Topik: transformasi digital

Bisnis.com, JAKARTA — Ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan puncak Kelompok Tujuh (G7) negara ekonomi maju di Kanada mengundang perhatian kalangan pengamat.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah perlu merespons secara cermat dan strategis agar absensi tersebut tidak ditafsirkan sebagai sinyal politik negatif terhadap mitra strategis Indonesia, terutama negara-negara Barat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman, menekankan pentingnya melakukan diplomasi pasca-forum secara proaktif, guna menjaga relasi dan persepsi di level global.

“Ketidakhadiran Presiden dalam forum G7 sejatinya bukan sekadar soal protokoler, tapi menyampaikan sinyal politik yang penting bagi mitra-mitra strategis Indonesia, khususnya negara-negara ekonomi maju,” ujar kepada Bisnis, Jumat (13/6/2025)

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu perlu memastikan bahwa absensinya tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap kemitraan strategis dengan negara-negara G7 seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, Jerman, dan Inggris, yang selama ini menjadi mitra utama dalam hal perdagangan, investasi teknologi tinggi, serta pembiayaan transisi energi.

Rizal menyarankan pemerintah untuk memperkuat peran diplomatik secara aktif, baik melalui Menteri Luar Negeri, perwakilan tetap di PBB dan negara-negara G7, maupun melalui dialog bilateral strategis di bidang perdagangan, investasi hijau, dan transformasi digital.

“Indonesia perlu mengoptimalkan kehadirannya dalam forum-forum global lainnya seperti G20, APEC, dan ASEAN, untuk menyeimbangkan persepsi internasional sekaligus menegaskan posisinya sebagai kekuatan menengah (middle power) yang otonom dan konstruktif serta tetap bebas aktif,” katanya.

Rizal juga menambahkan bahwa secara substansi, G7 adalah forum yang sangat strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kanal diplomasi ekonomi dan memperluas akses pasar.

Absennya Prabowo, menurut Rizal, bisa menimbulkan celah persepsi bahwa Indonesia mulai menjauh dari orbit Barat, meski faktanya sebagian besar arus investasi langsung dan perdagangan berteknologi tinggi masih bersumber dari negara-negara G7.

“Jika tidak diimbangi dengan strategi diplomasi lanjutan yang aktif dan terukur, absensi ini bisa menurunkan efektivitas posisi Indonesia dalam negosiasi global, serta melemahkan momentum untuk masuk ke dalam rantai nilai strategis yang ditawarkan oleh ekosistem G7—terutama dalam hal pendanaan hijau, digitalisasi, dan supply chain re-engineering pasca-pandemi,” ucapnya

Ketiadaan fisik Presiden Prabowo dalam forum tersebut juga dinilai membuat posisi Indonesia kurang terdengar saat pembahasan isu-isu strategis global. Terutama berkaitan dengan subsidi hijau, dan digitalisasi, meskipun delegasi Indonesia di Forum G7 tetap berpartisipasi dan hadir.

Rizal juga menyoroti meningkatnya pengaruh Rusia dan China dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia. Dari Rusia, penguatan kerja sama di bidang militer dan pertahanan terlihat dari intensitas pengadaan alutsista dan pelatihan militer.

Sementara dari China, pendekatan lebih sistematis dilakukan melalui proyek-proyek infrastruktur besar seperti kereta cepat Jakarta–Bandung dan kawasan industri berbasis nikel di Sulawesi, yang masuk dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI).

“Pendekatan Beijing yang berbasis pada kebutuhan pembangunan dan investasi Indonesia memang menggiurkan, namun mengandung risiko ketergantungan ekonomi dan tekanan politik yang tidak kecil,” imbuhnya.

Menurutnya, strategi diversifikasi mitra global memang penting, namun harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap dominasi satu blok tertentu, yang bisa merusak prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh Indonesia.

Indef mengingatkan bahwa diplomasi modern tak cukup hanya dijalankan melalui forum resmi, melainkan juga melalui pengelolaan persepsi dan komunikasi strategis. Ketidakhadiran dalam forum G7 harus diikuti dengan langkah pemulihan diplomatik yang konkret, agar posisi Indonesia tetap kokoh sebagai kekuatan menengah yang dihormati di panggung global.

Indonesia Tetap Diuntungkan Meski Absen di G7

Sementara itu, Direktur China-Indonesia Desk dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai bahwa ketidakhadiran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 2025 tidak akan memberi dampak signifikan terhadap relasi dagang, investasi, maupun bantuan internasional.

Menurutnya, posisi Indonesia dalam hubungan internasional tetap kuat karena mengedepankan prinsip bebas aktif dan strategi diversifikasi mitra global.

“Indonesia masih memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara anggota G7, meski tak hadir dalam forum tersebut. Indonesia dikenal dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, yang artinya tetap menjalin hubungan baik dengan berbagai negara, baik di dalam maupun luar G7,” tuturnya kepada Bisnis.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa Indonesia selama ini dikenal sebagai negara dengan pendekatan luar negeri yang terbuka dan pragmatis.

Zulfikar menekankan selama ini kebijakan luar negeri pemerintah tidak berpihak ke satu blok kekuatan saja, tetapi menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.

Oleh sebab itu, Menurut Zulfikar, meskipun G7 merupakan kumpulan negara-negara ekonomi terbesar dunia, Indonesia memiliki ruang manuver luas di luar forum tersebut, termasuk melalui kerja sama dengan negara-negara non-G7 seperti China, Rusia, dan berbagai negara Asia lainnya.

“Indonesia memiliki kerjasama yang luas dengan negara-negara non-G7 seperti Rusia, China, dan negara-negara Asia lainnya yang juga memberikan peluang dagang dan investasi,” katanya.

Selain itu, Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional seperti G20, APEC, dan ASEAN, yang dianggap lebih inklusif dan relevan bagi kepentingan pembangunan Indonesia secara keseluruhan.

Tak hanya itu, dia menilai bahwa di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia dikatakan makin menekankan strategi diversifikasi dalam menjalin hubungan internasional.

Apalagi, hubungan pemerintah RI dengan Moskow, kata Zulfikar, mencerminkan upaya konkret untuk memperkuat kerja sama strategis di bidang energi dan pertahanan, yang menjadi dua pilar utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.

Sementara itu, kerja sama dengan China terus meluas, terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur melalui proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI). China tetap menjadi mitra dagang dan investasi terbesar kedua bagi Indonesia, dengan pengaruh yang terus menguat dalam kebijakan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Zulfikar menegaskan bahwa pendekatan Indonesia bukanlah berpaling dari G7, melainkan membangun otonomi strategis. Indonesia dinilai tetap menjunjung kepentingan nasional di atas kepentingan geopolitik kelompok tertentu.

Meskipun negara-negara G7 kemungkinan akan mencermati absensi Indonesia, tetapi dia meyakini bahwa hubungan bilateral tetap dapat dijaga melalui jalur diplomatik lainnya.

CELIOS menyimpulkan bahwa absennya Presiden Prabowo dari forum G7 bukan berarti langkah menjauh dari negara-negara maju, melainkan bagian dari strategi luar negeri yang lebih seimbang dan adaptif terhadap perubahan global. Indonesia masih memiliki banyak saluran diplomasi dan kerja sama ekonomi yang terbuka baik dengan G7 maupun kekuatan global lainnya selama kepentingan nasional tetap menjadi orientasi utama.

“Jadi, meskipun absennya Indonesia di KTT G7 mungkin akan diikuti dengan pengamatan dari negara-negara G7, namun Indonesia tetap memiliki banyak jalur untuk menjaga hubungan perdagangan dan investasi yang positif,” pungkas Zulfikar.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghadiri outreach session pada perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang akan berlangsung di Kanada pada tanggal 17 Juni 2024. Hal itu lantaran Prabowo telah lebih dulu berkomitmen untuk bertandang ke Singapura dan Rusia.

Sebelumnya, Prabowo telah menerima secara resmi undangan untuk menghadiri salah satu sesi di KTT G7 itu. Namun, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mengonfirmasi bahwa Presiden tidak akan hadir pada pertemuan antara pemimpin negara G7 serta negara nonanggota sekaligus lembaga internasional itu.

“Karena adanya beberapa komitmen pertemuan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan pertemuan di Singapura dan juga dengan partisipasi di forum di Rusia, maka Bapak Presiden tidak dapat hadir pada pertemuan tersebut,” ujar Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat pada taklimat media, Kamis (12/6/2025).

Meski demikian, pria yang akrab disapa Roy Soemirat itu mengatakan bahwa undangan untuk menghadiri KTT G7 itu sudah diterima dari PM Kanada Mark Carney. Hal itu juga, katanya, menunjukkan bahwa Indonesia dipandang penting dan signifikan pada politik global saat ini kendati bukan negara anggota.

Di sisi lain, Prabowo juga sudah menyampaikan dukungannya kepada Kanada yang menjadi tuan rumah KTT G7 itu untuk terus mendorong kolaborasi antara negara-negara adidaya serta negara nonanggota maupun lembaga internasional.

“Dan itu sudah disampaikan langsung oleh Bapak Presiden kepada Perdana Menteri Kanada pada saat berlangsungnya teleponnya antara kedua pimpinan,” kata Roy.

Agenda Prabowo

Adapun Prabowo akan mengunjungi dua negara sahabat mulai dari awal pekan depan. Pertama, dia akan menghadiri pertemuan bilateral dan Leaders’ Retreat di Singapura. Pada kunjungan tersebut, Presiden ke-8 RI itu akan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura serta Presiden Singapura.

Roy menyebut ini akan menjadi kunjungan pertama Prabowo sebagai presiden ke Singapura, serta menjadi Leaders’ Retreat pertama bagi kedua kepala pemerintahan setelah Pemilu di Singapura pada Mei 2025 lalu.

“Pada retreat ini akan dibahas berbagai prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara. Isu-isu yang terkait dengan investasi di kedua negara di berbagai bedang juga akan banyak direncanakan, akan banyak dibahas,” paparnya.

Kedua, Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Ketua Umum Partai Gerindra itu akan terbang ke Saint Petersburg, Rusia pada 18-20 Juni mendatang.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi undangan dari Presiden Putin untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia, serta sekaligus menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum.

Di sisi lain, kunjungan Prabowo pertama kali ke Rusia sebagai Presiden ini juga masih dalam rangka peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Rusia.

“Dalam pertemuan bilateral nanti, kunjungan ini juga diharapkan akan membahas perkembangan kerja sama bilateral serta melakukan tukar pikiran di antara para leaders terkait dengan isu-isu regional dan global yang menjadi common concern,” ujar Roy.

Khususnya pada acara Saint Petersburg International Economic Forum itu, Prabowo dijadwalkan untuk menyampaikan pidato pada sesi pembukaan dan sesi pleno bersama dengan Presiden Putin.

“Ini sebenarnya hal yang sudah pernah dijadwalkan sebelumnya hanya tertunda sehingga baru bisa terlaksana minggu depan bila tidak ada halangan,” terang Roy.