Xcloud.id

Topik: Tsunami

  • 200 Hipnoterapis Siap Pulihkan Trauma Korban Bencana Sumatera dan Aceh

    200 Hipnoterapis Siap Pulihkan Trauma Korban Bencana Sumatera dan Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Bencana besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh meninggalkan duka mendalam.

    Ribuan rumah hancur, harta benda hilang, dan kehidupan masyarakat berubah dalam sekejap. Namun di balik kerusakan fisik, ada luka yang lebih sunyi yaitu tekanan mental dan trauma yang dialami para korban.

    Perkumpulan komunitas hipnotis Indonesia (PKHI) menyampaikan duka cita dan menegaskan pemulihan pascabencana bukan hanya soal membangun kembali bangunan, tetapi juga membangkitkan mental masyarakat yang terguncang.

    Ketua Umum DPP PKHI Avifi Arka bersama Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Joko Purnomo, menekankan pentingnya perhatian terhadap kesehatan psikologis para korban yang mengalami shock, kehilangan arah, dan trauma mendalam.

    “Bagi masyarakat Aceh, bencana terbaru ini dapat membangkitkan memori kelam Tsunami Aceh 2004. Luka lama yang bertemu luka baru memperberat kondisi psikologis korban. Situasi ini membuat pemulihan mental menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan,” kata Avifi Arka kepada wartawan, Senin (8/12/2025).

    PKHI memiliki rekam jejak panjang dalam penanganan trauma dan dukungan psikososial pada berbagai bencana nasional, termasuk gempa Lombok, tsunami Palu, gempa Cianjur, hingga erupsi Gunung Merapi.

    Pihaknya telah bermitra dengan berbagai kementerian seperti Kemenkes, Kemendikdasmen, Kemensos, dan Kemnaker, untuk memastikan layanan pemulihan mental berjalan profesional, sistematis, dan sesuai standar nasional.

    Dana akan dialokasikan untuk kebutuhan darurat korban, proses pemulihan warga, hingga dukungan operasional relawan PKHI di lapangan.

    PKHI menegaskan, tidak ada donasi yang terlalu kecil, karena setiap rupiah menjadi napas baru bagi mereka yang sedang berjuang bangkit.

    Mereka juga akan menurunkan 200 hipnoterapis profesional berlisensi BNSP RI untuk mendampingi korban di lokasi pengungsian (setelah izin otoritas). Layanan meliputi pendampingan psikososial, stabilisasi emosi pascabencana, Sesi hipnoterapi gratis untuk mengurangi kecemasan, trauma, dan tekanan psikologis.

    “Di tengah duka yang mendalam, kehadiran bantuan bukan hanya soal logistik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa para korban tidak sendirian. Donasi publik adalah pesan bahwa harapan masih ada dan bangsa Indonesia tetap saling menguatkan,” tuturnya.

    “Kami berkomitmen untuk terus bergerak bersama pemerintah daerah, BNPB, relawan, dan lembaga kemanusiaan lainnya agar pemulihan masyarakat berlangsung cepat, aman, dan tepat sasaran,” tuturnya

  • Cerita Sepiring Harapan Warung di Jogja Gratiskan Makan Bagi Perantau Terdampak Banjir Sumatera

    Cerita Sepiring Harapan Warung di Jogja Gratiskan Makan Bagi Perantau Terdampak Banjir Sumatera

    Merespon keprihatinan itu, Krishna Wijaya, pemilik Warkop Perdjuangan di Giwangan, tergerak. Bagi Krishna, ini adalah panggilan sosial.

    “Kita merasa sebagai warga Jogja, yang notabene kuat dalam gotong royong, kita tergerak untuk membantu, memberikan mereka akses minimal kebutuhan hidup dasarnya, makan dan minum,” jelasnya.

    Aksi ini bukan sekadar spontan, melainkan bagian dari nilai warungnya yang memang didedikasikan untuk “menemani perjuangan” orang-orang yang sedang kesulitan.

    Solidaritas yang sama, tapi dengan resonansi personal yang dalam, datang dari Lola Icha Shintya, pemilik Keumala Jogja, restoran masakan khas Aceh. Sebagai korban selamat tsunami 2004, ia merasakan langsung betapa pedihnya kehilangan.

    “Jadi kayak mengobati rasa rindu saya sama orang-orang yang ada di Aceh sana,” tutur Lola, Ketika ditemui di rumah makan miliknya Keumala Jogja, di Jl. Prapanca No.1, Tegal Senggotan, Tirtonirmolo, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

    Baginya, membagikan makanan gratis kepada adik-adik perantau adalah cara menyentuh langsung rasa sedih yang ia pahami betul.

  • Banjir Sumatera: Pesan Penting di Balik Menyerahnya Empat Bupati Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Banjir Sumatera: Pesan Penting di Balik Menyerahnya Empat Bupati Aceh Nasional 8 Desember 2025

    Banjir Sumatera: Pesan Penting di Balik Menyerahnya Empat Bupati Aceh
    Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
    PERISTIWA
    menyerahnya empat bupati di Aceh yang tidak sanggup menangani bencana banjir dan longsor cukup menarik perhatian publik.
    Bisa saja ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan para kepala daerah yang wilayahnya terdampak banjir dan longsor ini, apakah benar demikian adanya atau sekadar sindiran, kalau tidak mau disebut tamparan, terhadap pemerintah pusat.
    Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh merupakan bencana kedua terbesar di Aceh setelah tsunami 26 Desember 2004.
    Hingga tulisan ini selesai disusun, bencana telah merenggut 940 nyawa, 329 jiwa lainnya hilang dan 5.000 korban terluka.
    Bencana juga mengisolasi puluhan desa di berbagai kabupaten. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menepis anggapan bahwa empat kepala daerah itu menyerah.
    Keempat kepala daerah tersebut, yaitu Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga.
    Mereka secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan menangani darurat bencana ini melalui surat resmi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto.
    Dari kacamata adminstrasi publik, pernyataan para kepala daerah ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan jeritan dari garis depan yang mengungkap celah struktural dalam sistem penanggulangan bencana nasional.
    Tito Karnavian merespons dengan menegaskan bahwa para bupati bukan menyerah total, melainkan tetap berupaya semampu mereka di tengah keterbatasan.
    Muncul pertanyaan, mengapa mereka sampai pada titik bernada putus asa ini? Apakah ini sindiran halus terhadap pemerintah pusat atau murni ketidakberdayaan? Apa implikasinya bagi tata kelola bencana di Indonesia?
    Ketidakberdayaan yang diungkapkan para bupati ini bukanlah fenomena baru dalam sejarah bencana Indonesia. Namun, dalam kasus Aceh, ia mencapai puncak yang mengkhawatirkan.
    Bupati Aceh Utara, misalnya, membandingkan banjir ini dengan tsunami 2004 yang legendaris, di mana kerusakan kali ini menjangkau 27 kecamatan, jauh lebih luas daripada wilayah pesisir yang terdampak dulu.
    Jalan terputus, jembatan ambruk, dan material longsor menumpuk mengakibatkan akses darat lumpuh total.
    Sementara itu, tiga bupati lainnya menghadapi situasi serupa, yakni longsor yang mengunci akses dari utara dan selatan, membuat distribusi bantuan justru menjadi mimpi buruk logistik.
    Fenomena “ketidakberdayaan” para kepala daerah ini mengingatkan “absurditas” Albert Camus dalam mitos Sisyphus yang sangat terkenal itu.
    Para bupati seperti Sisyphus yang mendorong batu ke puncak bukit, hanya untuk melihatnya berguling kembali.
    Mereka berjuang dengan sumber daya lokal yang terbatas, antara lain anggaran daerah yang tipis, minimnya peralatan darurat, dan tim SAR yang sudah kelelahan, di hadapan bencana yang skalanya melampaui kapasitas manusiawi.
    Menyerah memang bukan kekalahan, melainkan pengakuan atas absurditas situasi, mengapa harus mati-matian berpura-pura ketika realitas alam begitu nyata?
    Tentu saja ini bukan nihilisme, tetapi panggilan untuk solidaritas lebih besar, di mana individu (daerah) mengakui keterbatasan untuk membuka jalan bagi intervensi kolektif.
    Merujuk pada teori “ketergantungan”, dalam sistem dunia modern, Aceh sebagai periferi dalam struktur ekonomi-politik Indonesia, bergantung pada pusat (Jakarta) untuk sumber daya krusial seperti dana darurat, alat berat, dan koordinasi nasional.
    Ketidakberdayaan ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural di mana daerah otonom dijanjikan kemandirian, tetapi dalam bencana, mereka tetap menjadi subordinate, bahkan terkesan dibiarkan seorang diri dan menderita.
    Apakah langkah keempat bupati Aceh ini semacam sindiran? Mungkin benar secara halus.
    Surat-surat yang mereka tulis dan ditujukan langsung kepada Presiden bisa dibaca sebagai kritik terhadap Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang masih sentralistik.
    BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memegang kendali utama, sementara daerah hanya pelaksana lapangan.
    Atau, ini murni ketidakberdayaan akibat ketiadaan anggaran dan faktor eksternal seperti perubahan iklim yang memperburuk curah hujan, deforestasi hutan lindung di Aceh yang tak terkendali, dan lambannya respons pemerintah pusat.
    Dari perspektif sosiologi, para bupati kehilangan “modal simbolik”, yakni kemampuan untuk tampil sebagai pemimpin kuat karena struktur sosial yang menempatkan mereka di posisi lemah.
    Harus digarisbawahi bahwa mereka menyerah bukan karena malas, tetapi karena sistem yang gagal memberi mereka alat untuk bertahan.
    Bupati Aceh Utara secara eksplisit memohon intervensi Presiden Prabowo Subianto, menyoroti bahwa banjir ini telah “melebihi tsunami 2004.”
    Ini adalah seruan untuk deklarasi status darurat nasional, yang akan membuka akses ke dana cadangan negara, dukungan militer (seperti evakuasi udara TNI), dan bantuan internasional jika diperlukan.
    Lebih dalam, pesan ini adalah kritik terhadap desentralisasi yang setengah hati dengan jargon terkenal, “dilepas kepalanya tetapi dipegang ekornya”.
    Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan tanggung jawab besar, tetapi tanpa dukungan finansial dan teknis yang memadai.
    Mereka, keempat kepala daerah itu, ingin menyuarakan dengan lantang bahwa bencana seperti ini adalah isu nasional, bukan regional apalagi lokal, terutama di Aceh yang masih trauma pasca-konflik dan rekonstruksi tsunami.
    Mendagri Tito merespons saat
    zoom meeting
    nasional, meminta daerah lain bahu membahu, tetapi ini terasa seperti pengalihan dengan satu pertanyaan besar; mengapa pusat tidak langsung turun tangan dengan skala penuh?
    Padahal, respons ideal pemerintah pusat harus mengikuti prinsip
    golden hour
    dalam penanggulangan bencana, yaitu aksi cepat dalam 72 jam pertama untuk meminimalkan korban yang notabene rakyat sendiri.
    Pertama, deklarasikan status darurat nasional sejak hari pertama, seperti yang dilakukan pada tsunami 2004, untuk memobilisasi BNPB, TNI, Polri, dan relawan secara masif.
    Kedua, prioritaskan evakuasi dan distribusi bantuan melalui jalur udara dan laut, mengingat akses darat lumpuh, gunakan helikopter untuk men-
    drop
    logistik dan tim medis.
    Ketiga, alokasikan dana darurat secara transparan, termasuk rekonstruksi infrastruktur seperti jembatan dan jalan, sambil mengintegrasikan pendekatan mitigasi jangka panjang seperti reboisasi dan sistem peringatan dini.
    Keempat, libatkan komunitas lokal dan NGO internasional untuk membangun resiliensi, bukan hanya sekadar respons reaktif.
    Apakah ada indikasi pemerintah pusat kewalahan dalam melakukan penangangan bencana Aceh, juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat?
    Meski tidak diakui secara terbuka, jawabannya mungkin saja “ya”. Konferensi pers Tito Karnavian di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, misalnya, menunjukkan koordinasi sedang berjalan, tetapi jelas lambat.
    Hingga 6 Desember 2025, desa-desa masih terisolasi, dan korban hilang belum juga ditemukan.
    Pemerintah pusat tampak seolah-olah bergantung pada
    zoom meeting
    dan seruan solidaritas daerah lain, alih-alih intervensi langsung seperti
    deployment
    pasukan besar-besaran.
    Ini bisa jadi karena beban multi-bencana, yaitu banjir yang juga melanda Sumatera Utara dan Sumatera Barat, meski fokus pada Aceh.
    Atau keterbatasan anggaran di tengah prioritas lain seperti pembangunan IKN atau program andalan yang diusung pemerintahan saat ini?
    Namun, kewalahan ini bukan alasan. Ia adalah panggilan untuk reformasi sistem, di mana pusat tidak lagi menjadi pahlawan terakhir, melainkan mitra proaktif bagi daerah.
    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, fenomena siklon tropis “Senyar” yang membawa hujan bulanan dalam tiga hari menjadi pemicu utama terjadinya bencana.
    Namun, seperti yang diungkap Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), akar masalahnya lebih dalam lagi, yakni deforestasi masif dan hilangnya fungsi hidrologis hulu sungai akibat eksploitasi hutan untuk lahan perkebunan sawit dan proyek PLTA.
    Pengamat menyebut bencana ini sebagai “dosa ekologis” yang membuat lahan tidak lagi mampu menahan air, memperparah banjir bandang. Bencana akibat ulah manusia sendiri.
    Manajemen BNPB seolah-olah tidak berfungsi karena terlambat bertindak dan tidak terkoordinasi.
    Penyebabnya bisa saja pengurangan anggaran BNPB, efisiensi ala pemerintahan baru, yang membuat sumber daya mengecil.
    Hasilnya? Akses jalan putus total di Tapanuli Tengah (50 km longsor), jembatan ambruk di Aceh Tamiang, dan desa-desa terisolasi seperti di Bener Meriah, yang hanya bisa dijangkau helikopter.
    Benar, manajemen seperti amburadul. Bukan karena alam semata, tetapi karena persiapan yang terkesan setengah hati.
    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut situasi “mencekam”
    banjir Sumatera
    “hanya berseliweran di media sosial.”
    Pernyataan yang terlontar pada 28 November 2025, terdengar seperti mengecilkan duka, saat warga menderita terisolasi, listrik padam, telekomunikasi lumpuh serta melalui siang dan malam dikepung air yang meluap.
    Dalam situasi
    chaos
    seperti ini pemerintah seharusnya lebih meningkatkan komunikasi positif, bukan defensif.
    Komunikasi antarpejabat seperti
    zoom meeting
    nasional ala Mendagri Tito Karnavian terasa seperti formalitas, sementara bupati-bupati Aceh “menyerah” via surat karena tidak ada respons cepat.
    Namun di sisi lain, daerah juga sebaiknya transparan dan menyederhanakan birokrasi terkait pendistribusian aneka bantuan, baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri yang diperuntukkan bagi masyarakat korban banjir.
    Dalam kondisi bencana luar biasa yang terjadi saat ini, ego sektoral dan kekakuan administratif, apalagi masih adanya niat ‘memainkan’ aneka bantuan tersebut justru hanya akan menambah penderitaan rakyat dan akhirnya akan merusak reputasi daerah itu sendiri ke depannya.
    Bencana Aceh 2025 bukan hanya tragedi alam, tetapi cermin kegagalan kolektif. Jika tidak diatasi dengan serius, “menyerah” akan menjadi norma baru bagi daerah-daerah pinggiran.
    Saatnya pemerintah pusat mendengar jeritan itu bukan sebagai keluhan, tetapi sebagai mandat untuk segera melakukan perubahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aksi Swadaya Masjid di Nagan Raya Salurkan 1 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh Megapolitan 7 Desember 2025

    Aksi Swadaya Masjid di Nagan Raya Salurkan 1 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh Megapolitan 7 Desember 2025

    Aksi Swadaya Masjid di Nagan Raya Salurkan 1 Ton Beras untuk Korban Banjir Aceh
    Editor

    KOMPAS.com –
    Aksi solidaritas dari jaringan Masjid Baburrayan di Jeuram, Nagan Raya, terus mengalir bagi warga terdampak banjir di lintas barat Aceh.
    Per Minggu, (7/12/2025), lebih dari satu ton beras telah terkumpul dan disalurkan melalui Posko Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Baburrayan Peduli sebagai bagian dari tahap ketiga penggalangan dana yang berjalan sejak November.
    Bantuan tersebut tercatat sebagai tahap ketiga sejak penggalangan dana dilakukan pada November lalu dan kini diarahkan ke Kuta Trieng, Kecamatan Darul Makmur.
    Zulfikar Akbar, perwakilan BKM Masjid Baburrayan di Jakarta, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa pengurus masjid berada paling dekat dengan titik-titik banjir di lintas barat Aceh, terutama Nagan Raya.
    “Jadi, kami gerakkan aksi galang dana ini secara gerilya, mulai dari pintu ke pintu di kota kecamatan, Jeuram, selain juga memanfaatkan WhatsApp hingga Facebook,” tutur Zulfikar.
    “Juga, untuk menghubungkan gerakan di masjid ini sendiri dengan banyak pihak di luar Aceh, bahwa ada komunitas masjid yang juga bisa dipercaya sekaligus dapat diandalkan untuk kegiatan kemanusiaan, dan lebih dekat dengan titik-titik bencana banjir ini,” sambungnya.
    Ia menambahkan, sebagian pengurus masjid tersebut berlatar belakang relawan tsunami 2004.
    Di dalamnya terdapat figur seperti Drs Zulkifli Is, Ardiansyah, Abdi Yusrizal, dan Teuku Meurah Iskandar yang pernah terlibat dalam aksi kemanusiaan 21 tahun silam.
    “Jadi, kami lakukan aksi galang donasi dan bantuan untuk korban ini, sejak bantuan belum kunjung datang untuk korban di Beutong Ateuh Banggalang,” kata Zulfikar.
    Bantuan itu terdiri dari 705 kilogram beras, 900 butir telur, 54 kilogram gula, 53 dus mi instan, 50 kilogram minyak goreng, perlengkapan bayi satu dus, makanan ringan tiga dus, perlengkapan wanita satu dus, pakaian layak pakai 10 karung, serta garam 10 sak.
    Sementara itu, Ketua BKM Baburrayan, Zulkifli, menjelaskan sumber bantuan tersebut yang berasal dari hasil swadaya masyarakat.
    “Ini adalah hasil swadaya, sekaligus hasil dari upaya galang dana di Posko BKM Baburrayan Peduli. Kami manfaatkan apa saja, mulai dari WhatsApp hingga Facebook. Sehingga, semua pihak yang tertarik berdonasi, dari luar Aceh pun ada yang turut berdonasi hingga hingga bisa mengumpulkan lebih dari 1 ton beras, uang mencapai Rp 36 juta, dan berbagai keperluan mendesak untuk korban,” kata Zulkifli.
    Ia menegaskan bahwa gerakan ini dilakukan karena banyak akses menuju lintas barat Aceh terputus.
    “Jadi, kami usahakan, mesti ada yang bisa dilakukan dari masjid kami yang kebetulan tidak terdampak banjir. Selain juga karena menimbang bahwa aktivis masjid ini pun banyak berlatar belakang relawan tsunami 2004 lalu,” katanya lebih jauh.
    Pada tahap kedua, bantuan telah disalurkan ke Tripa Makmur pada Kamis (4/12). Bantuan tersebut mencakup 459 kilogram beras, 900 butir telur, 50 kilogram gula, 100 dus air mineral, 50 dus mi instan, serta 15 karung pakaian layak pakai.
    Abdi Yusrizal, penanggung jawab gerakan tersebut menjelaskan efektivitas jaringan masjid dalam mempercepat distribusi.
    “Jadi, kami membuka kerja sama terutama dengan jaringan masjid, terutama di lokasi-lokasi yang terdampak langsung dengan bencana banjir ini,” katanya.
    Abdi juga menggambarkan sejumlah wilayah yang masih terisolasi.
    “Jadi, kami membuka kerja sama terutama dengan jaringan masjid, terutama di lokasi-lokasi yang terdampak langsung dengan bencana banjir ini,” katanya.
    Ia menambahkan bahwa wilayah seperti Beutong Ateuh Banggalang hingga Gunong Kong di Darul Makmur masih sulit dijangkau karena jembatan sepanjang 120 meter putus. Selain itu, sebanyak 1.807 rumah warga rusak di Nagan Raya.
    “Maka itu, kami terus membuka jejaring dengan berbagai pihak, karena di sini juga terdapat 2.510 berada di pengungsian dari 25 ribu jiwa lebih terdampak bencana kali ini. Dari sisi impact, yang terjadi atas kabupaten kami melampaui yang terjadi saat tsunami 2004 lalu dari sisi kerusakan terjadi,” tutur Abdi.
    “Ini jadi indikasi, mereka butuh lebih banyak tangan yang membantu agar mereka bisa kembali membaik,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gempa Hari Ini Magnitudo 5,4 Guncang Tanimbar Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

    Gempa Hari Ini Magnitudo 5,4 Guncang Tanimbar Maluku, Tidak Berpotensi Tsunami

     

    Liputan6.com, Jakarta – Gempa Magnitudo 5,4 mengguncang wilayah Tanimbar Maluku, Minggu (7/12/2025), pukul 11.55.55 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa Tanimbar ini berada pada koordinat 6,62 LS-131,16 BT, dengan episenter gempa berada di laut 152 km barat laut Tanimbar.

    “Kedalaman gempa 103 km,” tulis BMKG.

    BMKG memastika gempa tidak berpotensi tsunami.

    Belum ada laporan kerusakan akibat gempa, namun warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

     

  • Gempa M 5,4 Guncang Tanimbar, Warga Diminta Waspada Guncangan Susulan

    Gempa M 5,4 Guncang Tanimbar, Warga Diminta Waspada Guncangan Susulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Gempa bumi dengan magnitudo 5,4 melanda Kepulauan Tanimbar, Maluku, Minggu (7/12/2025) pukul 11.55 WIB. Gempa ini dinyatakan tidak menimbulkan gelombang tsunami.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan episentrum gempa ini berada pada titik koordinat 6,62 derajat lintang selatan dan 131,16 derajat bujur timur.

    Gempa berpusat sekitar 150 kilometer arah barat laut Tanimbar, dengan kedalaman 103 kilometer. 

    “Hati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi,” tulis BMKG dalam laman resminya.

    Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa ini.

  • Saatnya Rakyat jadi Algojo

    Saatnya Rakyat jadi Algojo

    0leh: Agus Wahid

       

    JAUH lebih dahsyat dari tsunami 26 Desember 2004 di semenanjung pantai Aceh. Itulah banjir bandang secara bersamaan yang melanda sebagian daratan Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Korbannya bukan hanya umat manusia dalam jumlah besar, tapi pemukiman, infrastruktur jalan, sarana-prasarana publik dan aneka ragam hayati lainnya, terutama hewan. Entah apa yang akan terjadi kelak akibat rusaknya ekosistem itu. Luar biasa dahsyatnya banjir kali ini yang menerjang daratan ketiga wilayah Sumatera itu.

    Yang perlu kita catat, banjir di tengah ketiga wilayah Sumatera itu tak ubahnya merupakan “pembantaian” terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Diksi kata “pembantaian” tak bisa dilepaskan dari tragedi banjir itu. Karena, fakta bicara nyata. Ratusan umat manusia, tanpa pandang usia, gender, etnis. Semuanya disapu tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Satwa hewan dan aneka ragam hayati lainnya pun digulung musnah secara bersamaan. Benar-benar hilang rasa ekologisnya, padahal umat manusia sangat butuh air, oksigen sebagai penguat kehidupannya.

    Dalam perspektif militer, pembantaian oleh “pasukan air” itu bukan hanya ethnic cleansing, tapi lebih dari itu. Maka, pembantaian yang menyapu bersih secara sengaja dan biadab terhadap alam semesta harus dicatat sebagai kejahatan kemanusiaan, kejahatan terhadap binatang, dan kejahatan kosmologis. Dua jenis kejahatan terakhir ini, boleh jadi  belum terumuskan dalam sistem perundang-undangan kita bahkan dunia. 

    Tapi, mengabaikan dua jenis kejahatan itu pasti akan dibalas oleh alam, dalam bentuk suhu panas tinggi, krisis air yang berkepanjangan dan sejumlah krisis lingkungan lainnya. Let’s see the next.

    Dalam hal ini, setidaknya ada dua sanksi hukum berat. Yaitu, hukum positif yang berlaku di Tanah Air. Jika negara enggan menindaknya, maka sungguh sah jika di antara rakyat membawa kasusnya ke Mahkamah Hukum Internasional. Alamat penerapan hukum berat itu tentu bukan kepada alam yang mengamuk itu, tapi siapa perancang (pemilik konsesi dan pemberi izin) terjadinya krisis ekologi. 

    Muncul pertanyaan mendasar, siapa perancang krisis ekologis itu? Jika kita amati gerakan pembalakan hutan, maka setidaknya ada dua aktor utama: pemilik lisensi pembalakan dan yang mengeluarkan lisensi, terkait alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan. 

    Muncul pertanyaan mendasar, mungkinkah rakyat kecil mampu melakukan pembalakan yang demikian masif dan ekstensif, apalagi terstruktur? No. Penyanggahan ini mendorong analisis lain: pemainnya pasti dan pasti perusahaan besar. Ketika diselidiki lebih rinci terkait peruntukannya, maka jawabannya kian jelas: perusahaan besar yang berkomplot dengan pemilik kebijakan. 

    Siapa para aktor perusahaan besar dan pemilik kebijakan itu? Menurut data Kementerian Kehutanan, di antaranya, Sinar Mas (Wijaya Family) memiliki 4,4 juta ha di Sumatera, APP (pulp/HTI) seluas 2,6 juta ha. Royal Golden Eagle – Sukanto Tanoyo seluas 2,6 juta ha. April (pulp/HTI) 1,5 juta ha. RGE Group lain sebesar 1,1 juta. Salim Group melalui anak perusahaannya seperti London Sumatera (Lonsum) dan Salim Ivomas Pratama (SIMP) memiliki 111.367 ha.

    Yang menarik untuk dicatat, jumlah konsesi itu dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan MS Kaban (periode 2004-2009) sebanyak 589.273 ha. Zaman Zulkifli Hasan seluas 1.623.062 ha. Dan zaman Siti Nurbaya (2014-2024) lebih fokus pada penegakan hukum dan pencabutan izin konsesi bagi yang tidak aktif atau bermasalah. Dari gerakan penertiban ini, konsesi hutan di zaman Siti Nurbaya yang masih bertahan antara 600-800 ha. 

    Dengan menelusuri data administratif dan data di lapangan, maka sangatlah mudah untuk menuding, sekaligus menentukan tersangkanya, siapa yang paling obral dalam mengeluarkan izin konsesi. Pertanyaan mendasarnya, beranikah negara mengambil tindakan tegas secara hukum (pidana dan perdata), bahkan secara politik terhadap para pihak yang terlibat?

    Banyak elemen masyarakat meragukannya. Karena, pemilik konsesi hutan adalah para cukong, yang sedikit banyak, punya relasi khusus dalam proses politik (menuju kekuasaan). Setidaknya, andai Presiden menyerahkan sepenuhnya pada kebebasan lembaga penegak hukum, hal ini pun tetap disangsikan. Landasannya tak jauh dari potensi al-fulus. “Kemasukan angin” di tengah aparatur (oknum) penegak hukum hingga kini sudah menjadi warna lazim. Meski sangat memprihatinkan dan sangat disesalkan, tapi itulah realitasnya. Sulit dibantah.

    Maka, salah satu opsi yang maksimal dilakukan oleh Prabowo saat ini adalah tragedi banjir nasional yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat menjadi jalan mulus untuk mereshuffle sejumlah menteri terkait, apalagi manusia-manusia “termul”. Yang langsung bertanggung jawab adalah Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM. Kedua Meteri ini bertanggung jawab langsung terhadap realitas kerusakan serius wilayah kehutanan hingga saat ini. Setidaknya, kedua menteri ini lalai terhadap panorama lingkungan yang kritis itu. Dan baru ketahuan setelah banjir menerjang, tanah berlongsoran, angin puting beliung mengamuk.

    Pertanyaannya, apakah hanya dua Menteri yang saat ini menjabat? No. Para mantan menteri (kehutanan dan ESDM) layak diperiksa. Karena, pembalakan liar terhadap alam kehutanan bukan hanya terjadi sejak awal Oktober 2024. Dengan menghitung mundur, maka kita dapatkan data berapa luas pembalakan hutan zaman MS Kaban, Zulkifli Hasan dan Siti Nurbaya. Begitu, juga berapa luas konsesi izin tambang yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM saat ini dan sejumlah mantan Menteri ESDM sebelumnya. 

    Bagaimana dengan kepala daerah yang memberikan “karpet merah” terhadap para pihak yang melakukan pembalakan hutan itu, mulai dari Gubernur atau Bupati/walikota? Siapapun yang bersekongkol tak boleh luput dari sanksi politik. Jika Presiden memiliki hak prerogatif untuk mencopot menteri. Maka, DPRD punya hak juga untuk meng-impeach kepala daerah yang berkomplot itu.  

    Sebuah pesan politik penting yang bisa dicatat adalah siapapun sebagai penguasa tak boleh sembrono dan aji mumpung dalam mengeksploitasi kewenangannya. Penegakan hukum tersebut untuk mengantarkan sikap good governance. Agar, siapapun yang mendapat amanah tidak serta-merta menyalahgunakan kewenangannya.

    Kembali pada pertanyaan besar, apakah negara mau mengejar para komplotan swasta besar itu? Kita tak bisa berharap banyak pada otoritas negara. Lalu? Di sinilah peran rakyat. Mereka yang menjadi korban keganasan alam dan itu karena ulah para pembalak masif dan sistematis itu, maka sungguh layak bagi rakyat menunjukkan keberaniannya sebagai “algojo”. Ratusan nyawa yang melayang dan jutaan warga masyarakat yang menjadi korban harus melakukan perhitungan yang sebanding dengan kejahatan yang mengakibatkan alam mengamuk itu.

    Nyawa-nyawa yang melayang, miliaran kerugian material bahkan triliunan kerugian imaterial sungguh sepadan untuk menghabisi para aktor swasta penjahat hutan. Di tengah penderitaan para korban, para pemilik konsesi hidup ongkang-ongkang kaki sembari berkipas-kipas nikmat di Singapura atau lainnya. Maka, tak ada opsi yang pantas untuk ditunjukkan dengan tegas: para penjahat alam memang harus dibantai dengan keji.

    Dalam hal ini ada dua opsi yang bisa diterapkan. Pertama, apakah hukum badan (nyawa dibalas dengan nyawa). Dan siapapun yang keluarganya telah wafat harus menuntut nyawa pemilik lisensi pembalakan hutan. Kedua, tuntutan perdata. Para korban menuntut ganti rugi material dan imaterial yang dikonversikan secara material. Risiko bisnis ini harus ditanggung oleh pengusaha, bukan menanti uluran belas-kasihan Pemerintah. Inilah rasio bisnis yang fair. Jika Pemerintah tetap menanggungnya, berarti rakyat juga yang menanggung, padahal di antara rakyat merupakan korban. Inilah rasio dan risiko bisnis yang tak pernah ditinjau secara jernih selama ini. 

    Sebuah makna krusial dari dua model sanksi “nyawa dibalas dengan nyawa” atau ganti rugi material yang harus ditanggung oleh para pemilik konsesi, maka secara konsepsional akan terjadi pengereman diri dalam memandang sumber daya alam (SDA), yang ada di permukaan bumi atau yang dikandungnya. Jadi, janganlah dilihat dari sisi eigenrichting (main hakim sendiri), tapi pandanglah kemanfaatan ke depannya.

    Sejauh ini, pemikiran ganti rugi badan ataupun material terhadap para perusak alam belum dikenal dalam sistem hukum positif kita. Karena itu, sudah saatnya dilakukan revisi UU Kehutanan dan UU Minerba. Dalam revisi undang-undang tersebut, atas nama konstitusi, rakyat haruslah diberi payung hukum untuk menentukan sikap hukumnya, di luar institusi formal. Atas nama hukum adat atau hukum kelayakan manusia.

    Akhir kata, banjir bandang yang belum lama ini menerjang Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh haruslah menjadi perenungan konstruktif, sekaligus terobosan yang holistik. Untuk sama-sama menghormati sesama umat manusia (hablun minannaas) dan hubungan manusia dengan lingkungan (hablun minal`aalam), di samping hubungannya dengan Allah selaku sang pencipta semuanya (hablun minallaah), karena 15 abad lalu, Allah sudah memperingatkan umat manusia sebagai “khalifah di muka bumi” untuk saling menjaga lingkungan, sekaligus melarang tegas untuk merusak alam. 

    Semua itu agar terbangun harmonisasi antar sesama makhluk Allah. Dan inilah konsep hidup aman-damai antar makhluk-Nya yang bisa menjadi potensi membangun negara dan masyarakat yang sejahtera dan berkemajuan. 

    (Analis politik dan pembangunan)

  • Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Belajar dari Tsunami Aceh, Ini 9 Pesan Dino Patti Djalal untuk Penanganan Bencana Sumatera

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra kembali menegaskan pentingnya manajemen krisis yang kuat dan terkoordinasi. 

    Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, membagikan sembilan pelajaran penting dari pengalamannya mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat penanganan tsunami Aceh 2004 dan gempa Yogyakarta 2006.

    Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu menyampaikan bahwa pola penanganan bencana besar memiliki karakter serupa. Karena itu, strategi yang terbukti efektif di masa lalu dapat menjadi rujukan dalam menghadapi krisis yang terjadi saat ini.

    Ini sembilan tips dari Dino Patti Djalal saat mengatasi bencana alam: 

    1. Kepemimpinan Presiden Menjadi Faktor Penentu

    Dikutip dari unggahan media sosial miliknya, Sabtu (6/12/2025), masyarakat berada dalam kondisi terpuruk, aparat kewalahan, dan instansi sering berjalan tidak sinkron. Dino menegaskan bahwa hanya satu otoritas tertinggi, Presiden yang dapat memberikan arah, ketegasan, dan ketenangan publik.

    “Sewaktu tsunami tahun 2004, Presiden SBY terjun langsung di lapangan dan terus kembali ke lokasi. Rakyat ingin melihat pemimpinnya berada di tengah mereka,” ujarnya.

    2. Jangan Terlalu Mengandalkan Angka Awal Korban

    Estimasi korban pada hari pertama umumnya tidak akurat. Dino mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, sementara angka riil mencapai 150.000 jiwa. Pemerintah harus menyiapkan rencana kontingensi karena jumlah korban hampir pasti bertambah.

    3. Dampak Berat Justru Muncul Setelah Bencana Mereda

    Walaupun banjir dan longsor berlangsung singkat, tantangan lanjutan seperti penyakit, sanitasi buruk, dan tekanan psikologis pengungsi akan bermunculan selama berminggu-minggu.

    4. Perlu Panglima Operasional yang Langsung di Bawah Presiden

    Krisis lintas provinsi membutuhkan komando tunggal agar koordinasi lintas instansi berjalan efektif. Dino menilai posisi Kepala BNPB mungkin tidak cukup untuk mengendalikan operasi seluas ini dan perlu figur dengan otoritas lebih tinggi.

    5. Tetapkan Status Bencana Nasional

    Status ini penting agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan secara penuh. Dino juga menekankan nilai solidaritas nasional, seperti yang tercermin dalam respons publik terhadap tsunami 2004.

    6. Pemerintah Harus Menyampaikan Informasi Resmi Setiap Hari

    Komunikasi publik idealnya dilakukan langsung dari posko lapangan, bukan dari Jakarta, agar tidak terjadi simpang siur informasi. Juru bicara harus kompeten dan kredibel.

    7. Menteri Fokus pada Koordinasi, Bukan Sekadar Aktivitas Simbolis

    Kehadiran menteri di lapangan bukan untuk pencitraan. Menurutnya yang paling penting adalah rapat koordinasi harian, bahkan dua kali sehari, serta pengambilan keputusan cepat.

    8. Jangan Terburu-buru Mengakhiri Status Tanggap Darurat

    Masa tanggap darurat perlu diperpanjang bila situasi menuntut. Pemerintah harus memiliki indikator jelas sebelum masuk tahap rehabilitasi.

    9. Rehabilitasi Sumatra akan Membutuhkan Anggaran Besar

    Dino memperkirakan tidak akan banyak bantuan internasional seperti tsunami Aceh. Karena itu, APBN perlu disesuaikan, termasuk kemungkinan menyisihkan sebagian anggaran pertahanan yang tahun depan direncanakan mencapai Rp335 triliun.

    “Saya yakin para patriot di TNI dan di Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan selama ini dilakukan untuk membantu rakyat,” katanya.

    Dino menutup pesannya dengan harapan agar pengalaman masa lalu dapat memperkuat kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi bencana besar di masa depan. (Angela Keraf)

  • Liburan Jadi Mimpi Buruk, Taufiqur Selamat dari Bencana di Aceh

    Liburan Jadi Mimpi Buruk, Taufiqur Selamat dari Bencana di Aceh

    Jakarta, Beritasatu.com – Pedangdut Taufiqur Rahman yang merupakan ajang pencarian bakat khusus dangdut pada tahun 2020 mengalami liburan mencekam di tanah kelahirannya, Pidie Jaya, Aceh Tengah, akhir November 2025.

    Saat menikmati liburan di Takengon, Taufiqur dan tim manajemennya diterjang musibah banjir bandang dan tanah longsor. Meski selamat, mereka harus melewati medan berat untuk kembali ke kota.

    “Saya ini asli kelahiran Pidie Jaya. Saat kejadian, kami sedang liburan ke Takengon, Kecamatan Bintang. Empat hari hujan terus menerus menyebabkan longsor di sekitar villa,” cerita Taufiqur Rahman dikutip dari channel Pagi Pagi Ambyar, Sabtu (5/12/2025).

    Akibat longsor, Taufiqur terisolasi selama tiga malam tanpa listrik dan jaringan telekomunikasi. Akses menuju lokasi terputus, dan sebagian besar rumah warga hancur.

    “Kami menyaksikan langsung bagaimana longsor menghancurkan kampung itu. Untuk keluar, saya harus berjalan berkilo-kilo meter,” ungkapnya.

    Taufiqur dan tim sempat diselamatkan warga menggunakan perahu wisata hingga sampai ke lokasi aman di Kota Takengon, perjalanan yang memakan waktu sekitar satu jam.

    Setelah itu, Taufiqur dievakuasi dengan pesawat Hercules TNI dari Kabupaten Bener Meriah ke Medan, meski harus menunggu antrean selama dua hari.

    “Dari Takengon ke Kabupaten Bener Meriah, kami harus antri dua hari untuk naik Hercules dan langsung dibawa ke Polonia Medan,” katanya.

    Taufiqur menyebut, keluarganya di Pidie Jaya masih kekurangan bantuan dan banyak yang tetap tinggal di pengungsian.

    Ia berharap perbaikan akses jalan, listrik, jaringan telekomunikasi, serta distribusi BBM segera dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas.

    “Bantuan sudah mulai masuk, tapi masih kurang. Saya merasa bencana ini lebih parah dari tsunami yang pernah kita alami,” tutupnya.

  • Banjir Bandang, Warga Aceh Utara Mengaku Trauma

    Banjir Bandang, Warga Aceh Utara Mengaku Trauma

    Lhoksukon, Beritasatu.com – Banjir dan tanah longsor yang menerjang Kabupaten Aceh Utara, Aceh, menyebabkan 12 kecamatan tergenang. Bencana ini memaksa ribuan warga mengungsi lantaran rumah mereka hancur diterjang arus deras.

    Di Desa Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, warga hanya bisa meratapi rumah mereka yang rata dengan tanah. Kondisi ini membangkitkan trauma lama akan bencana Tsunami.

    Seorang warga, Dahlia, menceritakan saat banjir melanda Desa Kuala Cangkui. Ia mengenang kedatangan air yang tiba-tiba. Ia juga mengaku trauma dengan bencana tersebut. “Jam tiga malam tiba-tiba air datang dengan begitu deras. Kami semua langsung lari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman,” ujarnya saat ditemui Beritasatu.com, Sabtu (6/11/2025).

    Kepala Desa Kuala Cangkui Anwar mencatat kerusakan signifikan di wilayahnya. 108 unit rumah mengalami rusak berat, dan 46 unit rusak ringan. Ratusan rumah warga terendam, memaksa mereka tinggal di tenda pengungsian. Anwar juga menyebutkan kebutuhan mendesak para pengungsi.

    “Warga sangat membutuhkan obat-obatan, air bersih yang masih minim, peralatan bayi, dan sejumlah kebutuhan lainnya,” katanya.

    Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Aceh Utara, Sabtu (6/12/2025) siang mencatat, 532 unit rumah hilang akibat diterjang banjir bandang. Sementara itu, 34.526 unit rumah terendam di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kini terus melakukan pendataan rumah rusak di 27 kecamatan.

    Namun, upaya pendataan dan distribusi bantuan menghadapi kendala serius. Putusnya jaringan internet dan rusaknya akses jalan menjadi tantangan utama yang dihadapi otoritas setempat. Kondisi ini memperburuk situasi para pengungsi yang kini tinggal di tenda, yang sangat bergantung pada pasokan logistik darurat seperti obat-obatan dan air bersih.