Dari Dapur Rumahan Cetak Rekor MURI 90 Tahun Setia Menemani melalui Cita Rasa Jahe
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Sembilan dekade bukan waktu yang sebentar. Di tengah arus perubahan zaman dan tantangan global, produsen
permen jahe
tertua di Indonesia PT Sindu Amritha tetap berdiri kokoh.
Alhasil, rekor pun tercatat karena masuk Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai Perusahaan
Permen Jahe
Tertua di Indonesia.
Seperti diketahui, perusahaan permen jahe yang berada di
Pasuruan
, Jawa Timur ini didirikan pada tahun 1935 oleh seorang kakek yang memulai usaha rumahan sederhana dengan niat tulus memberi kehangatan lewat permen jahe.
Dengan demikian, tumbuh dan mengakar dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari kisah banyak keluarga di Indonesia.
“Merupakan satu prestasi yang sudah mempertahankan keeksisan selama 90 tahun. Bukan kemudahan karena perjuangan, kerja keras, inovasi dan semangat yang terus berkobar,” ujar Dyah Purwaningsih, Direktur Utama PT Sindu Amritha kepada media termasuk Kompas.com.
Kini dalam semangat memperbarui langkah, perusahaan pun meluncurkan maskot baru bernama “Jaha”, sosok yang enerjik, sehat, dan bersahabat.
Selain itu pada usia yang ke-90, Sindu Amritha meluncurkan tagline baru: “Sin A, Setia Menemani”, yaitu cerminan semangat dan komitmen perusahaan yang terus berinovasi dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.
Sebagai bentuk adaptasi terhadap tren kesehatan modern, Sindu Amritha juga memperkenalkan dua varian baru: Ting-Ting Jahe Seasalt dan Ting-Ting Jahe Lemon.
Inovasi ini diharapkan mampu menjangkau konsumen masa kini yang semakin sadar akan pentingnya hidup sehat.
Tidak salah jika
Basuki Tjahaja Purnama
, Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, yang memberikan refleksi mendalam akan nilai keluarga dan ketekunan pada perusahaan ini.
“Saya berpikir mau hidup 90 tahun itu tidak gampang. Apalagi ini perusahaan. Tidak mudah kalau keluarga besar mampu mempertahankan sampai saat ini.”
“Tapi di perusahaan Sindu ini bisa dan ini menarik sebelum nama Indonesia ada. Kekeluargaan antara orang Tionghoa yang bisa diterima,” ujar pria yang biasa disapa Ahok itu.
Baginya, perusahaan permen jahe ini adalah contoh nyata bagaimana perusahaan bisa menjadi role model lewat kekompakan keluarga. Ia mengibaratkannya secara menarik:
“Jadi kalau ada domba yang takut serigala itu wajar, tapi kalau domba takut sama domba itu aneh. Nah sama dengan saudara takut dengan saudara yang lain itu tidak bisa dipertahankan,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa rasa memiliki antaranggota keluarga di dalam perusahaan ini adalah aset terbesar yang perlu dicontoh oleh semua entitas bisnis.
“Saya yakin dengan budaya dan karakter perusahaan ini yang harus menjadi contoh semua perusahaan, produk terjamin karena sudah mendapatkan ISO. Terbukti kualitas, mutunya bagus dan higienis,” kata Ahok.
Sementara itu, Yuke Sri Rahayu, Deputi Bidang Kreativitas, Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif, menyampaikan apresiasinya atas ketangguhan perusahaan ini.
“Selamat merayakan HUT yang ke-90 kepada PT Sindu. Usia 90 tahun bukanlah waktu yang singkat, inilah bukti ketangguhan, konsistensi dan komitmen perusahaan dalam berkontribusi pembangunan ekonomi nasional,” tuturnya.
Ia melihat peran penting perusahaan permen jahe ini tidak hanya sebagai pelaku industri, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah. Dengan harapan agar perusahaan ini mampu menjadi pionir transformasi digital dan ekonomi hijau.
“Kami melihat PT Sindu tidak hanya sebagai perusahaan tapi juga mitra dalam mendukung pemerintah terutama di sektor industri pangan yang semangat dan kreatif termasuk ekspor,” kata Yuke.
“Komitmen terhadap keberlanjutan, inovasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi prestasi lebih yang patut dicontoh,” pungkasnya
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Topik: transformasi digital
-
/data/photo/2025/06/16/684f7eb62e5d7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Dari Dapur Rumahan Cetak Rekor MURI 90 Tahun Setia Menemani melalui Cita Rasa Jahe Surabaya 16 Juni 2025
-

Penetrasi dan Edukasi Harus Bersamaan
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI) menekankan pentingnya mendorong literasi dan edukasi di tengah penetrasi internet di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang meningkat. Tujuannya agar infrastruktur yang telah dibangun memberi dampak positif.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan agar pemanfaatan infrastruktur internet yang telah dibangun, dapat dipergunakan secara bijak. Pemerintah akan terus melanjutkan program-program yang baik untuk mendorong transformasi digital bagi masyarakat, dengan menghadirkan infrastruktur digital berkualitas.
“Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik,” kata Meutya melalui aplikasi Zoom, Kamis (12/6/2025).
Meutya mengatakan dalam visi besar Presiden Prabowo Subianto, layanan-layanan publik akan dilakukan secara digital, karena itu perlu mempersiapkan sampai ke pelosok dan pos perbatasan untuk bisa terkoneksi.
Hal ini cukup menantang karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan lebih dari 13.000 kepulauan juga penduduk salah satu terbesar di dunia.
“Jadi kita tetap membutuhkan waktu untuk membangun serta melakukan edukasi. Pembangunan infrastruktur harus turun berbarengan dengan edukasi,” kata Menkomdigi.
Untuk mendukung transformasi, Komdigi melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) telah menghadirkan akses internet ke 27.858 lokasi layanan publik melalui kapasitas satelit SATRIA-1 dan 6.747 lokasi telah menerima sinyal seluler 4G.
Untuk Provinsi NTT, BAKTI KOMDIGI telah menggelar 584 titik BTS 4G dan USO dan 2691 titik layanan akses internet gratis. Untuk Provinsi Maluku Utara, BAKTI KOMDIGI telah menggelar 497 titik BTS 4G dan USO dan 687 titik layanan akses internet gratis.
Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan infrastruktur digital dan digitalisasi sangat penting, terutama dalam mendukung program One Village One Product (OVOP) di NTT.
“Kami harapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan digitalisasi, akses ke pasar dan e-commerce menjadi lebih mudah, sehingga produk-produk unggulan dari NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas,” tuturnya.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menuturkan dengan konektivitas, kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkat melalui pemanfaatan teknologi. Kami menghadapi kesulitan mencari tenaga pendidik di wilayah kami, namun kini anak-anak bisa belajar secara daring.
“Dalam bidang kesehatan, konektivitas memungkinkan kami melakukan telekonsultasi jarak jauh,” ujarnya.
Jaringan Bakti Tangguh
Untuk menguji keandalan jaringan di 3T, BAKTI KOMDIGI bersama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) menggelar kegiatan Monitoring Konektivitas Digital secara daring yang dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, melalui platform Zoom Meeting.
Kegiatan ini melibatkan warga, perangkat desa, tenaga pendidik, serta petugas kesehatan dari 14 titik lokasi layanan publik di tiga provinsi prioritas pembangunan: Maluku Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam sambutan, Menteri Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pemantauan pemanfaatan infrastruktur konektivitas digital yang telah dibangun oleh pemerintah melalui Badan Layanan Umum BAKTI KOMDIGI.
Sejak 2025, peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui modernisasi jaringan transmisi dari VSAT ke microwave dan penyediaan komitmen Committed Information Rate (CIR) sebesar 8 Mbps per lokasi melalui kerja sama dengan Telkomsat.
Inisiatif ini diharapkan mampu menunjang produktivitas masyarakat setempat di bidang pendidikan, kesehatan, serta kewirausahaan digital.
-

Kehadiran aplikasi Lampung In perkuat layanan publik
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat peluncuran aplikasi Lampung In sebagai aplikasi layanan publik di Lampung. ANTARA/HO-Pemprov Lampung
Wagub Lampung: Kehadiran aplikasi Lampung In perkuat layanan publik
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Senin, 16 Juni 2025 – 07:40 WIBElshinta.com – Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Jihan Nurlela mengatakan kehadiran aplikasi Lampung In dapat menjadi bentuk transformasi digital layanan publik di Provinsi Lampung.
“Sebuah langkah besar menuju digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi ini diwujudkan melalui aplikasi Lampung In. Ini bukan hanya aplikasi, melainkan sebagai jembatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat Lampung,” ujar Jihan Nurlela di Bandarlampung, Minggu.
Ia mengatakan aplikasi Lampung In merupakan platform layanan publik terpadu yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), sebagai bagian dari program unggulan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan akses informasi, mempercepat penanganan pengaduan masyarakat, serta mengintegrasikan berbagai layanan daerah dalam satu genggaman.
“Aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan dan pengaduan yang disertai foto, deskripsi, dan fitur geotagging. Pengguna dapat memantau status pengaduan secara realtime mulai dari laporan diterima, diproses, hingga selesai ditangani serta berinteraksi langsung dengan petugas penanganan,” ucap dia.
Dia menjelaskan selain kanal pengaduan, aplikasi Lampung In juga menyediakan berbagai informasi dan akses layanan, seperti e-Samsat, Lampung Sehat, info pariwisata, hingga jadwal perpustakaan keliling.
Lampung In juga turut mengintegrasikan beberapa aplikasi layanan daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, Lampung Berita, serta menghadirkan kanal aduan publik yang dapat diakses 24 jam.
“Aplikasi ini mengintegrasikan tiga fungsi utama yakni pelayanan publik, informasi publik, dan pengaduan masyarakat. Yang juga menjadi bagian dari adaptasi teknologi digital di lingkungan pemerintahan daerah,” katanya.
Ia mengatakan pengembangan Lampung In terinspirasi dari aplikasi JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota di Lampung, serta menjajaki kolaborasi teknis dengan Jakarta Smart City dalam upaya memperluas jangkauan dan kualitas layanan publik digital yang adaptif dan inklusif,” tambahnya.
Menurut dia, melalui aplikasi tersebut masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga berperan sebagai pengawas aktif pembangunan dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Provinsi Lampung yang maju, terbuka, dan berdaya saing.
“Lampung In merupakan aplikasi berbasis mobile dan web yang dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan informasi dan pengaduan publik. Aplikasi ini memiliki fitur pelaporan berbasis lokasi, integrasi layanan daerah, serta dasbor monitoring pengelolaan laporan,” katanya.
Masyarakat sudah dapat mengunduh aplikasi ini secara gratis melalui Google Play Store. Pengembangan aplikasi juga akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar layanan ini dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Lampung.
Sumber : Antara
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5252786/original/099471100_1749967282-siaranpers_pemprov_dki-20250615100244_januq8_428.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Sinergi Antar Daerah! DKI Jakarta dan Lampung Luncurkan Aplikasi ‘Lampung-in’, Diadaptasi dari JAKI – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung serta Jakarta Smart City (JSC) secara resmi meluncurkan aplikasi Lampung-in, sebuah inovasi layanan publik berbasis digital yang dirancang khusus untuk melayani masyarakat Lampung.
Acara peluncuran tersebut berlangsung di PKOR Way Halim, Bandar Lampung dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M.; Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. Muhammad Firsada, M.Si.; Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni; serta perwakilan dari jajaran Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung.
Kehadiran aplikasi Lampung-in disambut antusias masyarakat Lampung yang mengharapkan adanya kemudahan layanan publik berbasis digital.
Kepala Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan sinergi yang terjalin antara dua pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi layanan publik berbasis digital.
“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan wujud nyata kolaborasi antara Jakarta dan Lampung dalam pengembangan aplikasi Lampung-in, yang merupakan hasil adaptasi dari pengalaman Jakarta melalui platform JAKI. Kami percaya, dengan komitmen dan sinergi yang kuat, aplikasi ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung,” ujar Budi dalam keterangan rilisnya, Minggu (15/6/2025).
Diskominfotik DKI Jakarta bersama Jakarta Smart City juga akan memberikan pendampingan teknis kepada pengelola Lampung-in, baik pada tahap uji coba maupun saat implementasi. Pendampingan mencakup bimbingan pengoperasian, pengelolaan sistem, hingga penanganan kendala teknis di lapangan.
“Kami berkomitmen memastikan inovasi Lampung-in dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi warga Lampung. Keberhasilan aplikasi ini juga diharapkan menjadi momentum bagi lahirnya inovasi-inovasi berikutnya dalam mendukung upaya digitalisasi di Provinsi Lampung,” jelasnya.
Budi menambahkan, kolaborasi antarpemerintah daerah seperti ini menjadi contoh konkret percepatan transformasi digital di Indonesia melalui kerja sama, berbagi pengalaman, dan pendampingan lintas wilayah.
-

Menkomdigi Sebut Internet adalah Kunci Pemerataan Layanan Publik
Jakarta –
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa transformasi digital tidak akan berjalan tanpa ketersediaan akses internet yang merata di seluruh pelosok negeri. Hal ini disampaikannya saat berbicara langsung dengan siswa dan guru SD Inpres 9 Halmahera Barat melalui sambungan internet dari program Bakti Aksi.
“Transformasi digital tidak mungkin terjadi tanpa konektivitas yang baik. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya juga menekankan bahwa layanan publik ke depan akan dilakukan secara digital. Oleh karena itu, kita harus memastikan koneksi tersedia bahkan hingga ke pos-pos perbatasan,” ujar Meutya, dikutip Minggu (15/6/2025).
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), seperti di Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kehadiran konektivitas digital melalui pembangunan BTS Universal Service Obligation (USO) menjadi langkah konkret pemerintah untuk memperkecil kesenjangan digital.
Namun, Meutya juga mengingatkan bahwa infrastruktur saja tidak cukup. Menurutnya, literasi digital dan edukasi masyarakat adalah komponen penting agar internet tidak hanya hadir sebagai fasilitas, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kualitas hidup.
“Seringkali, ketika jaringan sudah tersedia, masyarakat belum tahu bagaimana menggunakan internet dengan bijak. Ini membuat mereka rentan terpapar konten negatif. Karena itu, kita perlu mendorong pemanfaatan internet untuk hal-hal produktif,” kata Meutya.
Dalam kesempatan itu, Meutya berdialog secara virtual dengan warga dan pelajar dari tiga provinsi. Kepala Sekolah SD Inpres 9 Halmahera Barat, Nurul, menyampaikan apresiasinya atas program Bakti Aksi yang memberikan akses internet ke sekolah mereka.
“Anak-anak sekarang bisa ikut kelas online, ujian berbasis digital, dan para guru juga lebih mudah ikut pelatihan daring seperti webinar. Ini sangat membantu proses belajar-mengajar kami,” ujar Nurul.
Meutya juga berbicara langsung dengan warga Desa Idamdehe Gamsugi, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam dialognya, Meutya mengajak masyarakat aktif menyebarkan pemahaman tentang pemanfaatan internet secara sehat, khususnya untuk anak-anak.
“Kami titip pesan, terutama kepada orang tua dan karang taruna, untuk mendampingi anak-anak dalam menggunakan internet. Pastikan mereka menjelajahi situs edukatif, bukan hanya media sosial,” katanya.
Pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti), unit di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Bakti membangun jaringan telekomunikasi di wilayah non-komersial yang selama ini belum terjangkau oleh operator seluler.
Transformasi digital di Indonesia, lanjut Meutya, membutuhkan waktu, konsistensi, dan kolaborasi semua elemen. Tidak cukup hanya memasang jaringan, tetapi juga menjamin keberlanjutan koneksinya, serta memastikan kecepatan dan kualitasnya memadai.
“Kita ingin transformasi digital ini menjadi nyata dan inklusif, tidak hanya untuk kota-kota besar, tapi juga untuk desa-desa dan sekolah-sekolah di ujung negeri,” tutup Meutya.
Sementara itu Direktur Utama Bakti, Fadhilah Mathar, mengungkapkan bahwa hingga 10 Juni 2025, terdapat 27.858 lokasi layanan publik yang telah mendapatkan akses internet melalui kapasitas satelit SATRIA-1. Selain itu, sebanyak 6.747 desa kini telah menikmati koneksi internet dan jaringan seluler.
“Ini hasil kerja keras berbagai pihak, dan menjadi tonggak penting menuju pemerataan akses digital di seluruh Indonesia,” jelas Fadhilah saat meninjau lokasi layanan di Desa Kalali, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.
(mpr/ega)
-

ASDP Buka Rute Nias-Sibolga, Segini Harga Tiketnya
Jakarta –
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi mengoperasikan KMP Jatra II pada lintasan strategis Gunungsitoli-Sibolga. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat konektivitas wilayah barat Indonesia, khususnya di kawasan Kepulauan Nias.
Pelayaran perdana KMP Jatra II pada rute Gunungsitoli-Sibolga diresmikan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution pada Jumat (13/6) kemarin di Pelabuhan Gunungsitoli, Nias.
“Jangan ada monopoli dalam mobilisasi khususnya bahan pangan, sehingga berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Ini menyangkut rantai pasok pangan dan stabilitas harga,” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Minggu (15/6/2025).
“Selain itu, diharapkan untuk peningkatan layanan, agar tidak mempersulit dalam proses perizinan atas hal-hal yang menyangkut layanan masyarakat,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan sudah menjadi kewajiban perusahaan sebagai BUMN transportasi mendukung agenda pembangunan nasional dengan memperkuat konektivitas antarpulau.
“Relokasi KMP Jatra II dari lintasan Jangkar-Lembar ke Gunung Sitoli-Sibolga merupakan respons nyata terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi besar kawasan Nias, baik dari sisi logistik, pariwisata, maupun mobilitas,” ujarnya.
Untuk diketahui, KMP Jatra II adalah kapal jenis Ro-Ro Ferry (Roll-on/Roll-off) yang memiliki panjang 90,79 meter dan lebar 15,6 meter dengan kecepatan operasi rata-rata 10 knot. Kapal ini mampu mengangkut hingga 425 penumpang dan 100 unit kendaraan, mulai dari mobil pribadi hingga truk logistik.
Sementara pemilihan lintasan Sibolga-Gunung Sitoli karena lintasan ini merupakan salah satu rute vital dalam mendukung distribusi barang dan jasa antarwilayah di Sumatera Utara, terutama menuju Pulau Nias yang kaya potensi wisata dan hasil bumi.
Kehadiran KMP Jatra II diharapkan dapat mempercepat mobilitas masyarakat, memperlancar rantai pasok logistik, serta menurunkan biaya distribusi barang kebutuhan pokok. Adapun fasilitas layanan yang tersedia di atas KMP Jatra II dapat dinikmati seluruh pengguna jasa, tanpa dikenakan biaya tambahan (gratis).
Sebagai bagian dari transformasi digital, ASDP juga telah membuka akses pembelian tiket penyeberangan ini secara daring melalui kanal resmi trip.ferizy.com mulai 13 Juni 2025. Sistem digitalisasi ini memungkinkan proses reservasi tiket menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien bagi seluruh pengguna jasa.
“Kami percaya bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh terpusat di kota-kota besar saja. Melalui penambahan layanan seperti ini, kami berharap mobilitas barang dan orang semakin lancar, biaya logistik bisa ditekan, dan roda ekonomi lokal dapat bergerak lebih cepat dan inklusif,” tambah Heru.
ASDP berharap pengoperasian KMP Jatra II menjadi awal dari pelayanan yang semakin kuat di kawasan barat Indonesia, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendukung integrasi wilayah kepulauan.
Berikut tarif resmi penyeberangan Sibolga-Gunung Sitoli:
Tarif Penumpang
– Dewasa: Rp 93.100
– Bayi: Rp 9.500Tarif Kendaraan
– Golongan I: Rp 114.000
– Golongan II: Rp 190.000
– Golongan III: Rp 332.500
– Golongan IVA: Rp 1.662.500
– Golongan IVB: Rp 1.284.400
– Golongan VA: Rp 2.357.900
– Golongan VB: Rp 2.568.800
– Golongan VIA: Rp 3.382.000
– Golongan VIB: Rp 4.278.800
– Golongan VII: Rp 4.943.800
– Golongan VIII: Rp 7.318.800
– Golongan IX: Rp 10.592.500(igo/kil)
-

Kemkomdigi imbau perusahaan media “upskilling” karyawan, alih-alih PHK
Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail mengimbau perusahaan media meningkatkan keterampilan karyawan (“upskilling”) selama proses transformasi digital, alih-alih memutus hubungan kerja (PHK).
“Seharusnya menempatkan solusi berupa PHK karyawan itu pada pilihan paling akhir, upaya-upaya efisiensi yang lain masih bisa dilakukan. Dengan melakukan konsolidasi perubahan transformasi digital di internal mereka, maka pekerja media dilakukan peningkatan dari kemampuannya untuk bisa terlibat juga di dalam industri media baru,” kata Ismail saat berbicara di webinar bertajuk “Badai PHK Terjang Industri Media, Salah Siapa?” yang disimak secara daring, Minggu dinihari.
Ismail berpandangan bahwa karyawan merupakan aset terpenting sebuah media massa, dan perlu diberdayakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam menghadapi tantangan era digital.
Dia menambahkan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus memantau dinamika PHK karyawan media massa yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun global, sembari menekankan dialog yang solutif dalam meminimalkan dampak PHK terhadap para karyawan.
Ismail juga mengisyaratkan bahwa Kemkomdigi sedang menyusun berbagai pendekatan untuk mendorong media massa agar berinvestasi pada peningkatan keterampilan karyawan untuk mengawasi konten bertanggung jawab, beretika, dan bisa diyakini kebenarannya, yang bisa diakses pekerja media.
“Kami di Kementerian Komdigi ini sudah menyusun suatu direktorat jenderal baru yang khusus menangani penanganan kesehatan pengawasan terhadap ruang digital, termasuk media sosial dan sebagainya… dan memberikan kewajiban-kewajiban yang ‘level playing field’-nya berlaku, antara media konvensional maupun media digital itu,” kata Ismail.
Sumber:
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Inggris Lanjutkan Kerja Sama Pengembangan Ekosistem AI
Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia – Inggris melanjutkan kemitraan terkait penyusunan peta jalan kecerdasan buatan (AI) serta pengembangan ekosistem industri digital di Tanah Air dalam pertemuan bilateral di London baru-baru ini.
Keberlanjutan kerja sama tersebut disepakati dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria dan Menteri Inggris Untuk Indo-Pasifik Chaterine West di London Tech Week, London, baru-baru ini.
Dalam sesi itu, Nezar Patria membagikan perkembangan terbaru mengenai langkah pemerintah Indonesia untuk mendorong tata kelola AI yang lebih kuat melalui pembentukan Peta Jalan AI Indonesia.
“Yang diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam pengembangan strategi nasional dalam memanfaatkan AI sebagai akselerator dalam pengembangan ekonomi digital,” kata Nezar dalam keterangan resmi,” kata dia dalam siaran pers, dikutip Bisnis pada Sabtu (14/6/2025).
Selain itu, kolaborasi ini bertujuan mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
Menteri Inggris Untuk Indo-Pasifik Chaterine West menerangkan pemerintah The Black Country juga menegaskan keberlanjutan kerja sama pengembangan ekosistem industri digital melalui program Digital Acces.
Program kerjasama ini, kata Wes, akan dikelola melalui kantor kedutaan besar Inggris di Jakarta dan British Council yang diharapkan dapat mendukung komitmen pemerintah mewujudkan transformasi digital yang inklusif.
“Termasuk, memperbesar kemanfaatan ekonomi digital mempersiapkan start up lokal dalam memperoleh pendanaan untuk pengembangan skala bisnis. Serta, kesempatan kerjasama dengan perusahaan teknologi dari Inggris, maupun menjangkau pasar industri digital di Eropa,” ucapnya.
Sebelumnya, delegasi Indonesia di gelaran London Tech Week juga mendiskusikan beberapa poin yang terkait dengan pengembangan AI dengan Departemen Ilmu Pengetahuan, Inovasi, dan Teknologi (DSIT) Inggris.
Pertama, pembangunan infrastruktur AI yang kokoh. Inggris disebut telah menginvestasikan lebih dari £1 miliar atau sebanyak Rp21,9 triliun dalam empat tahun terakhir untuk memperkuat riset komputasi AI dan pengembangan pusat data berskala besar.
Sementara itu, Indonesia menekankan pentingnya pembangunan pusat data nasional, pengembangan chip AI, serta peningkatan daya komputasi melalui kemitraan lintas sektor.
Kedua, terkait pengembangan talenta digital, Indonesia menghadapi kebutuhan akan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030.
Ketiga, aspek tata kelola AI yang aman dan etis. Dalam hal ini, Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Menteri tentang Etika AI dan tengah menyiapkan regulasi komprehensif.
Di sisi lain, Inggris mengembangkan pendekatan regulasi berbasis sektor dengan keberadaan AI Security Institute sebagai instrumen yang berperan mengkaji risiko AI canggih dan merilis laporan keamanan AI secara global — salah satunya dengan melibatkan Indonesia sebagai bagian dari panel internasional.

