sedangkan PSN ini adalah wilayah di luar perencanaan PIK 2 yang dari 2009 itu berjalan itu di luar dan itu menjadi bagian dari terintegrasi PIK 2 mulai Maret 2024,” ujarnya.

    Toni menambahkan, sejak diputuskannya area PSN PIK 2 seluas 1.800 hektare berdasarkan Keputusan Presiden RI Joko Widodo, maka pengembangan kawasan PIK dan PSN adalah dua hal berbeda.

    2. Ormas JRP Klaim Pemiliknya

    Di sisi lain, Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang mengklaim bahwa pagar laut tersebut dibangun oleh masyarakat setempat sebagai langkah mitigasi bencana.

    Sandi Martapraja, koordinator JRP, menyebutkan bahwa struktur bambu itu berfungsi mencegah abrasi dan melindungi ekosistem pantai.

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” ujarnya pada Sabtu (11/1/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Menurut Sandi, keberadaan pagar laut memiliki beberapa manfaat, termasuk memitigasi ancaman tsunami, mencegah abrasi, dan mendukung kegiatan ekonomi seperti tambak ikan.

    “Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang,” kata Sandi.

    Hal senada disampaikan Holid, nelayan anggota JRP, yang menekankan bahwa pagar tersebut juga membantu budidaya kerang hijau dan menjadi tambahan penghasilan bagi nelayan.

    “(Usaha itu) jadi penghasilan tambahan para nelayan,” katanya.

    3. Kata Nelayan Punya Artis

    Seorang nelayan di Pulau Cangir, dekat pagar laut, membocorkan sosok artis tanah air yang diduga menjadi pemiliknya.

    Adapun nelayan itu bernama Heru.

    Menurutnya, semua orang pasti mengenal artis itu.

    “Wah semua juga tahu itu, anak kecil juga tahu dalangnya, siapa lagi kalau bukan selebriti sekarang yang lagi booming, kalau disebutin satu persatu takutnya banyak abcd-nya, yang jelas semua orang pasti tahu,” ungkap Heru.

    Selain terkenal, si pemilik pagar laut tersebut juga tak meminta izin kepada warga sekitar perairan.

    Minimal, menurut Heru, ada sosialisasi tentang pembangunan dan pemasangan pagar laut.

    Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refly Harun,  pun ikut menerka-nerka siapa nama artis tersebut. 

    Refly menduga bahwa sosok artis itu pastinya dekat dengan kekuasaan. 

    “Kita bisa membayangkan kalau clue-nya adalah selebriti yang lagi booming, kemudian yang berbisnis, maka harus tambah yang dekat dengan kekuasaan pastinya. Karena yang seperti ini hanya orang yang dekat dengan kekuasaan yang berani melakukan ini,” ujar Refly Harun seperti dikutip dari Youtube Channel-nya yang tayang pada Senin (13/1/2025). 

    Refly pun merasa miris jika keterangan yang disampaikan Heru itu benar adanya. 

    Sebab, tidak ada siapapun yang bisa membeli laut. 

    “Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi dilakukan oleh selebriti, wah luar biasa, dia bisa memiliki laut, padahal tidak ada orang yang paling kaya di Republik Indonesia ini pun yang bisa membeli laut, karena laut itu belongs to the republic, belongs to the people, belongs to indonesian people yang berjumlah 270 juta lebih. Not belongs to even prabowo himself,” ujar Refly.

    Pemerintah Sedang Investigasi

    Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  meminta masyarakat untuk bisa menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Investigasi ini pun tak hanya dilakukan KPP sendiri, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

    “Kita ikuti, Kementerian Kelautan juga tengah melakukan investigasi bersama berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat,” kata AHY dilansir Kompas TV, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, AHY pun berharap agar pembuat atau pemilik pagar laut ini bisa segera diketahui.

    “Mudah-mudahan bisa diketahui segera (pembuat pagar laut),” imbuh Ketum Partai Demokrat itu.

    Selanjutnya AHY pun ingin berfokus dalam pembangunan di berbagai sektor.

    AHY juga menginginkan adanya kepastian hukum kepada masyarakat, salah satunya dalam kasus pagar laut misterius ini.

    Menurut AHY tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tengah masyarakat.

    “Yang jelas kita ingin fokus pada pembangunan di berbagai sektor dan juga ingin menghadirkan kepastian hukum.”

    “Dan tidak boleh ada hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum,” kata AHY.

     

    Sumber: Kompas.com/Kompas.TV/Warta Kota/Tribun Jakarta

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dugaan Refly Harun soal Sosok Selebriti Pemilik Pagar Laut di Tangerang: Pasti Juga Dekat Kekuasaan

     

     

  • 2024 Tahun Kejadian Gempa Bumi Merusak Tertinggi, Pertanda Apa?

    2024 Tahun Kejadian Gempa Bumi Merusak Tertinggi, Pertanda Apa?

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 2024 sebagai tahun kejadian gempa bumi merusak tertinggi dalam kurun waktu 24 tahun terakhir.

    Menurut Penyelidik Bumi Utama Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM, Supartoyo, sepanjang tahun 2024 telah terjadi sebanyak 31 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia.

    “Kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 diawali dengan gempa bumi di Lebak, Provinsi Banten tanggal 3 Januari 2024 bersumber dari zona intraslab dan diakhiri oleh kejadian gempa bumi Garut, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2024 bersumber dari sesar aktif,” ujar Supartoyo dalam keterangan tertulisnya dicuplik di laman PVMBG, Sabtu (11/1/2024).

    Supartoyo mengatakan kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 tidak ada korban jiwa meninggal, namun tercatat 50 orang luka-luka.

    Memang, sepanjang tahun 2024 tidak ada kejadian gempa bumi yang mengakibatkan dampak besar. Namun beberapa kejadian gempa bumi merusak telah memberikan kepanikan seperti kejadian gempa bumi merusak di Banjar-Tapin, Pulau Bawean, Batang, Berau, Sanggau, Lumajang dan Cianjur.

    “Tidak tercatat kejadian tsunami yang dipicu oleh kejadian gempa bumi merusak selama tahun 2024. Demikian juga tidak terjadi bahaya gempa bumi berupa sesar permukaan (fault surface rupture), namun terdapat bahaya ikutan (collateral hazard) berupa likuefaksi tipe siklik pada kejadian gempa bumi Pulau Bawean,” ungkap Supartoyo.

    Supartoyo menuturkan kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 sebagian besar bersumber dari sesar aktif, dan beberapa bersumber dari zona penunjaman terutama zona intraslab.

    Sumber gempa bumi merusak zona intraslab terjadi pada gempa bumi tanggal 3 Januari 2024 di Lebak Banten, 23 Maret 2024 di Bengkulu Selatan, 27 April 2024 di Jawa Barat, 15 September 2024 di Jawa Barat, dan 24 September 2024 di Gorontalo.

    “Magnitudonya berkisar antara M 5,3 hingga M 6,2,” ungkap Supartoyo.

    Seperti halnya kejadian gempa bumi merusak tahun 2023, Supartoyo menyebutkan pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat tercatat paling banyak kejadian gempa bumi merusak, yakni 8 dari 31 kejadian gempa bumi merusak dan dominan bersumber dari sesar aktif di darat.

    Ada hal menarik dari kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 yaitu kejadian gempa bumi merusak di Pulau Bawean tanggal 22 Maret 2024 dengan M 6,5 dan bersumber dari sesar Pola Meratus yang selama ini dianggap tidak aktif.

    “Selain itu terdapat kejadian gempa bumi merusak di Pulau Kalimantan yang tercatat sebanyak 3 kejadian yaitu tanggal 13 Februari 2024 di Banjar-Tapin (Kalimantan Selatan), 15 September 2024 di Berau (Kalimantan Timur), 22 September 2024 di Sanggau (Kalimantan Barat), semuanya bersumber dari sesar aktif di darat dengan magnitudo berkisar M 4,2 hingga M 5,6,” ucap Supartoyo.

    Hal menarik lainnya adalah lanjut Supartoyo, bahwa terdapat kejadian gempa bumi merusak yang tidak bersumber dari zona sesar utama.

    Namun pada tear fault atau bisa disebut sesar antitetik, seperti kejadian gempa bumi merusak tanggal 13 Februari 2024 di Banjar-Tapin (Kalimantan Selatan), 22 Maret 2024 di Pulau Bawean, 07 Juli 2024 di Batang (Jawa Tengah).

    “Hal ini tentunya harus menjadi perhatian berkaitan dengan keberadaan tear fault atau sesar antitetik ini,” sebut Supartoyo.

     

    Mengharukan, Kisah Guru Ngaji Lumpuh Mengajar dari Tempat Tidur

  • Jepang Selatan Diguncang Gempa dan Tsunami

    Jepang Selatan Diguncang Gempa dan Tsunami

    GELORA.CO -Jepang kembali di Landa gempa bumi besar berkekuatan 6,9 magnitudo pada Senin waktu setempat, 13 Januari 2025.

    Menurut laporan Badan Meteorologi Jepang (JMA), gempa itu berpusat di wilayah Kyusu dan mulai terasa guncangannya pukul 09.19 malam.

    Namun JMA tengah memastikan gempa terbaru tidak memiliki hubungan dengan Palung Nankai. Pasalnya keterkaitan itu bisa memicu gempa yang lebih besar lagi.

    “JMA sedang menyelidiki apakah gempa tersebut terkait dengan Palung Nankai,” kata NHK.

    Setelah gempa tersebut, peringatan tsunami untuk gelombang dengan ketinggian maksimum satu meter dikeluarkan untuk prefektur selatan Miyazaki dan Kochi. 

    Tsunami setinggi 20 sentimeter kemudian tercatat mencapai kota Miyazaki

    Semua peringatan tsunami dicabut sekitar pukul 02.50 dini hari Selasa, 14 Januari 2025.

    Laporan NHK menyebut tidak ada kelainan yang dilaporkan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ikata di Jepang bagian barat atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sendai di prefektur Kagoshima.

  • Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Jepang Picu Tsunami Kecil

    Gempa Magnitudo 6,6 Guncang Jepang Picu Tsunami Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 mengguncang wilayah barat daya Jepang pada Senin, (13/1/2025) malam. Tidak ada laporan segera terkait korban atau kerusakan yang ditimbulkan. Gempa ini memicu gelombang tsunami kecil di beberapa area dengan ketinggian 20 cm di Prefektur Miyazaki dan 10 cm di Prefektur Kochi,

    Mengutip Kyodo News, Selasa (14/1/2025), setelah memastikan situasi aman, Badan Meteorologi Jepang mencabut peringatan tsunami. Gempa ini terjadi di kawasan Laut Hyuga Nada, di lepas pantai Prefektur Miyazaki, pada kedalaman sekitar 36 kilometer.

    Awalnya, magnitudo gempa diperkirakan 6,4, kemudian diperbarui menjadi 6,9 sebelum akhirnya disesuaikan menjadi 6,6. Guncangan terkuat mencapai skala 5 bawah dalam skala seismik Jepang, terutama di daerah, seperti Shintomi dan Takanabe.

    Sebagai respons gempa Jepang yang picu tsunami kecil, Badan Meteorologi Jepang kembali merilis Nankai Trough Extra Information, buletin khusus yang dikeluarkan untuk menyoroti fenomena abnormal atau potensi bencana.

    Hal ini merupakan kali kedua buletin tersebut diterbitkan, setelah sebelumnya dilakukan pada Agustus 2024 lalu.

    Pihak berwenang menyelidiki kemungkinan peningkatan risiko gempa besar. Namun, mereka menyimpulkan bahwa gempa kali ini tidak meningkatkan peluang terjadinya megathrust.

    Beberapa layanan transportasi, seperti jalur kereta cepat Kyushu Shinkansen sempat dihentikan sementara akibat gempa. Kemudian, tidak ditemukan kerusakan di fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir di Prefektur Ehime dan Kagoshima.

    Getaran gempa dirasakan di banyak wilayah di bagian barat Jepang. Gempa ini terjadi di tepi barat pusat aktivitas tektonik yang terkait dengan Nankai Trough, zona aktif di sepanjang pantai pasifik Jepang.

    Gempa megathrust di Nankai Trough diketahui berulang setiap 100 hingga 150 tahun. Dua gempa besar terakhir di area ini terjadi pada 1944 dan 1946. Berdasarkan analisis pemerintah, ada peluang 70-80% gempa bermagnitudo 8-9 terjadi dalam 30 tahun mendatang.

    Sebagai tindakan antisipasi, beberapa daerah mendirikan pusat evakuasi untuk menghadapi potensi bahaya. Lansia juga diimbau mengambil langkah perlindungan sebagai tindakan preventif.

    Meski begitu, gempa Jepang yang picu tsunami kecil ini tidak dianggap sebagai tanda langsung dari meningkatnya risiko gempa megathurst. Pemerintah bersama Badan Meteorologi Jepang terus memantau perkembangan aktivitas seismik di wilayah tersebut.